dipertimbangkansecara cermat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamaterhadap perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlumenguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 116/Pdt.G/2020/PNSel tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagaipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkaradi kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan ketentuan dalam pasal 283 R.Bg ( RechtsreglementBuiten gewesten

) pasal 1365 KUHPerdata serta Undang Undang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor116/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Pembanding

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan KeHakiman jo.

MedanNomor 420/Pdt.G/2021/PN.Mdn, Tanggal 22 September 2021 dapatdipertahankan dan dikuatkan, dimana gugatan dari Pembanding semulaPenggugat tidak dikabulkan, maka biaya perkara ini pada dua tingkatpengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yangpada pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,(seratus limapuluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

apabila terdapat halhal yang belum cukupdiatur dalam undangundang untuk mengisi kekuranganatau kekosongan hukum acara perdata;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlumenetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang TataCara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het HerzieneInlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa danMadura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan.BAB VITAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAHBagian PertamaTata Cara PemanggilanPasal 8(1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukansesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ReglemenIndonesia yang diperbarui/Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het HerzieneInlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

PN Gto, tanggal 16 Juni2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri GorontaloNomor 6/Pdt.G/2021/PN Gto, tanggal 16 Juni 2021 dipertahankan dandikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Tergugat harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaantingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;Mengingat peraturan perundangundangan yang bersangkutan,khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara UntukDaerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

.)/ Pasal 160Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) untuk kewenangan Absolut danketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) untuk kewenangan Relatif;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadapsurat gugatan Penggugat a quo telah nyata tidak ada yang bertentangandengan masalah kewenangan mengadili baik secara Absolut maupun secaraHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Slw.Relatif, sehingga untuk itu

selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa formalitasterhadap surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap formalitas suatu surat gugatan makaMajelis Hakim berpedoman sebagaimana yang secara tegas telah ditentukandalam ketentuan Pasal 118 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal142 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto Pasal 120 HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 143 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 123 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R

/Pasal 147 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto Pasal 8 ayat (1),(2)dan (3) Reglement op de Burgerlijike Rechtsvordering (RV), selanjutnyaterhadap formalitas surat gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat kePengadilan, Majelis Hakim juga menyesuaikannya dengan doktrin yangsampaikan oleh M.

tingkat banding, kecuali amarputusan Nomor 2 dan amar putusan Nomor 3 perlu diperbaiki disesuaikan denganbukti surat P2 yang menjadi dasar gugatan perkara ini agar lebih jelas apa yangharus dilakukan oleh Tergugat;Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilanyang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkaraini;Mengingat pasalpasal Rechreglement Buiten van Gewesten

(RBg), pasalpasal dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undangundang Nomor 49Tahun 2009 serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima pasalpasal Rechreglement Buiten van Gewesten (RBg), pasalpasaldalam Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat.e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN.Tmktanggal 03 Desember 2012, sehingga amar putusan selengkapnya menjadisebagai berikut:DALAM

sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakah sah danputus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untukmewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telahdipanggil secara patut, olen karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akantetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) ReglementTot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Oleh karenanya, berdasarkanPasal 142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten BuitenJava En Madura (R.Bg), Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) barang siapa yangmendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa

adalah bukan karena alasan yang sah, makaberdasarkan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan olehkarena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg),UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg (Reglement Buitee gewesten) danPasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikianMajelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabardan rukun kembali untuk membina rumah

halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakanbahwa Tergugat mengakui atau sekurangkurangnya tidak membantah alasanalasangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui danmembenarkan dalildalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya denganpengakuan a quo dalildalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbuktikebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna,mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg (Reglement Buitee gewesten

pengetahuan yang bersumber dari penglinatan dan atau pendengaranHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuaidengan dalildalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksisaksitersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi,sehingga keterangan saksisaksi a guo telah dapat diterima sebagai bukti dan telahmemenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (Reglement Buitee gewesten

Kla dalam Buku Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara perdata gugatan ini, makapihak Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumSebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezenin de Gewesten

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum (disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) /

Pasal 118 Ayat (1) Reglemen Indonesiayang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) maupun Pasal 142Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura(Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java EnMadura) ditegaskan gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasukdalam lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan suratgugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya ataukuasanya kepada ketua pengadilan negeri di tempat kedudukan

Pasal 142 Ayat (5) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement tot Regelingvan Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura) ditegaskandalam hal gugatan mengenai barang tetap (tidak bergerak) maka gugatandiajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap (tidakbergerak) tersebut berada ;.

Eksepsi Prosedur.Bahwa dalam hukum acara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat(1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene IndonesischReglement) maupun Pasal 142 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara UntukDaerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezenin de Gewesten Buiten Java En Madura) ditegaskan gugatan perdata padatingkat pertama yang termasuk dalam lingkup wewenang pengadilan negeri,harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugatatau oleh

Pasal 142 Ayat (5) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement tot Regelingvan Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura) ditegaskandalam hal gugatan mengenai barang tetap (tidak bergerak) maka gugatandiajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap (tidakbergerak) tersebut berada;Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2015 jelasmencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat I, Tergugat Il dan TurutTergugat Il yang berada dalam daerah

Oleh karenanya, berdasarkanPasal 142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten BuitenJava En Madura (R.Bg), Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) barang siapa yangmendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan olehkarena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Padt.G/2020/PN BliHet Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg),UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sertaperaturan hukum lain yang berhubungan

telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2(dua) bulan; Bahwa saksisaksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karenaPemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;Hal. 13 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.BgiMenimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaianantara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini serta diakuijuga oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Reglement totRegeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 bersamaandengan jawabannya, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensinya secara lisanmengenai tuntutan gaji honor Penggugat yang digunakan Tergugat untuk memenuhikebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar dikembalikan seluruhnya dengannilai Rp.8.600.000, (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan ketentuanpasal 158 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

itu Tergugat juga sebagai tukang ojek tidak punyapenghasilan tetap; Menimbang, bahwa disamping telah diakui oleh Penggugat sendiri, kedua saksijuga menerangkan di persidangan, yang pada prinsipnya kedua saksi mengetahuiTergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di SDN yang penghasilannya hanyaRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19231928 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) juncto pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezenin de Gewesten

dikabulkan, namun meskipun demikian perludipertimbangkan juga berdasarkan pada kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan,maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil bila Tergugat dibebankan sesuai dengankemampuan Tergugat untuk membayar/mengembalikan gaji honor Penggugat kepadaPenggugat sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) saat sidangpenyaksian ikrar talak;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement tot Regeling VanHet Rechtswezen in de Gewesten

tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lainPutusan Perkara Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Clg 5datang menghadap sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil melaluimedia massa secara resmi dan patut karena Tergugat tidak diketahuikeberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan Pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patutdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek(vide pasal 145 dan 146 RBG (Reglemen Buiten Gewesten

Dan berdasarkan Pasal 148 RBG (ReglemenBuiten Gewesten) gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah oleh UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinandibebankan kepada Penggugat atau Pemohon;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;2.

Amuntaiadalah RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura) dan bukan HIR (Het HerzieneIndonesisch Reglement) karena Pengadilan Negeri Amuntai termasuk diluarJawa dan Madura tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara ProvinsiKalimantan Selatan dan Pemohon Kasasi dalam gugatan a quomendasarkan pada HIR yang berlaku di Jawa dan Madura;Bahwa berkaitan dengan letak objek sengketa perkara a quo didasarkanpada aturan hukum RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten

ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalampenyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempattinggal Tergugat), bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang digariskanPasal 142 ayat (5) Rbg (Pasal 118 ayat (3) HIR)Maka jelas berdasarkan yurisprudensi diatas jelas dan terang memberikanpertimbangan hukum apabila dasar hukum Acara Perdata yang berlaku diseluruh Negara Republik Indonesia diantaranya adalah RBg (Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

berdasarkan hukum yang berlaku di Negara RepublikIndonesia, hal tersebut dapat dibandingkan dengan Putusan PerkaraPerdata Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Btg pada Pengadilan Negeri Bitung yangmemberikan pertimbangan hukum yang lengkap, jelas dan terang penerapanhukum berlakunya penerapan asas forum rei sitae (tempat barangsengketa), penerapan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili,penerapan asas actor sequitur forum rei sebagaimana diamanahkan dalamRBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Bahwa pertimbangan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo padaPengadilan Negeri Amuntai adalah bukan sematamata mendasarkan padaHIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), akan tetapi tentu berdasarkanhukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu RBg(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten BuitenJava En Madura), HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), dan RV(Reglement op de Rechtsvordering).

Tergugat, namun demikian pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap pertimbangan hukumnyaHalaman 3 dari 8 Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT SMRsehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapinyasebagai berikut;Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata yang berlaku diIndonesian, khususnya untuk Daerah Luar Jawa dan Madura diberlakukanketentuan yang diatur di dalam Reglemen Acara Hukum Untuk DaerahLuas Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten

Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaragugatan Pembanding/Penggugat, oleh karena itu) surat gugatanPembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaara);Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan olehPembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkeverklaard), maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) ReglemenAcara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Bahwa berdasarkan B.W(Burgerlijk Wetboek voorIndonsie) Juncto H.I.R (Het Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)JunctoR.Bg (RechtsReglement Buiten Gewesten) Juncto R.V(Reglement of deBurgerlijke Rechts Vordering) JunctoLiterature SuratMenyurat(Dokumen Keperdataan) terdapatTerminology katafrasa:PERLAWANAN (VERZET)dan/atau PERLAWANANPIHAKKETIGA (DERDEN VERZET)atas CONSERVATOIRBESLAG /SITA JAMINAN BENDA TETAP & BERGERAK MILIKTERGUGAT,REVINDICATOIR BESLAG /SITA JAMINAN BENDABERGERAK

Bahwa berdasarkan B.W (Burgerlijk Wetboek voorIndonsie) Juncto H.I.R (Hirt Indonesisch Reglement / ReglemenIndonesia Yang Diperbaharul) JunctoR.Bg(Rechts ReglementBuiten Gewesten) Juncto R.V (Reglement of de Burgerlijke RechtsVordering) JunctoLiterature SuratMenyurat (DokumenKeperdataan) terdapat Terminology kata frasa:PERLAWANAN(VERZET)dan/atau PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) atas SITAEKSEKUTORIAL.Perlawanan (Verzet) diajukan PELAWANdan/atau PELAWAN PIHAK KETIGA(DERDEN VERZET)yangtersita

Bahwa berdasarkan B.W (Burgerlijk Wetboek voorIndonsie) Juncto H.I.R (Het Indonesisch Reglement / ReglemenIndonesia Yang Diperbaharui) JunctoRBg(Rechts ReglementBuiten Gewesten) JunctoR.V(Reglement of de Burgerlijke ReditsVordering)terdapat beberapaSITA JAMINAN terdiri atas:a. Conservatoir Beslag / Sita Jaminan Benda Tetap danBergerak milik Tergugat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 227ayat(l) H.I.R (Het Indonesisch Reglement/Reglemen IndonesiaYang Diperbaharul);b.

Bahwa berdasarkan B.W(Burgerlijik Wetboek voorIndonsie) Juncto H.I.R (Het Indonesisch Reglement / ReglemenIndonesia Yang Diperbaharul) Juncto R.Bg(Rechts ReglementBuiten Gewesten) Juncto R.V(Reglement of de Burgerlijke RechtsVordering) Upaya Hukum Biasa (Perlawanan(Verzet) dan Bandingdan Kasasi) Hal tersebut berdasarkan Pasal 125 ayat(3), Pasal129, Pasal 149 ayat(3) H.I.R (Het Indonesisch Reglement /Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT BTNReglemen Indonesia Yang Diperbaharui) Juncto Pasal

153R.Bg(Rechts Reglement Buiten Gewesten) Contoh: PerkaraPerlawanan(Verzet) Perlawanan Tersita atas Conservatoir Beslag,Revindicatoir Beslag, Marital Beslag, Pand Beslag, dan Banding,dan Kasasi;5, Bahwa berdasarkan B.W(Burgerlijk Wetboek voorIndonsie) Juncto H.I.R (Het Indonesisch Reglement / ReglemenIndonesia Yang Diperbaharul) Juncto R.Bg(Rechts ReglementBuiten Gewesten) Juncto R.V(Reglement of de Burgerlijke RechtsVordering) Upaya Hukum LuarBiasa(Perlawanan PihakKetiga(Derden Verzet) dan PK).

Gugatan yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal158 ayat (1) Reglement Buiten Gewesten (RBg) yang menyebutkan Tergugat asalHal. 3 dari 7 hal.Put. No.03/Pdt.G/2010/PTA. AMB.(in conventie) berkewajiban memajukan gugatan lawannya (reconventienya) serentakdengan jawaban tertulis atau jawaban lisannya.

Selain itu sikap Pengadilan Agamayang tidak mempertimbangkan gugatan a quo sudah tepat, karena telah sejalandengan asas ultra petitum partium yang terkadung dalam ketentuan Pasal 189 ayat(3) Reglement Buiten Gewesten (RBg) yaitu bahwa Hakim dilarang memberikankeputusan tentang halhal yang tidak dituntut atau untuk mengabulkan lebih banyakdari apa yang dituntut.

2017/PT.GTO.dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan olehPembanding / Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Gto tanggal 30Maret 2017 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyatapermohonan banding Pembanding / Penggugat ditolak, makaberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara UntukDaerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatpemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat bandingjumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnyaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman Juncto UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen HukumAcara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKdinyatakan sah dan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir kuasanya namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasauntuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telahdipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sahdan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat(1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Olen karenanya, berdasarkan Pasal 142Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadillgugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De

Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) barang siapa yangmendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untukmenegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslahmembuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

bukan karena alasan yang sah, makaberdasarkan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan olehkarena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg),UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor