sehubungan Peredaran Usaha = PPh Badan SebesarRp.23.450.146.441 ,00Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atasobjek PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp.23.450.146.441,00 karenapada dasarnya pihak Terbanding keliru dalam memahami laporan persediaan /inventory movement perusahaan Pemohon Banding dimana pihak Terbandingmenemukan adanya selisih antara mutasi persediaan di dalam laporanpersediaan/ inventory movement dengan laporan pembelian persediaan aktual

tidak dilaporkan adalah berdasarkan DataInventory Cement Quantity 2008, namun tidakmelakukan uji arus kas atas penjualan yang dilaporkandi SPT, dan tidak menemukan bukti invoice/ fakturHalaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1067 B/PK/PJK/2016pajak/dokumen penjualan/bukti terima uang ataspenjualan yang tidak dilaporkan tersebut;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiperedaran usaha karena Terbanding keliru dalammemahami laporan persediaan/inventory movementdengan laporan pembelian persediaan aktual

menyerahkanpemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkappabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yangbertanggungjawab dibidang pengawasan untukdilakukan penyelidikan, sehingga Pemeriksa Pajak tidakberwenang melakukan koreksi atas clearance daripejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa Majelis berkesimpulan Terbanding tidak dapatmembuktikan adanya tambahan pembelian danpenjualan yang tidak dilaporkan oleh PemohonBanding, selisih nilai persediaan merupakan selisihpembukuan dengan kondisi aktual

konstitusionalyang timbul karena berlakunya suatu UndangUndang harus memenuhi 5(lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual

bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangankonstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harusmemenuhi lima syarat, yaitu:a.adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual

Menurut Mahkamah, dalam perkara a quo terdapatkerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialamioleh Pemohon.

sangat besar, oleh karena tindakkanTergugat dan Tergugatll tanpa persetujuan Pembina/PengawasYKHTPKT telah melampaui Rencana Kerja Dan Anggaran YayasanTahun 2010 dimana proyeksi arus kas yang dianggarkan untukInvestasi Saham sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)yang seharusnya anggaran ini menjadi pedoman Tergugat danTergugatIl dalam tindakannya menjalankan kepengurusan YKHT PKT;Bahwa akibat dari tindakkan khususnya yang dilakukan Tergugatdan Tergugatll YKHTPKT telah dirugikan secara aktual

dan Tergugatll telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (On Rechtmatige Daad); Menghukum Tergugat dan Tergugatll secara tanggung rentenguntuk membayar dan atau mengembalikan kerugian yang dialamiPenggugat YKHTPKT secara aktual yaitu. sebesar Rp.43.866.103.396 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluhenamenam juta seratus tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah)secara tunai dan sekaligus tanpa beban dan syarat apapun dalamwaktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara a quoberkekuatan

hasil kontrak konstruksi dapatdiestimasi secara andal bila semua halhal berikut ini dapat terpenuhi:total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal;besar kemungkinan manaat keekonomian yang berhubungan dengankontrak tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan;baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahappenyelesaian kontrak pada tanggal neraca dapat diukur secara andal;danBiaya kontrak yang dapat diatribusi ke kontrak dapat dieentifikasidengan jelas sehingga biaya kontrak aktual

9.200 x 6.808 2.340 4.46874%)Beban (8.200 x 74%) 6.068 2.093 3.975Laba 740 247 493Saat ini Diakui pada Diakui padatahun tahun sekarangsebelumnyaTahun ke3Pendapatan (9.200 x 9.200 6.808 2.392100%)Beban 8.200 6.068 2.132Laba 1.000 740 260a.b.bahwa berdasarkan ilustrasi yang terdapat di dalam PSAK, dapatdisimpulkan halhal sebagai berikut:bahwa penentuan tingkat penyelesaian didasarkan pada biaya aktualyang terjadi;bahwa dalam hal ini, pengakuan biaya pada tahun yang bersangkutandidasarkan pada biaya aktual

hasil kontrak konstruksi dapat diestimasisecara andal bila semua halhal berikut ini dapat terpenuhi:total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal;besar kemungkinan manaat keekonomian yang berhubungan dengan kontraktersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan;baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaiankontrak pada tanggal neraca dapat diukur secara andal; danBiaya kontrak yang dapat diatribusi ke kontrak dapat diidentifikasi dengan jelassehingga biaya kontrak aktual

Penentuan tingkat penyelesaian didasarkan pada biaya aktual yang terjadi;b. Dalam hal ini, PENGAKUAN BIAYA PADA TAHUN YANGBERSANGKUTAN DIDASARKAN PADA BIAYA AKTUAL YANGTERJADI. SEDANGKAN, PENCATATAN PENGHASILAN DILAKUKANBERDASARKAN PERSENTASE YANG DIHITUNG SETELAH BIAYAYANG TERJADI DIKETAHUI SECARA JELAS;c. Dengan demikian, penentuan matching cost against revenue dilakukanberdasarkan biaya (cost) yang terjadi.

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualmaupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampakHal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2018/PA.Pkjnegatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umuryang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu MajelisHakim perlu mengetengahkan kaidah ushul figh yang senantiasa

Nomor120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 PutusanNomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Menimbang, bahwa segenap fakta yang relevan dan telah terbuktidalam perkara konvensi dan dalil pihak dalam Konvensi dan Rekonvensi, makaharus dinyatakan terbukti, sebagaimana termuat dalam fakta pada Konvensi.Menimbang, bahwa perihal kKemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual

dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja di Pengurus Mesjid Agung Limbotodengan gaji kurang lebin Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyaipekerjaan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengankemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 6(enam) bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memilikikemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu padastandar nafkah yang layak dari suami kepada

Biaya Aktual Tenaga Kerja dan Biaya Umum Proyek sebesar USD9,866,153.00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribuseratus lima puluh empat Dolar Amerika);b. Biaya Umum Kantor Divisi/Pusat (offsite overhead) sebesar USD906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empatratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika);c. Pembayaran Biaya Penempatan Tim Commisioning sebesar USD130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);d.

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualHal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P /2018/PA.BIk.maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampaknegatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umuryang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga berupa rasa malu,karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul figh

puluh delapan juta rupiah) kepada orang lain/ Pihak Ketigabernama Mxxx dengan bagian pembayaran Pihak Pertama sebesar Rp73.500.000; (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bagianpembayaran Pihak Kedua sebesar Rp 24.500.000; (dua puluh empat jutalima ratus ribu rupiah) dan peunasan hutang tersebut akan dibayar palinglama tanggal Juni 2019 ;Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Perjanjian Perdamaian inimerupakan penyelesaian yang penuh dan akhir dari Gugatan sertasemua dan setiap tuntutan aktual

Bahwa masalah poligami yang dijadikan alasan oleh BAPEK dalammengambil keputusan, hal itupun tidak aktual lagi, mengingat telah terjadiHal. 2 dari 8 hal. Put. No. 493 K/TUN/2005perceraian antara Penggugat dengan istri dan istri Il bahkan sebelumturunnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor71/MPP/Kep/2/1998 tanggal 12 Pebruari 1998 (terlampir) tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2011tersebut Penggugat selain menuntut hutang yang belum dibayar dan dendaketerlambatan, Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada para Tergugat yaitukerugian immateriil sebagaimana dalam posita angka 16 dan petitum angka 5gugatan Nomor 436/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata ditegaskan bahwa apabila debiturtelah ingkar janji/wanprestasi, maka kreditur hanya dapat menuntut berupa tuntutanyang sifatnya aktual (materiil) saja yaitu:Kerugian nyata

Citra Aditya Bakti, halaman 134,menyatakan yaitu:Ganti rugi immateriil ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karenaperbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yangdisebabkan oleh wanprestasi kontrak;ilDengan fakta hukum gugatan Penggugat Nomor 436/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst, adalahgugatan ingkar janji/wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan tersebut mencampuradukan antara tuntutan ganti rugi yang nyata/aktual dengan tuntutan ganti rugiimmateriil yang hanya dapat dituntut dalam

PemohonBanding telah mencatat pembayaran aktual gaji expat tersebut pada JurnalNomor: 100014145 sebesar US$ 39,112.00 ditambah bank charges sebesarUS$ 73.89.

Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah mencatat pembayaran aktual gaji expatriat tersebut padaJurnal Nomor: 100014145 sebesar US$ 39,112.00 ditambah bank chargessebesar US$ 73.89.

diperuntukkan bagi jurainya tersebut(ganggam bauntuak) dan sudah dikuasainya selama dua puluh tahun, makajurainya tersebut mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum terhadaptanah...........tanah tersebut ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim memiliki kebebasanmerumuskan pertimbangan dalam putusannya dengan menggunakan dasarhukum, namun akan terlihat lebih baik dan cerdas ketika ia mampu secarakomprehensif menyuguhkan uraian argumentasi filosofis, teoritis, dan yuridisyang didukung oleh referensi yang aktual

Oleh karena itu, maka menurut HukumAcara Mahkamah Konstitusi juchto Pasal 51 ayat (1) huruf a juncto ayat (2) danayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah10Konstitusi, sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada paraPemohon untuk menuntut hakhak konstitusionalnya yang dipandang telahdirugikan, yaitu:Bahwa para Pemohon merasa bahwa hakhak konstitusional yang diberikanoleh UUD 1945, yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telahdirugikan oleh akibat

11/PUUV/2007 tanggal 20 September2007 berpendirian, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalsebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat,yaitu:a. adanya hak dan/atau kKewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik(khusus) dan aktual

Bahwakerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, sertamempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yangdimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hakkonstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagiterjadi.

semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasukPajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalamFaktur Pajak" ; Bahwa atas penjualan yang dilakukan, pembayaran yangditerima olehPemohon Banding dari Pihak Pembeli adalah sesuai denganjumlah yangtercantum pada Invoice/Faktur Penjualan dan Faktur Pajak10Standar yang telah diterbitkan oleh Pemohon Banding,yaitu. berdasarkan Kuantitas aktual

olehpenjual karena penyerahan BarangKena Pajak tidak termasuk PajakPertambahan Nilai yang dipungutmenurut Undang Undang ini danpotongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak ;Atas Penjualan yang dilakukan,pembayaran yang diterima olehPemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari pihak26pembel i adalah sesuai denganjumlah yang tercantum padaInvoice/Faktur Penjualan danFaktur Pajak Standar yang telahditerbitkan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding), yaitu berdasarkanKuantitas aktual

menemukan banyak dalil dari PENGGUGAT yangtidak relevan dan tidak jelas atau kabur pengertiannya dalam penyusunanSurat Gugatan maupun dengan fakta yang ada, oleh karenanya,TERGUGAT mohon agar halhal yang telah disampaikan pada eksepsieksepsi sebelumnya di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasukdan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan EksepsiObscuur Libel ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DAN DOMISILIHUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL

perseroan atau kedudukan hukum PENGGUGAT.Pentingnya pencantuman domisili perseroan atau kedudukan hukumPENGGUGAT telah selaras dengan ketentuan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena perubahan tersebutmemiliki beberapa konsekuensi hukum, kaitannya dengan Gugatan a quoadalah apabila TERGUGAT ingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi)atau ingin melakukan upaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan,maka diperlukan domisili hukum atau kedudukan perseroan yang akuratdan aktual

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN ALAMAT KANTOR DANDOMISILI HUKUMNYA YANG TERBARU (AKTUAL); Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Tentang Gugatanpada penjelasan angka 5, PENGGUGAT tidak mencantumkan alamatterbarunya atau dalam Gugatan disebut dengan pokok istilahberkedudukan kantor, PENGGUGAT hanya mencantumkankedudukan kantornya yang dahulu, hal ini penting dalam formalitasGugatan untuk mengidentifikasi domisili perseroan atau kedudukanhukum PENGGUGAT.

domisili perseroanatau kedudukan hukum PENGGUGAT telah selaras denganketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, karena perubahan tersebut memiliki beberapa konsekuensihukum, kaitannya dengan Gugatan a quo adalah apabila TERGUGATingin mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atau ingin melakukanHalaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btmupaya hukum lain sebagai balasan atas Gugatan, maka diperlukandomisili hukum atau kedudukan perseroan yang akurat dan aktual

Nomor 23 Tahun2006 jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untukmelakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenaialasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan namatersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentukUndangUndang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohonuntuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiapperubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual

Putusan Nomor120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Hal. 23 dari 32 PutusanNomor 120/Pdt.G/2018/PA.Lbt.Menimbang, bahwa segenap fakta yang relevan dan telah terbuktidalam perkara konvensi dan dalil pihak dalam Konvensi dan Rekonvensi, makaharus dinyatakan terbukti, sebagaimana termuat dalam fakta pada Konvensi.Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual

dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja di Pengurus Mesjid Agung Limbotodengan gaji kurang lebih Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyalpekerjaan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengankemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 6(enam) bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memilikikemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu padastandar nafkah yang layak dari suami kepada

saksi dan buktibukti surat tersebutdiatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahanyang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapipersyaratan adminitrasi yang menyangkut verifikasi datadata pribadi milik pemohon yakni KartuTanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kepengurusan Passpord dan suratsurat lainnya dimana satu sama lain tidak singkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data(tahun lahir) data aktual

mengajukan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangantingkat lebin rendah dari undangundang;Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatanhak uji materiil ini harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual

Putusan Nomor 12 P/HUM/2018langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak uji materiil, Karena haltersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungan sebabakibat(causal verband) antara kerugian yang diderita dengan berlakunya ketentuanobjek hak uji materiil, sehingga terpenuhi asas point dinteret point daction.Dengan kata lain, tidak terdapat kerugian Pemohon yang bersifat spesifik,aktual, atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akanterjadi sebagai akibat diterbitkannya objek