Ditemukan 6290 data
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201611.12.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini;Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Direksiadalah
77 — 58
Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara Il Nomor : PTPN II/RUPS/01/X/2014 Nomor : SK50/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 24,tanggal 23102014 yang dibuat di Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diketahui bahwa Para PemegangSaham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dariPerusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II menjadiP.T.
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325 — 506
Adanya akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Eksploitasi dan Industri Hutan IIdisingkat PT. INHUTANI II Nomor: 21 Tanggal 30 Oktober 2014 (Bukti P4);4. Adanya akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT.Eksploitasi dan Industri Hutan Il (PT. INHUTANI II) Nomor: 01 Tanggal 28Januari 2019 (Bukti P6);Halaman 133 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.5. Adanya Peraturan Direksi PT.
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihakyang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkaraini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/2016Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
85 — 74
tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) dibebani biaya pengelolaanyang harus dibayarkan kepada PT Penata Sarana Bali sesuai perjanjian sebesar 25%dan Pajak Parkir sesuai Perda sebesar 20%.Bahwa Ahli menerangkan pengurangan penyetoran pendapatan bruto daripengelolaan areal parkir milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak sesuaidengan perjanjian pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa Ahli menerangkan Deviden yang dibagikan oleh PT Angkasa Pura I(Persero) berdasarkan keputusan RUPS
149 — 24
Fc RUPS persetujuan pembuatan dan atau penandatanganan akta di bawah tangan untuk keperluan tuan PETROS PHILIPPIDES dan Ny. ELENI FILIPPIDOU No. 4 tgl 20 Maret 2006; --------------------------------------51. Fc akta pernyataan No. 4 tgl 20 Maret 2006; --------------------------------------52. FC perjanjian kontrak bangunan / industri; -----------------------------------------53.
Fc salinan Akta RUPS Persetujuan / Penandatanganan Akta-Akta di Bawah Tangan No. 4 tgl 20 Maret 2006 berikut penjelasan mengenai uang yang sudah diterima dlm surat hutang tersebut; ---------------------------69. Fc 1 (satu) bundel Email dari PETROS PHILIPPIDIES untuk terbitnya Acknowledgement (Covernotes dari Notaris NELLY, SH); ---------------------70.
69 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
1.EVELIN NUR AGUSTA, S.H., M.H.
2.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA
342 — 104
MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency! jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
188 — 204
Pasal98 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) yangmengatur bahwa:Pasal 94 ayat (1) UUPTAnggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Berdasarkan ketentuan di atas, maka Roland Thenoch yangterpilin melalui RUPS Luar Biasa tanggal 16 September 2016sebagai Direktur Utama PT Bangun Wenang Beverages Coyberwenang untuk mewakili PT.
672 — 1094
Asiatech Integrasi Nomor002/PT.AI/RUPS/III/201 1;1 (satu) lembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF101776 Tgl 267/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500(lima ratus juta);2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerimaBp.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
737 — 717
Bososi Pratamaadalah RUPS Perusahaan;Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Direktur PT. BososiPratama, Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. BososiPratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim dan Komisaris yaitu AndrianSahbana;Bahwa dalam bekerja sebagai Direktur PT. Bososi, Saksi dibantu olehtenaga kerja honorer;Bahwa pelaporan tertulis yang Saksi buat adalah laporan pengapalanPT. Bososi Pratama dan yang menandatangani keluar masuknya suratPT.
110 — 15
Arga Citra Buana, atau dengankata lain, Rapat umum pemegang Sahan (RUPS) dari PT.Arga Citra Buana tidaklah pernah merubah anggarandasar dari Perseroan tersebut relevansi dengankapasitas Heri Roce sebagai kuasa dari direktur,sehingga dengan demikian nama dari Heri Rocetersebut, de jure tidaklah pernah tercantum namanyadalam Anggaran Dasar dari PT.
1223 — 91
Suramadu danpembagian keuntungan direksi yang dibahas pada RUPS PT.
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimMaka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek hukumtersebut di atas dapat dimintai pertanggungjawabanpidana : Khusus untuk subjek Hukum orang pribadi(naturlijk recht) baik pidana pokok maupun pidanatambahan dapat diterapbkan pemidanaannya, sedangkanuntuk subjek hukum orang bukan pribadi, penerapan pidanapokoknya hanya sebatas denda saja, sedangkan pidanatambahan dapat diterapbkan semua, kecuali jika diperluaspertanggungjawabannya kepada organorgan pengurus(PT), maka kalangan Direksi, Komisaris dan RUPS
279 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di DesaDriyorejo Gresik. dengan Nomor NPWP 01.132.932.3054.000 adalahperusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas untuk tujuan ekspor,diangkat melalui RUPS PT.
77 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan
152 — 35
Foto Copy tanpa aslinya Ekpedisi (Titipan Kilat)Untuk Mengantar Undangan RUPS luar biasa PT.TBNtertanggal 20 JULI 2007 dengan alamat = yangdisalahkan. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T51 ;52. Foto Copy tanpa aslinya Akta Notaris RINA ADRIANISH No.02 tanggal 4 Juni 2008 tentang rapat umumpemegang saham PT.TBN. yang mengangkat DASWATI DTBUNGSU sebagai Direktur mengantikan DINSARILAMIR. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T52 ;353.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
245 — 127
Bahkan, demikian pula telah timbul stigma negatifdikalangan RUPS PT. Tugu Beton Semesta Abadi (Ic. Penggugat Ildr./Tergugat III dk), yang menganggap bahwa direksi (Incasu Penggugat dr/Tergugat II dk.) telah bertindak tidak hatihati dengan menyewa tanahdalam keadaan sengketa (Quod Non), sehingga berpotensi menimbulkankerugian materiil terhadap PT.
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
157 — 36
Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus2014 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuatsecara dibawah Tangan tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan KeputusanRapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34,tanggal 7 Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebutberdasarkan Data yang ada di Kantor adalah Sdr. Ir.
Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal28 April 2016 ada diperlinatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuatsecara dibawah Tangan tertanggal 29 April 2016 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Kuasa Direktur PT.
335 — 317
Titipan cadangan biaya asuransi ;Telah menyerahkan Surat permohonan kredit yang ditandatangani olehDirektur yang berwenang sesuai A/D Perusahaan dan telah mendapatkanpersetujuan dari Komisaris Perusahaan sesuai A/D Perusahaan ;Telah menyerahkan surat Persetujuan Komisaris/RUPS yang dibuat sesuai A/D Perusahaan diatas materai Rp.6.000, yang menyatakan persetujuannya atastindakan Direktur/Direktur Utama Perusahaan dalam hal :a.
Telah menyerahkan surat Persetujuan Komisaris/RUPS yang dibuat sesuai A/D Perusahaan diatas materai Rp. 6.000, yang menyatakan persetujuannya atastindakan Direktur/Direktur Utama Perusahaan dalam hal :a. Membuka hubungan kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk danmenyetujui SyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk ;b. Menandatangani Perjanjian Kredit beserta addendumnya di PT. BankMandiri (Persero) Tbk ;Hal. 47 dari 251 hal. Put No : 15/Pid/TPK/2014/PT.DKI484810.c.