teman lainnya entah kemana, dan berselang beberapasaat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapa orang Polisibersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Teroris yang kejammelukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal para Penggugat hanyalahperempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat dengan hukum dan sangatmendukung program pemerintah, guna mempertanyakan agar pihak Tergugatuntuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannya tersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN sebagai Tergugat keberatan menjelaskan sebelumnyakepada para Penggugat, bahwa penggantian nilai Kompensasi keuangan padaKepMen ESDM Nomor 38 Tahun 2013 menjelaskan salah satunya pasal 4 yangberbunyi : Formula penghitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanamanberada dibawah Sutt/Sutet ditetapbkan 15% x Luas Tanah x Nilai Pasar Bangunan =15% x LB x Nilai Pasar Bangunan dan Tanah berdasarkan kepada Nilai PasarTanah dimana nilai pasar ditentukan KJPP;Bahwa sementara Tergugat keberatan (PT.

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalam waktu itujuga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP dan siapa tim KJPPtersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomor handphone082288531803;Bahwa dari hal tesebut di atas PT. PLN tidak transparan untuk menentukankompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLN berbuat seenaknyadengan tidak memakai dasar hukum yang jelas;Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Mineraltentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada diBawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran UdaraHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT PDGTegangan Ekstra Tinggi Nomor 38 Tahun 2013 beserta perubahannya (bukanKepMen ESDM Nomor 38 tahun 2013 seperti yang PENGGUGAT sampaikandidalam Petitum), terutama dalam penghitungan besaran Kompensasi yangakan dibayarkan (Pasal 4 PerMen ESDM Nomor 38 tahun 2013) denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJPP

ABDULLAH FITRIANTORO, MScselaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingyaitu Surat Perjanjian (Kontrak) No.

Nominasi untuk diusulkan yaituOo KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting;oO KJPP Toto Suharto dan Rekan;Oo KJPP Anas Karim Rifal & RekanBahwa kemudian di hari yang sama sorenya juga dirapatkan tentangpenunjukan Notaris ditunjuk Eli Satria Pilo, S.H;Bahwa Saksi juga mengikuti rapat tanggal 12 November 2010 dilakukanrapat koordinasi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Notaris, WakilMasyarakat dan Pemerintahan setempat dengan hasil keputusan padapokoknya adalah untuk dilakukan koordinasi

ABDULLAH FITRIANTORO, MScselaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting yaituSurat Perjanjian (Kontrak) No.

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) No.

Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Maret 2016 tentangAnalisa Kewajaran.Bahwa Analisa Kewajaran yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) tanggal 14 Maret 2016 yang ditunjuk oleh Tergugat, sama sekali tidakmelibatkan pihak para pengusaha yang tergabung dan menjadi anggotaPenggugat dan tidak mempertimbangkan kepentingan para pengusaha yangtergabung dan menjadi anggota Penggugat, oleh karenanya penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Maret

Acara tersebut ada foto, notulen rapat dan absennya;Bahwa pada pertemuan itu dijelaskan bahwa kenaikan tarif itu berdasarkanpada KJP dan berdasarkan Permenkeu dan pada saat itu para pengusahatidak menerima karena merasa kenaikan tarif terlalu tinggi;Bahwa Perum Perindo tetap melaksanakan SK tersebut namun kitamencoba mengakomodir pelaku usaha sehingga tarif yang ditetapkan tidaksebesar apa yang dimintakan KJPP, artinya tarif masih ada toleransidibawah yang ditetapbkan KJPP dan pembayaran pun progresif

Kemudian kita meminta pendapat BPKP, BPKP menyatakan untukmenilai berdasarkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Kemudian kitameminta KJPP untuk menentukan tarif di Muara Baru, atas dasar ituditetapkan angka tarif untuk Muara Baru;Bahwa oleh karena ini tanah milik Perum Perikanan Indonesia, kitamemberikan jangka waktu perjanjiankan 5 tahun.

Nomor: 285/G/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa terhadap hasil analisa KJPP yang mendasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan R.

Sdr.RIJA HUSAENLSE,MAPPI, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik RISA HUSAENI(KJPP RIJA HUSAENI) , beralamat kantor di Jl.Basuki Rahmat No.8E It.4, JakartaTimur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III;4. PT.BALAI LELANG UTAMA INDONESIA, beralamat kantor di Jl.Balik Papan Rayano.2931, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI.

Tanggungan yang pada intinya objek haktanggungan Penggugat hendak diajukan penjualan lelang oleh Pihak KPKNLBanda Aceh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember2018 dengan harga limit pelelangan Rp.1.398.300.000, (Satu milyar tiga ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penetapan harga lelang yangTergugat tetapkan sepihak tersebut karena tidak didasarkan pada harga yangditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

secara sepihak jumlah angsuranhutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan juta seratussembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp.10.268.464,(sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluhempat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaHalaman 5 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT BNAperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari padaharga yang ditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Izin Usaha : 2.09.0030. dan telan mendapat lisensi dari MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/KEP.600.15/1/2016Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberian Lisensi Penilai PertanahanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekansebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor33/SK600.PT.01.01/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

sebesarRp. 569.831.981, (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yangmerupakan hasil Penilain Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan sesuai Sesuai Surat KJPP Tanggal 23 Mei 2018 No.

SngPertanahan Anas Karim Rivai dan Rekan sesuai Surat KJPP Tanggal 23Mei 2018 No.

antara Rp250.000 ( dua ratus limpa puluh ribu rupiah) Rp1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa disisi lain Termohon Kebertan dalam jawabnnyamenyatkan bahwa penilaian nilai penggatian tanah untuk Pemohon Keberatantelah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan penilaian gantikerugian terhadap tanah milik Pemohon Keberatan adalah terhadap tanahkosong yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan, Sesuai Surat KJPP

UM.002/13/IV/SKPPP/2018 Tanggal 16 April2018 Tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Untuk PelaksanaanPekerjaan Penilai Publik (Appraisal) Penilai Tanah Pelabuhan Patimban (buktiT.K.I7), Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten SubangNo.57/KEP.1231.13/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan jasapenilai Publik (KJPP) Anas Karim&Rekan (bukti T.K.18).Menimbang, bahwa saksi Termohon Keberatan yaitu saksi BudiWaluyono menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukanpenilaian atas

Untuk itu Tergugat V denganpersetujuan dari Tergugat III telah menunjuk Kantor Jasa PenilaiHal. 48 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKIPublik Aditya Iskandar & Rekan (Sselanjutnya disebut "KJPP") untukmelakukan melakukan penilaian atas tanah dan bangunan SHM04656 dan SHM 04657;6.4.

Berdasarkan koordinasi tersebut, KJPP kemudianmelakukan survey pada tanggal 26 Juni 2012 dan telan melakukanpenilaian dengan masuk ke masingmasing . ruangan sebagaimana buktidokumentasi foto dalam laporan KJPP;6.5.

Terhadap maksud dan tujuan penilaiantersebut dilakukan tidak pernah dibantah ataupun ditolak olehPenggugat, bahkan petugas KJPP dengan leluasa diijinkan masuk kemasingmasing ruangan untuk mengambil dokumentasi foto ruanganuntuk kepentingan penilaian;6.6.

KJPP dalam melakukan surveytersebut dan oleh karena obyek yang disurvey dalam keadaankosong (sudah 1 bulan tidak dihuni oleh Penggugat) makaterlebin dahulu dilakukan koordinasi antara Penggugat sebagaipenjual dengan Tergugat Ill sebagai pembeli. Berdasarkan,koordinasi tersebut, KJPP kemudian melakukan kunjungan ke lokasipada tanggal 26 Juni 2012 dan telah melakukan penilaian denganmasuk ke masingmasing ruangan termasuk mendokumentasikanmasingmasing ruangan;12.2.

KJPP telah melakukan penilaian ke lokasi pada tanggal 26Juni 2012 dan telan masuk ke masingmasing ruangan untukmendokumentasikan. bagianbagian ruangan guna kepenuan penilaian;d. KJPP telah datang ke lokasi dan masuk ke masingmasingruangan untuk mengambil foto pada tanggal 26 Juni 2012, tanpa adakeberatan ataupun penolakan dari Penggugat;e.

Nomor 1176 K/Pdt/2021Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, beralamat diJalan Sidosermo Indah, Nomor 16, Sidosermo, Wonocolo,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13Agustus 2019;PANITIA/TIM PENGADAAN TANAH~ TAHAP iilKABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUKPEMBANGUNAN JALUR/REL KERETA APIMAKASSARPAREPARE, berkedudukan di JalanCendana, Padoang Doangan;KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ADITYAISKANDAR DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Sambas,Nomor 21, Bukit Baruga, RI 009, RW 011, KelurahanAntang

Nomor 1176 K/Pdt/2021Eksepsi Para Termohon:Pemohon telah keliru menarik pihak, bahwa seharusnya Pemohonmenarik Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Rel Kereta ApiPangkajene dan Kepulauan dan Tim Penilai Tanah KJPP AdityaIskandar dan Rekan, sebagai pihak dalam perkara a quo, lagipulaTermohon II bukan sebagai pihak yang melakukan kegiatan penilaianbidang,sehingga Pemohon keliru menarik pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPangkajene telah memberikan Putusan Nomor 23

., berkedudukan di DKI Jakarta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Juli 2012 nomor : W7.030017.AH.05.01.TH2011/STD;

Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;

Utr.bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia tertanggal 31Juli 2012 nomor : W7.030017AH.05.01.TH2011/STD;57). 1(satu) bundel foto copy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) DodiPurgana pada tanggal 29022016 dan Laporan Penilaian Mesian danPeralatan olen KJPP Felix Sutandar & Rekan ;58). 1(Satu) bundel foto copy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) DodiPurgana pada tanggal 15092013 dan Laporan Penilaian Mesian danPeralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan ;59). 2 (dua) lembar

Mesin poton itoh seri ERC115DX buatan Jepang Tahun 2013 besertaperalatan dan perlengkapannya berdasarkan penilaian KJPP sebesarRp.292.950.000,5. Mesin offset merk Ryobi buatan Jepang Tahun 2005 beserta perlatan danperlengkapannya berdasarkan hasil penilaiaan KJPP sebesarRp.5.479.650.000,6.

Utr.Dodi Purgana pada tanggal 29022016 dan Laporan PenilaianMesin dan Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;58)1 (Satu) bundle fotocopy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)Dodi Purgana pada tanggal 15092013 dan Laporan PenilaianMesin dan Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;59) 2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

KJPP Felix Sutandar & Rekan.2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

danPeralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;137) 2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

Menyatakan serta menetapkan bahwa penilaian ganti kerugian yang sahadalah penilaian yang dilakukan oleh KJPP IDR (Iskandar dan Rekan)sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian Nilai Ganti Kerugian(Nilai Penggantian Wajar) Objek Pengadaan Tanah Milik PT KarawangCipta Persada (Developer) Bagi Pembangunan Untuk Jalur Kereta CepatJakarta BandungKCIC Nomor 062.2/IDR/DP.3/AL/IV/2018 tertanggal 9April 2018 karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang UndangNomor 2/2012 dan kode etik penilai sebagaimana

diatur dalam SPI 306;10.Menghukum Termohon II dan Termohon Ill untuk melaksanakanpemberian ganti kerugian kepada Pemohon secara tanggung rentengsesuai dengan nilai yang dihasilkan dari penilaian ganti kerugian yangdilakukan oleh KJPP IDR karena telah sesuai dengan ketentuan dalamUndang Undang Nomor 2/2012 dan kode etik penilai dalam SPI 306;11.Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ataspengajuan permohonan a quo;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quoberpendapat

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE.,M.Ec.Dev.

,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE., M.Ec.

) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangHalaman 19 dari 38 hal.

/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uangdengan jumlah besaran Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHandoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Nomor 3391 K/Pdt/201606/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta dalammelakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedomanyaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar PenilaianIndonesia (SPI)

KJPP TOTO & Rekan, ; IJAT SUMIATI, KOKOM KOMALASARI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

PUTUSANNomor 2136 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara :KJPP TOTO & Rekan, berkedudukan di Jalan Hayam Nomor IRL, Jakarta 10120, diwakili oleh Ir. Toto Suharto, M.Sc., sebagaiPimpinannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ShaefulRadian.

N, dan Rekan, Para Karyawan pada KJPP TnR sebagaiAppraisal (penilai) yang tergabung pada Real Properti bidangpenilaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I;Lawan:.

tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi KJPP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KJPP TOTO & Rekantersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SudrajadDimyati, S.H., M.H., dan Dr. H.

Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2.PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan MBPRU

., Pintauli Sihombing, SH dan Cardiana Harahap SH pada tanggal15 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor Ket02/M.2.6/Gp/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, sebagai Tergugat II;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun Dan Rekan (MBPRU), tempat kedudukan Jalan DurenTiga Raya 101, Kindo Building 2nd Floor Suite D 203 Rt04 Rwo01,Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikanKuasa Kepada Dhita Kusuma Anggraeni, ST, Theodorus Himawan,S.Sos., M.Ec.Dev dan Romidia

Bahwa Turut Tergugat KJPP MBPRU adalah penilaiindependen yang menurut Tergugat II memiliki kredibilitas dan kualitasbaik yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.11.

BaratNomor : 593/Kep.793Pemksm/2017 tertanggal 7 September 2017.Sehingga penanggalan yang tercantum dalam hasil perhitungan dariTurut Tergugat menggunakan tanggal pada saat penetapan lokasisebagaimana diatur pada poin 5.6 Standar Penilaian Indonesia 306(SPI 306)Tanggal Penilaian menggunakan tanggal pengumuman penetapanlokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan yangditetapkan dalam peraturan perundang undanganDengan demikian jelaslah bahwa tanggal yang tertera dalam hasilperhitungan KJPP

KJPP MBPRU telah mendapatLisensi Penilai Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dantata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP600.15/II/2016.2. Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte PernyataanKeputusan Rapat Persekutuan Perdata KJPP MBPRU, Nomor 4349Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN.Ckrtertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan oleh Notaris HestiSulistiati Bimasto, SH di Jakarta.Ir. Muhammad A.

Pilar Sinergi Bumn Indonesia dan KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, dengan lingkup pekerjaansebagai berikut.Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanahsehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat JakartaBandung wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kerangka acuankerja yang meliputi:a.

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN

Pelanggaran dimaksud seperti menkasir atau menilai suatu obyekdengan perhitungan nominal yang bukan menjadi kewenangan adalahtermasuk melanggar tupoksi institusi lain, perihal penaksiran suatu obyekadalah menjadi tugas KJPP atau Appraisal sebagai mana diatur melaluiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa PenilaiPublik.

penyelesaian yang menjaminkepastian hukum dan keadilan, agar putusan a quo tidak hanya menang diatas kertas dan mandul karena tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adatuntutan condemnatoir, Menurut Majelis tingkat Banding pertimbangandimaksud tidak melanggar asas ultra petitum partium; maka denganmemperhatikan tuntutan subsidair yang bersifat compositoir, kepadaTerbanding dihukum untuk menyerahkan separo dari nilai harta bersamasesuai penilaian appraisal atau oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP

dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif, independen danHalaman 28 dari 89 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 286/Padt.Plw/2020/PN Lbpmemiliki kompetensi selaku Penilai, karenanya penilaian yangdilakukan oleh Penilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.aa.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelangeksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungandengan Nilai Limit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarRupiah), vide PMK PetunjukP elaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c. Nilai Limit Lelang ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi(vide PMK Pelaksanaan LelangPasal 49).d.

diberi tanda sebagai Bukti T.I56;57.KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

sebesar Rp. 3.346.400.000, (tiga milyar tiga ratusempat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesarRp. 2.342.500.000, (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah (T.156) Hasil penilaian KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP IJR

Balai Lelang Star
4.KJPP Rangganis Hamod dan Rekan Cabang Makassar

puluh dua juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patut dan wajaruntuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah sesuai KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) Independent yang diakui mempunyaiKompetensi dan diakui hasil penilaiannya bisa dipakai sebagai standardNasional dalam menentukan harga;6.

Bahwa Tergugat dengan menentukan nilai limit lelang sebesarRp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) terhadap tanah danbangunan milik Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM karena nilai limit tersebut lebih kecil dari KJPP tahun 2013 tanahdan bangunan milik Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkannilai limit lelang yang ditentukan Tergugat adalah sebesar Rp.550.000.000.

Bahwa berdasarkan KJPP pelelangan tanah dan bangunanberupa rumah tinggal Penggugat sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) telahmenimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.040.600.000, (Satu milyar empatpuluh juta enam ratus ribu rupiah) apabila kekurangan dihitung dariKJPP.

Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP SugiantoPrasodjo& Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk NilaiPasar sebesar Rp. 1.923.126.000, (Satu milyar sembilan ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) maupun Nilai Likuidasisebesar Rp. 1.344.830.000, (Satu milyar tiga ratus empat puluh empatjuta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patutdan wajar untuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalahsesuai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik

Fotokopi Laporan Penilaian Properti atas nama Hendrik Hartono yangdibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan tanggal 26 April 2013, diberitanda P6;Surat surat bukti bertanda P1 sampai dengan P6 tersebut telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai secukupnya.

Penggugat:
SILVIE SOEDJARWO LEKSOSADJOJO
Tergugat:
AGUS SARYOKO
Turut Tergugat:
1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR DAN REKAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO CHARLIE DAN REKAN
4.Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA