Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, JIn Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta, telah memberikan Kuasa kepada :1. RIO JAKA TAMA, S.E., M.Ec.DevJabatan : Valuer2. YOS HENDRA, SE., MM., M.Ec.Dev., Ak., CA., MAPPI (Cert)Jabatan : Valuer3. ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, S.PdJabatan : Valuer4. EDIHARTOYO, ST.Jabatan : Valuer5.

DALAM SUBYEK HUKUM GUGATANSubyek hukum pihak tergugat Ill halaman 1 tertulis Dra.Uswatun Hasanah Msi:selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah .Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Watvee Dra.Uswatun Hasanah Msi :selaku ketua tim appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU)Yogyakarta:Il. DALAM POSITA GUGATAN:1. Posita No 03 halaman 2 tertulis tergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah.Msi)selaku Ketua tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai publik(KJPP)MPBRU Yogyakartayang benar adalah:..ergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah,Msi) selaku ketua tim Apraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang PurwantoRozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta:2. Posita No.04, halaman 2 s/d 3 nomor 04.1 s/d 04.3 masingmasingtertulis : ....04.1. Tanah Hak Milik SHM No.399 an DITO seluas 800 m2 denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Ny.

UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan diYogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP1) dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukandi Jakarta..

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jln Selokan Mataram, Sombomerten, DesaMaguwoharjo, Kec.

Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana dilakukan oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atas SertifikatHak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjoatas nama Muhammad Maarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empatpuluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 12091995, Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimana LaporanHal. 5 putusan Nomor 421/PDT/2019/PT SMGPenilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018 tanggal 1 Agustus2018.d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana butir c di atas, seharusnya KJPPAgus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yang menentukan nilai jaminan turutditarik menjadi pihak dalam perkara a quo..

Yang sebenarnya adalah TERGUGAT tidak pernahmenetapkan sendiri nilai jaminan yang akan dijual;Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana disebutkan dalambutir 5 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kamijelaskan sebagai berikut:e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atasSertifikat Hak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, KabupatenSukoharjo atas nama Muhammad Maiarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empat puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal12091995, Penilaian dilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan,Hal. 8 putusan Nomor 421/PDT/2019/PT SMGsebagaimana Laporan Penilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan MenteriKeuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik (PMK JPP),Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik adalah proses pekerjaan untukmemberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis

Menyatakan sah dan berharga lelang yang telah maupun akan dilakukanTERGUGAT Idalam menjalankan hak preferentnya sebagai pemegang HakTanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh PENGGUGAT yangmenjamin perjanjian kredit PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dengannilai yang mendasar kepada nilai KJPP sebagaimana disebutkan dalam butir4 sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan dan UndangUndang HakTanggungan;6.

PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
4.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Punks Zulkarnain dan Rekan
Turut Termohon:
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan

2021telah diberi peringatan (somasi) oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali,namun tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Penggugattelah wanprestasi dan Tergugat sebagai pemegang hak tanggunganberhak melakukan penjualan secara lelang atas objek jaminan melaluiTergugat Il untuk memperoleh pelunasan hutang Penggugat kepadaTergugat :Bahwa penentuan nilai limit harga dalam perkara a quo adalah ditentukanoleh pihak independen yang memiliki Kompetensi dalam bidangnya yaituKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, dimana nilai limit harga ditentukan berdasarkanSurat KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan RekanNomor Laporan 00103/2.002704/PI/07/0276/1/II/2019, tanggal 26Februari 2019:Bahwa pelelangan yang dilakukan telah sesuai dan berdasar padaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dan Pasal 6Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan dengan Tanah, maka lelanga quo yang telah dilaksanakan

Bahwa Sosialisasi dan diskusi harga tanah berdasarkan hasil penilaianyang dilakukan oleh KJPP / Jasa Apraisal. Pada tahap ini PARA PEMOHONselaku pemilik tanah dan tanaman tidak menyepakati ganti kerugian tanahdan tanaman yang dinilai oleh KJPP/Jasa Apraisal.Bahwa PARA PEMOHON menminta ganti kerugian atas tanah dan tanamandiatasnya dengan total masingmasing nilai ganti kerugian sebagai berikut:a.

, S.Si, dan Eko WahanaRizgi, SH, M.Ec.Dev, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU)Halaman 2 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 154/PDT.G/2016/PN Watdan Rekan Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8November 2016 selanjutnya disebut sebagal ................ ee Lergugat Ill;Untuk selanjutnya Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill secarabersamasama disebut Sebagai ..........0..

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.DALAM POSITA GUGATAN 1.Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Tergugat Ill (Dra.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 52 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 154/PDT.G/2016/PN Wat. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah..

Bahwa berdasarkan data lampiran analisa Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) aset terdampak trase dan stasiun Kereta CepatJakarta Bandung Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dinilai olehPenilai Publik in casu Turut Termohon KJPP MBPRU & Rekan padatanggal 7 September 2017, kami sampaikan pula sebagai berikut :a.Terhadap bidang No. 1A atas nama PT.

Dimana selanjutnya proses pengadaan tanahdilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah (Termohon 1) dan hasilperhitungan ganti kerugian dilakukan oleh Turut Termohon, danTermohon Il hanya membayar sebagaimana hasil perhitungan dariTurut Termohon.Bahwa KJPP MBPRU adalah penilai independen terseleksi yang dipilihsebagai pemenang lelang dari beberapa peserta yang mengikutiproses lelang sehingga KJPP MBPRU selaku Turut Termohon adalahmerupakan penilai independen yang menurut Termohon II memilikikredibilitas

PilarSinergi Bumn Indonesia dan KJPP Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun & Rekan, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut.Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanahsehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Kereta CepatJakartaBandung wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengankerangka acuan kerja yang meliputi :a.

T.l3. : Lampiran Analisa Nilai Pengganti Wajar (nilai gantikerugian) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU& rekan tanggal 7 September 2017 atas asset terdampaktrase dan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung denganNomor Bidang 6 seluas 4.085 m2 atas nama PT.CentralInternational Property (tidak diperlinatkan aslinya);4.

T.l4 =: Lampiran Analisa Nilai Pengganti Wajar (nilai gantikerugian) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU& rekan tanggal 7 September 2017 atas asset terdampaktrase dan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung denganHalaman 27 dari 43 Putusan Nomor 131/Pat.P/2019/PN.BdgT.leSNomor Bidang 1a seluas 7.754 m2 atas nama PT.CentralInternational Property (tidak diperlihatkan aslinya);Lampiran Analisa Nilai Pengganti Wajar (nilai gantikerugian) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU& rekan tanggal

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ..........DALAM POSITA GUGATAN : . Posita nomor 03, halaman 2 tertulis :oe TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :oe TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta ........... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :paves wanes Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Nopember 2016 sebagaiberikut : AQ DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

karena proses yang berlarutlarut dari 2011s/d 2015 sehingga Oportuniti Bisnis yang kami harapkan sudah tidakmungkin lagi kami dapat; 22 Harga tanah kami akan sulit terjual dikarenakan dibelah oleh Jalan Tol,dan berdasarkan pengalaman di daerah lain, nilai tanah yangberdampingan dengan jalan tol menjadi rendah dan sangat sulit terjual,yang mengakibatkan penurunan harga yang sangat besar sehinggaseluruh rencana bisniss Para Pemohon dapat dikatakan Hancur; Para Pemohon juga meragukan Kompetensi dari KJPP

Terhadap keberatankeberatan Pemohon sebaiknya ditujukan kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) sebagaimana saudara Pemohon sebutkan dalamgugatan sebagai Termohon 2. Jadi, keberatankeberatan Pemohon sebaiknyaditujukan kepada Termohon 2, antara lam:a. Rendahnya harga tanah yang tidak cocok dengan harga setempat.b. Lahan yang sudah dimatangkan.c. Adanyaakses jalan ke lahan Pemohon.d. Adanya kerugian lain, antara lain biayabiaya pembelian danpematangan lahan.3.

Untuk lebih jelasnya jawaban keberatan yang diajukan oleh Pemohon,kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapatmenghadirkan Termohonan 2 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TatoSuharto persidangan ini.ll TENTANG POKOK PERKARA1.

