bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang

pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.

satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tanggal 10 September 2018; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN.Mks.6.7.10.11.12.13.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Pemerintahdiantaranya :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentangsanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

perbuatan yangHIm. 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugattersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

09 Mei 2012, MajelisHakim telah membaca sungguhsungguh dan seksama, maka penetapan tersebut dalammempertimbangkan suatu permohon tidak ada dasar hukumnya yang dikemukan akantetapi dalam amar permohonan tersebut mucul tergugat berhak mendapatkan % dari hakpensiun Penggugat ;Menimbang bahwa, menurut majelis Hakim munculnya Tergugat mendapatkanuang % hak dari pensiunnya Penggugat berdasarkan pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

dan 2) ketentuan ketentuan yang bersifat materli/substansi.Bahwa memperhatikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya pada halaman 51, ad.2) Kewenangan dari BadanPertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan prosedur upaya BandingAdministrasi terhadap penerbitan obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam alinea 1 (pertama) , alinea 2 (Kedua) dan alinea 3 (Ketiga) sampaidengan pertimbangan halaman 52 pada alinea 1 (Pertama) disebutkan :"Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PrimairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah III BidangTata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat berdasarkanKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

langsung menangkap Terdakwa dan barangbukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SubsidairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/123/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/419/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Husni.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama LilyMaryati, A.Ma;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/044/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/167/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahidah, S.Pd.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 129/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 89 halaman.kepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/029/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/126/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Drs. S.Junaidy.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 128/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan

bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang

No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi

yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang