PersonaExceptie) karena jika yang dipermasalahkan Penggugat adalahmengenai Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 April 2008 yangmenurut Penggugat berakibat menimbulkan kerugian bagiPenggugat, dikarekan objek Aqou sebagaimana dalamGugatan Penggugat adalah bagian dari Lahan Kekayaan Desa(Aset Desa Tanah Hitam) sesuai dengan Berita AcaraPelaksaan Pembayaran Kompensasi Lahan Ganti Rugi Tanahdan Tanam Tumbuh (GRTT) dalam Rangka Kerjasamapemanfaatan dan pengelolaan lahan Pembangunan KebunKelapa Sawit pola Kemitraan

sebagai milikPenggugat adalah merupakan bagian atau satu kesatuan BidangTanah/Lahan Kekayaan Desa Tanah Hitam seluas + 64.89 Ha yang telahdisetujui dan diserahkan oleh Pemerintah Desa Tanah Hitam KecamatanPaloh Kabupaten Sambas melalui Tim Ganti Rugi Tanah dan TanamTumbuh ( GRTT ) untuk dikelola atau kerjasama kebun Kelapa Sawitdengan Pola Kemitraan Inti Plasma dengan pembagian 80% : 20%berdasarkan Berita Acara Pelaksaan Pembayaran Kompensasi LahanGanti Rugi Tanah dan Tanam tumbuh (GRTT) dalam Rangka

Kerjasamapemanfaatan dan pengelolaan lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawitpola Kemitraan Inti Plasma (80% : 20%) Antara PT.

Tanah dan Tanam tumbuh (GRTT) dalam Rangka Kerjasamapemanfaatan dan pengelolaan lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawitpola Kemitraan Inti Plasma (80% : 20%) Antara PT. BULUH CAWANGPLANTATION dengan Desa Tanah Hitam Dusun Peria Desa Tanah HitamKecamatan Paloh Kabupaten Sambas Propinsi Kalbar BerdasarkanBerita Acara Pelaksaan Pembayaran Kompensasi Lahan Ganti RugjiTanah dan Tanam tumbuh (GRTT) tertanggal 11 Januari 2010;3.

sebagai milik Penggugat adalah merupakanbagian atau satu kesatuan Bidang Tanah/Lahan Kekayaan Desa TanahHitam seluas +64.89 Ha yang telah disetujui dan diserahkan olehPemerintah Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambasmelalui Tim Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh (GRTT) untuk dikelolaatau kerjasama kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti Plasmadengan pembagian 80%:20% berdasarkan Berita Acara PelaksaanPembayaran Kompensasi Lahan Ganti Rugi Tanah dan Tanam tumbuh(GRTT) Antara PT.

Medan,dan Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) tersebut di buat dan ditanda tanganioleh terdakwa dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim keDirektur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk memintatanggapan berupa opini dan rekomendasi.e Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tanganioleh terdakwa tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini danrekomendasi sebagai berikut:e Apabila penyaluran dengan pola executing lebih kurang Rp.5.000.000.000.

Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujuidengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar selakuDirektur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan Nomor:23/BRK/ RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku DirekturBisnis memberikan opini sebagai berikut:Setuju dengan pertimbangan Divisi Kemitraan;Harus dilengkapi seluruh dokumendokumennya dalam waktu 1(satu) bulan.Bahwa terdakwa, dan Bambang Wirawan dalam melakukanKunjungan Nasabah

Saksi Witri Surjanti ( Divisi Kemitraan Pasar )/ Halaman 130.

Bahwa yang membuat atau menentukan Perjanjian Kerjasama dengan KopkarPertamina adalah divisi kemitraan (Witri Suryanti dan Indra Nasution).Hal ini sesuai dengan ketentuan ;e Bahwa perjanjian kerjasama antara Bank BRI Agro Niagadengan instansi atau perusahaan (PT Pertamina) tidak dibuatkan oleh Divisi kemitraan dan yang menentukan dibuatatau tidak dibuat adalah Kewenangan direksi bukankewenangan pimpinan cabang pembantu.Bahwa yang menentukan dokumen pengajuan kredit sudah sesuai denganpersyaratan

Menumbuhkan jaringan dan kemitraan usahakomunitas klaster(UMKM & Usaha Skala Besar);2.3.2.1.3.3. Mewujudkan skala ekonomi usaha secaraberimbang dalam rangka meningkatkan daya saingGlobal;2.3.2.1.3.4.

UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha MikroKecil dan Menengah yaitu pasal 25 ayat 1,Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha danmasyarakat memfasilitasi, mendukung danmenstimulasi kemitraan yang salingmembutuhkan, mempercayai, memperkuat danmenguntungkan;2.3.2.1.6.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44Tahun 1997, tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1yang berbunyi: Dalam Kegiatan PerdaganganHalaman 12 dari 11 Putusan KPPU Nomor:18 /Pdt.G/BTH/2016/PN.

Dijelaskan bahwa salahsatu model kemitraan adalah, Model Kontrak Belimerupakan pola kemitraan dimana terjadikerjasama antara usaha perorangan, kelompokdan badan usaha dengan perorangan, kelompok,koperasi Perusahaan Menengah/besar yangdituangkan dalam suatu perjanjian jual beli secaratertulis yang biasa dalam jangka waktu tertentudan pada saat perjanjian kerjasama disaksikanoleh wakil dari Instansi terkait;Halaman 13 dari 11 Putusan KPPU Nomor:18 /Pdt.G/BTH/2016/PN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44Tahun 1997, tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1yang berbunyi: Dalam Kegiatan Perdaganganpada Umumnya, Kemitraan Usaha besar danusaha menengah dengan usaha kecilberlangsung dalam bentuk kerjasamapemasaran penyediaan lokasi usaha, ataupenerimaan pasokan dari usaha kecil mitrausahanya untuk memenuhi kebutuhan yangdiperlukan oleh usaha besar dan atau usahamenengah yang bersangkutan;2.7.1.3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44Tahun 1997, tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1yang berbunyi: Dalam Kegiatan Perdaganganpada Umumnya, Kemitraan Usaha besar danusaha menengah dengan usaha kecilberlangsung dalam bentuk kerjasamapemasaran penyediaan lokasi usaha, ataupenerimaan pasokan dari usaha kecil mitrausahanya untuk memenuhi kebutuhan yangHalaman 53 dari 11 Putusan KPPU Nomor:18 /Pdt.G/BTH/2016/PN. Wgp.diperlukan oleh usaha besar dan atau usahamenengah yang bersangkutan;2.8.1.3.

., Jabatan Kepala BagianHukum dan Kerjasama TeknikDitjen Perhutanan Sosialdan Kemitraan Lingkungan;Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.10.11.12.13.14.15.16.Endi Sugandi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukumdan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan danTata Lingkungan;Drs.

., Jabatan Kepala SeksiPenyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah DitjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;Sriwati, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum DitjenPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;Mulja Pradata, S.Si., Jabatan Kepala Seksi PengukuhanKawasan Hutan Wilayah Sumatera Ditjen PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan;Dudy M.

., Jabatan Staf SetditjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;Mahardika Daru Putra, S.H., Jabatan Staf SetditjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;Meutia Kumala Sari, S.H., Jabatan Staf Setditjen PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia merupakan AparaturSipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan hidup danKehutanan RI., beralamat di Gedung Manggala WanabaktiBlok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Hutan Tanaman Rakyat; 4.Kemitraan; dan, 5. Hutan Hak. Berdasarkan kelima skema ini,masyarakat dapat melakukan pengelolaan sumber daya hutanNegara secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalamjangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutanlestari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan RencanaPengelolaan WHutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo.

Bahwa Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial atas namaDirektur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungandengan Surat Perintah Tugas Direktur Penyiapan KawasanPerhutanan Sosial Nomor PT.78/PSKLPKPS/PHK/PSL.0/3/2018tanggal 21 Maret 2018 dan NomorST.262/PKPS/PHKm/PSKL.0/5/2018 tanggal 25 Mei 2018menugaskan Tim ke lapangan (calon areal Pemohon IUPHKm) untukdilakukan verifikasi teknis;.

SUGIYONO) dengan caramenawarkan investasi semut rangrang kepada para investor dengancara meyakinkan para korban dengan imingiming akan diberikankeuntungan sebesar Rp. 700.000, per paket, setelahmenginvestasikan uang pada paket kemitraan kroto semut rangrangdengan investasi awal per paketnya Rp. 1.500.000,. Kemudiansetelah 5 (lima) bulan akan dibeli oleh C.V.

Mitra Sukses Bersamadengan harga Rp. 2.200.000 serta dijamin uang yang telah diHalaman 11 dari 34 Putusan No.1/Pid.Pra/2020/PN Sgninvestasikan pada paket kemitraan akan aman dan akan dikembalikan 100%.

MitraSukses Bersama sehingga mitra yang tergabungmencapai 9.397 mitra dengan nilai uang yang telahmasuk ke dalam bisnis kemitraan sampai dengan Rp.1.541.929.400.000, hal tersebut dapat dikategorikantelah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No.46/MDag/Per/9/2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Mentri Perdagangan RI No. 36/MDAG/Per/9/2007 tentang Surat Jjin' UsahaPerdagangan.2) Ahli Perdata a.n. Dr.

., M.Hum.Perbuatan hukum yang dilakukan oleh SUGIYONOyang menjalankan bisnis kemitraan denganmengatasnamakan CV. Mitra Sukses Bersamamerupakan tindakan yang melanggar hukum, yaknimelanggar Akta Pendirian, melanggar Pasal 20 KitabUndangundang Hukum Dagang dan juga melanggarasas nemo plus. Makna asas nemo plus adalahsesorang tidak boleh bertindak melebihikewenangannya. Dalam hal ini SUGIYONO tidakpunya kewenangan melakukan perbuatan hukumyang mewakili CV.

Selainitu apabila bisnis kemitraan yang dijalankan oleh CV.Mitra Sukses Bersama (SUGIYONO) tidak sesuaiperijinannya berarti juga melanggar perijinan. Dengandemikian perbuatan yang dilakukan Sugiyonotersebut merupakan perbuatan yang melanggarhukum.Apabila kesepakatan atau perjanjian tersebutdilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihakHalaman 17 dari 34 Putusan No.1/Pid.Pra/2020/PN Sgn(CV. Mitra Sukses Bersama), maka terjadiwanprestasi / ingkar janji.

menyediakan barang / jasa.memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyediabarang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baikdilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansubkontrak.. ketentuan sebgaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagipenyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.. memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan

,penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuatpersentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalamkontrak.n> Bahwa pada pelaksanaan metode pengadaan langsung tersebut, dalamkenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan prosespemilinan penyedia barang/jaasa yang sesungguhnya,melainkan hanyamembuat administrasinya saja karena namanama penyedia

barang / jasa.c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyediabarang / jasa dalam kurun wakiu 4 (empat) tahun terakhir baikdilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansubkontrak.d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagipenyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.e. memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan

,penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yangmemuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraantersebut.l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalamkontrak.Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PT YYK>Bahwa pada pelaksanaan metode pengadaan langsung tersebut, dalamkenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan prosespemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya,melainkan

., Staf Setditjen, Ditjen Perhutanan Sosialdan Kemitraan Lingkungan;Asasuddin Rizky, S.H.I., M.H., Staf Setditjen, Ditjen PerhutananSosial dan Kemitraan Lingkungan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRl, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, JalanGatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaHalaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.Khusus Nomor KS.49/MENLHK/SETJEN

Adapun alasan lebih lanjut tentang duduk perkaranya adalah bahwaTERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ObyekSengketa a quo, yaitu dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4985/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, tertanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani olehBambang Supriyanto A.N Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkunganditetapbkan Peta Areal Kerja lzin Pemanfaatan

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakanTERGUGAT tersebut adalah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa demikian pula halnya tindakan TERGUGAT dalam pelaksanaanverifikasi administrasi yang juga melanggar ketentuan Peraturan DirekturJenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor :7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, PenunjukanDan Verifikasi lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yangmenegaskan bahwa:Pasal 1, angka3 :Lembaga Masyarakat

Hutan Tanaman Rakyat; 4.Kemitraan; dan, 5. Hutan Hak. Berdasarkan kelima skema ini,masyarakat dapat melakukan pengelolaan sumber daya hutanNegara secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalamjangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutanlestari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan RencanaHalaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo.

ST.271/PKPS/PK/PSKL.0/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan KepalaBalai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan SuratTugas No. ST.149/X2/BPSKL2/PSL.2/5/2018 tanggal 28 Mei 2018telah menugaskan Tim ke lapangan (calon areal Pemohon IPHPS)untuk melakukan verifikasi teknis;.

.; Dana sosialisasi Program Kemitraan antarapengusaha dan petani SCDESAN ........ ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000.000. ; Membayar gaji konsultan bulan Desember 2006SCDESAP 00. ceeecccecceeeceeeceeeceeeceeceeeceaecaeeceeeeeeaeseaeseeeseeeeerseaeeeeees Rp. 3.000.000. ;JUIN A oa cece ceeeeeececeececeeeeeeeeeeececaesesececeecanseesaeeeaetetaeeeseeateas Rp. 32.000.000, ;Sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 20.000.000, tidak dilaporkandan tidak diserahkan saksi korban maupun Perusahaan PT.

PULAU BIRU (KerjaSama Operasi (KSO), berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor1523/W/RSP/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012), berkedudukan di JalanBoulevard Blok A3 Nomor 1, Panakkukang, Makassar, SulawesiSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., dankawankawan, para advokat, berkantor di Jalan Pertanian Wosi Nomor5 Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Mei 2015.

Bahwa Penggugat adalah Kuasa dari KSO yang dibentuk berdasarkan SuratPerjanjian Kemitraan/KSO antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan PT.Pulau Biru Nomor 1523/W/RSP/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;Hal. 1 dari 31 Hal.

2011tanggal 24 Mei 2011 hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi YearsContract) Pembangunan GKN Manokwari, yang mana pelaksanaanpekerjaannya dibebankan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan2013;Bahwa lelang terhadap pekerjaan pembangunan GKN Manokwari telahdilaksanakan melalui proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan pemenanglelang adalah PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pulau Biru Abadi(Kemitraan

/KSO) in casu Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;Bahwa untuk mengerjakan proyek pembangunan GKN Manokwaritersebut, dibuat kontrak/surat perjanjian antara Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) GKN Manokwari dengan penyedia jasa konstruksiyang berbentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) yaitu.

Putusan Nomor 2895 K/Pdt/2015membuktikan bahwa KPA GKN Manokwari telah memerintahkan kepadaPenyedia yaitu PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pulau Biru Abadi(Kemitraan/KSO) untuk segera memulai pekerjaan berupa PembangunanGKN Manokwari dengan ketentuanketentuan antara lain yaitu waktupenyelesaian selama 510 (lima ratus sepuluh) hari kalender danpekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2013, dendaterhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan

dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasandan Sertifiksasi Benin TPH Dinas Pertanian Tanaman PanganTahun Anggaran 2011 (foto copy legalisir).Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganNomor : Peg. 820/374/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasandan Sertifikasi Benin TPH Dinas Pertanian Tanaman PanganTahun Anggaran 2015 (foto copy legalisir).Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Negara, dengan cara:Bahwa Terdakwa FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI sebagaiKoordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB)tanaman pangan dan holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkanSurat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor:Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyaiperan pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011,yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian KerjaSama Kemitraan

Pada tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 190.000.000.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih KedelaiNomor: 429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, antara saksiABDUL HARIS LUBIS selaku Kepala Cabang PT.PERTANI (Persero)Cabang Produksi Benih Sumbagut disebut pihak pertama, denganHalaman 35 dari 100 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bna.Terdakwa FAISAL ABDUL GANI bertindak sebagai Wakil Kelompok TaniPenangkar CV.Gunung Salju selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,bahwa

sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih KedelaiNomor: 429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 dengan hargaperkilogram Rp.8.500, X 520.000 Kg maka jumlah total adalah Rp.4.420.000.000, (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) telahseluruhnya dibayarkan kepada Terdakwa, dan apabila benih sebanyak520.000 kg atau sebagiannya tidak tersedia atau tidak terealisasi makayang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku pihak penyedia benihBahwa saksi tidak pernah menerima dalam bentuk

Bahwa berdasarkan jika benih kedelai sebanyak 234.560 kg dari jumlahVolume 520.000 kg program Cadangan Benih Nasional khususnya untukKabupaten Aceh Barat Daya tidak tersedia maka yang bertanggung jawabadalah pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Wilayah Sumbagut, danberdasarkan surat perjanjian kerja sama kemitraan benih kedelai Nomor:429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 adalah Terdakwasebagai wakil kelompok tani penangkar dari CV.Gunung Salju;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan

Harindra SuryaSempurna tentang Para Terlawan tidak diperbolenkan masuk/bekerjakembali apabila tidak menandatangani Perjanjian Kemitraan, yangselanjutnya diberi tanda TL1 ;2. Fotocopy, Permintaan Bipartit Tanggal 16 Mei 2016, Permintaan BipartitIl Tanggal 21 Mei 2016 dan Tripartit Tanggal 19 Juni 2016 tentangPermasalahan THR dan BPUS yang selanjutnya diberi tanda TL2;3. Fotocopy, Perjanjian Kemitraan yang ditawarkan Pelawan kepada ParaTerlawan atas nama PT.

pekerjaannyakepada PT Adil Sentosa Abadi selaku perusahaan jasa pengangkutanbarang untuk melakukan pengiriman barang sesuai dengan suratjalan yangdiperintahkan (vide bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 diperoleh fakta bahwapara sopir (pengemudi) pengangkut barang tersebut menerima perintah kerjaserta menerima pembayaran atas upahnya diri pengurus PT Adil SentosaAbadi selaku perusahaan jasa pengangkutan barang;Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti TL3 berupaDraf Perjanjian Kemitraan

pekerjaansebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,termasuk pengalaman subkontrak;d. ketentuan sebagaimanaPutusan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 68 dari 248dimaksud pada huruf c,dikecualikan bagi PenyediaBarang/Jasa yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun; e.memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan danfasilitaslain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;f. dalamhal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan

,Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai peranjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraandan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memilikikemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuaiuntuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil sertakemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untukusaha nonkecil;h.memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;i.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasaLainnya, harus

BUKTI P2 (disajikan dalam bentuk softcopy filedalam keping CD)Selanjutnya hasil penelusuran dari Penggugat melalui search engine(https:/Awww.google.com), dan klarifikasi langsung kepada beberapakerabat dan mitra kerja di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta NusaTenggara, tidak ditemui KSO/Kemitraan antara PT.

lainnya, jika dimaksud dan atau diperhitungkanperan sebagai sub kontraktor (Sub penyedia) dalam suatu pekerjaandengan badan usaha lainnya yang berperan sebagai penyedia utama(main cotractor) dengan asumsi khusus segmentasi pekerjaanspesialis/khusus, maka peran dimaksud tidak dapat dijadikan landasandalam perhitungan KD, hal dimaksud disimpulkan dengan berpedomanpada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20 Ayat 4, bahwadalam hal kemitraan

, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaanyang mewakili kemitraan (leadfirm) bukan sebaliknya pengalaman subkontraktor (Sub penyedia) yang dianggap/dipahami sebagai pengalamankemitraan.

Bahwa peran dan lingkup kerjasama sub kontraktor (Subpenyedia) berbeda dengan peran kemitraan (KSO), pengalaman subkontraktor (Sub penyedia) hanya relevan untuk pemenuhan syarat dariketentuan Pasal 19 Ayat 1 huruf c yakni untuk memastikan badan usahasebagai peserta lelang, namun bukan merupakan badan usaha yangtiarap (tidak beraktifitas) dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahunterakhir,10.Bahwa Penggugat juga telah melakukan SOMASI yang dikirimkan melaluipost tertanggal 4 April 2018 kepada Pengguna

Bahwa kemudian Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal O2 Oktober 2013 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUPP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku palingrendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dankekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/ PerusahaanPerkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan denganmenggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIll yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;7. Bahwa akan tetapi Surat Keputusan Tergugat Nomor. 52510/K/2015tertanggal 18 Februari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan(IUPP) Pabrik Kelapa Sawit PT.

Pasal 9 tersebut diatas, didalam Pasal 11ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Rl Nomor.98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal O2 Oktober 2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan tegas disebutkan UsahaIndustri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUPPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaanbahan baku paling rendah 20 % (duapuluh perseratus) berasal dari kebunsendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebunmasyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan

Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Koperasi Wira Karya Mandiri. Untuk Kebun seluas 3.142,20 Hektare. Bukti initelah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan Surat aslinya yangdiberi tanda: T. T Il Int. = 444.. Foto Copy Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku untukIndustri Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit, tanggal 26 Oktober 2012.Bukti ini telah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan Surataslinya yang diberi tanda: T. T Il Int. = 445..

Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dari KelompokTani. Untuk Kebun seluas 3.588,50 Hektare Jo Akte PerjanjianKerjasama Kemitraan dari Kelompok Tani yang dibuat WENNYADYTIA KURNIAWAN, SH,SPN Notaris di Stabat. Bukti ini telahdinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan Surat aslinya yangdiberi tanda : T. T Il Int. = 447 s/d. T. TIl Int. = 457.. Foto Copy Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku untukIndustri Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit, tanggal 26 Juni 2015.

tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa .......... .Bahwa terdakwa adalah pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bekasi denganjabatan sebagai Manager layanan Keuangan, Giro dan Penyaluran Dana sebagaimanaSurat / Nota Mutasi No. 27/SDMIV/3/Rhs/0812 tanggal2 Agustus 2012 yang dibuat danditanda tangani oleh Ahmad Mubaidi selaku Kepala kantor Bekasi.Bahwa sebagai Manager layanan keuangan mempunyai fungsi mengkordinasikan danpengendalian dalam pengelolaan layanan Pos Pay (Kemitraan

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan lembaga Pembiayaan), Keagenan dan Wessel Pos yang diterima diloket untuk mencapai sasaran pendapatan dan standar mutu sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan Perusahaan dan, TUPOKSI terdakwa adalah sebagai berikut :Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya di bagiannya ;Membuat Uraian tugas di bagiannya sesuai dengan SOP;Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan jasa kKeuangan dan keagenan di loketsesuai dengan SOP yang telah di tetapkan untuk menjamin kelancaran

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bekasi denganjabatan sebagai Manager Layanan Keuangan, Giro dan Penyaluran Dana sebagaimanaSurat / Nota Mutasi No. 27 /SOMIV /3/Rhs/0812 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat danditanda tangani oleh Ahmad Mubaidi selaku Kepala kantor Bekasi ;Bahwa sebagai Manager Layanan keuangan mempunyai fungsi mengkordinasikan danpengendalian dalam pengelolaan layanan Pos Pay (Kemitraan

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan Lembaga Pembiayaan).

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan Lembaga Pembiayaan), Keagenan dan Wessel Pos yang diterima diLoket untuk mencapai sasaran pendapatan dan standar mutu sesuai dengan ketentuanyang ditetapbkan Perusahaan dan, TUPOKSI terdakwa adalah sebagai berikut :Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya di bagiannya ;Membuat Uraian tugas di bagiannya sesuai dengan SOP;Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan jasa kKeuangan dan keagenan di loketsesuai dengan SOP yang telah di tetaokan untuk menjamin

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;15.

(lima) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi;16.

C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014;19. 1 (satu) bundel FC legalisir, UKL -UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo kec. Dendang Kab. Tanjab Timur oleh PT.

DEWA SAWIT SARI PERSADA jugamengajukan surat pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunanperkebunan kelapa sawit pola kemitraan terletak di Desa Jati Mulyo Kec. DendangKab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Timurdan Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bu patiTanjung Jabung Timur Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentangpemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawitpola kemitraan atas nama PT.

Dewa Sawit Sari Persada, Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor 619 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasiuntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan AtasNama PT.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukumsebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 20 alinea ke5:pahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),SPT Masa PPN atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017omset penghasilan sebesar persentase yang dimiliki oleh PemohonBanding pada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dandisetorkan PPN nya melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanSurabaya dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),SPT Masa PPN atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017Pajak Nomor KEP169/WPJ. 12/2012 tanggal 02 Februari 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00086/207/09/651/11tanggal 25 Februari 2011, atas nama PT Triple 'S adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan : Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan bukti dalampersidangan Pemohon Banding telah menunjukkan buktibukti berupaSurat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),

tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa .......... .Bahwa terdakwa adalah pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bekasi denganjabatan sebagai Manager layanan Keuangan, Giro dan Penyaluran Dana sebagaimanaSurat / Nota Mutasi No. 27/SDMIV/3/Rhs/0812 tanggal2 Agustus 2012 yang dibuat danditanda tangani oleh Ahmad Mubaidi selaku Kepala kantor Bekasi.Bahwa sebagai Manager layanan keuangan mempunyai fungsi mengkordinasikan danpengendalian dalam pengelolaan layanan Pos Pay (Kemitraan

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan lembaga Pembiayaan), Keagenan dan Wessel Pos yang diterima diloket untuk mencapai sasaran pendapatan dan standar mutu sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan Perusahaan dan, TUPOKSI terdakwa adalah sebagai berikut :Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya di bagiannya ;Membuat Uraian tugas di bagiannya sesuai dengan SOP;Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan jasa kKeuangan dan keagenan di loketsesuai dengan SOP yang telah di tetapkan untuk menjamin kelancaran

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bekasi denganjabatan sebagai Manager Layanan Keuangan, Giro dan Penyaluran Dana sebagaimanaSurat / Nota Mutasi No. 27 /SOMIV /3/Rhs/0812 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat danditanda tangani oleh Ahmad Mubaidi selaku Kepala kantor Bekasi ;Bahwa sebagai Manager Layanan keuangan mempunyai fungsi mengkordinasikan danpengendalian dalam pengelolaan layanan Pos Pay (Kemitraan

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan Lembaga Pembiayaan).

Perbankan, KemitraanBiller, Kemitraan Lembaga Pembiayaan), Keagenan dan Wessel Pos yang diterima diLoket untuk mencapai sasaran pendapatan dan standar mutu sesuai dengan ketentuanyang ditetapbkan Perusahaan dan, TUPOKSI terdakwa adalah sebagai berikut :Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya di bagiannya ;Membuat Uraian tugas di bagiannya sesuai dengan SOP;Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan jasa kKeuangan dan keagenan di loketsesuai dengan SOP yang telah di tetapkan untuk menjamin

bidang Menjahit (Konveksi) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

FAJAR BASTHI SEJAHTERA dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Lapas Narkotika Klas IIA Bandung dengan PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2015

FAJAR BASTHI SEJAHTERA dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi KPPDK Lapas Narkotika Klas I Madiun (Jawa Timur) dengan PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERA tentang pengelolaan Usaha Pertokoan dan Kantin Nomor: 005/KPPDK-LAPAS/2017, tanggal 05 Juli 2017

FAJAR BASTHI SEJAHTERA dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Pamekasan dengan PT.

FAJAR BASTHI SEJAHTERAHalaman 17 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg145.146.147.148.149.150.151.dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi LapasNarkotika Klas IIA Bandung dengan PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAtanggal 25 Mei 20151 (Satu) bendel fotokopi dengan cap PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Addendum Surat Perjanjian Kemitraan tanggal 28 November2016 atas Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi LapasNarkotika Klas IIA Bandung dengan PT.

FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara KoperasiPegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemasyarakatan Lapas Klas IIAPamekasan dengan PT.

FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi LapasNarkotika Klas IIA Bandung dengan PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAtanggal 25 Mei 2015Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg145146.147.148.149.150.151.152.. 1 (Satu) bendel fotokopi dengan cap PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Addendum Surat Perjanjian Kemitraan tanggal 28 November2016 atas Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi LapasNarkotika Klas IIA Bandung dengan PT.

FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi PegawaiRepublik Indonesia (KPRI) Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Pamekasandengan PT.

FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Koperasi LapasNarkotika Klas IIA Bandung dengan PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAtanggal 25 Mei 20151 (Satu) bendel fotokopi dengan cap PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERAdokumen Addendum Surat Perjanjian Kemitraan tanggal 28 November2016 atas Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara KoperasiLapas Narkotika Klas IIA Bandung dengan PT. FAJAR BASTHISEJAHTERA tanggal 25 Mei 20151 (Satu) bendel fotokopi dengan cap PT.

Mazuma Agro Indonesia untuk dijadikan perkebunankelapa sawt dengan Kerjasama Kemitraan Pola Bapak tingkat yang hal inisesuai dengan Surat Perjanjian Untuk Persetujuan Penyerahan Areal Tanahtertanggal 22 Mei 1999, serta pihak lain yang harus disertakan sebagai pihakberperkara adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lawes (dahuluKabupaten Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatra Utara pihak yang telahmemberikan jin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa "kepada PT.

Mazuma Agro Indonesia sebagai pelaksana proyekpembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan, dan apabila adapermasalahan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan dimaksud akanmenjadi tanggung jawab masyarakat 6 desa terkait;. Bahwa tidak benar sama sekali dan harus dibantah dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat dk/ Tergugat dr bahwa areal perkebunan yang saat ini dikuasai dandiusahai PT.

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala suratsurat Penggugattergugat1 dk yang berkaitan dengan asal penguasaan maupun kepemilikanatas areal tanah yang berada pada lokasi Proyek Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit Pola Kemitraan (P3KSPK) yang dimulai dari Desa SungaiKorang sampai Desa Aliaga di Kecamatan Hutaraja Tinggi, KabupatenPadang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;d.

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala suratsurat TergugatPenggugat dk dan suratsurat lain yang menyandarkan sesuatu hakdaripadanya yang berkaitan dengan pengakuan dari asalpenguasaan/maupun milikan atas areal tanah yang berada pada lokasiProyek Pembangunan (ebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan (P8KSPK) yangdimulai dari Desa Sungai Korang sampai Desa Aliaga di Kecamatan HutarajaTinggi, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;e.

No. 2843 K/Pdt/2011seluas 500 ha (Lima ratus hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawitdengan Pola Kemitraan Anak Bapak Angkat (Pola ABA) dan berupa buktiadanya Surat Perjanjian Untuk persetujuan Penyerahan Areal Tanah Seluas +10.000 ha (Sepuluh ribu hektar) dari masyarakat Desa Sungai Korang, DesaHutaraja Tinggi, Desa Panyabungan, Desa Pasar Panyabungan, dan DesaMenanti Sosa jae dan ditambah lagi oleh Desa Aliaga kepada PT.