.* Bahwa menyangkut objek perkara/sengketa yang dikemukakan olehPenggugat dalam gugatannya dilihat dari segi luasnya tidaklah cocok dansesuai sama sekali dan begitu pula dengan status objek sengketa/perkaratersebut sebagaimana pada jawaban di atas juga telah kami TergugatTergugat singgung juga di mana kalaulah harta pusaka secara menurutketentuan hukum adat jelaslah diperdapatnya begitupun dengan hartadapatan atau pencaharian dari alm.

Hal ini telahTergugat II Intervensi singgung dalam Eksepsi bagian B(Alasan gugatan) bahwa Penggugat gagal menyampaikanalasan gugatannya. Oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dalam poin 27tersebut harus ditolak. .

NURJANA BASRI ABUWAHID.Oleh karena itu akun atas nama NURINTAN TEKENG pernahmembalas komentar terdakwa tersebut dengan kalimat yangttartinya ampun sampai begitu kemudian terdakwa membalaskomentarnya dengan kaliat yang artinya NURINTAN jangan ikutcampur karna yang saya katakan ini kepada perempuan anjing(maksudnya kepada saksi NURJANA BASRI ABUWAHID);Pemilik akun facebook atas nama RESDI NANE jugamengomentari status milik terdawa dengan kata yang artinya sadispadahal yang pasangpasang status ini dia singgung

Adanya dua antinomi norma hukum inidapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadiliantara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikansengketa perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya sengketamengenai harta peninggalan/harta warisan ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflikhukum (titik singgung kKewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajisecara lebin mendalam dengan menelaah dari apa yang sesungguhnya yangmenjadi pokok sengketanya

/TUN/2010sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agungselaku Judex Juris untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2010/PT.TUNMDN tanggal03 Juni 2010.Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa Judex Facti telah salah melakukan penilaian/penerapan hukumpembuktian yang in casu terdapat titik singgung

Sebagaipatokan umum untuk mengatakan putusan Judex Facti onvoldoendegemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. (vide M.

sebagaimana yang didalilkan oleh TermohonKasasi/Penggugat:Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan cenderung sepihak atauberat sebelah yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat yangterbukti dengan diabaikannya buktibukti Pemohon Kasasi/Tergugat danmengabaikan faktafakta persidangan termasuk mengabaikan keterangansaksi sebagaimana yang telah diuaraikan diatas;Bahwa apa yang terurai diatas merupakan putusan Judex Facti yangdikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd yang pada umumnyaselalu bertitik singgung

Hal ini dapat dilinat dalam kasusonvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian yakni Putusan MA RI Nomor: 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10121985 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 192/1965 tanggal 711975, Juncto Putusan Pengadilan NegeriKebumen Nomor 114/1959 tanggal 2281960, dimana Mahkamah Agungmenilai bahwa:putusan Judex Facti dinyatakan tidak saksama mempertimbangkansurat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukanTergugat ..., bertitik

Tergugat dan ada yang diperintah atau Pihak Penggugatdengan demikian, lahirnya hubungan kerja sejak lahir, itu terjadi CacatPosisi dimana Posisi Pihak Penggugat lebih rendah dari pada PihakHalaman 22 dari 43 Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.Tergugat, dan oleh karena perlunya hukum yang equal. sebagaimanakeharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah equal.Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas pada pokok perkara dalamobjek sengketa, dengan ini terdapat Titik Singgung

kewenangan Absolut(yuridiksi) Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial danPeradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilantersebut berada didalam suatu Genus Hukum yang sama yaitu HukumPerdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badan Peradilan diketiga lingkungan Peradilan tersebut diatas.Bahwa dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang dikemukakan pokok perkara dalam objek sengketa, sebagaimana AnjuranMediator Surat Dinas Tenaga Kerja

terhadapObyek Sengketa Majelis Hakim memperoleh faktafakta sebagai berikut :e Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak KelurahanMbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;e Bahwa tanah sengketa berbentuk persegi panjang;e Bahwa batasbatas obyek sengketa, yaitu :e Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat MAHMUD NGARONG;e Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Pinga;e Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;e Sebelah Barat dengan Jalan Raya DangaMaropokot;e Bahwa ada perbedaan titik singgung

;Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BjwMenimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas walaupun diketahuiadanya titik singgung/titik batas yang berbeda, akan tetapi baik Para Penggugatmaupun Para Tergugat yang setelah ditanyakan ke Para Penggugat maupunPara Tergugat luasnya samasama seluas 2.110 M? dan batasbatasnya samapula. Juga baik di dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam jawaban ParaTergugat samasama menyebut luas obyek sengketa seluas 2.110 M?

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat II seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat Ildengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan menyatakan

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan diajukan yangdiajukan oleh Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.3 Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)a Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum,akan tetapi dalam posita dan dan petitum gugatan juga menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hak kepemilikanPenggugat serta juga membahas mengenai perbuatan dari proseduralpenerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan Penggugat harus ditolak atautidak dapat diterima.Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebab:a Bahwa gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalamposita dan petitum juga menitik beratkan pada titik singgung mengenaipermohonan ganti rugi atas Hak Kepemilikan Penggugat serta juga membahasmengenai perbuatan prosedural penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Atas

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagianb) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu. sendiri adalah untuk =membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara Tergugat II Intervensi)dengan PPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnyamasuk atau teropplosing dalam ruang lingkup keperdataan.2.

Tergugatmenyatakan dokumen penawaran yang diajukan Penggugat dalamtender proyek tersebut gugur pada tahap evaluasi teknis.Bahwa sebagaimana disebutkan dan diakui Penggugat sendiri dalamgugatannya (dan memang demikianlah adanya fakta hukum yangsebenarnya) dimana alasan Tergugat menyatakan gugur dokumenpenawaran Penggugat adalah atas alasan:> Surat dukungan bahan makanan beras tidak berkop usaha dansetelah di klarifikasi, tidak sesuai dengan dokumen lelang.Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi singgung

SAMA denganPenggugat perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA denganPenggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Pihak Turut Tergugat Il yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmasalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkaratersebut.

Bahwa seluruh eksepsi Terbanding III telah teroantahkan dengan pertimbanganMajelis Hakim, khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut dariTerbanding Ill, yaitu :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluasyakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan dimana kewenangan ini bertitik singgung dengankewenangan peradilan umum

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Padt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanAgama tentang kepemilikan obyek sengketa ( deden

Titik singgung ini jikadihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka belum cukup alat buktiuntuk mengatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyuz, sehinggapenggugat rekonvensi tidak terhalang untuk menerima hakhaknya sebagaiakibat cerai talak;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan kewajiban tergugat rekonvensi terhadap penggugatrekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugatrekonvensi, sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan

No.1520 K/Pdt/201 1.singgung oleh Penggugat dalam surat gugatannya dijadikan dasar olehMajelis untuk menolak eksepsi Tergugat dan Il dan membenarkangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak memenuhisyarat formil gugatan.. Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangmemperoleh hak atas tanah dari Yosafat S.

sertipikatmerupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik yangmemiliki kKekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna/volledigdan mengikat/binden);Dalam Putusan A quo Terdapat Beberapa Bentuk Kesalahan PenerapanHukum.Sebagaimana yang Pemohon PK singgung

Harta Peninggalan / Harta Waris, yaitu harta yang ditinggalkanoleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknyamaupun hakhaknya ;Menimbang, bahwa munculnya wasiat dalam perkara aquoadalah bukan karena wasiat tersebut termasuk pokok gugatanmelainkan karena adanya titik singgung status hukum antara wasiatdengan pokok perkara ( sengketa kewarisan ), sehingga keduanyaperlu diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Para Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim

didalamnyadiantaranya hubungan hukum (yang ideal) antara subjek gugatan dengan keberadaan objekperkara serta kejelasan batasanbatasan objek perkara yang bisa menggambarkan secara pastiwilayah kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo yang menjadi tujuan akhir untukdiberikan perlindungan, sehingga gugatan dimaksud tidak menjadi bias, partial daninkonsisten;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunya secarayuridis substantif memiliki korelasi (connnexiteit) atau titik singgung

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi padadasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanHalaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDOPasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung