Bumijati Febrimas Jaya (bukti P8);Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No.01/BJF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Gabriel Jery (DiDalam Koran Pontianak Post Halaman 2) (bukti P9);Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar, tanggal11 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bumijati Febrimas Jaya(bukti P10);Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tanggal 11September 2018, yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa direksi PT Bumijati Febrimas Jaya tidak pernah mengadakan RUPStahunan sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), maka organperseroan berupa RUPS dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan yang wajibdiselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan RUPS luar biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudigantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan.

Akan tetapi apabiladireksi tidak melakukan RUPS yang diminta, maka pemegang saham dapatmengajuan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris, atau apabila yangmeminta diadakan RUPS kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewankomisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, biladireksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan pemegangsaham

, maka dapat dimohonkan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri.

Pada pemeriksaan pengadilan negeri tersebut harusdibuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakan RUPS;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon selaku komisarisberwenang meminta diadakan RUPS kepada direksi, dan bila permintaan itu tidakdilaksanakan oleh direksi maka komisaris berwenang melakukan pemanggilansendiri RUPS.

oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

melalui kKeputusan RUPS.

Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

Kreative Jaya, bahwa AktaPerubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya; Sedangkankedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21052010 danAkta Nomor 40 tanggal 2862010) dibuat olen Para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) PT.Kreative Jaya;Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) telah membuat surat Rekayasa dan atausurat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenadibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, dan telah melanggar AnggaranDasar PT.

membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal13 Februari 2010;Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Ilsebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakanHal. 9 dari 13 hal.

Kreative Jaya, bahwa akta perubahanAnggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggalHal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/201521 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat I,ll, dan Ill tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.yang dikirimkannya bersifat meminta penjelasan mengenai alasanpenggantian Direksi dan Komisaris, tanpa memenuhi permintaanPemohon yang meminta diselenggarakannya RUPS (Vide, Bukti P2).Terhadap surat jawaban Termohon ini, Pemohon memberikantanggapan lewat surat tanggal 15 April 2014 yang intinya menegaskanbahwa penjelasan yang diminta oleh Termohon akan diberikan padaforum yang tepat, yaitu forum RUPS.

Untuk itu Pemohon kembalimeminta Termohon untuk mengundang RUPS paling lambat padatanggal 16 April 2014, agar penjelasan yang diminta oleh Termohon dapat diberikan dalam forum yang tepat (Vide, Bukti P3).

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintaHal. 3 dari 49 Hal.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;(2) Ketua pengadilan negeri setelan memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.

sebagai pihak yang layakdigugat (quod non hal mana ditolak) karena kapasitasnya selaku Direksidan perserta rapat RUPS, maka Pengguggat juga seharusnya menarikpihak lain yaitu peserta RUPS lain yang hadir dalam RUPS danmenggunakan hak suaranya.Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

jumlah kuorum yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang

lebih besar;(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketigaHalaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

bukanlah keputusan pribadi, namun merupakankeputusan RUPS Tergugat Il".

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat

Namun ternyata meskipun RUPS merupakan RUPS yangcacat hukum Ir.

Djadjang Tanuwidjaja tetap menyelenggarakan RUPS Ilpada tanggal 11 Mei 2009 ;Bahwa, ternyata RUPS II adalah RUPS yang juga diselenggarakan denganmelanggar hukum, karena jangka waktu penyelenggaraan RUPS II telahlewat waktu, dimana RUPS II seharusnya diselenggarakan antara tanggal 24April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan Pasal 86 ayat(9) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) huruf dAnggaran Dasar Tergugat, yang menyatakan RUPS II diselenggarakansekurangkurangnya

10 hari dan selambatlambatnya 21 hari sejak RUPS diselenggarakan.

Selain jangka waktu penyelenggaraan RUPS II yang telahlewat waktu, ternyata secara formal RUPS II telah diselenggarakan secaramelawan hukum. Karena dalam RUPS II telah terjadi perubahan agendaRUPS dari agenda semula dalam RUPS . Selain perubahan agenda yangtercantum dalam surat undangan RUPS II tersebut, ternyata dalam suratundangan RUPS II tersebut tidak mencantumkan mengenai pemberitahuantersedianya baha/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS II di KantorTergugat.

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama" ;Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas :"(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan" ;Bahwa, selain adanya kecacatan dalam penyelenggaraan RUPS II

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

RUPS LB kembali kepada Termohon IIdan Termohon Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1 732016;1.1.

Bumi Ulu Talo serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskanHalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2017keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanyapermohonan ini harus ditolak;3.

Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

Direktur BPR berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebutdianggap disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendirimenandatangani hasil RUPS;Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direkturpada PT. BPR NBP 20 Delitua, berdasarkan RUPS Jo.

BPR NBP 20Delitua berdasarkan Hasil RUPS dan atau Rapat Umum luar biasa pemegangsaham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural padaPT. BPR NBP 20 Delitua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkatHal.5 dari 17 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinyae Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi AbsolutPemohon Kasasi dengan dasar inti pertimbangan hukum Termohon Kasasidahulu Penggugat Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian jasa atau feedari RUPS dan pemberian gaji dari RUPS dengan diterimanya gaji makaHal.7 dari 17 hal.

mendapat uang jasa sesuai dengan masapengabdiannya sebagai Direktur;Bahwa demikian juga uang jasa/uang penghargaan tidak mempengaruhi masuktidaknya Direktur kembali sebagai karyawan dan atau tidak karyawan lagi,karena uang jasa/uang penghargaan diberikan kepada Direktur yangdiberhentikan dari RUPS dan besarnya disesuaikan dari hasil RUPS sendiri;Bahwa tidak ada alasannya Hakim memberikan tafsiran atas pemberian uangjasa/uang penghargaan, Penggugat beranggapan telah di PHK sehingga tidakmasuk bekerja

BPR Bumi Asihdiangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akte No. 8 tanggal 18Juni 2007 (bukti T1) dan diperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkanRUPS Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2010 (bukti T2). Kemudian berdasarkanRUPS Akte No. 25 April 2011 diberhentikan dari jabatan Direktur Perseroan(vide bukti T4).Hal.15 dari 17 hal.