Untuk gugatan angka 1,2,3 dan4disini kami jelaskan bahwa hal ini tidak KewenanganTermohon. ini adalaah kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepadaBapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi untukmemutuskan yang amamya berounyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima jawaban / eksepsi termohon untuk keseluruhannya.DALAM POKOK MASALAH Menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebutTermohon mendalilkan sebagai berikut :17 Bahwa sisa tanah para Pemohon yang berada di kiri kanan rencanajalan tol di atur berdasarkan peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjukTekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 13; Bahwa petitum point 1, 2, 3, dan 4 adalah wewenang KJPP;Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dan Termohon tersebutmaka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidangpada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, SaksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Angger FahrulFebrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekansaksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto Majelis Hakim tidak mengambil

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.IYogyakarta

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Yogyakarta Nomor:06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandarabaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon KasasiIl, namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagaipenilai pertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatanPemohon Kasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehinggaketerangannya diberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi iniketika bersaksi

LeoHandaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo danSaksi Angger Fahrul Febrianto selaku penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev YogyakartaHalaman 15 dari 39 hal. Put.

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta

Nomor 3528 K/Pdt/2016Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan tentang PenetapanPemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakan standardresmi dan mengacu pada petunjuk kode etik penilai Indonesia danStandar Penilaian Indonesia

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek pengadaan tanah dalam rangka pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku penilai pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

PPM/1/044 Perihal : Jatuh Tempo LaporanPenilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Independen. BahwaLaporan Penilaian Aset Saudara terakhir dilakukan pada 25 Februari 2019.Jika tidak memenuhi permintaan data tersebut, dengan memberikan suratpenawaran dari KJPP Independen rekanan BNI dan seluruh biaya akandibebankan ke rekening Debitur ;32. Bahwa Terlawan dalam surat nya menyampaikan Surat PemberitahuanPerihal : Penilaian KJPP dan Pendebetan Rekening Pinjaman PT.

Bahwapenggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Lembaga Penilaianasset Independen adalah wajib menggunakan KJPP yang sudahmenjadi rekanan BNI sebagaimana tercantum dalam SuratKeputusan Kredit Nomor: PPM/1/059/R tanggal 17 September 2018huruf E point ke4 (empat);5.

Bahwa penilaianasset milik Para Pelawan telah sesuai dengan Peraturan karenapenilaian asset dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Independen(KJPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam melakukanpenilaian asset;13. Bahwa, Terlawan menolak dalil perlawanan Para Pelawan padapoint ke36 (tiga puluh enam) dan pada point ke37 (tiga puluh tujuh),bahwa dalil perlawan Para Pelawan adalah tidak berdasar hukum danmengadaada.

yang lebih tinggi akandipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan No 27 Tahun 2016 diatur bahwa Penjual menetapkan nilai limitberdasarkan penilaian oleh Penilai atau penaksiran oleh Penaksir, Penilai atauPenaksir dimaksud adalah pihak yang melakukan penilaian secara independentberdasarkan kompetensi yang dimilikinya, Namun demikian pada prinsipnya dandalam praktek juga diperbolehkan debitur dapat menunjuk Kantor JasaPenilaian Independen (KJPP

) untuk diperbandingkan dengan Penilaian yangdilakukan Kantor Jasa Penilaian Independen (KJPP ) yang ditunjuk olehKreditur, dan jika terdapat perbedaan penilaian maka dapat disepakati KantorJasa Penilaian Independen yang ketiga untuk melaksanakan Penilaian ;Menimbanh, bahwa terhadap keinginan/maksud untuk menjual sendiriasset/Jaminan oleh debitur sendiri guna memperoleh harga yang maksimaldalam praktek juga diperbolehkan dengan memperhatikan batas waktu yangdiberikan oleh Pihak Kreditur ;Menimbang

Penggugat:
ARAS ISLAMI
Tergugat:
1.YURIKE IVONY dan AMRIL ANSHARY SAMMANA
2.KJPP ABDULLAH FITRIANTORO dan Rekan
Turut Tergugat:
BANK BNI SYARIAH Kantor Cabang Jambi

membuatkan Akta Pemberian Hak Tanggunganmengingat objek sengketa tersebut telah diikatkan oleh Penggugat danTergugat dengan Hak Tanggungan ;Bahwa Penggugat juga telah tidak melibatkan KPKNL selaku pihak yangakan melakukan pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan milikTergugat, hal tersebut mengingat petitum gugatan Penggugat memohonuntuk mencabut pengumuman lelang eksekusi tanggal 19 Desember2017, dan menyatakan Pengumuman Lelang tersebut cacat hukum ;Bahwa Penggugat juga telah tidak melibatkan KJPP

Sudiono Awaludinselaku penilai yang melakukan penilain nilai Pasar atas jaminan tersebut,sehingga dengan tidak digugatnya Notaris/PPAT JANTI GUNARDI,KPKNL dan KJPP SUDIONO AWALUDIN maka gugatan Penggugatkurang pihak oleh karena itu Gugatan tersebut haruslah ditolak ;DALAM POKOK PERKARA :1.Mohon Eksepsi Tergugat diatas dapat diberlakukan dalam pokok perkaraini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT.

permasalahan iniPenggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu melunasiHutang Penggugat kepada Tergugat dan terhadap SHM no. 322/ArioKemuning tanggal 28 Agustus 2003 Surat Ukur no. 08/A Kemuning/2003tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Yuli Yana yang telah dijadikanJaminan Kredit pada Tergugat dan telah diikat dengan Hak Tanggungan,oleh karenanya berlakulah ketentuan untuk menjamin proses pelunasanhutang tersebut yaitu dengan melelang Ruko tersebut yang telah dinilaioleh pihak independen yaitu KJPP

Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai

Jawaban atas pernyataan Para Pemohon tersebut bahwaKami Dalam melakukan penilaian ganti rugi KJPP WIRYADI & Rekansudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar PenilaianIndonesia (SPI 306).Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan Nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2012.Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi 2 yaitu:Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 465/Pdt/2021/PT SMGA.

Kami dalam melakukanpenilaian ganti rugi dalam rangka pembangunan untuk kepentinganumum, KJPP SIH WIRYADI & Rekan mengacu pada Standar PenilaianIndonesia yang berlaku pada saat tanggal pelaksanaan penilaian, yaituSPI 306. dimana dasar penilaian yang sesuai untuk tujuan penilaian iniadalah Nilai Penggantian Wajar.

Karena Dalam melakukan Penilaian KJPP Sih Wiryadi& Rekan sudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, StandarPenilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimilikiyang dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.

Karena Dalam melakukanPenilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan hanya mengacu pada Kode EtikPenilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimiliki yang dapat dipertanggungjawabkan secaraprofesi bukan mengacu pada pada pergaulan masyarakat.

PLN (Persero) dan terhadaphasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, TERGUGAT menyerahkankepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen dan telahditunjuk oleh TERGUGAT sebelumnya melalui pelelangan untukmenetapkan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitunganHalaman 10 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN. Kadiuntuk kompensasi tanah 15% x Lt x NP, kompensasi bangunan 15% xLb x NPb, dan kompensasi tanaman NPt.

DAFTAR INVENTARISASI KOMPENSASI TANAH, TANAMAN DANBANGUNAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHAKENDARI (SEC1) KECAMATAN PONDIDAHA,NOMOR TIP : 8485;ATAS NAMA : DJABLIS;DESA : TIRAWUTA;DENGAN INDIKASI NILAl HARGA TANAMAN YANGDIKELUARKAN OLEH KJPP :Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN. Kadi NO JENIS KETERANGAN JUMLAH NDIKAS!

Tanaman > sesuai dengan Nilai Pasar;Bahwa penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh Lembaga Penilaiberdasarkan formula perhitungan Kompensasi dan Lembaga Penilaisebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 38 Tahun 2013 adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadapnilai pasar tanah, bangunan dan tanaman.

Bahwa PENGGUGAT d/R telah melaksanakaninventarisasi tanah,bangunan dan tanaman di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha KabupatenKonawe yang akan dilewati jaringan SUTT UnaahaKendari Sec1, dan hasilinventarisasi tanah, bangunan dan tanaman tersebut diserahkan kepadaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dilakukan penilaian;8.

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi Penggugat Rekonvensi dan penilaiandari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), tanaman milik DJABLIS (TergugatRekonvensi) yang akan menerima Kompensasi adalah sebagai berikut :Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.

Nomor 3509 K/Pdt/2016Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena

yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam perkara lain yang obyek permasalahan sama dengan MajelisHakim yang berbeda keterangannya dibawah sumpah);Serta telah

Leo Handaka selaku Kepala Bidangpada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, SaksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Angger FahrulFebrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekansaksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto Majelis Hakim tidak mengambil

) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanHalaman 20 dari 39 hal.

Nomor 3509 K/Pdt/2016 Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izinpraktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaianuntuk selurun objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasukdalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksiproses tender dan mendapatkan penunjukan

Kemudian terkait dengan regulasi maka sejak tanggal Januari 2010untuk pekerjaan penilaian dikerjakan oleh KJPP Immanuel, Johny & Rekansedangkan untuk bidang advisory / kajian dan tekhnologi informasi masihmenggunakan PT.Sucofindo Appraisal Utama 5e Bahwa regulasi maksudnya berdasarkan Keputusan menteri keuangan RI. untukpekerjaan penilaian sejak 1 Januari 2010 tidak bisa dilakukan oleh Perusahaanberbadan hukum jadi harus dikerjakan oleh KJPP ;e Bahwa status saksi di MAPPI adalah atas nama pribadi

dan bergabung di Kantor KJPP( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel, Johny & Rekan ;e Bahwa yang terdaftar di Menteri Keuangan RI. adalah Kantor KJPP (Kantor Jasa PenilaiPublik) Immanuel, Johny & Rekan ;e Bahwa antara PT.Sucofindo Appraisal Utama dengan Kantor KJPP (Kantor Jasa PenilaiPublik) Immanuel, Johny & Rekan dan MAPPI ada kerja sama / patner exlusivedan kerja sama tersebut diketahui oleh Menteri Keuangan RI.

;e Bahwa saksi sebagai anggota MAPPI tidak boleh melakukan penilaian diluarPT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa yang melakukan Appraisal adalah KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel,Johny & Rekan bukan PT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel, Johny & Rekan adalah swasta ;e Bahwa saksi dibayar oleh KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel, Johny &Rekan bukan oleh PT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa mengadakan pembanding yang saksi maksud yaitu

oleh pemberi tugas dalam pekerjaan penilaian, saksi anggap adalahdata yang benar dan KJPP tidak bertanggung jawab atas ketidak benaran datadata71tersebut dikemudian hari, menurut saksi datadata tersebut berupa buktikepemilikan dll.

Jember yang terletak di jalan Gajah mada No.1049, adalah sebesar Rp. 20.109.000.000, Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Jemberhanya menerima Rp. 11.000.000.000, maka kerugian Negara akibat pelepasan tanah tersebutadalah Rp. 9.109.000.000, ;Menimbang, bahwa penilaian KJPP dari kantor IMMANUEL dan REKAN,dilakukan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum; Bahwa penilaian tersebut dilakukanhanya terhadap tanah yang terletak di jalan Gasjah mada No. 9, akan tetapi KJPP sama sekalitidak melakukan penilaian

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo, Penggugattelah moendalikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT danpenetapan nilai limit Jelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah olehPENGGUGAT.6.

Bahwaatas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatandalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset /harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP

Menyatakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &10.Rekan sebagai penilai independen atas jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukanoleh TERGUGAT adalah sah.Menyatakan laporan hasil penilaian jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan vide Laporanpenilaian properti nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 dan nomor proyek00.722/PRO/0.4KJPP/IX/12 masingmasing tertanggal 29 Oktober 2012 adalah sahdan berharga.Menyatakan blokir

) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yangdinilai terlalu rendah oleh PENGGUGAT.Bahwaatasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkaraa quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGATyang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat98dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarkk

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo, Penggugattelah moendalikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan40penetapan nilai limit Jelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah olehPENGGUGAT.6.

Bahwaatas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatandalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset /harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP

Menyatakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &10.Rekan sebagai penilai independen atas jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukanoleh TERGUGAT adalah sah.Menyatakan laporan hasil penilaian jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan vide Laporanpenilaian properti nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 dan nomor proyek00.722/PRO/0.4KJPP/IX/12 masingmasing tertanggal 29 Oktober 2012 adalah sahdan berharga.Menyatakan blokir

) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yangdinilai terlalu rendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkaraa quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGATyang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat98dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarikk