persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:DASAR DAN ALASAN GUGATAN1Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrialadalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan pengadilan negeriyang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihanhubungan industrial ;Bahwa pokok perkara adalah gugatan pelanggaran isi PKWT

materiil dan immateril terhadapPenggugat, dikarenakan Penggugat kehilangan sumber penghidupan dan pelecehanharga diri Penggugat dihadapan para buruh;DALAM POKOK PERKARA1Bahwa Penggugat telah bekerja diperusahaan Tergugat sejak tanggal 24Desember 2012 dengan jabatan : HRD dan mendapat upah sebesarRp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) per bulan (bukti P1) ;Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2013 telah menuduh dan mengancam ,serta melanggar isi dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT

pelecehan harga diri, pada halaman gugatan Penggugattidak berdasar karena menurut Undangundang No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisian hubungan Industrial, Pasal 2, berbunyi : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 2 berbunyi :a Perselisihan hak ;b Perselisihan kepentingan ;c Perselisihan pemutusn hubungan kerja ; dand Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan;Sedangkan gugatan Penggugat yang pada perihalnya : gugatan perselisihanPelanggaran isi PKWT

dan PELECEHAN HARGADIRI, tidak diatur dan tidak termasuk dalam PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL, karena bukan permasalahan perbedaan penafsiran yang menjadipermasalahan Pemohon Kasasi/T ergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat akantetapi Pelaksanaan dari PKWT tersebut.

, bertentangan denganketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 karena sebagai pemegangjabatan HRD/Personalia ( vide : gugatan dan jawaban ) serta jenis dan sifat ataukegiatan pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu tertentu;Bahwa dengan demikianTermohon Kasasi adalah pekerja tetap terikat denganPKWTT, bukan PKWT;Hal 11 dari 13 hal.

KEP.100/MEN/VI/2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, BAB VII Pasal 15 ayat 4, yangberbunyi: Dalam hal pembaharuan PK WT tidak melalui masa tenggang waktu 30(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidakdiperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWT berubahmenjadi PKWTT sejak terpenuhinya syarat PK WT tersebut;Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa alasan Tergugatmelakukan

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia, BAB VII Pasal 15 ayat 4 yangberbunyi dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjianPKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak terpenuhinyasyarat PKWT tersebut, adalah tidak mendasar dan bertentangandengan undangundang yang berlaku dalam

:Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini adalah perpanjangan dariperjanjian Nomor 008/HRD/SSG/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terjadi kesalahan penerapanhukum oleh Judex Facti yang menganggap bahwa Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) Nomor 14/HRD/SSG/VI/2012, tanggal 7 Juli2012 adalah pembaharuan dari Perjanjian Nomor 008/ HRD/SSG/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 padahal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 14/HRD/SSG/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012

) yang pertama (masa kerja 7 Juli2011 sampai dengan 6 Juli 2012) dengan PKWT yang kedua (masa kerja 7Hal. 13 dari 16 hal.

Put.Nomor 369 K/Pdt.SusPHI/2014Juli 2012 sampai dengan 6 Juli 2013) tidak terdapat tenggang waktu 30 haridan hal mana melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (6) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013, namun demikian karena pelanggaran a quo terjadi terhadapPKWT yang kedua maka sudah seharusnya PKWT yang batal demi hukumdan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)a quo adalah terhitung sejak PKWT yang kedua, bukan terhitung sejakPKWT yang pertama;c Bahwa oleh karenanya masa kerja antara

Bahwa pada saat diterima kerja,PARA PENGGUGAT dan TERGUGATtelah menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)161718192021yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)Bahwa Kontrak PKWT sengaja dibuat 1 (satu) rangkap olehTERGUGAT sehingga setelah ditandatangani PARA PIHAK hanyaTERGUGAT yang memegang berkas Kontrak PKWT sedangkan PARAPENGGUGAT tidak diberikan kopi atau salinan oleh TERGUGATsehingga hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 54 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003

: Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 81 orangyang telah di PHK pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Para Penggugat a/n RirinRiyani, Yuliana Sasabone dan Louritha Mustika termasuk didalam daftar namakaryawan dengan Nomor urut 62, 66 dan 67, yang selanjutnya diberi tanda buktiFoto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan July a/n LourithaMuskita, yang selanjutnya diberi tanda bukti P3 ; Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan Juni a/n, yangselanjutnya diberi tanda

Penggugat sebagaipekerja di perusahaanTergu gat ;Bahwa saksi kerja sejak tahun 2007 dan dibagian yangsama dengan Para Penggugat yaitu di bagianVeneer;Bahwa setahu saksi kerja dulu baru tandatanganBahwa saksi mengetahui untuk Para Penggugat adakontrak juga dan yang tandatangan pihak perusahaanAbraham Hindom dengan pihak pekerjasendirl;20Bahwa saksi mengetahui kalau PKWT tidak didaftarkanke Disnakertrans saat demo tanggal 8 OktoberBahwa saksi baca PKWT tapi tidak tahu secara detailisinya yang saksi

PKWT atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany danYakoba Sasior, 3. Surat Pemberhentian atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone,Ririn Riany dan Yakoba Sasior dihubungkan dengan bukti T4 tentang : 1. Slip Gajiatas nama Suhartini, 2. PKWT atas nama Suhartini, 3.

Henrison Iriana), karenanya pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) PT. Henrison Iriana keberadaannya telah memenuhi syarat ketentuan Pasal1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) PT. Henrison Iriana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugatmenjadi sah adanya dan tidak batal demi hukum (vide bukti bukti T1A, T1B, T1C,T1D serta bukti T4 ).

Bumi Steel Indonesia melakukanpengangkatan karyawan tetap pada Departemen Produksi, JabatanOperator;Dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat olehTergugat dengan Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;. Bahwa akibat dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Para PenggugatSdr. Anwar Hamidi dan Sdr. Triman yang dibuat oleh Tergugat PT. BumiSteel Indonesia kepada Para Penggugat Sdr.

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugatdan para Penggugat melanggar pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat olehTergugat dengan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;4.

Triman bekerja tanggal 20 September2017;Bahwa PKWT telah ditandatangani oleh PENGGUGAT secara sadardan PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI SEGALA KETENTUANYANG DIATUR DALAM PKWT serta PKWT telah memenuhi syaratsah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata);Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya menyatakan PemutusanHubungan Kerja oleh TERGUGAT sedangkan putusnya HubunganKerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi berdasarkanBERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PKWT YANG TELAHDISEPAKATI PENGGUGAT

PENGGUGAT dan TERGUGAT masingmasing telan sepakat untukmenandatangani PKWT baik secara langsung maupun diwakili olehperwakilannya yang sah (syarat sepakat);4.2. PENGGUGAT dan TERGUGAT masingmasing merupakan subjekhukum yang cakap dan tidak dalam pengampuan maupun suatu badantertentu untuk membuat dan/atau menandatangani PKWT (syaratkecakapan);Hal. 9 dari 22 Putusan No. 99/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg4.3.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGATbukan merupakan keputusan TERGUGAT melainkan Pemutusan HubunganKerja berdasarkan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja, berdasarkanPasal 6 ayat (1) PKWT Jo.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 00173/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Astrid Cinthya Uly L. Tobing.B. Perjanjian Kerja Waktu) Tertentu Nomor 00177/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Muhamad Zaeni.C.

Bahwa hubungan hukum antara Para penggugat dengan Tergugatdidasarkan pada : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 00173/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Astrid Cinthya Uly L. Tobing; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 00177/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Muhammad Zaeni; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 00184/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Tristaria Putra.3.

Nomor 00173/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Astrid Cinthya Uly L. Tobing.b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 00177/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Muhamad Zaeni.c. Perjanjian Kerja Waktu) Tertentu Nomor 00184/PKWT/MKA/II/2018tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Trisatria Putra.> Bahwa Tergugat secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat, sebagaimana:a.

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 1320KUHPerdata jo pasal 1338 KUHPerdata, dan oleh karena PKWT tersebut telahHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2019/PN.

Para Penggugatoleh Tergugattelah didasarkan padaPasal 11 ayat (3) PKWT yang telah disepakati antara Para Penggugat denganHalaman 27 dari 30 Putusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2019/PN.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 58 ayat (2) juncto Pasal 57 ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan

Sehingga tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan PKWT, telahbertentangan dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 jo. Pasal 13Kepmenakertrans 100/2004 jo.

Mulyadi tercatat sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dengan masa kontrak terakhir dari1 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1Juni 2017;d. Sdr. Komarudin tercatat sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) dengan masa kontrak terakhir dari 1 Maret 2017 sampai dengantanggal 1 Juni 2017;e. Sdr. Reli Abdul Gofur tercatat sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) dengan masa kontrak terakhir dari 1 Maret 2017 sampai dengantanggal 1 Juni 2017;f. Sdr.

Bukti T1d.0 Bukti T1e.(1 Bukti T1f.0 Bukti T2a.1 Bukti T2b.Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas nama Abdul Hakim dengan masa kontrak terakhir dari1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas nama Sidik Prastiyo dengan masa kontrak terakhirdari 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas nama Mulyadi dengan

masa kontrak terakhir dari 1Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas nama Komarudin dengan masa kontrak terakhir dari 1Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas nama Reli Abdul Gofur dengan masa kontrak terakhirdari 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atas

Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menentukan, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangHal. 32 dari 40 hal.

PKWT tanggal 09 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Dirman M. Poreselaku Manager area PT. Prima Soeaka Buana dengan Tengku Ali Indra Jaya,(P.l.a); yang membuktikan bahwa Pemohon (semula Penggugat) bekerjadengan Termohon (semula Tergugat) untuk yang Pertama kalinya dengansistem PKWT yang dimulai sejak tanggal 02 Juli 2007 hingga 31 Maret 2008,yaitu PKWT selama 9 bulan;2. PKWT tanggal 01 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Dirman M. Poreselaku Manager area PT.

(PKWT);3.

PKWT tanggal 01 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Dirman M. Poreselaku Manager area PT.

Prima Soeaka Buana dengan Tengku Ali Indra Jaya;(P.I.k) yang membuktikan bahwa Pemohon (semula Penggugat) masih tetapbekerja dengan Termohon (semula Tergugat) secara terus menerus tanpaterputus dan diperpanjang dengan PKWT keTiga yang dimulai sejak 01 Juni2011 hingga 30 November 2011, yaitu PKWT selama 6 bulan, serta ini jugamembuktikan bahwa berakhirnya jarak antara PKWT yang keDua dengandimulainya PKWT keTiga adalah berjarak 7 (tujuh) bulan tanpa adanya ikatanperjanjian secara tertulis (PKWT);Hal

2010, diikat dengan PKWT;Sejak 01 Nopember 2010 s/d 31 Mai 2011, tanpa diikat dengan PKWT;Sejak 01 Juni 2011 s/d 30 Nopember 2011, diikat dengan PKWT;Sejak 01 Desember 2011 s/d 31 Maret 2012, tanpa diikat dengan PKWT..

Bahwa, Kontrak berkalikali (Perjanjian PKWT) tidak sesuai dengan pasal59 (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 sehingga PKWT tersebutbatal demi hukum dan Berubah menjadi PKWTT.8.

Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) (bukti T3);3.4Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat pada angka 1 (Satu) danangka 2 (Dua) telah terlinat sangat jelas bahwa jarak antara PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) kedua yaitu 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan.

Bahwa pada posita Penggugat pada angka 7 (Tujuh) tentang kontrakPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berkalikali tidak sesuai denganpasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 sehinggaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut batal demi hukum danberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),menurut Tergugat pernyataan tersebut sangat tidak rasional karenasebagai berikut:6.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat danTergugat dibuat atas dasar telah memenuhi

ribu seratus rupiah) (bukti T3);Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka2 (dua) telah terlinat sangat jelas bahwa jarak antara Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) pertama dengan Perjanjian Kerja WaktuHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pdt.SusPHI/2017/PN SmrTertentu (PKWT) kedua yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Priode PKWT 7 juli 2013 s/d 6 juli 2014;2. Priode PKWT 14 September 2015 s/d 13 September 2016;3.

;&Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat selakupekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sesuaidengan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT sebesar Rp746.263.636,00(tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratustiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:No Komponen Periode Nilai Total Oktober 2019 Juli 2020 (sisa upah, sesuai1 Gaji/Bulan/Nett (setelah pajak) 10 bulan Rp 60.000.000 Rp 600.000.000 PKWT),upah terakhir

dibayar September 2019 > PKWTPasal2 huruf a 2 THR/Nett (setelah pajak) 1bulan Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Mei 2020 (sesuai PKWT) > PKWT Pasal 2 hurufg Fixed Bonus (Bonus tetap)/Nettbind Bonus (Bonus tetap)/Ne 1bulan Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Januari 2020 (sesuai PKWT) > PKWT Pasal 2 (setelah pajak) huruf h4 Tunjangan Komunikasi/Bulan/ Nett 11 bulan Rp 900.000 Rp 9.900.000 September 2019 Juli 2020 (sisa kontrak),(setelah pajak) terakhirdibayar Agustus 2019) > PKWT Pasal 2huruf f Periode cuti tahun

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, tertanggal 12 Mei2018 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, adalah perjanjianyang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya, karena kehendakTermohon Kasasi berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Nomor 622 K/Pdt.SusPHI/2021sesuai dengan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT sebesarRp746.263.636,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluhtiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Komponen Periode Nilai Total Oktober 2019 Juli 2020 (sisa upah, sesuai PKWT),1 Gaji/Bulan/Nett (setelah pajak) 10 bulan Rp 60.000.000 Rp 600.000.000 Jupah terakhir dibayar September 2019 > PKWTPasal2 huruf a 2 THR/Nett (setelah pajak) 1bulan Rp 60.000.000 Rp 60.000.000

Mei 2020 (sesuai PKWT) > PKWT Pasal 2 huruf g Fixed Bonus (Bonus tetap)/Nett 3 . 1bulan Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 = Januari 2020 (sesuai PKWT) > PKWT Pasal 2(setelah pajak) hurufhTunj K ikasi/Bulan/Nett September 2019 Juli 2020 (sisa kontrak), terakhirg Tunjangan Komunikasi/Bulan/Nett 11 an) Rp 900.000 Rp 9.900.000 P ( )(setelah pajak) dibayar Agustus 2019) > PKWT Pasal 2 huruf f Periode cuti tahun 2019 terhitung dari Juni 2019 Mei 2020 sesuai aturan perusahaan dan sisa cutiSisa Cuti Tahun 20197

Hal ini jelasmembuat gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas sehinggamenyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim;Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa PKWT yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat batal demi hukum quod non, makabagaimana mungkin PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT.Lebih lanjut, PKWT yang telah berakhir tidak dapat dengan sertamertadiubah menjadi PKWTT;Bahwa selain itu, permohonan Penggugat pada butir 2 petitum gugatanbagian Dalam Pokok Perkara juga tidak jelas dan kabur (obscuur

untuk membayarkan danmemberikan upah kepada Penggugat sesuai dengan PKWT antaraTergugat dan Penggugat.

diuraikan pada angka 3 di atas dan segala kewajibanterkait dengan PKWT antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahdiselesaikan secara tuntas oleh Tergugat kepada Penggugat pada saatberakhirnya PKWT tersebut dan telah diterima oleh Penggugat padaHal. 10 dari 26 hal.

Oleh karenanya, haruslah dapat dibuktikanterlebih dahulu dengan didukung adanya alatalat bukti yang sah sesuaihukum bahwa seluruh unsurunsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi untuk dapatmenjadi dasar berubahnya suatu PKWT menjadi PKWTT demi hukum;Bahwa dengan demikian, jelas bahwa PKWT tidak hanya dapat didasarkanpada selesainya pekerjaan tertentu, tetapi bisa juga didasarkan pada jangkawaktu, sebagaimana halnya PKWT antara Pemohon Kasasi

Bahwa dalam PKWT antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasitidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasiharus membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak kepada Termohon Kasasi dalam hal Perjanjian KerjaWaktu Tertentu telah berakhir;Bahwa berakhirnya hubungan kerja yang didasari pada PKWT yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, yaitu pada saatberakhirnya jangka waktu PKWT, sudah benar dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Bahwa dengan adanya jangka waktu dan/atau masa kerja (kontrak kerja) yangberbedabeda antara PKWT ke dan PKWT keIl Para Tergugat, berikutPenggugat sampaikan datadata dan keterangannya masingmasing dalamtable : NoNamaPKWT (Kontrak Kerja) PKWT (Kontrak Kerja) Il SUMARYOPKWT (Kontrak Kerja) kelberlaku selama 3 (tiga) bulandimulai pada Tanggal 12 Julitahun 2016 berlaku sampaidengan tanggal 12 Oktobertahun 2016, PKWT keltersebut telah dicatatkanpada Dinas KetenagakerjaanKota Bekasi pada tanggal 22September

2016.PKWT (Kontrak Kerja) keIlberlaku selama 1 (satu)tahun dimulai pada Tanggal12 bulan Oktober tahun2016 berlaku sampai dengantanggal 12 bulan Oktobertahun 2017, PKWT kelltersebut telah dicatatkanpada Dinas KetenagakerjaanKota Bekasi pada tanggal 17April 2017.

pada tanggal 28 April2017.sampai SOLIKHA PKWT (Kontrak Kerja) kelberlaku selama 3 (tiga) bulandimulai pada Tanggal 07bulan Nopember tahun 2016berlaku sampai dengantanggal O07 bulan Februaritahun 2017, PKWT keltersebut telah dicatatkanpada Dinas Ketenagakerjaan PKWT (Kontrak Kerja) keIlberlaku selama 3 (tiga) bulandimulai pada Tanggal 08bulan Februari tahun 2017berlaku sampai dengantanggal 08 bulan Mei tahun2017, PKWT kell tersebuttelah dicatatkan pada DinasKetenagakerjaan Kota Halaman 3 dari 26

Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pengguat dengan Para Tergugatdikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) :a. SUMARYO, berakhimya PKWT keIl pada Tanggal 12 bulan Oktober tahun2017;b. HERFIN F. MANURUNG, berakhimya PKWT kell pada Tanggal 10 bulanJuli tahun 2017;c. DERI SANJAYA, berakhirnya PKWT keIl pada Tanggal 26 bulan Meitahun 2017;d. SOLIKHA, berakhirnya PKWT keIl pada Tanggal 08 bulan Mei tahun 2017;3.

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mempekerjakan Para Penggugat Rekonpensi dengan PKWT yang cacat, baik materil dan formil, antara lain terkait jenispekerjaan yang dapat dilangsungkan dengan hubungan kerja PKWT,pelanggaran terkait jangka waktu PKWT dan pemberitahuan perpanjanganatau pembaharuan PKWT serta pelanggaran ketentuan pendaftaran PKWTbeserta jangka waktu pendaftaran PKWT;.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 41/SP/SDM & UMUM/V/2015, 6 Mei 205, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015; 3.

(dua) orang Karyawati PKWT tersebut semua Karyawan PT.

PKWT yang akanHal.5 dari 36 hal.

Perjanjian KerjaUntuk Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalamPasal 59 ayat (7) UUHal.6 dari 36 hal.

Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans RI No. 100/MEN/V1/2004,23maka demi hukum PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja WaktiTidak Tertentu (PKWTT) dan PKWT tersebut tidak dicatatkan kepadaInstansi yang bertanggungjawan dibidang ketenagakerjaan Labupaten/Kota;Hal.19 dari 36 hal. Put. No.29/G/2016/PHISby.

No.29/G/2016/PHISby. 30angka (30) bahwa Tergugat telah membayar segala hakhak Penggugatakibat dari berakhirnya PKWT tersebut, maka dengan demikian tidak adakewajiban Tergugat untuk membayar hakhak Tergugat sebagai akibat dariberakhirnya PKWT tersebut.

/p>

DALAM KONVENSI,

DALAM EKSEPSI,

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA,

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI,

• Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian,;
• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Penggugat melanggar Pasal 4 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT

Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal dari pemutusan HubunganKerja (PHK) berdasarkan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor040/PKWTHRD/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019, maka penyelesaiansengketa terhadap PKWT tersebut adalah merupakan kewenanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Sebagaimana kesepakatan di dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) Nomor 040/PKWTHRD/VIII/2019 tanggal 31 Agustus2019 yang menerangkan Mengenai Peranjian/Kontrak

nya;Bahwa saksi tidak mengetahui dibuatnya Perjanjian Bersama (PB) ketikaPenggugat di PHK;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya PKWT itu di daftarkan diDinas Ketenagakerjaan;Bahwa saksi Rejoin kembali di perusahaan tetap di buat PKWT di unitpenagihan;Bahwa menurut saksi pekerjaan Field Collection adalah pekerjaan yangutama;Bahwa saksi pernan membaca klausul di PKWT bahwasanyadiberitahukan 1 bulan sebelum habis PKWT;Bahwa saksi tidak mengetahul bahwasanya kalau PKWT belum habis dandi PHK maka sisa

Summit Oto Finance,dimana selama itu saksi masih dalam kontak kerja;Bahwa saksi tidak mengetahui singakatan dari PKWT;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya PKWT itu didaftarkan di DinasKetenagakerjaan;Bahwa saksi mengatakan bahwasanya PKWT itu 1 tahun;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya sebelum habis PKWT dibuatPerjanjian Bersama oleh perusahaan;Bahwa saksi telah Rejoin atau bekerja kembali di perusahaan PT. SummitOto Finance;Bahwa saksi bekerja kembali di PT.

dan besar gajiPenggugat; Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya kalau PKWT belum habis dandi PHK maka sisa PKWT itu akan di bayarkan oleh perusahaan; Bahwa saksi ditawarkan oleh perusahaan untuk Rejoin dan di buatlamaran dengan kontrak 1 tahun; Bahwa saksi mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangankehadiran di PT.

) Nomor 040/PKWTHRD/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019,maka penyelesaian sengketa terhadap PKWT tersebut adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa PKWT sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam KepmenakerNomor 100 Tahun 2004 hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kaliperpanjangan dan 1 (satu) kali pembaruan. Mengingat hal tersebut makaseara hukum status Para Penggugat telah berubah menjadi pekerja tetap(PKWTT);. Bahwa status Penggugat 1 (Ahmad Mustagim) dan Penggugat 2 (FitriIsdianto) secara hukum telah beralin dari PKWT menjadi PKWTT.

memenuhi ketentuan perundangan tersebut di atas,oleh sebab itu mediator menyatakan PKWT yang dilaksanakan demihukum berubah menjadi PKWTT;*Bahwa mediator berpendapat PKWT yang telah dilaksanakan sampaidengan sekarang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku maka PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT;"Bahwa mediator berpendapat pihak pekerja tidak melakukan kesalahandan tidak melanggar halhal yang telah diatur didalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) dan peraturan perundangundangan yang

berlaku.Sehingga tidak layak untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;"Bahwa mediator berpendapat PKWT yang dilaksanakan tidak sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku maka batas waktu yangada di dalam PKWT dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku;*Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yangberlaku tersebut di atas, keterangan para pihak, serta bukti yangdisampaikan, maka mediator berkesimpulan:a.

Pelaksanaan PKWT antara pihak pengusaha dan pekerja tidak sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga PKWTtersebut batal demi hukum dan dinyatakan sebagai PKWTT;c. Dengan adanya pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku dapat menimbulkan keresahan,ketidaktenangan dan kerugian bagi pihak pekerja;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt.SusPHI/2015d.

(PKWT) telah dijalankan olehperusahaan Tergugat sesuai dengan isi perjanjian kerja dan oleh karenanyaseharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknyatidak dapat diterima;Hal. 9 dari 14 hal.

Bahwa pada tanggal 08 j November 2007 TERGUGATmemperpanjangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PENGGUGAT secara tertulis tanpaada pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentuberakhir,7.1.bahwa jika TERGUGAT memang konsisten menganggapPENGGUGAT sebagai pekerja PKWT maka TERGUGAT telahmelanggar hukum dengan tidak memberitahukan perpanjangankerja 7(tujuh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir secara tertulis;7.2.bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (5) Undangundang No. 13Tahun2003

Bidang Pengawasan Tentang PenyimpanganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan TERGUGAT denganSurat No.006/D/SPTJFSPMI/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 perihalHal. 3 dari 19 hal. Put. No. 790 K/PDT.SUS/2009penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 63 orang (termasukPENGGUGAT), yang dilakukan oleh TERGUGAT.10. Balwa Serikat Pekerja PT.

Technofia Jakarta Federasi Serikat PekerjaIndonesia pada tanggal 20 Juni 2008 juga menyampaikan surat No.012/D/SPTJFSPMIVI/2008 yang berisi laporan tindak penyimpanganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 32 orang anggota Serikat PekerjaPT.

Technofia Jakarta sebagai Pekerja yang terikat pada PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), untuk selanjutnya disebut Tergugat DR;4. Bahwa perusahaan Penggugat DR PT.

) antara PT.Technofia Jakarta dengan para tenaga kerja tersebut serta kondisi dilapangan / perusahaan. maka PKWT yang ada menjadi Perjanjian KerjaHal. 17 dari 19 hal.

) denganPihak Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, dengan masa kontrak terhitungsejak 8 November 2012 sampai dengan 8 Mei 2014;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 Penggugat menandatanganiPerpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PihakTergugat selama 1 tahun 6 bulan dengan masa kontrak terhitung 10 Mei2014 sampai dengan 10 November 2015;Bahwa Perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang dibuat oleh Tergugat tepat pada hari Masa Kontrak Pertama habis.

Haltersebut tidak selaras sebagaimana yang diisyaratkan dengan Pasal 59 ayat(6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa: Dalam hal pembaharuan PKWT tidakmelalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnyaperpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidakterpenuhinya syarat PKWT tersebut;Bahwa masa pelatihan yang diikuti oleh Penggugat selama 3 (tiga) bulandengan

status kerja sebagai karyawan kontrak atau (PKWT) bertentangandengan apa yang telah disyaratkan di dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:(1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanyamasa percobaan kerja;(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yangdisyaratkan batal demi hukum;Bahwa jenis pekerjaan PKWT antara Penggugat dan Tergugat

adalahbukan merupakan jenisjenis pekerjaan yang dapat dibuat secara PKWTsebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 15ayat (2), (3), dan (5) Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas disebutkan bahwa:(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWTberubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang

berhubungan denganproduk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3),Halaman 2 dari 117 hal.Put.Nomor 987 K/Pdt.SusPHI/20168.10.maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruhdengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hakhak pekerja/ buruh dan prosedurpenyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganbagi PKWTT;Bahwa terhitung

Pekerjaan para Penggugat sebagaiPenunjang pekerjaan utama dan di benarkan atau di bolehkan sesuaiketentuan yang berlaku.Bahwa Dalam Posita point 23 tidak benar PKWT yang di lakukan tanpaadanya jeda hal tersebut terjawab pada Posita point 1 para Penggugat didalam tabel sudah terlinat dan di akui PKWT yang telah dilakukan jelas adajedanya minimal 1 (satu) bulan.

Bahwa memang benar PARA PENGGUGAT berdasarkan ikatankerja PKWT, dapat kami uraikan pernah terikat konitrak kerjadengan perusahaan klien kami yaitu TERGUGAT Il (PT.

Berdasarkan isiperjanjian kerja bahwa dengan berakhirnya waktu yang telahdiperjanjikan dalam PKWT.

Megasari Makmur FlowchartMesin Macromat;: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Nurjanah denganPT.Megasari Makmur (Tergugat l) Tertanggal 1 Mei 2015;: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Siti Amaliahdengan PT.Megasari Makmur (Tergugat I) Tertanggal 26 Juli 2016;: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Nurhayatidengan PT.Megasari Makmur (Tergugat ) Tertanggal 14 September2012;: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Isnah denganPT.Megasari Makmur (Tergugat

Bdg.TI.2TI3TIL.4TIL5TI.6TIL.7TI.8TIL.9TI1.10TU14TI.12TI.13TI1.14: Akta Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham Sebagai sirkulir PT.Sejati Karya Mandiri No.05 tanggal 28 Agustus 2017;PKWT No.009/SKMPK/MEGA/I/17 yang ditandatangani padatanggal 23 Januari 2017 atas nama Siti Amaliah;: PKWT No.288/SKMPK/MEGA/I/16, yang ditandatangani tanggal 25April 2016, atas nama atas nama Nurhayati;> PKWT No.289/SKMPK/MEGA/IV/16 yang ditandatangani padatanggal 25 April 2016 atas nama Nurjanah;PKWT No.462/SKMPK/MEGA

ini dalam waktu 7 (tujuh) harimakaperjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerjadengan waktu tidak tertentu (PKWTT).Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) KepmenakertransNomor Kep100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans100/2004) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga)tahun.Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi 3 (tiga) Tahun, makademi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.Sebagaimana disebutkan dalam

Bahwa dengan adanya permintaan yang mengada ada dariPenggugat berupa uang pesangon sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah), Tergugat Il tidak setuju dikarenakanKONTRAK KERJA atau PERJANJIAN KERJA yang dibuat antaraTergugat Il dengan Penggugat berdasarkan KESEPAKATANBERSAMA oleh kedua belah Pihak adalah SAH DEMI HUKUM,karena Perjanjian atau PKWT ini dibuat dan dilaksanakan denganitikad baik oleh para pihak serta didasarkan pada KEPATUTAN.Perjanjian atau PKWT yang dibuat oleh Tergugat dengan

PETRA KALTIM SEJAHTERA (TergugatIl), sudah sepatutnya ditolak keseluruhannya;Bahwa Penggugat didaftarkan pada bpjs Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan pada bulan April 2013 sebagai kewajibanTergugat Il kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan PKWT(KONTRAK) yang di mulai pada bulan April 2013.Bahwa pada tanggal 07 April 2017 Tergugat Il memanggilPenggugat untuk memberitahukan bahwa PKWT antara penggugandan Tergugat Il akan berakhir pada tanggal 21 April 2017 danhubungan kerja tidak akan di jalin lagi

ini dalam waktu 7 (tujuh) harimakaperjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerjadengan waktu tidak tertentu (PKWTT).Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) KepmenakertransNomor Kep100/Men/V1I/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans100/2004) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga)tahun.Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi 3 (tiga) Tahun, makademi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.Sebagaimana disebutkan

Bahwa Penggugat didaftarkan pada bpjs Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan pada bulan April 2013 sebagai kewajibanTergugat Il kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan PKWT(KONTRAK) yang di mulai pada bulan April 2013..

bahwa dengan berakhirnya masa perjanjian tersebutkemudian TERGUGAT secara lisan menawarkan kepada PENGGUGAT,seandainya masih minat untuk bekerja pada TERGUGAT demi tertibAdministrasi disarankan untuk membuat Permohonan/lamaran baru, saat itusecara langsung setuju dengan jawaban IYA dari TERGUGAT menganggap tidakada masalah;4 Bahwa keberatan PENGGUGAT karena telah dirumahkan/ diistrahatkan, olehTERGUGAT sangat tidak beralasan, ini dikarenakan telah sesuai denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT

) yang telah dibuat dan telah disepakatioleh para pihak yang telah membuatnya dan hubungan kerja telah berakhir demihukum karena berakhirnya jangka waktu (PK WT);5 Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut, maka berakhir pulahubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan sah menuruthukum, dengan demikian dalil Penggugat, tentang upah proses haruslah diabaikandan tidak perlu dipertimbangkan mengingat Penggugat bekerja dengan Tergugatadalah dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT

) No. 24/HRDMH/PKWT/1X/2013 tertanggal 01 September 2013, berlaku sejak tanggal 01September 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2014, diberi tandabukti P1;Foto copy Daftar Cuti Karyawan Hotel Merpati periode 20162017, diberitanda bukti P2;Foto copy Employee work schedule periode Oktober 2016, diberi tanda buktiP3;Foto copy Panggilan Mediasi ke1, diberi tanda bukti P4;Foto copy Surat Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pontianak, diberi tanda bukti P5;Foto

GODDENWAY HOTELINDO No.29 yangdibuat dihadapan Notaris Joko Sabastian,SH, M.Kn, diberi tanda bukti T1;Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 24/HRDMH/PKWT/1X/2013 tertanggal 01 September 2013, berlaku sejak tanggal 01September 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2014, diberi tandabukti T2;Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 48/HRDMH/PKWT/1X/2014 tertanggal 01 September 2014, berlaku sejak tanggal 01September 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2015, diberi tandabukti

T3;Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 57/HRDMH/PKWT/1X/2015 tertanggal 01 September 2015, berlaku sejak tanggal 01September 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2016, diberi tandabukti T4;Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (Reki Febriyanto)pada tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda bukti T5;Foto copy Surat Peringatan Pertama (karena tidak masuk kerja pada tanggal21 Desember 2014) yang ditujukan kepada Reki Febriyanto dengan jabatanTehnisi No.09/PL/PERS/V 11

;Bahwa PKWT yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Tergugat adalahakalakalan saja.

Hal ini didukung oleh bukti P.1, buktiP.2, bukti P.3 dan bukti P.4 dan fakta ini tidak terbantahkan oleh buktiTergugat tidak ada bukti surat dari Tergugat yang mendukung dalilnyabahwa Para Penggugat bekerja dengan PKWT untuk setiap 6 bulan denganjeda 1 bulan setiap berakhir PKWT, sementara dalil Para Penggugat yangmenyatakan meski PKWT terputusputus namun tetap bekerja terusmenerus tanpa jeda dibenarkan oleh keterangan saksi Penggugat dansaksi Penggugat Il yang menyatakan bahwa PKWT semua karyawantermasuk

Bahwa oleh karena PKWT yang dibuat oleh Tergugatuntuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka PKWT tersebut bertentangandengan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa PKWT yang dibuat oleh Termohon Kasasi terputusputus sementaraPara Pemohon Kasasi bekerja terusmenerus sejak PT Indrillco Baktimemenangkan kontrak jasa Rig Service di BOB PT BSPPertamina Huludari tahun 2010 sampai dengan April 2015 (Sampai Para Pemohon Kasasidi PHK sepihak oleh Tergugat).

dengan PT Indrillco Bakti sampai terjadi PHK sepihak denganalasan PKWT berakhir.

Dengan berakhirnya PKWT tersebut, olen Para Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi dibuat PKWT baru dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31Maret 2015 karena adanya pekerjaan tambahan, dan setelah berakhirnyaPKWT tersebut Para Pemohon Kasasi diberikan kompensasi sesuai denganPerjanjian Bersama;Bahwa dengan berakhirnya PKWT antara Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon KasasiHalaman 28 dari 30 hal. Put.