diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Maret 2012 akan tetapi tidakberhasil dan dinyatakan gagal ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami harusmemenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang, namun Penggugat menyatakan sudah memperolehsurat izin dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : .................tanggal .............. 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Benar

Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Oleh Kepala Badan AdministrasiNegara Nomor 585510 tertanggal 14 Februari 19854. Bahwa pada saat PEMOHON melangsungkan Pernikahandengan Alm. Laode Komangka masih terikat perkawinan yang sah sertaTERMOHON tidak pernah memberikan izin Poligami kepada Alm.

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, untuk memenuhi ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku, karena Penggugat betul betulsakit dan tidak dapat menjalankan tugas sesuai denganijin sakit yang dibuat oleh dokter, atas kewenangandan ijin tersebut Penggugat tidak masuk kerja karenafaktor kesehatan dan kemanusiaan yang menyangkut fisikdan keselamatan jiwa Penggugat, pada waktu sakit jugapernah dibesuk oleh atasan Penggugat dan seharusnyaPejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasisupaya dilakukan pemeriksaan medis ke Rumah Sakit yangada team medis pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

/2019/PN OlmMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan esensigugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan posisidari Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendakmengajukan gugatan cera;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentangtatacara bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Perceraiandimana didalam Peraturan tersebut diatur bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidakmempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam penjelasan umumPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juncto Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Negara Nomor 23 /SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980tentang Peraturan Disiplin PNS Romawi VI angka 1 huruf a, b, c yangmenyatakan Tujuan Hukuman disiplin adalah upaya pembinaan yaitudengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan faktoryang

mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg;Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, telahmendapatkan izin cerai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

2016tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilihmediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasisecara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi,ternyata mediasi gagal;Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidangpertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidakberhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalamsetiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat bertempat tinggal dalamwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadiKompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;non Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untukmencatat tentang perkawinan Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia;5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106 ( seratus enamribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh YullSinthesa Tristania, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan

pengambilan Akta yang sudah diperbaiki oleh TERGUGAT, namun tanpabatas waktu) yang jelas, dan akhirnyva TERGUGAT meminta agarPENGGUGAT datang kembali 3 sampai 4 hari kemudian;Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, PENGGUGAT datang kembalimenemui TERGUGAT, di Ruang Kepala Dinas pada kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bertempatkedudukan di Jalan Sultan Adam No.18 RT. 28 Kecamatan Banjarmasin UtaraKotamadya Banjarmasin, untuk mengambil Kutipan Baru Akta Pencatatan Sipilyang

Menurut Pasal 107 huruf c, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat pencatatansipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenaialasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;20.4. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipila.

Pasal (3) Keputusan 1) Register Tidak Perlu 1) Pada Kutipan Akta yang AsliKEHILANGAN Menteri Dalam Negri AktaPencatatan (tefapi harus Register Akta (Pertama):Atau Republik Indonesia Sipil dengan melampirkan Pencatatan SipilKERUSAKAN Nomor 117 Tahun nomor registrasi Surat dengan nomor Hilang, Rusak,Akta Pencatatan 1992 Tentang Biaya Lama Keterangan registrasi Lama atauSipil pelayanan Catatan dari pihak MusnahSipil 2) Kutipan yang 2) KutipanKedua Akta bervaejib) Kedua AktaPencatatan Sipil, Pencatatan Sipilyang

Keputusan tersebut juga telahmencabut hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diaktifkan kembali melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 604 Tahun 2016 tentang pengaktifan kembali jabatan negeri A.n. MUHAMMAD HAFID, SE tertanggal 30September 2016, dalam hal ini menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum TataPemerintahan, 84 asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperolehberdasarkan suatu keputusan pemerintah.

P6 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kesejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopiS@SUAI ASIl); === nnn oon

Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesual asl); won Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 800/09366, tanggal 6 November 2018 (fotokopisesuail aslinya); ~ Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

dikarenakan melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 9, Pasal 4 angka 6 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (vide bukti P4 identik dengan T15);w bahwa meskipun pada saat putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi atas nama Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetapbelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenaiPemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipilyang

Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belumnetipunyed Akie Ke lai taiy 2S SSS SS SS Se SS ee Se ee Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan / atau untuk kepentinganlain dari anak

., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan danketerangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antarakedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Sekretaris XXXXXXXXXXX Raja Ampat, dan telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkankepada Hakim

tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwaPegavai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari pejabat, yang harus diajukan secara tertulis denganmencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraiantersebut,Ketentuan harus memperoleh izin atasan dari Pegawai Negeri Sipilyang

No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) Pasal 3 ayat (2) menyatakan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secaratertulis.Menimbang, bahwa setelah dibaca, surat Pemberian Izin PerceraianHalaman 7 dari 15 halaman Putusan

Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Izin dari atasannya apabilahendak melakukan perceraian, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkanSurat Izin dari atasannya dengan Nomor : Kd.01.12/PW.01/2357/2014 tanggal 14Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian