HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal 02

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal

Sehingga ObjekSengketa secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipilyang mengatur bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut menyatakan PemberhentianPenggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir bulanterhitung sejak Putusan Pengadilan

Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, dan payung hukum (umbrella act) Pasal 252PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari Keputusan a quo sendiri sebagaimana telahdisebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quodinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN TERGUGATDALAM MENGAMBIL TINDAKAN TERKESAN DISKRIMINATIF DANBERTENTANGAN

Oleh karena itu Majelisberpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pedawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.

telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintahn kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang

Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Rh9 ayat 4 Tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianharus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatanterhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeritersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimanaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidakmempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1472LT310120190044tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSuardy,S.Sy (Nip. 19620820 198301 1 00 1), saksi korban masih berusia 12(duabelas) Tahun saat perkara ini dilaporkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2014dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin dan menentukan pejabat yangakan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengantingkat wewenangnya;8.

Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa:Apabila ada alasanalasan kuat, pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjaukembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabatbawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan masingmasing;e.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ke atas;2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangkujabatan struktural eselon atau jabatan lain yang wewenangpengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.;b.

Bukti T8Penyerahan Keputusan Adminsitrasi Kepegawaian yangditujukan untuk penerima SK (Sesuai dengan aslinya);Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2DPEM.DIK/2019/159 tanggal 6 Februari 2019 perihalPenyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yangditujukan untuk pimpinan OPD terkait (Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Nomor: 863/BAP/BKPPDPEMDIK/2019/164tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan KeputusanAdminsitrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana

Februari 2019 perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Sesuai denganfotokopinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintahhalaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRNomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku PejabatPembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasianwewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertamaserta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;Menimbang, bahwa Pasal

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah mengenai Surat Keputusan (SK)Bupati wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupatenwajo, atas nama PENGGUGAT ;Il.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, tanggal 15maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenangdan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D PoinHalaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017

S.Ked,tanggal 15 Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar, Nomor: 800/3408/BKPSDM, yang ditujukan kepada Para Kepala Unit KerjaLingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yang ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab.Wajo, tanggal 16 Oktober 2017;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor: K.2630/V.1052/99, tanggal 15September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianNegara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data Pegawai Negeri Sipilyang

II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu

Putusan No.0697/Pdt.G/2018/PA.Bks.Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang untuk melakukan perceraian tidak mendapat izin dari pejabatyang berwenang dan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat telan menyerahkan surat keterangan dari pejabat yangberwenang, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh sebab

Hj.Sriyani, M.H, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebelummengajukan perceraian di Pengadilan, ternyata Pemohon telah mendapatkanSurat Ijin dimaksud yaitu Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNOMOP bps sssnssscosacxanncnease

Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( T.), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai

mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah padabulan Agustus 2009 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK,umur 2 tahun 2 bulan; Bahwa, sejak September 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis dan terjadi pertengkaran; Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karenaTermohon sering melecehkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari;Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang

Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalsebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahannama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang