Dalam kedua proses lelang a quo, lelang dilakukan denganmendasarkan pada nilai pasar maupun likuidasi sesuai hasil penilaianagunan yang dilakukan oleh KJPP sebagaimana butir 2 dan 3tersebut di atas, namun demikian sesuai Daftar PembagianTermohon Keberatan/ Terlawan telah menjual objek agunan jauh dibawah harga pasar dengan perbandingan sebagai berikut: Hasil Penjualan olehAgunan Nilai Likuidasi Tetlawan Rp Rp 2.750.000.000,00Tanah Jangl! 5594 .000.000,00 (52.67%) Tanah Tanggu!

Keberatan/ Terlawan telah menjual aset boedelpailit yang menjadi agunan pada Pemohon Keberatan/ Pelawandengan harga yang terlalu rendah, Terlawan seharusnya selalumendasarkan pada harga pasar dan likuiditas.Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwa harga jualterhadap agunan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan olehPelawan ternyata dijual di bawah tangan dengan harga terlalu rendahdari harga pasar maupun nilai likuidasi, karenanya apabiladibandingkan dengan hasil penilaian resmi dari KJPP

Smg., tanggal 24 Juli 2020(Vide Bukti T8)12.Bahwa dikarenakan masa berlaku Laporan hasil penilai (Appraisal) dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan RekanNo. 00616/2.012401/P 1/05/0348/1/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019,yang jatuh tempo selama 1 tahun, maka berdasarkan Penetapan HakimNo. 3/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.SusPailit/2019/PN.SmgPengawas No. 2/Pdt.susPailit/(2019/PN.

., tanggal 23 Juli 2020tentang Penunjukan Ulang dan Pengangkatan Sumpah Jasa PenilaiPublik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (Vide Bukti T8, T9); Kemudian pada tangal 27 September 2020 KJPP Satria IskandarSetiawan dan Rekan memberikan Laporan Hasil Penilaian No.00587/2.012401/P1/05/0348/1/VII/2020, yang pada pokoknya bahwa:(Vide Bukti T10): Tanah dan Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3327/Panggung Lor seluas 120 m2 atas nama Woerjanto Widjaja(dalam pailit), yang terletak di Jalan

,tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Ulang KJPP Iskandar Setiawandan Rekan. Diberi tanda T8b;Foto copy Pengangkatan Sumpah Jasa Penilai Publik (KJPP) SatriaIskandar Setiawan dan Rekan berdasarkan penetapan No. 2/Pdt.susPailit/2019/PN. Smg.tanggal 23 Juli 2020.

;Kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP (Kantor JasaPenilai Publik) MBPRU.

Mengenai agunan kredit yang dijaminkanuntuk menjamin kredit yang diberikan kepada Penggugat, KJPPMBPRU lah yang paham dan telah memiliki penilaian rinci terkaitagunan tsb ;Seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Notaris H.Khamisli, S.H. dan KJPP MBPRU sebagai pihak Tergugat dalamgugatannya yang mengerti dan paham terkait Perjanjian KreditNo. 29 tgl 11 Maret 2011 ;Halaman 6 dari 15 Putusan No.168/PDT/2017/PT.PDG4.5.BahwaBahwaMakaKemudian, Penggugat juga dalam gugatannyamempermasalahkan asuransi

Seharusnya dalamgugatannya, Penggugat menyertakan asuradur sebagai pihak ;Oleh karenanya apabila Penggugat hanya mengajukangugatannya kepada Tergugat saja, maka sangatlah cacatgugatan tersebut dimana pihak lain yang seharusnya lebihberkepentingan dalam penerbitan Perjanjian Kredit malah tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo ;Gugatan Penggugat yang tidak menyertakan notaris, KJPP,dan asuradur sebagai pihak Para Tergugat jelas merupakangugatan yang kurang pihak.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK(KJPP) ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, berkedudukan dan berkantor di Komplek PuriNangka Blok A, No. 10, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, selanjutnya dalam halini disebut sebagai ........ cee es TERGUGAT V ;CAMAT KANDIS,berkedudukan dan berkantor di Kandis, selanjutnya dalam hal ini disebutS@DAQAL 2iiis kewe ces RH EEE OR ERE WOR EE WR Ee eM Ee Ow os TERGUGAT VI;Pengadilan Negeri tersebut ;wo ree ee ree eee eee eee eo ++ ++ ++ Telahmembaca berkas perkara dan suratsurat serta

VENY RINALNY, MAPPI (CERT) dan EDWIN, S.KOMmasing 0 masing Pemimpin Cabang dan staf Cabang pada Kantor KJPP ABDULLAHFITRIANTORO & Rekan berdasarkan Surat Kuasa No 079/UM/0.3KJPP/ IV/ 18 tanggal06 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura Nomor 68 SK/K/ 2018/ PN Siak, Tergugat VI hadir kuasanya H. FIRDAUSAJIS, SH.MH., MAIDIZON, SH., SUARDI, SH., Advokat dari Kantor Advokat FIRDAUSAJIS, SH.,MH & Associates yang berkantor di Jl.

Penilai Publik adalah penilai yang telahmemperoleh izin dan Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian .BahwaTergugat V sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah Penilai resmi berdasarkanSurat Izin Usaha (SIU) KJPP dan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan Nomor Izin KJPP Nomor : 2.09.0051 dantelah berlisensi sebagal Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:125/KEP

Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru Tahun Anggaran2016, selanjutnya diberi tanda buktiwr rr nn nn ne een ee ee rn eee ee ee eee eee ee T.59 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu, selanjutnya diberitanda buktiT.510 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu,selanjutnya diberi tanda buktiwr ren ee en ee

re ee ee eee eee eee T.510.1 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan terhadap aset / lahan atas nama Maruba Lumban Raja, selanjutnya diberitanda bukti T.511 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Bongsu Situmeang,selanjutnya diberi tanda buktiwr ee ee nn en ee nnn ne een ee ee eee eee ee T.512 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan terhadap

P8Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/PenilaiPublik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten BenerMeriah Provinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuaidengan asli, diberi tanda P9;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Fotocopy lampiran Keputusan Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele diGampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit KabupatenBener Meriah Nomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentangPenetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan PenilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalamPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerluasanBandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale AtuKecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materaicukup

Nilai bangunanlebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/V1/2020tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesarRp.1.847.000.000, sedangkan uang yayasan yang telah diterima olehMohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebutsebesar Rp2.040.800.000,Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwaTergugat

(P.11)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uangyang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Halaman 7 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG17.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

(P.13)Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar Rp.262.900.000, (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai denganLaporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas ParlindunganSiregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp1.847.000.000, sedangkanuang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad SolehHamid untuk pembangunan Asrama

Putri tersebut sebesarRp2.040.800.000,Halaman 12 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGDampaknya adalah Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang mengalamikerugian finansial sebesar Rp.193.800.000,dan kualitas bangunanmenjadi tidak sesuai standar.e Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000, sedangkan uang yayasanyang

(P.12)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yangtelah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 10 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa didalam Alcta pembiayaan Murabaha yang menjadi dasar hubunganHukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah diatur siapa yangberhak menunjuk KJPP maka seharusnya Tergugat tetap tidakdiperbolehkan untuk menunjuk Penilai secara sepihak tanpa melibatkanpemilik Jaminan.10.

Bahwaterhadap dalil jawaban Tergugat angka 12 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat telah menggunakan ulcuran yang sangat Subyektif untukmemutuskan menyerahkan atau tidak rnenyerahkan Hasil Penilaian dan KJPP kepada Penggugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentinganlangsung terhadap Jaminan maka seharusnya tetap berhak untukmenerima hasil penilain dan KJPP tersebut secara langsung danbertandatangan basah..

Sehingga sesuai dengan surat tersebut diatas, gunameminimalisir kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dikarenakantindakan wanprestasi PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengambillangkah untuk menggunakan KJPP independent rekanan;16.

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset Berupatanah dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan No. 00046/2.005900/P1/07/0243/1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 nilai Limit yangditentukan didasarkan penilaian objek jaminan secara keseluruhanbukan hanya berdasarkan nilai Pembiayaan yang diberikan kepadaPENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan letak kesalahan dari KJPP tersebut dengan demikian dalilPENGGUGAT tersebut mengadaada dan tidak tepat sudah sepatutnyadalil tersebut tidak dipertimbangkan.25.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan dan Rekan, selaku pihakappraisal / penilai agunan independen / eksternal (bukan dari pihakTergugat ), yang memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomissuatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkanhasil analisis terhadap faktafakta yang objektif dan relevan denganmenggunakan metode, parameter dan prinsipprinsip penilaian yangHal 11 dari 42 hal.Pts.67/PDT/2017/PT.SMR.berlaku.

No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dimana nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan & Rekan;b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian aset oleh KJPP Irfan & Rekan No.539/IRFR/LP/SMDS/XIV15, tanggal 30 Desember 2015, terhadap obyekagunan kredit yang akan dilelang berupa rumah tinggal (tanah dan bangunan)yang berlokasi di JI. RE.

Bahwa berdasarkan laporan penilaian dari KJPP tersebut, Tergugat kemudian menetapkan Nilai Limit Lelang sedikit di atas nilai likuidasi yangdisampaikan oleh KJPP Irfan & Rekan yaitu. menjadi sebesar Rp.4.300.000.000, (empat milyar tiga ratus juta rupiah). Hal ini sangatlah wajarmengingat obyek lelang telah dilakukan lelang sebanyak 2 x sebelumnya dantotalnya menjadi 3 x, sehingga harga limit penawaran ke3 menurun sampaibatas likuidasi;d.

Bahwa memperhatikan penetapan nilai limit lelang yang dilakukan olehTergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu nilai limit diambilberdasarkan hasil penilaian dari KJPP, maka dalil gugatan Penggugat telahterbantahkan;10.

Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada Debitur;Bahwa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan nilai pihak yang melakukan penilaian secaraindependen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan dalampelaksanaan lelang ini Tergugat telan menunjuk Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) independen yaitu KJPP PUNGSZULKARNAIN dan Rekan, yang telah mempunyai izin resmi dariKementrian Keuangan NIU: 2..08.0004Kep.MenkeuNo.798/KM.1/2008 Wilayah kerja : Negara Republik Indonesia;Bahwa KJPP sebagai

Kode etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disebutKEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh penilai;Sehingga atas dasar tersebut penilaian nilai limitdipertanggungjawabkan oleh KJPP sebagai penilai dari obyeklelang;8.

14;15.1 (satu) Fotokopi Surat Daftar Barang Jaminan yang DilelangHalaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN UnrNo. 170/KRD.02.03/101/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang dibuatoleh Bank Jateng, untuk selanjutnya diberi tanda T.I 15;16.1 (Satu) Fotokopi Berita Acara Penilaian Jaminan yang dibuatoleh KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan, tanggal 13 Maret 2018,untuk selanjutnya diberi tanda T.I 16;17.1 (satu) Fotokopi Laporan Penilaian Aset milik Singgih Wibowoyang dibuat oleh KJPP Pungs Zulkarnain

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah PembangunanJalan Tol Manado Bitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudahdilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIHWiryadi & Rekan merupakan Penilai resmi berdasarkan Izin UsahaPerusahaan Jasa Penilai No.595/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Menteri Keuangan Rl, ijin penilai Publik No.101/KM.1/2009tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI danlisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

identitas dari tanah tersebut; Bahwa saksi di lapangan melakukan inspeksi mencari data dengan caramelakukan wawancara dengan warga yang tanahnya tidak terdaftar dalamHal 21 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Armpembebasan lahan yang mana wawancara pertanyaan seputar kisaranharga pasar diluar daftar tanah yang masuk pembebasan jalan tol ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan saksi memberikan datatersebut ke tim penilai dalam hal ini Pak Singgih yang merupakan tim penilaimadya di KJPP

Saksi Ahli FOURIER: Bahwa ahli dihadirkan mengenai permasalahan pengadaan tanah untukkepentingan umum; Bahwa ahli adalah penilai sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang danahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional; Bahwa ahli bergabung di KJPP Sih Wiryadi sejak Januari 2015 sebagairekan dari Sih Wiryadi yang merupakan Konsultan Jasa Penilai PublikKJPP; Bahwa tugas ahli adalah untuk memberikan penilaian juga pengadaantanah sekaligus sebagai penanggung jawab laporan penilaian; Bahwa faktor

Bahwa atas data awal yangdiperoleh dari tim dilapangan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Penilai yaitudalam hal ini Singgin pada KJPP SIH Wiryadi dan rekan selanjutnya PimpinanPenilai yang menentukan nilai harga kerugian atas tanah sehingga terbit LaporanPenilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ManadoBitung yangdilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatassehingga dapatlah ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun pasal dalam UndangHal 40

Hal 41 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.ArmMenimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon danTermohon Il yaitu bukti surat bertanda T.11 berupa Berita Acara Kesepakatanyang termuat lampiran daftar nominatif, bukti surat bertanda T.13 berupa StandarPenilaian 306, bukti surat bertanda 1T.25 berupa Peta Bidang dan bukti suratbertanda T.26 berupa Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk JalanTol ManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN salah satunyaadalah termasuk

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Turut digugat oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :ee Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta......2. Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :ise... Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimevaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;44 3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;4.

Bahwa nilai pasar atas objek sengketa milik Penggugatsebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HARI UTOMODAN REKAN tanggal 2 Februari 2017 adalah Rp. 19.773.440.000(sembilan belasmiliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh riburupiah);27.

permasalahantersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya, akan tetapi pada faktanyayang dilakukan Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonpensiadalah melakukan Penjualan Aset milik Pembanding/PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melalui Terbanding II/Tergugat II, halini sudah seharusnya dijadikan sebagai fakta hukum bahwaTerbanding /Tergugat I/Penggugat Rekonpensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.b) Bahwa nilai aset Pembanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

(Hal. 85 alinea 4); Bahwa pertimbangan tersebut berarrti telah mengabaikan buktisurat berupa LAPORAN PENILAIAN oeh (KJPP) HARI UTOMO &REKAN tanggal 2 februari 2017 yang diajukan Pembanding/Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.= Bahwa LAPORAN PENILAIAN (APPRAISAL) oleh (KJPP) HARIUTOMO & REKAN tanggal 2 Februari 2017 yang disampaikan olehPembanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalahLaporan Penilaian yang sah dan dapat dipertanggung jawabkankarena (KJPP) HARI UTOMO & REKAN adalah sebuah

Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang); Bahwa adapun hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HARIUTOMO & REKAN tanggal 2 Februari 2017 yang telah menilai asset obyeklelang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 156/Sukaresmi sejumlahRp 19.773.440.000, (Sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah) yang dijadikan dalil keberatanPembanding dalam memori

RIVAI dan Rekan.Bahwa yang menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivaisebagai penilai adalah kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kab.

Bahwa benar hasil penilaian dari KJPP Anas Karim harga tanah sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penilaian dari KJPP diterimaoleh saksi DJOHARI. Bahwa benar sehubungan dengan pelaksanaan saksi tidak pernah ikutrapat dan rapat musyawarah tidak pernah dilakukan. Bahwabenar yang menunjuk tim penilai oleh instansi pengguna dalam halini adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KabupatenBanyuasin.

dan Rekandiaggap merupakan data yang benar ;Bahwa benar KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melaksanakan penilaianterhadap tanah berdasarkan kontrak yang dibuat antara Drs.

AmirFauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin dengan saksi yangmewakili KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nilai kontrak Rp.49.500.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) ;Bahwa benar pihak KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN yangberhubungan langsung dengan pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kabupaten Banyuasin adalah SAFRINAL FIRDAUS, SHselaku supervisor KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN ;Bahwa mekanisme perhitungan adalah dengan mendatangi

Penunjukkan KJPP tidak dilakukan oleh Panitia PelaksanaPengadaan Tanah, kontrak dengan KJPP berdasarkan SuratPerjanjian Kerja Nomor 027/116/SPK/DKPP/2013 ditandatanganioleh Kepala DKPP tanggal 21 November 2013 sebelum PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah dibentuk.

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Menyatakan sah hasil penilaian pengadaan tanah dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Febriman Siregar & Rekan dalam prosespengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangkapembangunan Bendungan Bagong;4. Menolak kontra memori kasasi Termohon Kasasi (semula Para PemohonKeberatan):5.

PerubahanKetiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pasal 38 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum besertapenjelasannya, di mana pihak yang berkepentingan tidak menghadirkan ahlidi bidang penilaian yang digunakan sebagai pembanding atas penilaian gantikerugian yang telah ditetapkan;Bahwa penilaian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yaitu Gugatan kurangpihak (Plurium Litis Consortium).Bahwa dalam dalil gugatan salah satunya adalah mempermasalahkanmengenai nilai ganti kerugian yang sangat tidak layak dan tidak adil yangditaksir oleh Tergugat dan Tergugat II, dan itu merupakan dalil yangmengadangada dan sangat tidak berdasar karena yang melakukan penilaianterhadap ganti kerugian adalah pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DwiHaryantono Agustinus Tamba No. 102301/LPP/KJPPDHAAPT/

2017 tanggal23 Oktober 2017, jadi bukan pihak Tergugat dan Tergugat II.Dengan demikian Tergugat berpendapat seharusnya para Penggugatmenarik pihak KJPP selaku Tergugat dalam perkara a quo, karena tanpa haltersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil disebabkankurangnya pihak yaitu KJPP.Sebagaimana yang dijelaskan dalam Jurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 15566K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapatditerima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortiumkarena

Penggugat IIl sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar).Bahwa KJPP dalam melakukan penilaian berdasarkan Standar PenilaianIndonesia (SPI Edisi VI2015) dan dengan mempertimbangan seluruhinformasi yang relevan serta mengamati kondisi pasar makro perekonomianIndonesia yang ada.Dengan demikian berdasarkan uraianuraian kami di atas, kami mohonkepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA:Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil yangdijadikan

dilakukan oleh Penilaiatau Penilai Publik (KJPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum Pasal 65 yang berbunyi :(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang perbidang tanah, meliputi :a. Tanah;b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;c. Bangunan;d. Tanaman;e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf.

TAMBA, SE, MAPPI (Cert), Kantor JasaPenilai Publik ARISM KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBAuntuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill ProvinsiKalimantan Barat dalam rangka Penilaian Pengadaan Lahan PembangunanJalan Batas SerawakAruk dengan ini dengan rincian sebagai berikut:a.

) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DANREKAN yang dipimpin oleh sdr.

) untuk menilai hargalahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilaiharga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sar.Sih Wiryadi, SE, M,Si.

) untuk menilai hargalahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilaiharga tanah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan yang dipimpin oleh sdr.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari SaksiHal. 74 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015AKBAR,S.Sos bin H. Aidil selaku kepala sub bagian pengukuran tanahpada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU.Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Saksi Kasim Assegaf, SE bersamadengan Saksi Akbar, S.Sos bin H.

KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang menetapkan harga sebesarRp81.000,00 per meter;2. Drs. H. Sutiman, MM, Heni Susanto, SH., Khaeruddin, Akbar,Himawan Yokominarno yang mengatakan pembebasan tanahyang selama ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara berjalan seperti pembebasan untuk pembangunanrumah murah;3.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan dan Rekan, selaku pihakappraisal / penilai agunan independen / eksternal (bukan dari pihakTergugat I), yang memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomissuatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkanhasil analisis terhadap faktafakta yang objektif dan relevan denganmenggunakan metode, parameter dan prinsipprinsip penilaian yangHal 11 dari 42 hal.Pts.67/PDT/2017/PT.SMR.berlaku.

No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dimana nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan & Rekan;b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian aset oleh KJPP Irfan & Rekan No.539/IRFR/LP/SMDS/XII/15, tanggal 30 Desember 2015, terhadap obyekagunan kredit yang akan dilelang berupa rumah tinggal (tanah dan bangunan)yang berlokasi di Jl. RE.

Bahwa berdasarkan laporan penilaian dari KJPP tersebut, Tergugat kemudianmenetapkan Nilai Limit Lelang sedikit di atas nilai likuidasi yang disampaikanoleh KJPP Irfan & Rekan yaitu menjadi sebesar Rp. 4.300.000.000, (empatmilyar tiga ratus juta rupiah). Hal ini sangatlah wajar mengingat obyek lelangtelah dilakukan lelang sebanyak 2 x sebelumnya dan totalnya menjadi 3 x,sehingga harga limit penawaran ke3 menurun sampai batas likuidasi;d.

Bahwa memperhatikan penetapan nilai limit lelang yang dilakukan olehTergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu nilai limit diambilberdasarkan hasil penilaian dari KJPP, maka dalil gugatan Penggugat telahterbantahkan;10.

dibawah harga pasarBahwa, dalil PEMBANTAH tersebut adalah mengadaada dan tidakberdasarkan hukum (obscuur libel, oleh karena harga limit lelang yangditetapbkan oleh Pengadilan Gunung Sugih berdasarkan Penetapan (HargaLimit) No. 02/Eks.HT/2017/PN.Gns tertanggal 07 Mei 2019, dimana dalamPenetapan tersebut disebutkan bahwa, Pengadilan Negeri Gunung Sugihmenetapkan Harga Limit lelang sebesar Rp. 220.000.000, (dua ratus duapuluh juta rupiah) adalah berdasarkan hasil laporan Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP

Gugatan Kurang Pihak (EKSEPSI PLURIUM LITISCONSORTIUMBahwa, gugatan aquo PEMBANTAH adalah kurang pihak (ekseps/ pluriumlitis consortium), oleh karena dalam dalil gugatannya, PEMBANTAHmenyebutkan mengenai harga limit lelang sebesar Rp. 220.000.000, (duaratus dua puluh Juta rupiah), dimana limit lelang tersebut ditetapkan olehPengadilan Gunung Sugih yang didasarkan dari hasil laporan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Amin NitWan Alfiantori dan Rekan dengan No.Laporan 00004/2.004410/PI/07/PS.0182/1/1

/2019 tanggal 30 Januari 2019.Bahwa, sudah sepatutnya PEMBANTAH ~ mengikutsertakan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan sebagai parapihak dalam perkara aquo.Berdasarkan hal hal tersebut di atas, jelas gugatan PEMBANTAH dalamperkara aquo sudah sepatutnya gugatan aquo sudah sepatutnya ditolak atausetidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).B.

rumah, kendaraan, dll).Bahwa, atas jaminan milik PEMBANTAH yang diserahkan kepadaTERBANTAH Iuntuk menjamin pengembalian hutang tersebut,telah ditetapkan nilai harga limit lelang oleh Pengadilan NegeriGunung Sugih sebesar Rp. 220.000.000, berdasarkanPenetapan (Harga Limit) No.02/Eks.HT/2017/PN.Gnstertanggal07 Mei 2019, dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugihmenetapkan Harga Limit lelang sebesar Rp.220.000.000,(dua ratus dua puluh juta rupiah adalah berdasarkan hasil laporanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Mengenai nilai limit yang menurutPembantah berada jauh dibawah harga pasarandapat Terbantah Illsampaikan bahwa Pemohon lelang in casu Panitera Pengadilan NegeriGunung Sugih merujuk pada laporan Appraisal Independen Nomor00004/2.004410/P1/07/PS.0182/1/I/2019 dari KJPP Ana dan Rekan.Dimana KJPP Ana dan Rekan adalah badan Hukum yang mempunyalkewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan opininilai.Jadi dalil pembantah yang menyatakan bahwahargalelangRp220.000.000,00 dibawah harga

Uswatun Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat di Graha MuliaLt. 2A, Jl. Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.

., MEcDev, semuanya adalah pegawaipada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai wena ne mene nna nn noe nee se nan te nae nae nae one ane nee nen eon nnn nenn a= = Tergugat Ill;Selanjutnya Tergugat s/d Tergugat Ill tersebut disebut juga dengan Para Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turut digugatoleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaianganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sebagaimana usaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kab. Kulon Progo;.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN. Wat2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.4. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.5. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.6.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilaipublik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010 , menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DANREKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasapenilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayahKab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badanpertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP13.1/XIV2009tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi ProvinsiKalimantan Timur, serta

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilHal. 41 dari 150 hal. Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.pekerjaannya kepada Bupati Kab.

yaitu KJPP Sih Wiryadi dan rekan.Bahwa Penawaran yang diajukan oleh KJPP Sih Wiryadi danrekansebesar Rp.345.765.000, (Tiga Ratus empat puluh lima juta tujuhratus enam puluh lima ribu rupiah).Bahwa ada aanwijzing dan yang di aanwijzing adalah Jadwalpelaksanaan , Dokumen dan Titik Lokasi.Bahwa masa bekerjanya KJPP selama 3 (tiga) bulan.Bahwa yang saksi tahu pengadaan tanah tersebut untuk pembangunanrumah dinas jabatan, Green Hause, dan Lamin.Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untuk pengadaan