Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT:
-NI PUTU JASMAWATI;
TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.
201 — 86
201 — 86
Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg. Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
108 — 50
Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
23 — 0
pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
107 — 45
lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
25 — 7
Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
73 — 27
73 — 27
Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. FREE VYNOU, M.T
Melawan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
159 — 80
159 — 80
UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 49/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
211 — 109
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
211 — 109
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungBahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19BKPPD/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanpada tanggal 31 #Desember 2018, atas nama IWANISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
726 — 77
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
726 — 77
setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — ANWAR KENNEDY SIMANUNGKALIT, S.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PA MAMUJU Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Mmj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon
Termohon
59 — 19
59 — 19
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Mamuju Pemohon telahmendapatkan Surat izin perceraian, sebagaimana disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang ingin mengajukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon (surat izinterlampir);.
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 20 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 36
66 — 36
dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — MARIANTO SYAM, ST.,DKK VS BUPATI INDRAGIRI HULU;
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 25 / Pid.B / 2014/ PN-KC Tanggal 20 Februari 2014 — - LINDUNG ARITONANG Als Lindung ;
106 — 12
106 — 12
terdakwa tidak keberatan ;2.Saksi MAHDALENA Br SEBAYANG Als LENA Binti SAMAD SEBAYANG ;Bahwa saksi pada tahun 2010 yang lalu yang saksi tidak ingat lagi hari tanggal danbulannya yang mana pada saat itu saksi Lasmaria Br Harianja datang kerumah keluargasaksi dan mengatakan kepada saksi Rehulina Alias Lina dan saat itu saksi juga mendengarsaksi Lasmaria Br Harianja meyakinkan saksi dan keluarga saksi bahwa saksi Lasmaria BrHarianja bisa mengurus orang yang masih Honor untuk masuk menjadi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 1 Februari 2017 — Perdata
- Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Vs Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
43 — 15
43 — 15
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon di dampingiKuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari BupatiKabupaten Buton Utara dengan Nomor 243 tahun 2016
Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/PID/2019/PT DPS Tanggal 3 Juli 2019 — AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
139 — 80
139 — 80
(Bukti T 5);Bahwa bukti T2 sampai dengan Bukti T 5 merupakan alat bukti outentikyang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum,oleh karenanya sudah seharusnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumbatal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalammembuat Surat dakwaan sebagaimana diatur dan dtentuan dalam PasalHal 45 dari 52 hal. Putusan No.34/P!
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 58/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
pemeriksaanHalaman 11 dari 49 Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan hakhak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2014 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Agustus 2015 — Pemohon vs Termohon
17 — 2
17 — 2
menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam AlQuran SuratAlBagarah Ayat 227 yang artinya berbunyi :Artinya:Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang menjelaskanbahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil Guru TK di Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri terikat dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980, yang mana setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 21
25 — 21
Bahwa surat pernyataan yang diberikan Pemohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim dengan tujuan agar perkara permohonan cerai talak yangdiajukan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan Pemohonmenyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadisecara Kedinasan dimana Pemohon bekerja dan tindakan Pemohon tersebutadalah sebuah tindakan pelanggaran aturan tentang Pegawai Negeri Sipilyang telah ditetapkan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemohon dan suratPernyataan tersebut seolaholah
Register : 02-03-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN JENEPONTO Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.JO Tanggal 17 Juni 2010 —
79 — 7
79 — 7
MASSARAJA, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksadipersidangan sehubungan denganmasalah empang obyek sengketa antaraPenggugat dengan para Tergugat yangterletak di Kampung Kassi kebo, DusunKassi Kebo, Desa Bontorannu, Kec.Bangkala, sekarang masuk KampungPabaengBaeng Lingkungan PabaengBaeng, Kelurahan Bontorannu,Kecamatan Bangkala, KabupatenJeneponto;Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di dinas Kelautan danPerikanan sejak tahun 2001 sampai16dengan