• PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

  dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

  Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

  Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

• Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa aquo) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsurunsur KeputusanTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUNkarena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang dimintapenyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalamsuatu perkara dugaan tipikor ;=Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, danrekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana

  dimaksud dalamKUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAKMENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yangmempunyai sifat ultimum remedium ;5.

  eecacasasanmneiscmnmanmnniscasmanmiainaanonmeensnenaeacen AesBahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individualkarena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian kKeuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi PekerjaanPembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidakmenetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupunpihakpihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor

• Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR

  Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR

  menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau lazim disebut KaryawanTetap dengan merujuk pada Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya SuratPerjanjian Kena tersebut ditanda tangani dan bernalan, terdapat jeda waktudan tidak berjalan secara berkesinambungan / terus menerus, sehingga tidakberdasar beralih menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNeger/HI/TIPIKOR

• Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) BagiMasyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara, bersamasama dengan saksi Ratna MurtiniBendahara pada Puskesmas Langkahan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di antarawaktuwaktu di dalam bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011,atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu pada tahun 2011, bertempat diPuskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor

  No. 2125 K/Pid.Sus/2014Puskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara TindakPidana Korupsi yang berwenang

• Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

  Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

• Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

  ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

• TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

  TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

• Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

• Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

  PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

  PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

• Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

  Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

• Nomor 594 PK/Pdt/2018Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/Tergugat ; Membatalkan putusan Putusan Pengadiilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanNegeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhumSyamsudin, dan kawankawan;Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

• PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANMUD TIPIKOR,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP: 19651120 198903 1 004.Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

• (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 193/Pat.P/2019/PN Bgl

• Praperadilan samasekali tidak melakukan suatu bentuk upaya atas keberadaan praperadilan yangdiajukannya, sehingga dapatlah dinilai bahwa Pemohon tidak secara sungguhsungguh melakukan permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan alamat Kuasa HukumPemohon Praperadilan tidak diketahui, mengakibatkan Pemohon tidak menghadiripersidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri/Tipikor

• KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari

  Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.

  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

  Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari

  Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
• 1 (satu) ton Ikan Campuran, ( 1 (satu) Kg Ikan Campuran disisihkan untuk pembuktian di persidangan) telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 14 Desember 2023;
• 1 (satu) pucuk Senjata Api (Revolver);
• 6 (enam) butir

• PUTUSANNomor : 52/TIPIKOR/2011/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanAgamaTempat tinggalPekerjaanPendidikanDEDI HAMDAN ;Bandung ;50 tahun / 15 Oktober 1960 ;lakilaki

  2012 dan diterima di Kepaniteraan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Ba ndung tanggal 11 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung tanggal 23 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 04 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum olehPanitera Pengadilan Tipikor

  Hakim Ad Hoc pada PengadilanTinggi Bandung, masingmasing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28Desember 2011 No. 52/TIPIKOR/2011/PT.Bdg, Putusan mana diucapkan pada hari Kamistanggal 09 Pebruari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu SAIFULASNURI, SH.

• 1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan : S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

  TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O07 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

• M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 10 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKSHim 11 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKS

• Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukanHalaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDNpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;2.