Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 8
30 — 8
tidakada bantahan dari Termohon dihubungkan dengan bukti P adalah terbuktibahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohonsebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohonadalah pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatanmasingmasing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai denganketentuan hukum (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 37
39 — 37
dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya perdamaian melaluiproses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-07-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 348/Pdt.G/2016/PA.Trk Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai kepada Tergugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( P.3 ), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi
Putus : 03-11-2016 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 522/Pid.Sus/2016/PN TBT Tanggal 3 Nopember 2016 — JAMALAR AMBARITA
41 — 9
41 — 9
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1218KW120620140005 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipilyang menerangkan bahwa terdakwa Jamalar Ambarita dengan JorDelima Tampubolon telah menikah pada tanggal 16 Mei 1991;2.
Register : 21-06-2011 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 15-06-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3061/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Maret 2012 —
PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
14 — 10
14 — 10
sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu maupunbapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkankepentingan anak;Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LAILASEPTIA ANDHITA umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai bapakyang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena profesi Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
tentang Administrasi Kependudukan bahwa menyatakan bahwa masalahpencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Pelaksana I.cKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian berlangsungpaling lama 60 hari sejak putusan Pengadilan yang menyatakan perceraiantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dalam suratSurat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angka 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 01-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Dps Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
95 — 80
95 — 80
tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 )Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para pemohon dapat dikabulkansebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalamamar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkankepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal usul anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 24-02-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 01-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2012/PTUN.JBI Tanggal 10 Mei 2012 — Pudaini, A.Md
vs
Bupati Batanghari
105 — 49
105 — 49
Berpijak kepada Peraturan Pemerintahbaik Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maupun PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta Peraturan Pemerinrtah Nomor 53Tahun 2010 tidak ada yang menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipilyang sedang menjalani sanksi/hukuman disipln pegawai nama yangbersangkutan harus dihilangkan dari dalam daftar hadir yang Notabene nyahanya untuk mengotori daftar hadir saja.
Mengingat saya tidak masuk kerjakarena sedang menjalani pidana, tidak ada unsur kesengajaan atau kealfaan..Bahwa, melalui Gugatan atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 548Tahun 2011 ini, Penggugat sampaikan pula bahwa baik Penggugat maupunistri/keluarga Penggugat belum permah dipanggil atau duduk bersamauntuk dimintai keterangan oleh Tim Penyelesaian PelanggaranDisiplin/Kasus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari (TP2DKabupaten Batang Hari) yang secara administrasi, Pegawai Negeri Sipilyang
Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwaPenggugat atas kesalahannya yang telah dipidana penjara, telah dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dan seharusnyatidak boleh lagi dihukum disiplin 2 kali atas kesalahan yang sama, yaitu denganmemberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 72/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
88 — 35
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
88 — 35
(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Ayat (4) Huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Mad Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon:
Amam Santoso
23 — 6
Amam Santoso
23 — 6
tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Undang, yang menyebutkan bahwa semua kalimatwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Pendudukdi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, tidak dapat terapbkan dalamperkara a quo, karena perkara a quo mengenai pembetulan akta pencatatan sipilyang
Register : 18-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sww Tanggal 27 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 27
27 — 27
nama Suna Panigoro tanggal11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini KecamatanTilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belummencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan pasal 44 ayat (2)dan (3) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatat Sipilyang
Register : 08-08-2016 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 634/Pid.B/2015/PN Mdn Tanggal 11 Juni 2015 — - ABDIAL FARSI
76 — 2
76 — 2
Rumah Sakit Haji perumahan Purnawirawan VeteranBlok A Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdangdengan cara memberikan soal ujian CPNS serta memberikan kunci jawaban yangkemudian setelah selesai Ujian tertulis pada tanggal 20 Desember 2014 terdakwadan teman terdakwa menyerahkan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang ditanda tangani Menteri Perhubungan Republik Indonesia sertamenyerahkan kepada para korban kemudian mengungumkan bahwa para korbansudah dapat bekerja di PT
Register : 11-01-2018 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Blk Tanggal 17 Januari 2018 — Pemohon:
ANDY
35 — 21
ANDY
35 — 21
PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Upload : 07-01-2016
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 253/Pdt.G/2014/PA.Psp PENGGUGAT
vs
TERGUGAT
11 — 2
11 — 2
mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
15 — 7
Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat
Register : 22-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PA PARIAMAN Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Prm Tanggal 1 Juli 2014 — *Khairul, SH., M. Si. bin Amir
*Linda Osra, SH., MH. binti Drs. Oeyoen Syarif
19 — 9
19 — 9
Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Register : 11-10-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 226/Pdt.G/2016/PA.Pspk Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 18
25 — 18
, mawaddah dan rahmahsesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dipandang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Mkd Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon:
FRANSISKUS XAVERIUS DIKA KURNIAWAN
27 — 4
FRANSISKUS XAVERIUS DIKA KURNIAWAN
27 — 4
Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapanin) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHalaman 12 dari 13, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN MkdMagelang untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan;4.
Register : 04-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 547/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
NITA VIANA
14 — 3
NITA VIANA
14 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 06-08-2008 — Putus : 16-12-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2008 — Machmud;Jaksa Agung Republik Indonesia
42 — 25
42 — 25
berlaku, karena Penggugat betul betulsakit dan tidak dapat menjalankan tugas sesuai denganijin sakit yang dibuat oleh dokter, atas kewenangandan ijin tersebut Penggugat tidak masuk kerja karenafaktor kesehatan dan kemanusiaan yang menyangkut fisikdan keselamatan jiwa Penggugat, pada waktu sakit jugapernah dibesuk oleh atasan Penggugat dan seharusnyaPejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasisupaya dilakukan pemeriksaan medis ke Rumah Sakit yangada team medis pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang