Kharisma Indoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 Notaris Budiharto Prawira, SH;----------------------------------------------------------29. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses;-----------------------------------------------------------------------------30. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS perubahan susunan

KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH;1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisarisnotaries Tommy Oroh, SH)1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN KBADERAN

TMJ dengan tugas dan tanggunga jawabmelakukan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan dan menerima laporankegiatan perusahaan dari direktur utama pada saat RUPS( Rapat UmumPemegang Saham ) ;Bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan perdagangan alat beratsebanyak 6 unit yang disuplai dari Malaysia dengan menempel merk dagang dariliugong menjadi PT.

TMJ dengan tugas dan tanggung jawabmelakukan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan dan menerima laporankegiatan perusahaan dari direktur utama pada saat RUPS( Rapat UmumPemegang Saham) ; Apayang Terdakwa lakukan ? Terdakwa telah melakukan penipuan perdagangan alat berat sebanyak 6 unityang disuplai dari Malaysia dengan menempel merk dagang dari liugongmenjadi PT. EIKA : Bagaimana awalnya?

(PERSERO)PELABUHAN INDONESIA Il 180.8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. PELINDO Il (Persero) nomor: RIS35/D3.MBU/2013 tanggal 2 Mei2013 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atasLaporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang ditandatangani oleh IMAMAPRIYANTO PUTRO selaku Plh. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur danLogistik, JIMMY AB NIKWJULUW selaku Komisaris dan R.J.

PELINDO Il(Persero) Tahun 2012 182.7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. PELINDO Il (Persero) nomor: UM.335/9/6/3/PI.II14 tanggal 9 Juni2014 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atasLaporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang ditandatangani oleh DWWANTITJAHJANINGSIH selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik danPerhubungan, M. DJALI YUSUF selaku Komisaris dan R.J.

ARI YULIANTOb) Fc sesuai asli Akte No. 76 RUPS LB tanggal 25 Juli2011.C) Fe sesuai asli SK Pengangkatan Sdr. ARIYULIANTO SbgDir Konsumer.d) Fc sesuai Asli SK Pemberhentian Sbg DirKonsumer.Hal.45 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SelFc sesuai Asli Surat Gub BI No.13/137/GBI/DPIP/Rhs, Tgl 21 Des 2011 Ttg PersetujuanPengangkatan Sbg Dir Konsumer An.

diduga fiktif diberikan kepadaKBU dan PT.Alpindo Mitra Baja Sukabumi, dan pemberianfasilitas kredit tersebut dilakukan tidak melalui prosedur yangbenar karena debitur telah memanipulasi datadata pesyaratanyang benar dan Direksi Bank BJB tidak melakukan verifikasidan menyetujui memberikan fasilitas kredit.Bahwa Bank Jabar Banten Tbk (Bank BJB Tbk) berdasarkanAkte Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan perbaikan AktaPerseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 telah beberapa kalidirubah terkahir dengan Akta RUPS

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018283.284.285.286.287.288.289.290.1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan(RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. AsuransiEkspor Indonesia Nomor KEP15/MBU/2008 tanggal 8 Januari2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. AsuransiEkspor Indonesia;1 (satu) lembar copy Surat Komisaris PT. Asuransi EksporIndonesia (Persero) Penunjukan Sdr.

37 Initialed Final Model PPA besertalampirannya;1 (satu) lembar form 38 Tarif Proposal Letter beserta lampirannya;1 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of Nominated Lender'sLetter of Support beserta lampirannya;1 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of Project SponsorsLetter of Support beserta lampirannya;1 (satu) binder merek Bantex warna ungu yang berisi dokumen:1 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPP PLTUMT Riau;1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Pembangkitan Jawa BaliNomor: 1907/STH.01.04/SETPER/2017 perihal RUPS SirkulerPersetujuan/Penyesuaian dan Penambahan Penugasan kepadaPerseroan untuk dapat berperan serta dalam Proses PengadaanPembelian Tenaga Listrik Proyek IPP tanggal 7 Juni 2017;Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019115,4115,5115,6115,7115,8115,9115,10115,11115,12115,13115,141 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT.Pembangkitan Jawa Bali dengan PT.

termasuk kegiatan usaha panas bumi baik yang dilakukan melaluikerjasama kemitraan sesuai strategi yang ditetapkan Direksi.Sebagai anggota Direksi memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha huluserta bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial hulu termasuk efesiensiefektifitas bisnis pendukung dan fungsifungsi penunjang, utamanya pencapaiansasaran kinerja operasional Direktorat Hulu dengan ukuran kinerja terpilihditetapbkan dalam RUPS

Pertamina (Persero) kepadaMenteri BUMN selaku RUPS PT. Pertamina (Persero) perihalPersetujuan atas rencana divestasi Blok Basker Manta Gummy(BMG) Australia ;1 (satu) lembar fotokopi surat No. S103/MBU/D2/2013 tanggal 20Maret 2013 dari Menteri BUMN Deputi Bidang Usaha IndustriStrategis dan Manufaktur perihal Divestasi Blok Basker MantaGummy (BMG) Australia ;1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum No.

GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;e Bahwa GGI Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;e Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetapberoperasi tetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub AliasAbob yang sebesar 30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;e Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karenasalah satu pemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini danmenunggu keputusan perkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;e Bahwa

adadibedakan tamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;e Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorangPengusaha, tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernahbertanya pada Achmad Machbub Alias Abob yang penting ia datang danbelanja ;e Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksiketahui dari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3Oktober 2010 ;e Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sitadan semua Akte dan RUPS

Artinya mereka harus diputus oleh RUPS sebagaipenguasa tertinggi apa ada penyimpangan di dalam korporasi itu atautidak. Keduanya berpijak pada prinsip hukum, kalau yang pertamacenderung untuk ditinggalkan karena dianggap BUMN dan BUMD itu tidakdianggap sebagai subjek hukum. Dalam perseroan itu tergantung darisaham negara itu mayoritas atau minoritas, jika minoritas negara tidakberhak mengambil kebijakan, kalau mayoritas maka negara bertanggungjawab dalam kontek ini.

Jadi tetap ujungnya bergantung pada RUPS yanghasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itu dianggap perbuatanmelawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasuk disitu. Jadimenurut ahli rapat RUPS itu adalah sebagai jalan tengah, karena undangundang perseroan itu tidak bisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karenapertamina sebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.

NINDYA KARYA (Persero) tentang Pengesahan RencanaKerja Anggaran Perusahaan Tehun 2010; Nomor:RIS 02/D2.BUMN/2010; tanggal 6 Januari 2010.3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Kuasa Rapat Umum PemegangSaham Nomor:SKU 362 /MBU/2009; tanggal 29 Desember 2009 dandaftar hadir RUPS.1 (satu) bundel dokumen legalisir Risalah Rapat Umum PemegangSaham PT.

NINDYA KARYA (persero) tentang Persetujuan LaporanTahunan dan Pengesahaan Perhitungan Tahunan tahun Buku 2009;Nomor: RIS17/D2.MBU/2010; tanggal 14 Juni 2010.3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Kuasa Rapat Umum PemegangSaham; Nomor: SKU 144/MBU/2010; tanggal 12 Juni 2010 besertaDaftar hadir RUPS.1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.

NINDYA KARYA (Persero) tentang Persetujuan LaporanTahunan, Pengesahaan Perhitungan Tahunan Dan Penggunaan LabaBersih Tahun Buku 2010; Nomor: RIS52/D3.MBU/2011; tanggal 14 Juni2011.1 (satu) bundel dokumen copy Surat Kuasa Rapat Umum PemegangSaham; Nomor:SKU139/MBU/2011; tanggal 07 Juni 2011 besertalembar Persetujuan keputusan RUPS tentang Pengesahaan LaporanTahunan Perseorangan tahun Buku 2010 beserta daftar hadirnya.1(satu) bundel dokumen legalisir Risalah Rapat Umum PemegangSaham PT Nindya Karya

NINDYA KARYA (Persero) tentang Pengesahan RencanaKerja Anggaran Perusahaan Tehun 2010; #Nomor:RIS02/D2.BUMN/2010; tanggal 6 Januari 2010.3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Kuasa Rapat Umum PemegangSaham Nomor:SKU 362 /MBU/2009; tanggal 29 Desember 2009dan daftar hadir RUPS.1 (satu) bundel dokumen legalisir Risalah Rapat Umum PemegangSaham PT.

NINDYA KARYA (persero) tentang Persetujuan LaporanTahunan dan Pengesahaan Perhitungan Tahunan tahun Buku 2009;Nomor: RIS17/D2.MBU/2010; tanggal 14 Juni 2010.3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Kuasa Rapat Umum PemegangSaham; Nomor: SKU 144/MBU/2010; tanggal 12 Juni 2010 besertaDaftar hadir RUPS;266TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;252. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Dokumen antara lain :a. 1(satu) buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;b. 1(satu) buah buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;c. satu buah buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MAKATA SAKTI tahun2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank PembangunanDaerah Maluku Cabang Sanana;Bukti nomor 9 dikembalikan kepada PT.NEFAN PRATAMAMANDIRIL. satu buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentangRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMAMANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;. satu buah buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentangPendirian PT.

MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh NotarisINGGRID LANNYWATY, SH;. satu buah buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005,tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATASAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;. satu eksamplar foto copy Akta PT.

Dokumen antara lain:11.a.e.1(satu) buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006,tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFANPRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY,SH;1(satu) buah buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004,tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan olehNotaris INGGRID LANNYWATY, SH;satu buah buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005,tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Dokumen antara lain :a.1(satu) buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006,tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFANPRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUKALWY, SH;1(satu) buah buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004,tentang Pendirian PT.

MAKATA SAKTI, yang diterbitkan olehNotaris INGGRID LANNYWATY, SH;satu buah buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY,SH;satu eksamplar foto copy Akta PT.

RUPS dilaksanakan diKantor Kementerian BUMN Lt.7.Yang dibahas dalam RUPS tersebut adalah Laporan Keuangan yangsudah diaudit akuntan publik independen (Kantor akuntan Muharram).Laporan keuangan terdiri dari Neraca dan Rugi Laba dalam setahunyang merupakan aktivitas perusahaan dari seluruh Direktur terkaitsebagai pertanggung jawaban laporan keuangan.e Bahwa dana dari APBN dalam kegiatanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan TA2010 dan TA 2011 terlapor dalam LaporanKeuangan Tahunan Perusahaan 2010

Bersama direksi lainnyamelaksanakan pengurusanperseroan dengan itikadbaikdan penuh tanggungjawab serta mengindahkanperaturan perundangan dankeputusan RUPS;2. Menjalankan' tindakan dibidang operasi untukmencapai tujuan perseroan;3.

Bersama direksi lainnya melaksanakan pengurusanperseroan dengan itikad baikdan penuh tanggungjawab serta mengindahkan peraturan perundangandan keputusan RUPS;2. Menjalankan tindakan di bidang operasi untukmencapai tujuan perseroan;3.

SurveyorIndonesia berdasarkan pernyataan RUPS PT. Surveyor Indonesia Nomor: 1tanggal 09 Nopember 2010, yang berdasarkan Keputusan Direksi PT. SurveyorIndonesia No.

(satu) bundel Asli laporan KeuanganKonsolidasian PT Surveyor Indonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan 2009disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAPHusni, Mucharam dan Rasidi;51.52.53.54.55.56.57.58.59.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS LaporanKeuangan Tahun 2010 PT Surveyor Indonesiatanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS LaporanKeuangan Tahun 2011 PT Surveyor Indonesiatanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan KinerjaUsaha Rapat Komisaris

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27Agustus 2014 kepada PT.

AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Suksestanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani NoorShandra , SH1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan DukunganPT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses hal 92 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 202.203.204.205.206.207.208.209.210.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT.Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT.

sesuaidengan aslinya, dan Para Pemohon telah menyatakanmenolak bukti tersebut didalam konklusi, maka Termohon dianggap belum mengumumkan ringkasan rancanganpemisahan.Apabila ringkasan rancangan pemisahan belum diumumkanmaka Pemisahan Tidak Murni (spin off) sepatutnya dianggapbelum terjadi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 127UU Perseroan Terbatas.Bahwa mekanisme PEMISAHAN telah diatur dalam Pasal127 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,selengkapnya berbunyi:Pasal 127(1) Keputusan RUPS

sedikit dalam1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertuliskepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukanPenggabungan, Peleburan, Pengambilalinan, atauPemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yangberkepentingan dapat memperoleh rancanganPenggabungan, Peleburan, Pengambilalinan, atauPemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggalpengumuman sampai tanggal RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengenai Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai denganrancangan tersebut.Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan,kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan,Pengambilalinan, atau Pemisahan.Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksudpada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakanRUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatantersebut harus disampaikan dalam RUPS

baku dan bahanjadi; Bahwa setelah DJASA PURBA masuk bergabung, uang modalperusahaan bertambah Rp.3 miliar; Bahwa saksi mengetahui besarnya Rp3 miliar yang masuk adalah daripenyetoran modal yang masuk; Bahwa dari uang tersebut ada yang dibayarkan langsung oleh DJASAPURBA ke Suplier; Bahwa DJASA PURBA tahu itu adalah hutang perusahaan; Bahwa DJASA PURBA ada membayar hutang sebesar Rp400 jutakepada 2 (dua) perusahaan suplier; Bahwa ada pembelian baru namun penjualan belum banyak; Bahwa setahu saksi RUPS

MUHAMMAD AJI ARYDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi didalam BAP penyidik adalah benar; Bahwa saksi adalah anak pertama Terdakwa; Bahwa posisi saksi di PT Baliyoto adalah sebagai Direktur sejak awaltahun 2017; Bahwa yang mengangkat saksi sebagai direktur adalah Terdakwa danDJASA PURBA; Bahwa saksi diangkat sebagai direktur di luar RUPS;Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 444Pid.B/2019/PN Jkat.

Inti Murni.Jika kedua hal tersebut di atas dihubungkan dan dicermati, diperolehfakta bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terjadipada tanggal 21 Juli 2009 ternyata baru dinyatakan dalam Akta BeritaAcara Rapat tanggal 9 Oktober 2009 dalam Akta Notaris Nomor 22,sehingga telah melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) harisebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

pembobolantersebut, karena hasil audit internal dan investigasi internal diserahkankepada Polisi; Bahwa, Saksi melakukan control bulanan namun Saksi tidak mengetahuiiapakah ada vendor lain yang masuk secara illegal kedalam server milikPT.Telkomsel, karena penemuan pembobolan pulsa dari diadakannyakontrol terlebih dahulu baru investigasi internal; Bahwa, kerugian PT.Telkomsel sebesar Rp.11.700.000.000, (sebelas milyartujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah dilaporkan di Rapat Umum PemilikSaham (RUPS

) PT.Telkomsel dan dicatat oleh accounting, karena setiaptahunnya hasil laporan audit harus dilaporkan kepada RUPS PT.Telkomsel;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakantidak merasa keberatan;lll.

., M.Kn 391 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor : C13567 HT.01.01.TH2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas untuk PTSUGRIWA AGUNG Tanggal 10 Mei 2016 401 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 25 tentang Berita Acara RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT SUGRIWA AGUNG Tanggal 17 Februari2007 dari Notaris RITA NOVITA SARI, S.H., M.Kn At 1 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 26 tentang Jual Beli SahamPerseroan Tanggal 17 Februari 2007 dari Notaris RITA NOVITA SARI,S.H., M.Kn 92 NO.BB.JENIS

BARANG BUKTI 2 421 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 23 tentang Berita Acara RUPS LuarBiasa PT SUGRIWA AGUNG Tanggal 11 September 2009 dari NotarisRITA NOVITA SARI, S.H., M.Kn 431 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 48 tentang Berita Acara RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT SUGRIWA AGUNG Tanggal 08 Maret 2011dari Notaris RITA NOVITA SARI, S.H., M.Kn 441 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 49 tentang Perjanjian Jual BeliSaham Perseroan Tanggal 08 Maret 2011 dari Notaris RITA NOVITASARI, S.H., M.Kn 451

Berita Acara/Surat:
a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/ PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13

Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk

Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;
e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

Angkasa Pura II pernah dilakukan pengadaanperalatan Simulator ATC didasarkan pada Rencana kerja dan anggaranperusahaan (RKAP) Tahun 2003 yang disyahkan oleh Kementerian BUMNsebagai rapat unum pemegang saham (RUPS) ;xxxx.

Bahwa berkaitan dengan rekomendasi BPK RI angka 1) MenteriBUMN selaku RUPS meminta pertanggungjawaban direksi dan komisarisatas pengadaan ATC Simulator sebesar Rp. Rp. 7.453.443.000, saksi tidakmengetahui karena sebelum diterima laporan resmi BPK tanggal tanggal 8Oktober 2010 saksi telah berhenti sebagai Direktur Utama PT AngkasaPura II dan melakukan serah terima jabatan tanggal 27 Juli 2010 ;qqqqq.

Dalam surat tersebutsalah satu diantaranya adalah temuan tentang ATC Simulator ;Bahwa temuan BPK RI berkaitan dengan pengadaan ATC Simulator tersebutadalah Pengadaan ATC Simulator belum dapat dimanfaatkan sehinggamerugikan PT AP Il sebesar Rp. 7.453.443.000,. dan direkomendasikansebanyak 3 hal yaitu:82.Menteri BUMN selaku RUPS meminta pertanggungjawaban direksi dankomisaris atas pengadaan ATC Simulator sebesar Rp7.453.443.000. ;83.Direksi AP Il meminta pertanggungjawaban kepada kontraktor untukmemberikan

Mirah Bali Konstruksisebagai legal yang berurusan dengan kontrak, pemecahan sertifikat danizin izin; Bahwa semua pemecahan, penggabungan yang berhubungandengan legal saksi tidak diberikan kuasa karena harus dengan izinHalaman 66 dari 125 Putusan Nomor 841/Pid.B/2021/PN DpsTerdakwa langsung dan sertifikat ini atas nama pribadi bukan atas namaPT Mirah Bali Konstruksi; Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 semua sudahsesuai dengan ketentuan namun PT Mirah Bali Kontruksi tidak adadilakukan RUPS

sampai tahun 2017 namun setelah tahun 2017pengangkatan ulang Saksi sebagai Direktur pernah diadakan RUPS; Bahwa pada saat menandatangani Akta No.33 Saksi tidak datangke rumah Terdakwa bersama dengan Notaris dan kami bertemu di rumahTerdakwa namun tidak ada saksi saksi yang hadir ketikapenandatanganan akta No. 33; Bahwa yang Saksi katakan kepada Notaris setelah Terdakwa tidakmau menyerahkan SHM lainnya dan tidak mau mengembalikankelebihan pembayaran, itu langkah somasi kami tetapi pihak dari klienbapak

melakukan pengecekanindependen karena saksi tidak bisa melakukan pengecekan ke BPNkarena yang bisa mengecek ke BPN hanya Terdakwa; Bahwa pada saat awal project itu sudah ada 2 villa disana yangdipandu bukan oleh saksi yang mana villa Jagathita dan Maridadi sudahpunya akses jalan yang mana jalan sudah diberikan sebelum saksimasuk ke sana; Bahwa terhadap penjualan objek di Cemagi, tidak ada keuntunganyang ada adalah kerugian; Bahwa berdasarkan laporan Saksi diterima maka diadakanpengalihan saham dan RUPS