Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 159/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.H. EFENDI dan 2. HASANUDIN Bin H. EFENDI MELAWAN 1.AKBAR RAMADHANSYAH dan ADNAN RACHMANSYAH. Dkk
40 — 25
  • diatas, maka dapat diketahui masalah titiksinggung kewenangan absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriPandeglang dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kewenanganabsolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pandeglang adalahmasalah kepemilikan atas tanah, akan tetapi didalam petitum gugatan ParaPenggugat juga mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini irrelevan mengaitkan masalahkepemilikan dengan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) LA TAVERNA BALI VS I WAYAN WIJI, DK
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertitik singgung dari kesalahan penerapan hukum pembuktiansebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, Judex Factiselanjutnya telah salah menerapkan hukum karena tidak seksamadalam memberikan pertimbangan hukum atas seluruh bukti yangdiajukan oleh Termohon Kasasi terkait proses pengangkatan anakTermohon Kasasi hadap dirinya sendiri. Kesalahan/kekeliruantersebut sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Judex FactiHalaman 30 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 5 April 2021 — Pembanding/Penggugat : R Purwa Pranoto Diwakili Oleh : ERWIN BURHANUDIN, SHI, MM, SHEL
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
57 — 33
  • banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah keliru melinat formulasi gugatan Pembandingdahulu Penggugat, secara garis besar terdapat titik singgung
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 03-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 28
  • Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
195 — 84
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 2186/Pdt.G/2020/PA.Pwd
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 30
  • untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatan baliknya dan tibatiba perkara diputus dengan menyatakan gugatanbalik Penggugat tidak dapat diterima.Hal demikian itu terjadi oleh karena di lingkungan Peradilan Agama mayoritasmenjadikan kaidah dalam buku II halaman 151 angka 10 hurus (a) sebagaipangkal dasarnya bahwa gugatan harta bersama sedapat mungkin diajukanHalaman 28 dari 52 halamanPututusan No. 2186/Pdt.G/2020/PA.Pwdsetelah terjadinya perceraian selain daripada alasanalasan yang telahPenggugat singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 453/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 29
  • jumlahdaging ayam yang disimpan di Komplek Pergudangan milik Penggugatadalah + 400 ton.Lebih lanjut mengingat bahwa informasi terkait jumlah kerugian ataskehilangan daging ayam tersebut didapatkan dari keterangan yangdiberikan oleh Para Pelaku Pencurian, maka sangat mungkin Para PelakuPencurian tidak akan pernah mengakui jumlah riil dan berapa kalimelakukan pencurian, karena keterangan yang diberikan tentunya tidakmungkin yang bersifat memberatkan Para Pelaku Pencurian.Sebagaimana telah Para Terbanding singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 115/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
212 — 147
  • KMA/032/SK/ IV/2006 menurut Majelis tingkatbanding dalam surat gugatan Pembanding Il/Terbanding II semula Penggugattersebut terdapat titik singgung antara wewenang Pengadilan Tata Usaha Negaradengan wewenang Pengadilan Negeri oleh karenanya Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepada ketentuan/normahukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndangundang No 5 tahun tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 6/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
35 — 24
  • Mengenai pernyataan penggugat/pemohon banding terhadap putusanpengadilan negeri Ihoksukon mengandung cacat dan bertentangan denganhukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Pertama, mengenai sertifikat yang kami peroleh tidak sah dan bertentangandengan undangundang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.Hal ini barangkali tidak perlu kami mengulangi lagi panjang lebar, karenapembuatan dan penerbitan sebuah sertifikat ada prosedurnya sebagaimanatelah kami singgung dan jelaskan di atas,
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT BUANA CIPTA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh ASNIL
Tergugat:
PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS
99 — 60
  • adalah perbuatan nyatamaupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadapgugatan in casu dikabulkan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkanketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan in litis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat lainnyayang tidak di singgung
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — FAJAR WARUWU Als AMA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
147 — 25
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — VREDDY VS MASIM, DK
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3346 K/Pdt/2016Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan tanah tersebut adalah benar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2),dimana disebutkan untuk menghitung Amortisasi, masa manfaat dan tarifAmortisasi ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Amortisasi Berdasarkan MetodeTak Berwujud Garis Lurus Saldo MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa biayabiaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah biaya yangdikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya, seperti telan PemohonBanding singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-09-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid/2012
Tanggal 4 September 2012 — ISHAK SIMANJUNTAK alias UCOK
67 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dandi sisi lain menimbulkan pertanyaan bagi kami selaku kuasa hukum dariIshak Simanjuntak alias Ucok yaitu menyangkut cangkul yang dipergunakanmemukul korban yang tidak pernah di singgung cangkul tersebut sebenarnyamilik siapa? hal ini perlu kami Kemukakan untuk mengkaji dan menganalisaapakah perbuatan direncanakan spontanitas? sehingga menjadi dasarhukum dan Hakim dalam memutus perkara ini.Hal. 35 dari 40 hal. Put.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Walno VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III : 3. Kepala Desa Harapan Baru.
72 — 8
  • satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Jumadil Awal Alias Adi Bin Muhadi
68 — 6
  • atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
200 — 86
  • Bahwa Seperti yang telah Tergugat III singgung dalam Eksepsi diatas, di mana dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo TIDAKTERDAPAT SATUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANGMENDESKRIPSIKAN SECARA RIIL PERBUATAN MELAWANHUKUM (PMH) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III,SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — 1. SOEHARDJO GONDO, DK VS 1. LIE THIENG PING, DK
102 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antara putusan Peninjauan Kembali yang satu dengan putusanPeninjauan Kembali yang lain (yang satu lagi) terdapat salingpertentangan.Inilah syarat formil yang ditentukan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun2009 bagi seseorang yang bermaksud hendak mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan PeninjauanKembali ;In casu, syarat formil tersebut telah terpenuhi dalam kasuspermohonan Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana yang telahPara Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, yaitu:3.2.1.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 29-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 38/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 13 April 2017 — Penggugat:
1.BAMBANG
2.ELIANA
3.ANDI LINTA
4.AYU
5.ALI
6.MUSTAMIN
7.ANDI ASMA
8.ANDI MARIAM
9.HASNAH
10.ARMAN
11.ARFAN
12.AISYAH
13.JAYANTI
14.SAIDA
15.DAHYANA
16.RAHMAWATI
17.KISMAN
18.ZULHIJAH
19.ARAFAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Hj. ASRIA BINTI SAUDIN
113 — 45
  • Idrus, disampaikan bahwasudah ada kesimpulan pertemuan secara kekeluargaan diserahkankepada istrinya yang di belakang, jalannya saksi lupa; Bahwa saksi tidak menyampaikan rumah yang ditinggali itu, karenamereka tidak singgung; Bahwa warisan yang diberikan kepada H. Asria adalah tanah H.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 44/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 31 Mei 2017 — MASIM MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG SURYANTO ARIEF
106 — 33
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 sampaidengan halaman 3 point Il angka 1 sampai dengan angka 2 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat TataHalaman