sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P10;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11. Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P11;12.

LB) diperoleh fakta bahwa Penggugatselaku pemegang saham meminta untuk diadakannya RUPS LB dengan alasankarena belum pernah diadakan RUPS terkait rencana Kerja dan laporantahunan 2015 dan 2016, adanya informasi beberapa asset disewakan kepadapihak lain tanpa adanya pertanggung jawaban dalam laporean keuangan sertameminta klarifikasi permasalahan perizinan ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P8 yaitu Pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) dan alat bukti P9,yaitu Berita acaraRUPS

LB diperoleh fakta bahwa Rapat RUPS LB tersebut tidak dihadiri olehTergugat sebagai Pemegang saham sehingga tidak memenuhi kuorum dengandemikian tidak menimbulkan suatru keputusan sesuai dengan agenda Rapat,sehingga dapat diadakan pemanggilan kedua ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P10, P11 dan P12 yaituPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kedua,dan alat bukti P13 yaitu berita acara RUPS LB diperoleh fakta kepada Tergugattelah dipanggil untuk kedua kalinya untuk mengahdiri Rapat

P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mel2017 diperoleh fakta bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Penggugatuntuk menyelenggakan RUPS LB yang ketiga dan melakukan pengambilankeputusan yang sah dan mengikat jika disetujul paling sedikit 10 % dari seluruhjumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakilli ;Menimbang, bahwa dari Surat P15 yaitu Pemanggilan RUPS LB ketigaberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan P16 yaitu berupaberita Acara RUPS LB diperoleh fakta bahwa Tergugat yang dipanggil

Keberatan demikianharuslah dikesampingkan karena tidak melanggar Undangundang.Bahkan berdasarkan buktibukti dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan olehTergugat telah mengundang Penggugat yang mengetahuitentang penyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagianHalaman 20 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKIbesar diantaranya dihadiri oleh Penggugat dapat dilihat daridokumen akta notaris, antara lain sebagai berikut :1)2)3)RUPS yang diselenggarakan pada

Berdasarkan contohcontoh di atas, terlinat dengan jelas bahwaPenggugat diundang untuk menghadiri RUPS Tergugat . Terlinat denganjelas pula bahwa Tergugat i pernah menghadiri RUPS Tergugat i. Terlihatjuga bahwa Tergugat i sendiri yang pernah menolak menghadiri langsungdan kemudian diwakili Kuasanya dalam RUPS Tergugat I.

RUPS Tergugat. dimana di dalam RUPS tersebutlaporan tahunan Tergugat telah dibahas dan disetujui, bagaimanamungkin Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahuilaporan tahunan Tergugat .Halaman 62 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKISebagai Pemegang Saham, Penggugat Juga Tidak Menggunakan HaknyaUntuk Memeriksa Laporan Tahunan Sebelum RUPS Diadakan53.

Berdasarkan kedua undangundang tersebut, RUPS tahunan dan RUPS lainnya, besertapemanggilannya diselenggarakan oleh direksi perseroan. Hal ini diaturdalam Pasal 66 ayat (1);0. Pasal 68 ayat (1) UU PT 1995 dan Pasal 79ayat (1) jo.

RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.Pasal 81 UUPT 2007Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.

tempatkedudukan bursa di mana saham Perseroandicatatkan.3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) harus terletak di wilayah negaraRepublik Indonesia;4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakilisemua pemegang saham dan semua pemegangsaham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmengambil keputusan jika keputusan tersebutdisetujui

"Faktanya sampai dengan PENGGUGAT diberhentikan sebagaiKomisaris Independen pada TERGUGAT IV, gaji berikutfasilitas dan/atau tunjangan lainnya yangdiperuntukkan bagi PENGGUGAT sebagai KomisarisIndependen pada TERGUGAT IV BELUM ditentukan jumlahdan jenisnya yang ditetapkan oleh RUPS atau BELUMPERNAH wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkankepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS.;Dalam hal ini terdapat 2 (dua) fakta hukum yang harusdiperhatikan yaitua.

RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroanatau. ditempat perseroan melakukan~ kegiatanusahanya yang utama sebagaimana ditentukandalam anggaran dasar.;( 2 ) RUPS perseroan terbuka dapat diadakanditempat kedudukan bursa dimana saham perseroandicatatkan. ;( 3 ) Tempat RUPS sebagaaimanadimaksud pada ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) harusterletak diwilayah negara RI.;( 4 ) Jika dalam RUPS hadir dan/atauHal 50 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Seldiwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham

RUPS dapatdilimpahkan kepada rapat Dewan Komisaris atas nama RUPSdengan memeperhatikan perundang undangan yang berlaku.

;Menimbang bahwa berdasarkan faktadipersidangan ternyata sampai penggugat diberhentikansebagai komisaris independen pada tergugat IVs gajiHal 56 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selberikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya yangdiperuntukkan bagi penggugat sebagai komisaris Independenpada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah danjenisnya yang ditetapkan oleh RUPS dan belum pernahwewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepadadewan Komisaris atas nama RUPS .Sehingga dengan

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:1. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;2.

Nomor 3295 K/Pdt/201613.14.dibicarakan, dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan,dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (

Tidak ada bukti diadakan RUPS sebanyak 2 (dua) kalitanggal 4 September 2007 dan tanggal 4 Juni 2008 danlagi pula sekali pun pernah dicoba RUPS akan tetapi tidakpernah ada RUPS sehingga belum dipenuhi syarat izinRUPS dalam UU PT;c.1.

