Ditemukan 595 data
1940 — 4252
Jadi saya melihatmaksud dari pembentuk UU, apa sih tujuannya dari status lembaga KPKsebagai lembaga independen sebagai badan khusus yang diberikan aturan yangspesialis supaya bisa melaksanakan fungsinya secara efektif dan efesien, kalaudia berkaitan dengan institusi lain terkait sumber daya manusianya akanmengurangi independensinya.Bahwa Penyidik yang diangkat sebagai Penyidik KPK harus diberhentikansementara. Kalau setelah itu barulah dia sebagai Pegawai KPK.Bahwa pendorong.
86 — 30
putranya dan perempuan tersebutmengaku sebagai Janda Jenderal Soeprapto yang secara lisan mempunyai tanah digunungutugel tetapi perempuan tersebut tidak minta ditunjukkan letak tanahnya; Bahwa saksi tidak menanyakan bukti kepemilikan dan perempuan tersebut datangtanpa membawa dokumen apapun tentang tanahgungungtugel tersebut; Bahwa setahu saksi dibu letter C tertulis bahwa tanah tersebuyt kepunyaanPemerintah Kabupaten Banyumas; Bahwa beberapa tahun kemudian datang sdr, Eko Tjiptartono yang mengatakan kalaudia
130 — 27
Kalaudia masuk dalam pos anggaran Sekretariat Daerah maka salah ;Bahwa secara administratif, salah jika anggaran DPRD dimasukkan dalam anggaranSekretariat Daerah.
365 — 132
baliknama waris dan seterusnya, nah masalah ternyata hilang, kanketentuan perdata memberikan ada yang namanya missing person,mengajuin permohonan orang hilang, minta penetapankepengadilan sekaligus, kan untuk keterangan waris penetapan ahliwaris juga kalau ada sesuatu yang ribet kan ujungujungnya mintapenetapah ke Pengadilan;Bahwa mengenai pembagian tanah itu ada 2, mengenai pembagiantanah terkait dengan tanah medianya akta PPAT hanya 8 aktaPPAT, satu, JualBeli, dua, Hibah, ini ceritanya masih hidup, kalaudia
108 — 43
Waktu dulu Alik Sumule ada perkara pidana,Saksi tidak tahu apakah Goyang ada memberikankesaksian juga atau tidak;Waktu Alik Sumule ada perkara pidananya tahun 1991,dulu) waktu) nenek Saksi masih hidup, dia yangmenceritakan, karena dia dulu yang datang di sini kalaudia disidang. Jadi dia yang ceritakan. Saksi tidak pernahbicara langsung dengan Alik Sumule;Saksi tahu yang namanya Ambo' Lopa'.
616 — 480
dalam kapasitas sebagai Pejabat Hukum Publik bukan publikyang berbicara disitu, kalau publik berbicara boleh berbicarapenyalahgunaan kewenangan ini perdata, para pihak mewakili institusitindakannya tindakan keperdataan bukan mewakili jabatan kalaumewakili jabatan penyalahgunaan wewenang, kalau terjadipenyimpangan terhadap perjanjian itu. gugat keperdataan adawanprestasi / ada ingkar;Bahwa tentang seseorang ketika kemudian melakukan hukum privatitu mengatas namakan institusi menamakan dia jabatannya kalaudia
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
99 — 42
pekerjaan, karena dia sudah tahu dan organisasinya jelaskenapa harus minta dari orang yang tidak punya kewenangan, karena Inspektoratitu melakukan pengawasan prefentif, karena melakukan pengawasan itu setelahaset itu jadi dia akan melakukan pembinaan dan ini merupakan pengawasaninternal, apakah itu Inspektorat kota / provinsi dan Inspektorat Jenderalmelakukan pengawasan freventif jika ada terjadi kekeliruan maka pada saat initerjadi dia akan memberikan pembianaan sehingga tidak bolah terjadi lagi kalaudia
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
142 — 43
Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,Halaman 125 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smrahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
266 — 311
Bahwa Ahli mengilustrasikan, seorangistrimengajukan pinjaman tapi menggunakan perusahaan suami karenaSuaminya penguasaha, bisa saja seperti itu, tapi di ACC dilihat dariperformance perusahaan yang jadi penjamin tadi, menurut ahli Kalaudia menjadi pengurus kalau tidak ya mungkin dia lepas, tapi si istri tadibukan pengurus, kalau istrinya kemudian mengajukan obligor dariSuaminya, maaf saksi koreksi pernyataan saksi, kalau perusahaan inibermasalah bank pasti menolak katakanlah tadi ada kolektibilitas
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
284 — 288
membuat persetujuan sesuai sistem dan berkassehingga jelas yang melakukan permufakatan jahat adalah Intan/Aisyah/Mahrita/Taufik /Deni/Lia (penerima) dari Samsat yang uang nyadiserahkan ke Intan tidak disetorkan ke Samsat berkasnya disimpandirumah Intan dibantu oleh Mita menyesuaikan dalam pembukuan Banksebagaimana diakui oleh Mita Saya melakukan pengecekan divisimartapura ternyata terdapat selisin saldo 1M saya coba menanyakan kepada saudari Intan dan Relly ini kKenapa dan akhirnya Intan mengaku kalaudia
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
143 — 226
Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
393 — 115
Hal ini kenapaberbeda, Ahli mengartikan Gratifikasi itu seperti investasi jangka panjang,jadi memberi hadiah kenapa hanya kepada Pegawai Negeri karenasebetulnya si Pemberi harus bisa berestimasi Pegawai Negeri punyajenjang jabatan, seseorang bisa saja dia berpotensi untuk mendudukijabatanjabatan tertentu pada masa yang akan datang, sehingga ini sepertimenanam budi kepada seorang Pegawai Negeri yang akan dipetik kalaudia menduduki jabatan tertentu di masa yang akan datang.
164 — 72
6888 Ya.9113 Ya.6888 Ya.9113 Jadi kalau belum disiapin suratnya dia kan nggak bisa teken, jadinanti dia pasti pojokin kamu mau minta ambil dulu, entar udahambil, kamu nggak dapet suratnya. 6888 Ha iya justru itu, saya cuman takutnya nanti nanti kasih dulu kalaudia belum teken kan.9113 Takut takut kamu harus takut sama diri kamu nggak bisa kerja.Kamu takut takut nganggep ngarepin orang lain suruh kerja. Kamuyang harus gesit, kamu harus pinter kerja.
158 — 177
Kepala Desa KouKasipung Gay masingmasing uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Bendahara juga mengambil uang untuk dirinya sendirisebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa Yang ketiga setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi olehBendahara Desa Kou Rusni Teapon untuk kerumahnya, setelah itu saksi datangkerumahnya dan pada saat dirumah, Bendahara Desa Kou mengatakan kalaudia dihubungi oleh Mantan Kepala Desa Kou Basir Duwila untuk mengambiluang
184 — 72
Kepala Desa Kou Kasipung Gay masingmasing uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) danBendahara juga mengambil uang untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah).Halaman 108 dar 342 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Tte Bahwa Yang ketiga setelan beberapa han kemudian saksi dihubungi olehBendahara Desa Kou Rusni Teapon untuk kerumahnya, setelah itu saksi datangkerumahnya dan pada saat dirumah, Bendahara Desa Kou mengatakan kalaudia dihubungi
346 — 46
mencatatgangguan ;bahwa pesawat bouncing itu kalau speednya sudah mendekati landasan tidaksesuai apa yang kita tetapkan, katakanlah 140 knot dia ada di bawah, 135knot pesawat itu akan kehilangan daya angkat padahal posisi masih tinggi,169ketinggian pada jarak yang masih ada, jarak masih sedikit posisi masihtinggi sehingga begitu kehilangan daya angkat pesawat itu akan jatuh ituyang dikatakan bouncing , bisa juga karena kecepatan ;bahwa pengalaman ahli bouncing itu hanya sekali karena bouncing itu kalaudia
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
53 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalambentuk belanja modal ;Belanja modal adalah belanja untuk menambahkapitalisasi aset ini sesuai dengan standar akuntansipemerintah daerah;Standar akuntansi pemerintahan mengatur tentangbelanja modal oleh pemerintah daerah, bolehtermasuk apa dia adalah aset tetap berupa tanah jadibelanja modal adalah belanja untuk menambahkapitalisasi aset guna menambah kekayaan daerah ;Karena menambah kekayaan daerah yangmempunyai nilai manfaat di atas 12 bulan (standarakuntansi) dari sana PP no 24 mengatur maka kalaudia