Ditemukan 1015 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.TLG Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 23
22 — 23
yang dimaksud,dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan merekatermasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawahsumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian merekatelah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan parasaksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yangsebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS H. IDHAM KHALID, SH.,DKK;
73 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — SINGGIH MULYONO, DK VS PT PRIMA KARYA KECANA, DKK
113 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sgl Tanggal 13 April 2017 — Rudy bin Chian Aciuw
27 — 9
27 — 9
pemakaiannya peru pembebanan punguian Negara demi keadilan dankeseimbangan;Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) menyebutkan jenisjenis barang yangdikenai cukai terdin dari Etl Alkohol atau Etanol, minuman yang mengandung EtilAlkohol dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau irisdan hasil pengolahan tembakau lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalahpita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 98/Pid.B/2019/PN Lwk Tanggal 1 Juli 2019 — - Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
161 — 53
161 — 53
., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
WILHELMINA WOY
176 — 78
HASRUL, SH
Terdakwa:
WILHELMINA WOY
176 — 78
Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a).belanja tidak langsung; danb).belanja langsung.h.
Pasal 14 ayat (3): Bendahara penenmaan dan bendaharapengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsungdilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekenjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagaipenjamin atas kegiatan/ pekejaar/penjualan, serta membukarekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank ataulembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;e, Pasal 22 ayat (1): Struktur APBD merupakan satukesatuan terdin dan :a) pendapatan daerah;belanja daerah; danb) pembiayaan daerah;f.
Pasal 36 ayat (1): Belanja menurut kelompok belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdin dan:a) belanja tidak langsung; danb) belanja langsung;h. Pasal 36 ayat (3): Kelompok obelanja langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan;i.
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 16 April 2021 — - MUHAMMAD ANWAR (PEMOHON KASASI/TERGUGAT)
- PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
281 — 176
281 — 176
Uangpenggantian hak, yang terdin dari: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa hari cui = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.18600 +Jumlah = Rp329.658.004,0021.
Uang penggantian hak, yang terdin dan: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa han cuti = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.186,00 +Jumlah =Rp329.658.004,00Terbilang: (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribuempat rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkanTergugat pada program dana pensiun yang iurannya dibayar penuh olehPenggugat sebagaimana bukti bertanda
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017 Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa besaran THR sebagaimanapasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RINomor6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja/ Buruh di perusahaan sebagai berikut:;Ayat (1) huruf a:Pekerja/Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kena 12 (duabelas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah,Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a.
Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Ayat (1) huruf a:Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12(dua belas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar1 (satu) bulan upah;Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (cleanwages); ataub.
Register : 01-03-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA BIMA Nomor 298/Pdt.G/2017/PA.Bm Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 32
61 — 32
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluhsatu nbu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah moajelis fhakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, yang terdin dan yang; terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
Register : 22-04-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Mdn Tanggal 14 Juni 2017 — H.M. HUSNI MUSTAFA, SE. (Penggugat I) ;
H.T. BAHRUMSYAH, SH. (Penggugat II) ;
- LAWAN -
Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, MS. ME, (Tergugat I) ;
Ir. H. Islahuddin Yahya, (Tergugat II) ;
Ishak Ibrahim MA. (Tergugat III)) ;
Suriadin Noernikmat, ST, MM. (Tergugat IV) ;
Mahyani Muhammad, SH, MKn, (Tergugat V) ;
Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat VI) ;
108 — 11
108 — 11
Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagaipemegang kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.f Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakansemua harta kekayaaan organisasi yang terdin dan harta tetapbaik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah milikmasyarakat Aceh, didaftarkan sebagai hak dan berada dibawahpenguasaan, asuhan serta tanggung jawab Yayasan kerukunanAceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh DewanMUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasikhusus dengan
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
147 — 30
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
147 — 30
ORCA 003) danHalaman 21 dari 34 Putusan No.25Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgsekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam;Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkandalam pasal
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023K/N/HaKI/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — PT. Mitra Edia Espe ; H. Tatang Istiawan Witjaksono ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Merek
122 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin
Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 10-K/PM IIâ08/AL/I/2016 Tanggal 6 April 2016 — ZALDI HAMDANI, Serma Ang
108 — 42
108 — 42
berselisihdengan Terdakwa misalnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011 Saksi membuat pernyataan supaya Terdakwa menjatuhkan talak terhadap Saksi tetapitidak ditandatangani Terdakwa.Dari rangkaian faktafakta sebagaimana telah kami uraikan diatas,ijinkanlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telahdisusun Oditur Militer II08 Jakarta yang disampaikan dalam rumusan unsurunsurdelik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikutUnsurunsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdin
Register : 20-03-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PDT/2018/PT.BTN Tanggal 19 Maret 2018 — Tjoeng Meliana, berkedudukan di BSD Blok K - 1 / 2, Sektor XII, Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong - Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahara Sitinjak, SH., Gusmawati Azwar, SH., Rizal, J. S, SH., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MHS Law Firm & Partners, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.17 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA Pondok Indah-Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2016 .
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;
L a w a n :
1. Tan Tjio Lian, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 736, Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong, Bandung - Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Juan, S.H., Priyagus W. Hardinugroho, SH dan Sigit Tri Waskito, SH., advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum âÂÂFERRY JUAN & ASSOCIATESâ beralamat di Jl. Pekayon I No. 26, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/FJ&A/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2016.
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;
2. Tjiong Kwong Hwa alias Kahariandi Tjiong, dahulu beralamat di BSD Blok K-1/2, Sektor XII, RT.006 RW.014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong - Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davidson Simanjuntak, SH dan Jauhari, SH., advokat dari Kantor Hukum Davidson Simanjuntak, SH & Rekan beralama di Jl. Kramat No.73 Lubang Buaya Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53, Jalan Pahlawan Seribu, BSD â Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salbiah, SH., Sigit Prasetyo Nugroho, SE.MH., Justinus Benni Indrianto, SH., Nenden Maya Rosmala Dewi, SH.MH., Ramdhan Kardimansyah, SH., Agustin Rahayu, SE., Rinto Arizandi Saputro, SH., Sri Mastuti., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2015, dan surat tugas Nomor ST-135/WKN.06/KNL.03/2016, surat kuasa substitusi tanggal 11 April 2016 kepada Theresia Lestari Indrawati, Richard Nadeak, Eka Novianti, surat kuasa subsitusi tanggal 18 April 2016 kepada Eka Novianti, dan surat kuasa substitusi tanggal 10 Mei 2016 kepada Eka Novianti.
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II /semula Turut Tergugat II;
265 — 44
265 — 44
PENGGUGAT melakukan perbaikan yang menyalahiHukumAcara Perdata :Bahwa PENGGUGAT telah memasukkan surat gugatan tertanggal 03November 2015, dan PENGGUGAT telah melakukan perbaikan surat gugatantertanggal 01 Maret 2016 (dalam surat gugatan tercantum tahun 2015); Pada surat gugatan tertanggal 03 November 2015 dalam petitum terdin dan 8(delapan) butir, namun dalam surat gugatan perbaikan petitum gugatan menjadi9 (sembilan) butir; Hal ini sudah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata,karena PENGGUGAT
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGUYEN HUU PHUOC
143 — 36
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGUYEN HUU PHUOC
143 — 36
ORCA 003) dansekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKPBatam.Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keteranganketerangan/pendapat ahli Nomor 173/PPNSKan/Lan. 2/PW.511/IV/2020tanggal 17 April 2020.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuansistem yang terdin atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dankeamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkanHalaman 21 dari 34 Putusan No.24Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpgdalam pasal
Register : 01-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 80/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
337 — 228
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
337 — 228
tersebut telahditanggapi oleh Tergugat dengan surat nomor 027/3397 tanggal 28Juni 2021.b.PasalBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;(1)(2)(1)(2)Pasal 75Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
150 — 69
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
150 — 69
Hukuman disiplin berat;Ayat (3) : Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdin dari:1.
Putus : 01-08-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1338/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tanggal 1 Agustus 2017 — Nama Lengkap : MUHAMMAD TAUFIK Als AHMAD TAUFIQ ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 06 Nopember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Taufik Gang Serasi No.11 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timur;
Pekerjaan : Swasta / Tukang Becak Mesin ;
Pendidikan Terakhir : - ;
21 — 3
21 — 3
Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan NarkotikaGolongan IMenimbang, bahwa unsur ini terdin darn dua elemen yaitu elemen unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan .
Register : 20-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 82/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
NOBER TARUK KENDEK
Tergugat:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
116 — 61
NOBER TARUK KENDEK
Tergugat:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
116 — 61
PTS.Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin atas:a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan normadan kebijakan operasional serta pelaksanaan:1. pendidikan;2. penelitian; dan3. pengabdian kepada masyarakat,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.b. otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapannorma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:organisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dana KR WwW NM >Sarana prasarana,sesual dengan