Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin

tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai

Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.

Melakukan kegiatan usaha teipadu (integrated) yang terdin dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapatpenyerahan yang tidak terutang PPN dan yang terutang PPN; atauc.

Dalam Pasal 1 ayat 3 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalammasyarakat yang terdin dan suami istri, atau Suami istri dan anak, atau ayah dananak, atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus keatas ataukebawah sampai dengan derajat ketiga;Hal 29dari 37 hal Nomor 4176/Pdt.G/2018/PA.

Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp20.000,00 (dua pulun ribu rupiah) terdin dari uang Rp5.000,00(limaribu rupiah);Dirampas untuk negara; 3 (tiga) potongan sedotan wama put; 2 (dua) buah tutup botol Aqua yang sudah dilubangi; 6(enam) buah korek api; 1 (Satu) buah plastk klip bening; 2 (dua) buah pipet kaca;1 (Satu) paket shabu seberat + 0,26 gram beserta plastik pembungkusnya;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Mkd 1 (Satu) unit handphone Smart Frend; 1 (Satu) unit handphone

TentangNarkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Lebin Subsidair: Pasal 127 huruf a Undangundang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan bersifat subsidairitas maka MaijelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primairteroukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika terdin

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengaturbahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukanyang nyatanyata digunakan untuk

telah keliru karena menganggap Somasi samadengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal77 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

apabila Penggugat menyatakanbahwa Penggugat telan menderita kerugian atas Perouatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Tergugat, dan adalah sangat beralasan apabila selanjuinyaHalaman 5 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg14,Penggugat meminta Ganti atas kerugian yang dialami Penggugat kepadaTergugat, haldemikian adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;Bahwa adapun kerugian Penggugat baik secara materil maupun Inmatenil yangterurai sebagai berikut:Kerugian Matenil, yang terdin

Per Ha = 1.305 Ton =1.305.000 KgHalaman 6 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg15.16.17.Jadi Hitungannya = 1.305.000 Kg x Rp. 5.350, x 11 Tahun = Rp.76.799.250.000 (Tujuh puluh Enam Miliar Tujuh ratus Sembilan puluhSembilan Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Rupiah);Total Kerugian Matenil :Rp. 338.045.000.000 + Rp. 172.180.800.000 + Rp. 76.799.250.000 = Rp.287.025.050.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh LimaJuta Lima Puluh Ribu Rupiah);Kerugian Imatenil, yang terdin

Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) binAndi Makawu Awu;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), hakhakatas tanah terdin dan:hak milik,hak gunausaha,hak gunabangunan,hak pakai,hak sewa,~ 9929 5hak membuka tanah,hak memungut hasil hutan,> hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yang akanditetaobkan dengan undangundang serta hakhak yang sifatnya sementarasebagai yang disebutkan dalam

Raya Balikoapan Handil Il, KelurahanHandil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastrukturpengolahan minyak dan gas bumi yang terdin di atasnya;Menyatakan seluruh suratsurat dan bukti kepemilikan Penggugat/TergugatIntervensi atas Objek Sengketa perkara Nomor 32/PdtG/2016/PN.Trg seluas +10,87 Ha terletak di Jl.

;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT PDGMenimbang,oahnwa sebelum memeriksa pokok perkara, Maijelis Hakimtingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar objek perkara kabursebagaimana yang didalikan oleh Para Pembanding semula para Tergugat dalammemori bandingnya.Menimbang,oahwa dalam dalil gugatannya Terbanding semula Penggugatmenyatakan memiliki harta pusaka tinggi berupa setumpak/sebidang sawahsebanyak (satu) jeniang sawah yang terdin dar 6 piring teretak di gantangKampung

Logikreasi Utama lebih kurang 50 orang terdin danibeberapa bagiar/Dewisi kerja masingmasing,;Putusan Nomor 112/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnHalaman 18 dari Halaman 34 Bahwa mekanisme pengiriman barang pada bagian Set Up & Delivery adalah bonoderan terdiri rangkap 3 dan setelah barang diantar sesuai tujuan yang dalam bontersebut diserahkan ke bagian admin pada bagian Set Up dan delivery,; Bahwa pengaturan wakiu dalam proses pengantaran barang merupakankelincahan dan kepiawaian karyawan itu sendiri dalam

Saadiah berikutnyayang harus dilihat adalah siapasiapa yang menjadi ahli warisnya maka harus ditinjau dari ketentuan tentang hukum waris;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 KompilasiHukum Islam ayat (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari : (a). menuruthubungan darah meliputi golongan lakilaki terdiri dari : ayah, anak lakilaki,Saudara lakilaki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu,anak perempuan, saudara perempuan, (b). menurut hubungan perkawinan terdin duda

./ Menimbang....11Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara kumulatif mengandungunsurunsur sebagai berikut:Dakwaan kesatu yang terdin dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap orangUnsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan.DanDakwaan kedua yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika

., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.

(lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?

keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalahpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL;" Pasal 2 ayat (2):Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin

danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan