prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Mememerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmengirimkan satu eksemplaar putusan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang agar mencatat/mendaftarkan putusan perceraian ini dalamdaftar yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan dan berlaku bagiPenggugat dan Tergugat;4.

tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang

pihak menyampaikan kesimpulannya secaralisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap atas gugatannya dan mohondikabulkan, demikian pula Tergugat mohon putusan yang seadiladinya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan "Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keteranganterlebin dahulu dari pejabatMenimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;menyebutkan "Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalumeminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3,Serma Harso Laksono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2)datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Lakson Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalu meminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3, SermaHarso Laksnono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan

No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta

Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena

tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dinukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/2013/.PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang

Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang

tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusanaquo keterangan Saksi1 bersesuaian dengan keterangansaksisaksi yang lainnya bahwa Saksi1 diamankan dandimasukan keruang tahanan Kodim 0605/Subang, olehkarena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadikesampingkan.Keberatan Ke IlBahwa keberatan kedua Tim Penasihat HukumTerdakwa pada intinya mengenai Razia miras yangdilakukan oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa didaerah Subang terhadap Saksi1 dan orangorang sipilyang

Bahwa benar Terdakwa datang ke Makodim 0605pada pukul 00.30 WIB, kKemudian memerintahkan kepadaPa Jaga untuk mengumpulkan semua orangorang sipilyang diamankan dalam operasi razia miras termasukSaksi1 untuk diberikan pengarahan oleh Terdakwa, setelahsemua berkumpul diberikan pengarahan pada pukul 01.30WIB tanggal 6 Juli 2016, semua orangorang sipil diijinkanuntuk pulang, tidak ada yang ditahan di Makodim0605/Subang.21.

sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untukdikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, makaMajelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan olehPemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagianrekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadiTermohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagaiTermohon menjadi Pemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang

., MH telah berupayamendamaikan para pihak berperkara, namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, di depan sidang Penggugat tidak menyerahkan surat izindari atasan namun hanya menyampaikan surat Pernyataantertanggal 9 April 2011, meskipun Majelis hakim telahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan tersebut ;Menimbang

sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat