Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 10 JUNI2013 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU1.PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II S/D Vill MENOLAKSELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PELAKSANAANRUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXIKARENA:a. RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI 2013 DANRUPS LUAR BIASA PT.

Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelPENCATATAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN MEMINTADIADAKANNYA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA.. Bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PT.Blue Bird Taxi juga menerima permintaan RUPS dari Para PemegangSaham lainnya dan untuk tujuan mengadakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa tersebut Dr. H.

Purnomo Prawiro Mangkusudjonomengirim surat nomor 157/Dir/lV/2013 tanggal 22 April 2013 PerihalPersiapan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa..

Bahwa sangat tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT yang awalnyamenggagas untuk dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,JUSTRU KEMUDIAN DENGAN LICIK INGIN MENGGAGALKAN DANMENGHALANGI DIADAKAN RUPS= YAITU DENGAN CARAMENGIRIMKAN SURAT RESMI MELALUI KUASA HUKUMNYA DENGANSURAT NOMOR 146/EXT/JDDSM/IV/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013YANG INTINYA MENOLAK MENGADAKAN RUPS..

BUKTI TT0O3 : UNDANGAN RUPS TAHUNAN 7 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.4. BUKTI TT04 : UNDANGAN RUPS LUAR BIASA 10 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa5. BUKTI TT05 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tertanggal 29 Juli 1971,di hadapan Djojo Muljadi,SH., notaris di Jakarta6. BUKTITTO6 : Akta Pendirian PT. Sewindu Taxi no. 45, tertanggal 13Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo,SH., notaris di Jakarta7.

sebagaimana diatur dalamHal 5 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMG10Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlak disetujuidan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana ditegaskandalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat, namun notulenRUPS yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama tetap diajukanoleh Turut Tergugat

kepada Tergugat VI tanpa mempertimbangkanakibat hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwanotulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatan hukum perbuatan hukum proses pengalihansaham dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas.10 Bahwa, menjawab posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh),dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa, bunyi pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Setiappenyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS;Hal 17 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMGb Bahwa, pada

Hal inimenunjukkan bahwa proses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual belidengan adanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggilatau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangatbertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasarperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap

sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit

Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS" 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat() a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3li.

Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS) a.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untuk membuktikan dalilgugatan angka 5 yang mengatakan: Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar; Bahwa dua orang Saksi yang diajukan MELANGGAR Pasal 146 ayat 1HIR; Bahwa Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN.Smg. melampaui bataswewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnya hanyamemanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain;Halaman 8 dari 23 halaman putusan no. 79/Padt.P

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSyang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS Luar Biasakedua tanggal 27 Juni 2015 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 86ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 oleh karena itu SAH;7.Bahwa disamping itu Para PelawanTIDAKTELITI DAN SALAHMENAFSIRKAN Pasal16 Anggaran Dasar PT

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan T.4diperoleh fakta bahwa telah didirikan perseroan terbatas dengan memakai namaNV.

Bahwa karena telah dua kali Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yangkesatu maupun yang kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukandalam Pasal 86 ayat (I) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;2. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan adanya surat bukti P4, seluruhanggota direksi dan komisaris PT.

Liang Hok Handel Maatschappij NVtelah mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri agarmenetapkan pemberian izin kepada para terlawan untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyatabahwa direksi atau dewan komisaris PT.

dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepadaPEMOHON melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

apabila PEMOHON secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan PEMOHON mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarkannya RUPS;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON mohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agarmengeluarkan penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :a. Agenda rapat adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan;b.

Bahwa oleh karena terbukti bahwa Termohon Kasasi dan Termohon KasasiIl tidak pernah menyelenggarakan RUPS, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2010 harus dibatalkan ;6.

Direktur BPR berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebutdianggap disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendirimenandatangani hasil RUPS;Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direkturpada PT. BPR NBP 20 Delitua, berdasarkan RUPS Jo.

BPR NBP 20Delitua berdasarkan Hasil RUPS dan atau Rapat Umum luar biasa pemegangsaham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural padaPT. BPR NBP 20 Delitua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkatHal.5 dari 17 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinyae Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi AbsolutPemohon Kasasi dengan dasar inti pertimbangan hukum Termohon Kasasidahulu Penggugat Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian jasa atau feedari RUPS dan pemberian gaji dari RUPS dengan diterimanya gaji makaHal.7 dari 17 hal.

mendapat uang jasa sesuai dengan masapengabdiannya sebagai Direktur;Bahwa demikian juga uang jasa/uang penghargaan tidak mempengaruhi masuktidaknya Direktur kembali sebagai karyawan dan atau tidak karyawan lagi,karena uang jasa/uang penghargaan diberikan kepada Direktur yangdiberhentikan dari RUPS dan besarnya disesuaikan dari hasil RUPS sendiri;Bahwa tidak ada alasannya Hakim memberikan tafsiran atas pemberian uangjasa/uang penghargaan, Penggugat beranggapan telah di PHK sehingga tidakmasuk bekerja

BPR Bumi Asihdiangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akte No. 8 tanggal 18Juni 2007 (bukti T1) dan diperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkanRUPS Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2010 (bukti T2). Kemudian berdasarkanRUPS Akte No. 25 April 2011 diberhentikan dari jabatan Direktur Perseroan(vide bukti T4).Hal.15 dari 17 hal.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

UtrRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

REN LING membuat surat undangan RUPS LuarBiasa PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

;(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;b) Disamping itu) penyelenggaraan RUPSLB telahbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5)dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimanaterurai sebagai berikut :> Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007(Kutipan):(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan

yang disyaratkanoleh undangundang, sebagaiamana yang tercantum dalamPasal 82 UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata

Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatakibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS LuarBiasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggarhukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimanakerugian yang timbul adalah sebagai berikut :1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyatanyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasatertanggal 4 April 2012 Jo.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;Cc Betentangan dengan kesusilaan baik atau;d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkandalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalahjelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS LuarBiasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat nyatanyata tidaksesuai dengan tata cara RUPS yang benar

;Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada tanggal O6 Juli 2017 tidakmenyelenggarakan RUPS dan berdasarkan saran dari Tergugat sehinggapada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat selaku pemegang saham mayoritasmelakukan pemanggilan secara tertulis berupa undangan kepada seluruhpemegang saham dan pengurus perseroan dan melakukan pengumumankoran di Media Indonesia untuk menghadiri RUPS LB Perseroan Ke2 yangakan diadakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Jakarta ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan RUPS LB

Sugeng Nugroho berdasarkan Surat yang dibuat oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan yangterdapat dalam pelaksanaan RUPS LB kedua kepada Penggugat dan jugatidak mengakui kehadirannya di RUPS LB kedua dalam pemeriksaan diKepolisian padahal Tergugatlah yang membuat Berita Acara RUPS LB danmencatatkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

datang, menghadiri, menyaksikan, mengetahui atau mengesahkanmengenai RUPS LB ;Oleh karenanya Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya tersebut ;5.

Tng.Oleh karenanya Tergugta mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya yang menyatakan Tergugatlah yang memimpin RUPS LB dan jugaikut dalam RUPS LB aquo ;.

Tng.rapat RUPS LB pada tanggal 25 Juli 2017, karena bagaimana mungkinTergugat selaku Notaris yang terikat Sumpah jabatan terlibat sebagai pelakudengan menjadi pimpinan rapat dalam pelaksanaan RUPS LB yang dilakukandi luar wilayah kewenangannya dan faktanya Tergugat sama sekali tidak tahumenahu soal pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Juli 2017 juga Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham No.23 tertanggal 27 Juli 2017, bahkanTergugat baru mengetahui hal diatas ketika ada panggilan di Kepolisian yangintinya

Jaya bahwa akta perubahan anggaran dasardapat dibuat berdasarkan rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya;Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimanadalam surat jawabannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikutdalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidakpernah menandatangani baik daftar hadir maupunberita acara rapat dan jika ada tanda tanganTergugat II maka itu adalah palsu;.

, sedangkan faktanya dapat membuktikantidak pernah ada RUPS tanggal 13 Pebruari 2010;Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimanadalam surat jawabannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikutdalam RUPS dan tidak pernah menandatangani baikHal. 7 dari 17 Hal.

), Asyhab Aziz (Tergugat I), AndiSudirman (Tergugat II), para saksi hanyamenerangkan bahwa mereka hanya membicarakan danmendiskusikan hal yang berkaitan dengan tambang; Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Kendari bahwa telah sesuaidengan RUPS sebagaimana dalam bukti T.I.

tersebut, Tergugat I dan III/Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya adalah sebagai berikute Bahwa dari seluruh uraian pada memori bandingPenggugat/Pembanding hanya mendalilkan tentangtidak adanya RUPS, pemalsuan tanda tangan hinggaseolaholah terjadi RUPS; Bahwa keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebutsangat tidak beralasan, tidak didasari pada aturandan bukti bagi Penggugat/Pembanding untukmembantah dalildalil Tergugat I dan TII/Terbanding; Bahwa seharusnya Penggugat

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)baik dalam bentuk fisik atau nonfisik sesuai ketentuan UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak sah;Bahwa, Saksi Ahli menerangkan tentang SAH atau Tidaknya suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , seperti diatur dalam Pasal 75Halaman 33 dari 57 Hal.

Jkt.Pst.121 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaiberikut :RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS iainnya(luarbiasa/RUPSLB) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama(harus di dalam wilayah RI), kecuali disetujui Semua pemegangsaham dapat dilakukan di luar kedudukan dan tempat kegiatan usahatetapi tetap di dalam wilayah RI;RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6bulan setelah tahun buku

Jkt.Pst.sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;e RUPS hanya membahas agenda RUPS yang telah ditentukan yangtidak bertentangan dengan kepentingan perseroan; Materi/agendaRUPS sudah harus dibagikan kepada pemegang saham yang akanmengikuti RUPS; Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS denganSurat

Vantec IndomobilLogistic;Bahwa, Saksi bukan sebagai Pemegang Saham, namun Saksi mengikutirapat (meeting) dalam RUPS sesuai dengan intruksi Perseroan Terbatas;Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada RUPS di Wisma Indomobil, akantetap tidak mengetahui agenda RUPS dan Penggugat tidak diundanguntuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang SK, Penurunan jabatan dan yanglainnya;Halaman 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2017/PN.

Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal742016, nomor 14.

Menetapkan

• Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
• Menetapkan bahwa putusan RUPS kedua PT. New Castle Abadi Prima telah memenuhi kuorum;
• Menetapkan keputusan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kedua PT.

Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
3. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT MEDICAL ETAM;
4. Pemberian izin untuk PT MEDICAL ETAM agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS

yang mewakili PT DARJAT BINA KELUARAGA;

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperoleh penetapan permohonan ini;

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.