sidang perkarabru ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat jain yang bersangkutandengan perkara ini ; Jelah memperimbangkan keterangan saksisaksi, Kelerangan terdakwadan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa lerdakwa diperhadapkan ke persidangan olen PenuntulUmum dengan dakwaan Subsidaritas selengkapnya sebagai berikut ; Primiar,Bahwa ta Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindaksecara bersamnasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlas LA UMP

Subsidair ;Bahwa ia Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindakscafa bersamasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlias LA UMP!

sambilmemukul saksi dengan menggunakan langan kanan yang mengenaibagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab bukan saya bos" denganposisi memoungkuk namun ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembalimemukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenal bagian tubuh bagianbelakang, lalu datang terdakwa turun dari atas motor dan menghampindan ikut memukul saksi dengan Menggunakan tangan kanan sebanyak 4kali pada bagian kepala dan selanjutnya LUDIN Alias LA UMP

Jakarta Tahun2016 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiapbulannya terhadap Para pekerja, sehingga untuk 4 (empat) orang ParaPenggugat masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulanJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesarRp400.000,00 x 4 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) dengan perincian masingmasing sebagai berikut: No.Upah Kekurangan UMP JanuariUMP DKIsebulan Kekurang s/d Oktober 2016 (10Nama Bagian Jakarta

Bahwa, terkait dengan adanya penolakan Tergugat terhadap suratpermohonan sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) di atas, padasebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak Tergugat mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016,akan dilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan

Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 20016dan perundingan bipartite tanggal 18 Desember 2015 sebagaimanadisebutkan pada point 4 dan 5 di atas, pada tanggal 29 Desember 2015Tergugat melalui Personalia ( Adi Pranoto ) memberitahukan kepada SerikatBuruh Jabodetabek Perwakilan PT.

Nama Bagian UMP DKI Upah Kekurang Kekurangan UMP JanuariJakarta sebulan Upah s/d Oktober 2016 (10 bulan )2016 sebulan Perhitungan JUMLAH1. SURONO Packing 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,2. SUGITO Giling 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,3 SUNIROH Operator 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X400.000, 4.000.000,4.

KASIKIN Mixing 3.100.000, 2.700.0 00, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,Jumlah 16.000.000, Dengan demikian hak atas Upah yang belum dibayarkan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016 yaitu;Upah Proses sebesar Rp108.000.000,00 (Sseratus delapan juta rupiah) ditambahdengan kekurangan UMP tahun 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belasjuta rupiah), Total Keseluruhan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluhempat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

DKI UMP 2013);Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah lKhusus lbukotaJakarta, Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah MinimumSektoral Provinsi Tahun 2013, beserta Lampirannya(selanjutnya disebut sebagai Pergub. DK UMSP 2013);Bahwa Pergub.

Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017 Upah harusnya diterbitkanpaling lambat 30 harisetelah menerimapermohonanpenangguhan UMP dariperusahaan;3. Perusahaan memberikanupah minimum bagiselurun pekerja tanpamemilih apakah pekerjalajang/sudah menikah danmasa kerja 1 tahun ataulebih;4.

Penggabungan Gugatan:Bahwa penggabungan gugatan dalam sengketa UMP DKI 2013,terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak berdasarkanhukum dan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam perkara iniPrincipal (Serikat Pekerja Perusahaan), seharusnya yangmerupakan jenjang atau yang berkedudukan pada tingkatperusahaan, kepentingannya terakses langsung dalamkeikutsertaan dalam proses penangguhan UMP 2013 ditempatpara Pemohon Peninjauan kembali ini dimulai pemberitahuan,Halaman 84 dari 90 halaman.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat DPD SPNNomor 0341/DPD SPN/DKI/INT/XII/2011(Bukti T II Intervensi610) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikanbahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatanganikesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapunHalaman 88 dari 90 halaman.

UMP dipanggil olehsdr. Azhari sebanyak 34 orang dengan tidak boleh didampingi oleh PengurusPUK SPDG FSPMI PT. UMP, akan tetapi didampingi oleh SurpervisorDepartemen masingmasing. Pokok pembicaraan pekerja PT.

UMP harusmenerima PHK dengan pesangon 1x masa kerja.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidaksyah sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 152ayat 3 : Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikanoleh lembaga penyelesaian hubungan industrial.

kepada PENGGUGAT sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan(1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannyaTENTANG PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMP

Tahun UMP DKI Upah Selisin Upah Total Bulan Total SelisihJakarta PENGGUGAT Pembayaran Upah 2012 Rp 1.529.150, Rp400.000, Rp 1.129.150, 5 Bulan Rp 5.645.750, 2013 Rp2.200.000, Rp500.000, Rp1.700.000, 12 Bulan Rp 20.400.000, 2014 Rp2.441.000, Rp500.000, Rp1.941.000, 4 Bulan Rp 7.764.000, Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dibawah ketentuan UMP, terdapat ancaman pidana selama paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 185 jo.Pasal 90 ayat (

melakukanpekerjaan oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalahPHK sepihak, maka PENGGUGAT menuntut uang pesangon sebesar 2(dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai PAsal 156 ayat (4) UUKetenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Nota Anjuran Nomor3151/1.835.3;Bahwa dengan demikian, TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkanUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak,Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP

Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan secara tunai kepadaPENGGUGAT Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak, Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP Tahun2012,2013, dan 2014, dan Upah Proses selama 3 (tiga) bulan kepadaPENGGUGAT sebesar:Komponen Penghitungan JumlahUang Pesangon 2x8 x Rp 2.441.000, Rp 39.056.000, Uang Penghargaan Masa 3 x Rp 2.441.000, Rp. 7.323.000, KerjaUang Penggantian Hak 15%xRp 46.379.000, Rp 6.956.850, Kekurangan Upah Tahun 2012 (w'cfePoin 16 Gugatan) Rp. 5.645.000

ParsleyRestaurant dan terakhir di Toko BAGUS dengan jabatan terakhir sebagaisopir merangkap kurir dan status sebagai pekerja tetap dimana ketigaperusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga dan seluruhnya beradadi bawah kepemilikan yang sama ; 20 Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selalumenerima upah dibawah ketentuan UMP Provinsi DKI Jakarta yaitu : Tahun 2012: Rp. 400.000, per bulan dan uang harian Rp. 30.000, perhari ; Tahun 2013: Rp. 500.000, per bulan dan uang harian Rp. 36.000

tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PENGGUGAT berhak memperoleh uangpesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar makaPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PENGGUGAT sebagai berikut :e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGGUGATminta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu :rm 1Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0001.500.00020112.400.00020123.420.000201313.800.0002014Total 25.220.000PEMBAY

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yang belumdibayar sebesar Rp 15.050.000, (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari rayakeagamaan sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan

dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut :e THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Ro.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000

Dan atau Guru Tetap menurut hukum (SK Gubernur KalbarNo.1321/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020 UMP Kalbar masabekerja selama 7 tahun. Dana Pisah Rp. 19.200.000. Dana Penghargaan/Pensiun Rp. 7.200.000. Pengganti HakHak/THT Rp. 2.880.000. Jaminan Hari Tua/BPUJS Rp. 16.000.000. Dana Tunjangan Hari Raya Rp. 6.180.000. Preme Prospens/Dana LainLain Rp. 7.407.000.

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan Ayat (8) dan UU Guru dan Dosen No: 14 tahun 2005 pasal10.14,51 diwajibkan penggajian /upah disesuiakan UMP PropinsiKalimatan Barat perbulan Rp. 2.399.698,65 atau Rp. 2.400.000 (SKGubernur KalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020).Maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang diterima olehPenggugatsetiap bulan (guru tetap).15.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yangmendasarkan tuntutan uang pesangon pada Upah Minimum Provinsi(UMP) sebagaimana Posita 13 dan 14 merupakan dalil yang ilusionirdanmengadaada. Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak..

Foto copy UMP dan UMK Kalimantan Barat 2020 SK Gebenur KalbarNomor : 1321/DISNA KERTRANS/2019 tanggal 1 Januari 2020, diberitanda bukti P6b;7. a. Foto copy Melunasi semua pinjaman online KSP,DNSP,KSP PLUIT Via ALFAMart Raya dalam bulan Desember 2019, diberi tanda bukti P7a;8.

diperlihatkan dan saksi juga sempatmembacanya namun saya membacanya tidak begitu mendetail dan sayalangsung menandatanganinya ;Bahwa saksi sudah lupa Berapa kali Penggugat menandatangani kontrakkerja tersebut ;Bahwa setahu saksi pernah beberapa kali menandatangani kontrak kerjatersebut;Bahwa setahu saksi Selain gaji, ada penghasilan atau pendapatan lainyang diperoleh yakni uang THR (Tunjangan Hari Raya);Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu Gaji yang diterima sama dengan UMP

Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja karena sudah habiskontraknya;Bahwa setahu saksi gaji Penggugat sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa menurut saksi Akhirakhir ini saksi sering menegur Penggugat,karena tidak mencapai target;Bahwa sepengetahuan saksi akhirakhir ini Penggugat sering terlambatmasuk kerja, terlinat dari absensi finger printnya;Bahwa setahu saksi atas hal tersebut

Rocky Mitra Group yaitu sistem pembayaran gajinya 1 (satu) kalisetiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);20Bahwa setahu saksi Penggugat juga diberi hak cuti ;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bahwa setahu saksi ada peraturan Perusahaan

Rocky Mitra Group sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa saksi tidak mengetahui kinerja Penggugat waktu itu karenaantara saya dan Penggugat beda divisi;Bahwa setahu saksi terkait lama jangka waktu kontrak yangditandatangani oleh Penggugat yaitu yang berlaku di perusahaan PT.Rocky Mitra Group, setahu saya kontrak tersebut dalam jangka waktuselama 1 (satu) tahun, dan biasanya adakegiatan untuktraining/pelatinan selama 3 (tiga) bulan

Rocky Mitra GroupSistem pembayaran gajinya 1 (satu) kali setiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa setahu saksi Penggugat diberi hak cuti;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bawha Setahu Saksi, ada peraturan Perusahaan yang

LaluTerdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Supra;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembakmasuk adalah luka tembak jarak jauh;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregarsehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai Visum Et RepertumNomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokterpemeriksa pada RSUD Dr.

No. 1155 K/PID/2015Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006(11 tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, perbulan ;2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhirsebesar Rp.900.000, per bulan ;3.

Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp.22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp.737.749, per bulan ;4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006(4 tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp./37.749.Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.105 PK/PDTSUS/2009perbulan ;5.

Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30September2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold YearMedan,upah sebesar Rp.23.000, perhari/disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, perbulan ;6. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 sid 30 September 2006 (4tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp./737.749, perbulan ;7.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006(10 tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp.22.000, perharil disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, per bulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year MedanBahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 dengan alasanperusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhirsebesar Rp 900.000, per bulan ;3.

Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006 (4tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749. perbulan ;5.

Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp 23.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,perbulan ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/20086. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 s/d 30 September 2006 (4 tahun 3bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;7.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006 (10tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year Medan ;Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 denganalasan perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapianyang bersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaanbantalan kereta api tersebut tidak mennetu dan terputusputus (musiman)dan waktu pekerjaan disesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upahdibayarkan kepada pekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerjaterhadap Para Penggugat sebagai pekerjaan musiman sudah benar, karenaPara Penggugat bukan pekerja tetap dan pemutusan

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16 yang meminta upah prosesadalah tindakan yang memalukan, berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UUNo.13 tahun 2003 yang menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan Para Penggugat adalah pekerjamusiman dengan upah harian sesuai UMP lampung dan berakhirnyahubungan kerja pekerja musiman yang berstatus harian lepas sesuaidaftar nama pekerja musiman berdasarkan selesai pengerjaan orderanbantalan beton kereta api dan Para Penggugat bukanlah

SaksiBahwa PKWT ada yang musiman dan tidak wajib kontrak, akan tetapi adadaftar nama pekerja musiman yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun2003 dan KepMen No.100/Men/2004.Bahwa dalam satu bulan kerja 25 hari.Bahwa bukti slip gaji yang dikeluarkan perusahan untuk penggajian.Bahwa saksi tidak tahu lama Penggugat bekerja.Bahwa alasan pekerja di PHK karena kenerja tidak baik dan tidak dipanggillagi.Bahwa tidak ada perjanjian hanya disampaikan secara lisan.Bahwa Perusahan telah membayar upah sesuai UMP

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Nomor 8/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk e Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi

KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yangbersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaan bantalankereta api tidak menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaandisesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepadapekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi pabrik.Bahwa pelamar banyak dan

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar selisih Upah yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo sejak Tahun 2016 s.d Tahun 2022, dengan perhitungan sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.500.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 sebesar Rp1.875.000,00 maka terjadi selisih

upah sebesar Rp1.875.000,00 Rp1.500.000,00 = Rp375.000,00;

Selisih upah pada tahun 2016 yang harus Penggugat terima sebesar Rp375.000,00 X 1 bulan = Rp375.000,00;

2. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.600.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 maka terjadi selisih upah sebesar

Rp1.800.000,00 = Rp406.813,00;

Selisih upah pada tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp406.813,00 X 12 bulan = Rp4.881.756,00;

4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp2.000.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00

Rp2.000.000,00 = Rp384.020,00;

Selisih upah pada tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp384.020,00 X 12 bulan = Rp4.608.240,00

5. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp2.100.000,00

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 maka terjadi Selisih upah sebesar Rp2.788.826,00

Rp2.100.000,00 = Rp688.826,00;

Selisih upah pada tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 688.826 X 12 bulan = Rp8.265.912,00;

6. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.100.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar Rp2.788.826,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.788.826,00

Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/201754.55.56.57.58.Oktober 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;Bahwa mengingat upah Penggugat tahun 2007 dibawa UMP DKI JakartaTahun 2007, mohon kepada Mejelis Hakim yang terhormat agar upahPenggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006sampai saat ini dan disesuaikan dengan UMP Prov.DKI tahun 2007;Bahwa mengingat pelarangan masuk tanpa batas oleh Tergugat berakibatsangat merugikan

bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, bahwa akibattindakan Tergugat yang sewenangwenang Penggugat terlambat menerimaupah, berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1981, Penggugat menuntut dendaketerlambatan membayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagaiberikut: Upah bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 adalah 3 x Rp.900.000,. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000, = Rp1.350.000, (satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Upah bulan Januari s/d Agustus2007, dihitung berdasarkan UMP

ratus ribu rupiah) perhari kepadaPenggugat;Bahwa mengingat PHK tersebut tidak memiliki landasan hukumsebagaimana diatur didalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 tahun2003 maka PHK tersebut tidak sah dan harus batal demi hukum olehkarena itu Tergugat berkewajiban membayar seluruh hakhak yang biasaditerima oleh Penggugat;Bahwa mengingat tindakan Penggugat tidak memiliki legalitas hukum yangdapat, dipertanggungjawabkan, maka Penggugat menuntut Tergugatmembayar THR tahun 2007, sebesar Rp900.560, sesuai UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2PeMengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006 sampai saat ini,disesuaikan dengan UMP Prov.

. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000,= Rp1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007 adalah 8 bulan x Rp.900.560, = Rp7.204.480,maka denda 50% x Rp.7.204.480, = Rp3.602.240,(Tiga juta enam ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.350.000,+ Rp3.602.240, = Rp4.952.240, (empat juta sembilan ratus lima putuh duaribu ribu dua ratus empat

Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para PENGGUGAT mengusulkan kepada pihak TERGUGAT agargaji dinaikkan sesuai UMP ,karena selama ini TERGUGAT memberikan Upahkepada Para PENGGUGAT dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP)sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;.

Nomor 488 K/Pdt.SusPHI/201411.12.definisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan UpahKeseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerjasesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat denganPenghitungan Upah sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP

;Halaman 58 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untukseluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (Satu) provinsi.; Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yangberlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota..;UMP wayib ditetapkan oleh Gubernur (vide Pasal 8 ayat (1) Permenaker 15Tahun 2018).

Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK atas saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal11 ayat (4) Permenaker 15 Tahun 2018). UMK ditetapkan setelan penetapanUMP (vide Pasal 10 ayat (2) Permenaker 15 Tahun 2018).

;Gubernur Wajib menetapkan UMP (vide Pasal 45 PP 78/2015)berdasarkan formulasi yang diatur dalam Pasal 44 PP 78/2015 danrekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.;Gubernur dapat menetapkan UMK dengan ketentuan UMK haruslebin besar dari UMP dan UMK tersebut harus dihitungberdasarkan formulasi Pasal 44 PP 78/2015 denganmemperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 46 danPasal 47 PP 78/2015).

;Bahwa fakta yang terjadi adalah baik UMP yang sifatnya wajibditetapkan oleh Tergugat, maupun UMK yang sifatnya dapat dan/atautidak wajib ditetapkan oleh Tergugat, kKeduanya memiliki tenggangwaktu untuk ditetapkan yaitu UMP paling lambat tanggal 1 Novembersetiap tahunnya, sementara UMK paling lambat tanggal 21 Novembersetiap tahunnya, lebih dari itu, menjadi Suatu keniscayaan bahwasetiap tahun UMP maupun UMK, keduanya akan mengalamiperubahan (akan selalu naik), tentunya dengan menyesuaikan padaformulasi

;Bahwa jika digambarkan di dalam grafis berkenaan denganperkembangan UMP dan UMK yang ada di Jawa Barat dalam kurunwaktu sejak tahun 2012 s.d. 2019 yaitu :J UMP TIDAK DITETAPKAN UMK DITETAPKAN DENGAN BEBERAPA JENIS UPAH LAINNYA (UPAH MINIMUM JENISUSAHA, UPAH MINIMUM KELOMPOK USAHA DLL) Rata rata kenaikan > 8,42 % % Tertinggi kenaikan => 17,40 % Kota depok % Terendah kenaikan > 3.49 % Kota sukabumi=>> Besaran UMK Tertinggi Besaran UMK TerendahRp. 1.491.866 Kab.

dari 38 halamanRekonvensi tergolong mapan secara ekonomi, meskipun Majelis Hakimmengesampingkan tidak mempertimbangkan merek dan tahun pembuatankendaraan bermotor yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan di atas menjadidasar Persangkaan Hakim bahwasanya Tergugat Rekonvensi memiliki statussosial yang cukup berada dengan usaha bengkel las yang cukup lancar dandianggap mampu untuk membayar gaji karyawannya sebesar standar UpahMinimum Provinsi (UMP

);Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi

menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,namun Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihanmengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejakbulan Januari 1988 dan perjuangan Penggugat Rekonvensi yang bertarungdengan nyawa saat melahirkan anak Pengugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

nafkah selamameninggalkan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2018 sampaiputusan ini dibacakan di bulan Januari 2019, dan Penggugat Rekonvensitidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensiberhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;Menimbang, bahwa kekurangan nafkah madhiyah yang belumdibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2018hingga bulan Januari 2019 adalah selama 9 (Sembian) bulan lamanya, danberdasar kepada standar UMP

Oleh karena segala hal yang bersifatintangible tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya hadhanahtidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan UMP Provinsi NTB yang manaTergugat Rekonvensi sebagai pemilik usaha bengkel las yang dianggapusahanya lancar dan dianggap mampu membayar gaji karyawannya sesuaiUMP yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yangpatut atas kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh TergugatRekonvensi setiap

No.408 K/Pdt.Sus/2012dengan 31 Januari 2011 atau kurang lebih 16 (enam belas tahun), akan tetapiwalaupun sudah bekerja selama itu, gaji/upah Penggugat masih mengikuti gaji/upah seorang karyawan kontrak yang besarnya sesuai dengan UMP (UpahMinimum Propinsi) dimana hingga Desember 2010 sebesar Rp. 1.120.000,(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya karena pemecatan/PHKterhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011 danPekerja/Penggugat digaji sesuai dengan UMP maka dasar perhitunganpesangon yang harus dibayar oleh Tergugat mengacu kepada UMP untuk DKIJakarta Tahun 2011, yaitu sebesar : Rp. 1.290.000, (satu juta dua ratussembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur DKIJakarta No.196/2010 tanggal 15 November 2010, Tunjangan sebesarRp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tunjangan

Tentang perhitungan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2011Terhadap Termohon Kasasi.Menimbang, ahwa karena berdasarkan bukti penerimaan gaji Penggugat(Bukti Pl) upah tetap Penggugat masih dibawah UMP 2011, maka upahsebagai dasar perhitungan kompensasi adalah berdasarkan UMP DKIJakarta sebesar Rp. 1.290.000,.

Rp517.200,00 x 4) +Rp35.000,000= Rp2.103.800,00;Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2014, Penggugat mendapatkanupah sebesar Rp570.000,000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdibayar setiap minggunya, ditambah uang kerajinan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulanPenggugat mendapatkan upah sebesar : (Rp570.000,00 x 4) + Rp50.000,00= Rp2.330.000,00;Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidak sesuaidengan ketentuan tentang UMP

DKI Jakarta tahun 2012 Pasal 1 Peraturan Gubernur PorvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang UpahMinimum Provinsi Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00; UMP DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Pasal 1 Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 TentangUpah Minimum Provinsi Tahun 2013 adalah sebesar = Rp2.200.000,00; UMP DKI Jakarta Tahun 2014 berdasarkan Pasal 1 Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013

Bahwa pemberian upah yang lebih rendah dari UMP (Upah MinimumProvinsi), dan tidak diselenggarakannya jaminan sosial tenaga kerja ataudalam hal ini JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) merupakanpelanggaran hak normatif pada pekerja/ buruh;.

Bahwa meskipun upah yang tidak lebih rendah dari UMP dan pemenuhanjaminan sosial tenaga kerja atau JPK merupakan hak normatif, bukanberarti tuntutan perdata terhadap hakhak Pemohon Kasasi tidak dapatdiajukan terlebin dahulu sebelum adanya penyelesaian yang diajukankepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidaksesuai dengan ketentuan tentang UMP, adalah merupakan tindakanyang jelasjelas telah melanggar ketentuanketentuan hukumketenagakerjaan sebagai berikut:1) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum ProvinsiTahun 2014 (Pergub. Prov.