• MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency/ jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.

• Suwir Lautbukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan

• Pembagian tugas dan wewenang. setiap anggota direksiditetapbkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangtersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;10.

• SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

• 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

• ., M.Kn sebanyak 1 (satu) set;

• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 25 Oktober 2010 Notaris ATIKA ASHIBLIE, S.H. sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada OEI TIEN TIE (PT PAPAN UTAMA INDONESIA);

• Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0272205 tanggal 6 Desember 2018 mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham, ganti nama pemegang saham. sebanyak 1 (satu) set;
• Fotokopi Akta Perubahan (Berita Acara RUPS Luar Biasa) Nomor 9

  tanggal 3 Desember 2018 Notaris Iin Eka Lestari. sebanyak 1 (satu) set;

• Fotokopi KEP Kemenkumham nomor: AHU- 30807.AH.01.02 tahun 2013 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT Papan Utama Indonesia. sebanyak 1 (satu) set;
• Fotokopi Akta Perubahan (Berita Acara RUPS Luar Biasa) Nomor 15 tanggal 23 April 2013 Notaris Atika Ashiblie. sebanyak 1 (satu) set;
• Fotokopi KEP Kemenkumham nomor: C-22449 HT.01.01.TH.2005 pengesahan akta pendirian PT Papan Utama Indonesia.

• 2011 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor IndonesiaUntuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31 Desember 2010dan 1 Januari 2010 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni,Mucharam dan Rasidi;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor IndonesiaUntuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan 2009 disertaiLaporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS

  Laporan Keuangan Tahun 2010 PTSurveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;5152a354ys56oT583060611 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris danDireksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22 September2011;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris danDireksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November2011;1 (satu

• DSU) berdasarkan Pernyataanhal 182Akta RUPS tahun 3013 yang dibuat oleh Notaris AHMAD SOFYAN, SH,MKN tentang susunan Pengurus Perseroan;Bahwa benar sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September2016 PT. DIAN SRIONO UTAMA (PT. DSU), Terdakwa IM.G.S. JANCIKselaku Direktur Utama PT. Dion Sriono Utama (PT. DSU) danTerdakwaI CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. Dian Sriono Utama (PT.

  DSU berdasarkan SuratPernyataan Akta RUPS tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris AHMAD SOYAN,SH, MKn tentang susunan pengurus Perseroan, yang tugas dan wewenangnyaadalah sebagai menjalankan Perusahaan PT.

• Nomor 0100011612808751 tanggal 25/11/2016

• 1(satu) lembar Surat Jalan PT Perniagaan Utama Nomor 094/SJ/PU/XI/16 tanggal 25/11/2016
• 1(satu) lembar Kwitansi PT Perniagaan Utama Nomor 068/PU-KWT/XI/2016 tanggal 25/11/16
• 1 (satu) set Akte pendirian PT Perniagaan Utama Nomor 24 tanggal 10-09-2001 Notaris Bambang Suwondo, SH Tangerang
• 1 (satu) set Pengesahan Akte Pendirian PT Perniagaan Utama tanggal 15-11-2002
• 1 (satu) set Berita Acara RUPS

• SPS pada tanggal 27 Oktober2010 berdasarkan RUPS di PT. SPS.2. Bahwa sebagai Direktur Terdakwa 1. EddySutjahyo Busiri membuat perencanaan pembukaan lahan barudimulai awal tahun 2011.3. Bahwa pada awalnya PT. SPS dimiliki olehAstra Group kemudian di take over/diambil alin oleh AmaraGroup.4. Bahwa kebijakan yang Terdakwa 1.

  Bahwa ahli menjelaskan organ perseroan terbatas terdiriatas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DewanDireksi dan Dewan Komisanis. Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengebolaandan pengurusan perseroan baik secara internal maupuneksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewandireksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namaHal. 196 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuanperseroan berdasarkan anggaran dasar.

• Askrindo (Persero).di mana hal ini adalah pelaksanaan dari hasil rekomendasi dariBPK. hal ini terbukti di mana investasi yang dilakukan selalumemperhatikan risk based capital (RBC) dan tidak pernahmelanggar tingkat kesehatan seria selama masa jabatanPEMOHON KASASI hasil investasi terbukti lancar dan memenuhitarget yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  Askrindo (Persero) selama masa jabatantahun 20022007 telah diberikan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya atas seluruh tindakan atau kebijakannya selamamenjabat selaku Direktur (acquit et de charge) oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  No. 812 K/Pid.Sus/201315)16)17)18)Askrindo (Persero) telah diberikan Acquit Et De Charge oleh RUPS PT.Askrindo (Persero) pada tahun 20032007 ;Dengan demikian secara hukum apabila dikemudian hari timbulkerugian pada perseroan (PT.

  (BUKTI T7:LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN,BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL, MAHKAMAH AGUNG RI, MaknaUang Negara Dan Kerugian Neqara Dalam Putusan Pidana KorupsiKaitannya Dengan BUMN/Persero, 2010, Halaman 100101) ;Bahwa setiap akhir tahun dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Askrindo (Persero) untuk membahas dan menyetujuilaporan keuangan PT.

  Askrindo (Persero) yang telahdiaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tersebut telahdisetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT: Askrindo(Persero);19) Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Askrindo(Persero) secara tertulis ada risalah rapatnya.

• Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta No. 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.30 Tanggal25 April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.01 Tanggal01 November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 An. PT.

  Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta No. 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.30 Tanggal 25April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.01 Tanggal 01November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 An. PT.

• Bahwa walaupun PT.Pos Indonesia (Persero) sahamnya 100 %(seratus) persen dimilik oleh Negara, namun merupakan kekayaanNegara yang telah dipisahkan, sehingga kekayaan Negara sebataspada modal yang disetorkan saja, jadi bukan keuangan Negara,oleh karena itu hutang BUMN bukan juga hutang Negara danperhitungan untung rugi perusahaan harus melalui RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) yang dipertanggung jawabkan kepadaDireksi dan pengeluaranpengeluaran biaya pembinaan pelanggan(komisi) bukan dikeluarkan dari

• Misalnya adalahakta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain; Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti/),yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dariapa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yangmenghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dansebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah AktaJaminan Fidusia merupakan akta pihak (akta parti) sehinggaharuslah dibuat dihadapan

• nomor 02.680.206.6822.000 ;1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma IndorayaSukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS

  Pid.Sus/201527.1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;28.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RI NomorAHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November 2009 tentangpengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses ;30.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS

• Beruangmas PerkasaDi Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang hariKamis tanggal 11 Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636tanggal 29 Mei 2017, Perihal: Penerimaan PemberintahuanPerubahan Data Perseroan PT INTI SARANA SUKSES danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPerseroan Terbatas PT INT SARANA SUKSES Nomor: 36tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (satu

  Beruangmas Perkasa Di Desa CisaatKecamatan Ciater Kabupaten Subang hari Kamis tanggal 11Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636 tanggal 29 Mei2017, Perihal: Penerimaan Pemberintahuan Perubahan DataPerseroan PT INTI SARANA SUKSES dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT INT SARANASUKSES Nomor: 36 tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (

• Namun Pemohon tidakmelaksanakankewajibannya dengan iktikadbaik, yaitu: a) Belummemiliki keseluruhan lisensi dan persetujuan Pemerintah berupa 1IzinPembangunandanPengoperasianTerminal KhususdanIzinLingkungan; b) Gagal menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyetujui penunjukanTermohon sebagaiOperator, sehingga salah satu Pemegang Saham Pemohon, yaitu Ir.Isrullah Achmad melakukangangguan dan kekacauan di areapertambangan berupa demonstrasi, menutup atau memblokade jalandi area pertambangan

  Damai AbadiSamudra, jika RUPS belum dapat diselenggarakan. Bukti T.K;Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 427/PatSusArbt/2021/PN. Jkt. Sel664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 27 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.IL1;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 28 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra.

• Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris.Halaman 15 dari 194, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual danPembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telahmemperoleh cover note dari notaris.6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.7.

  Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :1) Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debiturdiatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.2) Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapatpersetujuan RUPS/ Komisaris.3) Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4) Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antaraPenjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5) Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atauminimal telah

• persidanganyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannyadalam didepan persidangan; Bahwa terhadap perusahaan atau badan usaha yang sudah go public dalamhal ini adalah dengan menjual sahamnya kepada masyarakat, maka hanyapemegang saham saja yang bisa ikut campur tangan dalam pengelolaanperusahaan; Bahwa lembag tertinggi dalam suatu perseroan adalah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

  dalam teknisdari Menteri Keuangan dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai wakilPemerintah yang mewakili pemegang saham pada PT.Persero tersebut ; Bahwa kalau pemegang sahamnya 60 % adalah Negara dan 40 %pemegang saham dimiliki public maka posisi pemerintah sebagaipemegang saham yang hanya pemegang saham menurut ketentuanundangundang PT.sehingga justru pemerintah pemegang saham tidakboleh campur tangan dalam pengurusan atau pengelolaan DrreksiPT.Persero tersebut, jadi Organ dari PT.Persero adalah RUPS

• memang peraturan ini terlalu umum seharusnya adapenjelasan yang lebih konkrit tentang apa yang dimaksud denganpihak ketiga itu dan yang harus ada persetujuan dari DewanPengawas dan Gubernur karena sebuah Perusahaan itu ketikamalakukan kerjasama itu ada membuat kebijakan Perusahaan umumpemegang saham sebenarnya dalam hierarki organisasi dalamlingkup Perusahaan disitu ada rapat pemegang saham, ada komisarisdan 2 (dua) Direksi kalau misalkan 3 hal ini sudah disetujui adakebijakan yang disusun oleh RUPS

  Tetapikalau ada perbuatan melawan hukum dari RUPS sendiri yagmelaporkan kepada pihak lain ;Bahwa untuk pemeriksaan Direksi dirembukkan dulu kepadapemegang saham jadi kalau ada perbuatan melawan hukum barulahdiperintahkan dalam hukum public.

  Perusahaan Negaracenderung Korupsi kalau menurut hemat saya kalau dilihat dari kacamata hukum Perusahaan Swasta dan Negara karena meskipunPerusahaan Negara tidak pada BUMN tetapi kalau di PerusahaanSwasta yaitu penggelapan uang maka dituntut dengan sanksipenggelapan uang bukan korupsi tetapi sama sama hukum private ;Bahwa dalam UndangUndang Daerah ada siklus anggaran Daerahmisalnya kalau ada kecenderungan rugi murni karena bisnis itukerugian Perusahaan bukan kerugian Direksi pertanggung jawabanpada RUPS

• LIEPUTRA tahun 2008 s/d. 2014;

• 1 (satu) bundel Fotocopy Rincian Modal dan bukti transaksi modal YANSEN tahun 2008 s/d. 2014;
• 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pembagian Hasil Kebun Sawit SOEJATMIKO LIEPUTRA;
• 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pengiriman Dana dari SOEJATMIKO LIEPUTRA untuk Kebun Sawit;
• 1 (satu) bundel Fotocopy buku kas keuangan dari tanggal 4 Januari 2018 s/d. 10 Juni 2021;
• 1 (satu) bundel Fotocopy Susunan Pembagian Hasil (Saham) menurut RUPS