Nomor 3295 K/Pdt/2016diperlukan izin RUPS untuk pengalihan saham.

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran Dasar Perseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum ;4.

Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah akta yang Cacat Hukum atau batal demi hukum dengan segala akibat huykumnya ;5.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (Tergugat I) yangmemberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembar saham atauRp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidak pernahmemberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk menghadiri RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimana disebutkan dalam Aktayang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;5.

Akan tetapi ternyata hingga saat ini, menurutTergugat III, Tergugat I bersamasama dengan Tergugat II tidak pernahmenepati janjinya tersebut untuk menyerahkan Risalah Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) kepada Tergugat III yang merupakan syarat wajib untuk dapatditerbitkannya akta perubahan perseroan No.109 tanggal 23 November 2010tersebut ;.

Menyatakan perbuatanTergugat I,Tergugat II danTergugat III baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 109tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atasAkta No.39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurutanggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggar hukum(onrechmatige daad);5.

Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I,Tergugat II danTergugat III baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta No.39 tanggal31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurut anggaran dasar perseroanadalah akta yang cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;6.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (TergugatI) yang memberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembarsaham atau Rp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidakpernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimanadisebutkan dalam kedua Akta yang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS

;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusanrapat Dewan Komisaris;Hal. 14 dari 35 hal.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danb yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Pasal 96:(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris;(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan

Melalui RUPS, Direksi ditunjuk dan diberi kuasa (mandat) untukmengurus perseroan, kekuasaan tersebut bisa sewaktuwaktu dicabut,apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan atau AD/SRTperseroan;Pasal 94 berbunyi:(1). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2). Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiridalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf b;(3).

Antara lainberbunyi: Untuk menindak lanjuti hasil putusan dari Bank Indonesia makapada hasil keputusan RUPS pada angka (2) berbunyi : Menyetujuimemberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Perseroan(H.Hilman. SOs) dan MEMBERHENTIKAN Direktur Perseroan(KHAIDES NOFRIZAL, S.H.,)Dalam putusan RUPS tersebut tidak ada katakataDIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT akan tetapi hanya katakataMEMBERHENTIKAN.

RUPS tanggal 28Agustus tahun 2006.

Apapun yang di putusakn dalam RUPS adalah Sah ( Penggugatmohon untuk dibuktikan dalam persidangan mengenai ke absahanRUPS yang dimaksud sdr Ivan).c.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 tentangtidak sah dan batal demi hukum RUPS (tertulis dalam gugatanpenggugat RUPS yang benarnya adalah RUPS Luar Biasa) PT.Perkebunan Abdullah Aon Tanggal 28 agustus 2006, yang kemudianpada halaman 14 pada paragraf 2 yang menyebutkan : bahwa dalamHalaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Padt.G/2018/PN Lbomediasi disampaikan pula oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud padatanggal 30 November 2006 telah terbit akta no. 57 yang dibuatdihadapan

Karena dalampelaksanaan RUPS luar biasa telah dihadiri oleh 7 orangpemegang saham (hanya penggugat sendirilah tidak hadir)maka RUPS luar biasa telah memenuhi syarat/korum, makaRUPS luar biasa diadakan secara sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat.bahwa kemudian karena RUPS Luar biasa telah dilaksanakansebagaimana telah berdasarkan ketentuan hukum makaAlmarhum Abdul Aziz Alamri dalam Rapat tersebut telahditunjuk atau diberikan kuasa untuk menyatakan keputusanrapat ini dalam akta notaris;bahwa

pada hari Senintanggal 21 Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernag mengikuti RUPS pada hari Senin tanggal 21Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara RUPS pada hariSenin tanggal 21 Desember 2015; Bahwa tandatangan yang tercantum dalam berita acara RUPS PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuHalaman 34 dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk

menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatan yangberkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapatdilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentinganperseroan sehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya

sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

UNITED GRAMIDO Laporan Tahunan danKeuangan Tahun Buku 2017 yang telah diselenggarakan padatanggal 27 Mei 2018, maka RUPS Tahunan PT.

(tanggal 27) bulan Mei 2018,adapun kenyataannya kemudian, RUPS Tahunan TERGUGATHal 26 dari 57 hal Put.

tanggal 17 Maret 2019 yang juga dihadirioleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, pada saatpembagian dividen (interim) tersebut dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam RUPS Tahunan untukTahun Buku 2018, tenyata telah disahkan oleh RUPS;Hal 30 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKIperbuatan PARA PENGGUGAT yang di dalam suratsurattersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya memintadiadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawanketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun2007, karena berdasarkan ketentuan ini, PemegangSaham hanya dapat mengajukan permintaanpenyelengarakaan RUPS apabila la minimal Pemegang1/10 (10%) Saham, sedangkan jumlah saham gabunganPARA PENGGUGAT hanya antara 1/14 1/15 bagiansaham atau

No. 426/Pdt/2020/PT DKI34.2.34.3.34.4.dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI didalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018, tenyata telahdisahkan oleh RUPS;Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang didalam suratsurat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnyameminta diadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawan ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007, karena berdasarkanketentuan ini, Pemegang Saham hanya dapat mengajukanpermintaan

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.