Bahwa menurut pembiayaan pembangunan rumah berasal semuanyadari hasil jual beli online adalah tidak benar. di singgung juga bahwa anakanak tinggal di sana bersama Tergugat itu juga tidak benar sepenuhnya.Anakanak lebih banyak berada dalam pengasuhan penggugat yang tinggaldi rumah orangtua penggugat. Tergugat hanya menjemput anakanakbeberapa waktu dan kemudian mengembalikan anakanak ke penggugat.Waktu anakanak bersama penggugat jauh lebih banyak dari waktu anakanak bersama Tergugat.4.

Penggugat sebagai istri sering lalai akan tugas dantanggung jawabnya;18.Seperti tadi yang sudah di singgung pada nomor 12.

tata usaha negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahsifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalampenerbitan objek sengketa, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikanHalaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUNPLGsehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung

2008 tidak tepat danmelampaui batas wewenangnya;Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu paraTerbanding/Tergugat sampai dengan Tergugat Vikeberatan atas pertimbangan Hakim yang menolak untukseluruhnya dalil dalil Eksepsi Tergugat/Terbandingkarena jelas dalam Pengarahan Pada Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Tahun 2008 di Jakarta antara Mahkamah Agungdengan Pengadilan Pengadilan di bawahnya yang bertema"Modernisasi Pengadilan Indonesia" pada bagian IVtentang Peradilan Tata Usaha Negara pada sub B yaituTitik Singgung

Pembayaran nafkah kedua anak tersebut harus di mulai sejak bulanOktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Hal. 39 dari 47Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang harus dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulumengemukakan tentang nafkah seorang suami terhadap seorang isterikarena hal ini ada titik singgung /nubungannya dengan nafkah seorangayah

tidak dapat memperlihatkanbukti aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat dijadikanpetunjuk apabila ada hubungan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I telahmengajukan bukti yang diberi tanda T.I1 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanMeninggalkan Rumah atas nama Roberto Sutanto,SE. tertanggal 23 Februari 2012, ataslaporan Heyneke Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai titik singgung

Gugatan diPengadilan Negeri Kendal karena obyek sengketa berada di wilayah hukumKendal (forum rei sitae) Pasal 118 ayat 3 HIR/ Pasal 142 ayat 5 RBG sertauntuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR yoSEMA No 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat) ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai EksepsiKompetensi relatif aquo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangansebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa pada prinsipnya apabila dalam suatu perkaraperdata terdapat titik singgung

Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya; Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan

Siratarata Alas Tonga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata objekperkara seluas 44,63 Ha yang didalilkan oleh Para Penggugat dalamgugatannya tidak memiliki titik singgung dengan areal lahan dengan areal lahanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tertanggal 8 Januari 2016 danSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 tertanggal 29 Februari 2016;"Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara seluas + 44,63 Ha yangdidalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai titik singgung dengan areallahan

lahan Para Pembanding 64 Ha, danseluas 44,63 Ha dirampas Terbanding , maka terdapat sisa lahansekitar 13,37 Ha, ternyata Para Pembanding tidak dapatmembuktikan dimana lokasi dan batasbatas iahan seiuas 19,37Ha tersebut, dan apa yang ditanami Para Pembanding di ataslahan sisa tersebut;Bahwa kemudian sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factiyang didasarkan dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan ParaPembanding, maka telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa tidak terdapat titik singgung

pada halaman 25 27 memori bandingnya, Para Pembandingmengemukakan dalildalil yang terkesan sangat meyakinkan, sehinggaseolah olah tanah Para Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1 s/d 32 (vide bukti surat bertanda P5 s/d P36) tumpang tindih dengantanah milik Terbanding dengan alas hak Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 03 dan 04, namun fakta persidangan justru membuktikan sebaliknya,dimana antara lahan Para Pembanding dengan lahan yang dikuasai dandiusahai Terbanding tidak terdapat titik singgung

alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I/TergugatII/Penggugat I InsidentilIntervensi/Tergugat I, Terbanding/Para Terbanding InsidentilIntervensi/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Tergugat II, TergugatIV InsidentilIntervensi:Terdapat Kekhilafan/Kekeliruan Nyata Dalam Putusan Judex JurisSebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung

Putusan Nomor 321 PK/Pdt/201256perkara ini untuk membatalkan Putusan a quo berdasar Pasal 67 huruf f UUMahkamah Agung;Tambahan Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I:Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung dalam PermohonanPeninjauan Kembali tanggal 21 September 2011 terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010 bahwa:1.56Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL) Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah,Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 23 Desember1993

mengenai kepemilikan/sengketahak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalahapakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tatausaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketakepemilikan) ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung

gugatan mengenai sengketa hak perdata sehingga tidaktermasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tata usahanegara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan) ; Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak guna bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakatas tanah sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titi singgung

atas nama HowardGenial ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat ttik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukantentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikatoleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkansecara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitanSertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha

tidak benar tanah Terdakwa seluas 4 hektar terletak di DesaSelat, Singaraja itu menjadi konpensasi atas hutang Komang Erik yangsebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh satujuta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) kepadaGede Sutrisna Mulyawan, Gede Sutrisna Mulyawan tidak ada menyinggunghutang sebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuhpuluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluhrupiah), yang ia singgung

Eksepsi Kewenangan Absoluta.bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat;bahwa sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dalam Pencabutan maupun pembatalan suatukeputusan (beschikking) harus diuji melalui jalur Pengadilan Tata

Surat yang dikirimkannya tersebutberupa surat somasi yang tujuannya agar Penggugat tidak mengganggu tanahmiliknya dengan berbagai aktivitas yang Penggugat lakukan, seperti yang telahPenggugat singgung pada posita gugatan angka (3) diatas. Bahwa selain daripadasurat somasi yang ditujukan pada Penggugat oleh Drs.H.M. Zahir yang mengklaimtanah usaha milik Penggugat, juga melampirkan pula copy Sertipikat Hak Milik No.4845/Tahun 2003 atas namanya.

terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung

Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan

Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?

Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan

TUNMedan.llustrasi : jika demikian halnya maka seseorang akan leluasamembuat Sertifikat cukup dengan membuat suratpermohonan, yang kemungkinan besar dapat kabulkanbegitu saja oleh BPN sebagaimana terjadi dalam perkara aquo, lalusekalipun ada kekeliruan nyata dalampenerbitannya dan(jika itu) misalnya diajukan untukdibatalkan), tidaklah tepat selalu harus terlebih dahulumenilai titik singgung kepemilikan keperdataan publik.Adalah jauh lebih baik dan lebih tepat memandangpermasalahan yang sedemikian

Artinya, tidaklah tepatmelulu hanya melihat titik singgung hubungan antara PerdataUmum dengan Perdata Tata Usaha Negara hingga menungguadanya putusan perdata umum dalam perkara aquo, sebabterbukti dengan jelas dan terang secara prosedural danHal. 64 dari 88 hal. Put.