Ditemukan 1899 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-10-2020 — Putus : 13-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2317/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
YUSUF AKBAR AMIN, SH., MH
Terdakwa:
MOCH. IMAM SYAFII,SHI
32686
  • Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga tenadi praktek suap menyuap.
    Warna Warni InvestamaHalaman 4 Putusan Nomor 2317/Pid.B/2020/PN.Sbyadalah cacat hukum dan patut di duga tenadi praktek suap menyuap.
    Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga tenjadi praktek suap menyuap.
Register : 31-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN RUTENG Nomor 20/PID.B/LH/2018/PN RTG
Tanggal 14 Februari 2018 — VALENTINUS JEHARUM alias VALEN
9234
  • Saatsampai di depan Pengadilan Negeri Ruteng terdakwa VALENTINUS JEHARUMAlias VALEN dengan suara keras berkata hakim tunggu kau, kenapa sidangsampai tunda 3 (tiga) kali, Karena kau sudah terima suap, bilangnya ke Jakartapadahal pergi hanya untuk foyafoya, hakim lae acu, puki endem (maki untukkelamin lakilaki dan kelamin perempuan).
    Setelah itu terdakwa VALENTINUS JEHARUM Alias VALEN dan saksiWIHELMUS JEHAMUR kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, laluterdakwa VALENTINUS JEHARUM Alias VALEN mengatakan dengan suarakeras lae hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin lakilaki dankelamin perempuan) dilanjutkan saksi WIHELMUS JEHAMUR mengatakandengan suara keras lae hakim , lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahukau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan hakim.
    Kemudianterdakwa VALENTINUS JEHARUM dan saudara WIHELMUS JEHAMURkembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu terdakwa VALENTINUSJEHARUM mengatakan dengan suara keras lae hakim acu terima suap,puki endem (maki untuk kelamin lakilaki dan kelamin perempuan) dilanjutkansaudara WIHELMUS JEHAMUR mengatakan dengan suara keras lae hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak,Halaman 11 dari 23 Petikan Putusan Nomor 20/ Pid. B/ 2018/ PN.
    Selanjutnya Terdakwa VALENTINUS JEHARUM mengatakandengan suara keras lae hakim acu terima suap, puki endem (maki untukkelamin lakilaki dan kelamin perempuan) dilanjutkan saudara WIHELMUSJEHAMUR mengatakan dengan suara keras lae hakim , lae terima suap,tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerjasama dengan hakim. Perbuatan Terdakwa VALENTINUS JEHARUM dansaudara WIHELMUS JEHAMUR ini ditujukan untuk menyerang kehormatanatau nama baik sehingga HARIS TEWA, S.H.
Register : 20-10-2010 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor 53152/PP/M.XIA/15/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
26388
  • ke dalam kegiatan pengawasan efektif untuk mengurangirisiko anti suap yang diidentifikasikan.
    Disamping itu, berdasarkan Akad Untuk Pelaksanaan Tinjauan Kepatuhan Anti Suap danBantuan Dalam Kegiatan Remediasi diketahui bahwa:1) Audit yang dilakukan oleh PwC adalah untuk periode 1 Juni 2007 sampai dengan akhiJuni 2007, namun demikian tagihan yang dibayar oleh Pemohon Banding adalah untukjasa yang dilaksanakan dan bulan Mei s.d.
    Rekomendasi Antibribery Review Implementasi / Kode Etik Perusahaan1 Pengawasan Anti Suap (Antibribery Controls) Berdasarkan hasil review dari tim PWC, diketahui bahwa perusahaan belum Berdasarkan rekomendasi dari Review Antibriberymemiliki Kode Etik, pengawasan anti suap atau kebijakan kepatuhan. Compliance, perusahaan membuat suatu Kode EtikPerusahaan yang berlaku efektif per tanggal 10Rekomendasi: September 2007.
    lainnya dan harus memasukkan tindakan disipliner terhadap Ketentuan tentang pemberian dan penerimaanpelanggaran/kesalahan dalam mendeteksi pelanggaran atas kebijakan perusahaan, hadiah dan representasi.FCPA, dan peraturan anti suap yang berlaku lainnya, jika tindakan tersebutdiizinkan dari segi undangundang setempat.Dalam menentukan persyaratan dalam penerapan peraturan Anti Suap Indonesia,perusahaan harus memastikan bahwa semua persyaratan sudah tercermin denganbaik dalam Kode Etik yang juga dikomunikasikan
    Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan (Antibribery Clause).kerjasama dengan PT Daimler Chrysler untuk membagi pengalamannya dalamhal pelaksanaan due diligence.Tindakan lainnya, perusahaan dapat mempertimbangkan meminta kepada bahwapihak ketiga untuk menandatangani laporan tahunan untuk pengakuan kepatuhanterhadap undangundang anti suap dan peraturan lain yang berlaku.Sebelum menyetujui pembayaran atas barang dan jasa yang mungkin berpotensiresiko suap yang tinggi, misalnya pabean (bea cukai),
Putus : 14-02-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/MIL/2011
Tanggal 14 Februari 2013 — EKO LUTVIE SETIANGGONO
215218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • " selalumelibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawainegeri atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap, dengandisertai kesepakatan (deal) antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilaipenyuapan yang akan ditransaksikan dan caracara penyerahannya.
    Dari hal initerlihat bahwa dalam tindak pidana korupsi "suap" yang lebih aktif adalah "orangyang menyuap" atau dalam KUHP dikenal dengan istilah active omkoping,sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap hanyalahbersifat pasif atau passive imkoping ;Beranjak dari penjelasan di atas, bahwa dalam suatu tindak pidana yang perludibuktikan bersalah terlebih dahulu adalah orang yang aktif melakukan suatu tindakpidana/peristiwa pidana atau menurut hukum pidana di Indonesia dikenal
    Begitu pula halnya dalam tindak pidana korupsi "suap"dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta serta putusan JudexFacti Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama terhadap Pemohon Kasasi,sebelumnya perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa orang yang melakukanpenyuapan terhadap Pemohon Kasasi dalam permasalahan ini ?.
    Hal ini berarti apabila dikaitkan dengan dakwaan dan tuntutanOditur terhadap Terdakwa dalam tindak pidana korupsi "suap", tentunya ada orangyang memberi suap terhadap Terdakwa, atau paling tidak tentunya ada orangHal. 25 dari 30 hal. Put. No. 250 K/MIL/201 126berpikiran untuk memberikan suap kepada Terdakwa.
    Meskipun dalam Hukum Acara Pidana tidak adapengaturan tentang siapa yang terlebih dahulu untuk disidangkan dalam tindakpidana korupsi "suap", namun dalam prakteknya seperti salah satu contoh di atas,selalu dibuktikan terlebih dahulu orang yang melakukan penyuapan.
Register : 10-10-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0237/Pdt.P/2013/PA.Bkl
Tanggal 18 Nopember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
210
  • Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HESIM bin SUAP) dengan Pemohon II (SABIYEH binti MADAN) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 di Desa Ja'ah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;4.
    PENETAPANNomor: 0237/Pdt.P/2013/PA.Bk1BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ataspermohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;HESIM bin SUAP, umur 53 tahun ( Bangkalan,01 Julio 1960 ), agama Islam, pekerjaanTani, tempat tinggal di Dusun Ngarah Desa Ja'ah Kecamatan Tragah KabupatenBangkalan, sebagai "PEMOHON
    SUAP (telah meninggal dunia) (ayah), danb. STYE (telah meninggal dunia) (ibu).Sedang Pemohon IJ berstatus perawan dalam usia .15 tahun, anak kandung dari:a. MADAN (telah meninggal dunia) (ayah), danb. MAJINA (telah meninggal dunia) (ibu);. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;.
    Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I ( HESIM bin SUAP ) dengan PemohonIl ( SABIYEH binti MADAN ) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 diDesa Ja'ah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahantersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah,Kabupaten Bangkalan;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;B.
    HESIM bin SUAP, Nomor: 352614.180809.0011tanggal 18 Agustus 2009 cocok dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P4;. BUKTISAKSISAKSI;1.
    Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HESIM bin SUAP) dengan Pemohon II(SABIYEH binti MADAN) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 di DesaJa'ah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah,Kabupaten Bangkalan;4.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 288/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 3 Nopember 2010 — H.T. MAIMUN BIN T. USMAN
21990
  • USMAN mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi IRWAN MY BIN (ALM)MUHAMMAD YUSUF ada menerima suap sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) dari H.
    UMAR di Ruangan Kantor pada saatsaksi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, namun bukanuntuk menerima uang suap dari H.
    NYAK UMAR sebagai uang suap karenamenghentikan penyidikan kasus racun decis palsu dan tidakmungkin uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)tersebut merupakan uang pribadi saksi IRWAN MY;Bahwa saksi IRWAN MY menyatakan tidak pernah menerimauang suap dari saksi H. NYAK UMAR, dan tidak pernahmenghentikan penyidikan atas laporan perkara Decis Palsu,sehingga sejak Laporan Polisi No.Pol:LP/36/IV/2007tertanggal 13 April 2007 sampai dengan sekarang belum adakelanjutannya;Bahwa saksi H.
    NYAK UMAR menyatakan tidak pernahmemberikan uang suap kepada saksi IRWAN MY danmenyatakan tidak pernah bertemu dengan saksi IRWAN MYpada tanggal 03 Oktober 2007, walaupun saksi IRWAN MYmembenarkan telah bertemu dengan saksi H.
Register : 21-08-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 29/PID.B/2017/PN.Mre.
Tanggal 20 Februari 2017 — Nama lengkap : JONADI Alias JON TENG Bin ABDUL LATIF Tempat lahir : Tanjung Prabumulih Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 14 september 1976 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun I Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Petani Pendidikan : SD (Tidak tamat)
335
  • Pol BG 2150 DR beserta STNK atas nama Mustamil Minyak mentah lebih kurang 200 liter didalam drum 1 (satu) buah puley yang terdapat gulungan tali tambang yang terbuat dari bahan plastic 1 (satu) unit terpal warna hijau 1 (satu) batang pipa besi canting suap dengan panjang lebih kurang 4 meter 1 (satu) buah katrol warna hijau 1 (satu) bilah parang gagang kayu 1 (satu) buah komporHock Barang bukti digunakan dalam BP.terdakwa Chilmi dan Mustamil. 6.
    Pol BG 2150 DRbeserta STNK atas nama Mustamil Minyak mentah lebih kurang 200 liter didalam drum (satu) buah puley yang terdapat gulungan tali tambang yang terbuat dari bahan plastic1 (satu) unit terpal warna hijau1 (satu) batang pipa besi canting suap dengan panjang lebih kurang 4 meter1 (satu) buah katrol warna hijau1 (satu) bilah parang gagang kayu1 (satu) buah komporHockBarang bukti digunakan dalam BP.terdakwa Chilmi dan Mustamil.4.
    , sedangkan saksi Chilmi sedang istrirahat di bawapondok sambil merokok ;Bahwa benar saat saksi Cilmi dan saksi Mustamil ditangkap barang bukti yang berhasildiamankan yaitu : (satu) buah katrol, 1 (satu) buah timba yang terpasang pada rol, 1(satu) buah canting suap panjang lebih kurang 4 meter, (satu) unit sepeda motor HondaRevo wama merah No.
    , sedangkan saksi Chilmi sedang istrirahat di bawapondok sambil merokok ;Bahwa benar saat saksi Cilmi dan saksi Mustamil ditangkap barang bukti yang berhasildiamankan yaitu : 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah timba yang terpasang pada rol, (satu) buah canting suap panjang lebih kurang 4 meter, 1 (satu) unit sepeda motor HondaRevo wama merah No.
    , sedangkan saksi Chilmi sedang istrirahat di bawapondok sambil merokok ; Bahwa benar saat saksi Cilmi dan saksi Mustamil ditangkap barang bukti yang berhasildiamankan yaitu : 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah timba yang terpasang pada rol, (satu) buah canting suap panjang lebih kurang 4 meter, (satu) unit sepeda motor HondaRevo wama merah No.
    Pol BG 2150 DRbeserta STNK atas nama MustamilMinyak mentah lebih kurang 200 liter didalam drum1 (satu) buah puley yang terdapat gulungan tali tambang yang terbuat dari bahan plastic1 (satu) unit terpal warna hijau1 (satu) batang pipa besi canting suap dengan panjang lebih kurang 4 meter1 (satu) buah katrol warna hijau1 (satu) bilah parang gagang kayu1 (satu) buah komporHockBarang bukti digunakan dalam BP.terdakwa Chilmi dan Mustamil.6.
Register : 18-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 474/Pid.B/LH/2019/PN Mpw
Tanggal 14 Nopember 2019 — Sabirin Als Dondoi Bin Rajali
3314
  • Putusan Nomor. 474/Pid.BLH/2019/PN MpwMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia Terdakwa SABIRIN Als DONDOI Bin RAJALI bersamasamadengan saksi HENDRI Als EEN Bin HUSIN (dilakukan penuntutan dalam berkasterpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019sekira jam 18.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2019 atau stidaktidak masih dalam tahun 22019 bertempat di Jalan Simpang Suap
    Setelah sampai dilokasi yang dimaksud,selanjutnya saksi Sujipto dan saksi Hendro Lesmana melihat 1 (satu) unit kendaraantruck KB 8276 BL warna hijau yang berisi kayu olahan sebanyak 626 (enam ratusdua puluh enam) keping dengan ukuran 2,5 cm x 17 cm x 4 meter sedang melintas diJalan Simpang Suap Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab.
    ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SABIRIN Als DONDOI Bin RAJALI bersamasamadengan saksi HENDRI Als EEN Bin HUSIN (dilakukan penuntutan dalam berkasterpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019sekira jam 18.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2019 atau stidaktidak masih dalam tahun 22019 bertempat di Jalan Simpang Suap
    Setelah sampai dilokasi yang dimaksud,selanjutnya saksi Sujipto dan saksi Hendro Lesmana melihat 1 (satu) unit kKendaraantruck KB 8276 BL warna hijau yang berisi kayu olahan sebanyak 626 (enam ratusdua puluh enam) keping dengan ukuran 2,5 cm x 17 cm x 4 metersedang melintas diJalan Simpang Suap Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab.
    Sujipto; Bahwa Saksi dalam kedaan sehat dan bersedia untuk memberikanketerangan; Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Rabutanggal 11 September 2019 di Jalan Simpang Suap Desa Pasir KecamatanMempawah Hilir Kabupaten Mempawah Saksi melakukan penangkapanterhadap Terdakwa Sabirin dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam perkaraterpisah); Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang didalam truk yaituTerdakwa, Saksi Hendri (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi Anhak;Halaman
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Mpw
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ENDRO ADI ANGGORO,SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
RAMAJI ALIAS MAJI BIN JAELLANI
764
  • IBRAHIM merakit kayu dengan diikat membentuk rakit dandiangkut dengan cara ditarik menggunakan kapal motor tanpa nama darikampung telayar menuju ke kampung suap sawmil kecil saksi SALIHINkemudian kayu kayu tersebut dibayar sesuai dengan uang yang sebelumnyadipinjam terdakwa kepada saksi Salihin; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 16.00,terdakwa bersama dengan istrinya pergi lagi ke Kampung telayar desa sejegiKecamtan Mempawah Timur untuk mengumpulkan dan membeli kayu
    IBRAHIM turun lagi ke sungaimenuju kampung Meranti ke tempat yang sebelumnya dan mulai menarik rakitmelalui sungai mempawah menuju kampung suap namun ketika kapal motormendekati makam Keramat sebukit Mempawah , kapal dengan membawa rakitkayu dihentikan oleh petugas Ditpolair Polda Kalbar yaitu saksi ANTONSUSIYADI, SH dan saksi IVAN SAFITRA WIBISONO melakukan pemeriksaanterhadap kapal motor tanoa nama yang sedang dikemudikan terdakwa yangmengangkut kayu bulat jenis campuran sebanyak + 80 (delapan
    Mempawah;Bahwa Sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa seharihari adalahPenebang dan Penjual Kayu;Bahwa Kayu yang di angkut oleh Terdakwa adalah kayu balok yangberjumlah lebih kurang 80 (delapan puluh) batang;Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pengangkutan kayu yang diangkutoleh Terdakwa sebanyak lebin kurang 80 (delapan puluh) batang berlayardari Kampung Telayar tujuan Desa Pasir Kampung Suap Kel. MempawahHilir Kab.
    LIHIN yangberada di Desa Pasir Kampung Suap Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. LIHIN sejak kecil karena merupakan temansatu kampung dan sepengetahuan Saksi pekerjaan Sdr. LIHIN adalah Sopirdan pemilik Sawmil mini tersebut.Bahwa Sepengetahuan Saksi sawmill mini milik Sdr. LIHIN tersebut dibangunbaru kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan Kegiatan pengolahan kayu di sawmillmilik Sdr.
    Mempawah, yang terjadi pada hari Rabutanggal 20 Januari 2012 sekira jam 16.00 Wib di Perairan sungai Desa PasirKampung Suap Kel. Mempawah Hilir Kab.
Register : 26-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 563/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 6 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : SULAIMAN Diwakili Oleh : PETTRUS OBERLIN LAOLI, SH
Terbanding/Penggugat : THOMAS TARIGAN, SP
Terbanding/Turut Tergugat : APRIDA ANDAYANI Diwakili Oleh : PETTRUS OBERLIN LAOLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : PARA AHLI WARIS ALMARHUM EDHY INGANTA SITEPU, SE untuk seluruhnya
4526
  • Bahwa begitu juga tidak mungkin uang suap dikategorikan sebagaiproduk keperdataan yang menimbulkan suatu prestasi antar para pihakyang berjanji, baik itu berbentuk perjanjian tertulis maupun lisan, apalagitimbul beban bunga dari uang suap tersebut, sebab uang suap tersebutadalah objek pidana yang bertentangan dengan kaidah dan normahukum serta bertentangan dengan UndangUndang.
    Bahwa hal tersebut tidak benarapabila Pembanding /Tergugat tidak ada melakukan penarikanuang suap tersebut, sementara atas arahan Alm.
    Dalil Tentang Tuduhan PEMBANDING Terhadap TERBANDINGTerkait Dengan Dugaan Suap;a. Bahwa dalil PARA PEMBANDING yang menduga bahwaTERBANDING memiliki niat untuk melakukan upaya suap kepadaWalikota Binjai melalui 4 (empat) orang perantara (calo) yaituAlmarhum EDHY INGANTA SITEPU, SE (i.c. TURUTTERBANDING), PEMBANDING , Sdra. M.
    Dengan kata lain, atas perbuatan PEMBANDING tersebut cukup layak untuk dikualifisir sebagai Perbuatan MelawanHukum.Bahwa dalil PEMBANDING I yang menduga TERBANDING telahmelakukan tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah suatudugaan yang tidak berlandaskan pada kaidah hukum.
    Oleh karenanya, dalildalil PEMBANDING yang menyatakan :1)2)Bahwa TERBANDING telah melakukan perbuatan tindak pidana suap,dengan cara menarik Sdra. M. SAHDAN, Sdra.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — VITALIS DIAZ
232230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di dalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi suapselalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapandengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihakyang menerima suap dengan disertai deal atau kesepakatan antarakedua bela pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akanditransaksikan dan caracara penyerahannya;c.
    Bahwa dengan melihat fakta hukum yang berhubungan dengan tindakpidana korupsi suap, jelas melibatkan 2 (dua) pihak yakni pihak yangmemberi suap dan pihak yang menerima suap sehingga tindak pidanapenyuapan tersebut adalah masuk dalam kualifikasi tindak pidanaHal. 33 dari 50 hal. Put.
    , olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, telah mengkoniruksikannyaadanya pihak Pemberi Suap dan Penerima Suap, tetapi oleh JaksaPenuntut Umum tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPsebagai pasal penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh duapihak, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslahbatal demi hukum, dan fakta hukum dimaksud tidak sama sekalidiperhatikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalamputusannya
    Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa Vitalis Diaz menjalanipersidangan ini dengan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisuap, karena menerima uang dari HENDRA WAHYUDI yang berartidalam kasus ini terdapat 2 (dua) pihak yakni pihak Pemberi Suap dalamhal ini) HENDRA WAHYUDI dan pihak Penerima Suap dalam hal iniTerdakwa VITALIS DIAZ, yang seharusnya kedua pihak tersebut diadilibersamaan sehingga Pihak Pemberi Suap dapat memberikanketerangan yang berhubungan dengan apa maksud atau tujuanpemberian
    uang serta berapa besar pemberian uang yang diterima olehpihak Penerima uang yang dikualifikasi sebagai uang suap, begitupunsebaliknya pihnak Penerima Uang dapat memberikan keterangan untukmembuktikan hal yang sama;.
Putus : 21-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 230/Pid/2017/PT SMG
Tanggal 21 Agustus 2017 — IMAM SUBAGYO BIN KAMSANI
11455
  • Ngampel, Kabupaten Kendal, Terdakwa telah membuatSurat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 tentangaduan dugaan suap perizinan 5 (lima) perusahaan di Kawasan IndustriKendal yang selanjutnya disebut KIK yang diduga dilakukan oleh Saksi JokoPrabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, Saksi Muis danSaksi Nugroho;Bahwa setelah surat jadi dan ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Peduli Kendal(GRPK) Jawa Tengah, kemudian pada tanggal
    JokoPrabowo mengaku tahu terhadap PT tersebut namun tidak pernahmelakukan hubungan kerjasama dalam pekerjaan;Bahwa dengan dibuatnya Surat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016,tanggal 05 April 2016 tentang Aduan dugaan suap perizinan (5)perusahaan di KIK Kendal dengan salah satu yang dilaporkan adalah SaksiIr. Joko Prabowo sedangkan apa yang dilaporkan Terdakwa tidak adakaitannya dengan Saksi Ir. Joko Prabowo maka Saksi Ir.
    04 April 2016 Terdakwamenyuruh Saksi Rahmat Dawah untuk mengirim surat tersebut kepadaKetua Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) dengan tembusan Presiden RIKejaksaan Agung, Kapolri, Menteri BPN dan Tata Ruang, Kapolda Jateng,Kajati Jateng, Bupati Kendal, Kapolres Kendal, Kajari Kendal, Kepala BPNKendal, dimana yang dilaporkan dalam surat tersebut diantaranya adalahSaksi Joko Prabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, SaksiMuis dan Saksi Nugroho yang berisi tentang dugaan suap/gratifikasiHalaman
Register : 09-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 589/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2018 — HUMISAR CHARLES PARDEDE
280286
  • Bahwa setelahwebsite www.facebook.com berhasil dibuka, bernar korban melihat katabataatau kalimat yang telah diposting oleh terdakwa Humisar Charles Pardede diakun facebooknya Humisar Charles Charles tertanggal 03 Oktober 2016 pukul23.40 Wib dengan kalimat sebagai berikut :Wakil ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST :Pengangkatan TKS Medis menjadi Honor Daerah sebanyak 375 orang Saratkepentingan dan Suap, setiap orang yang diangkat menjadi honor Daerahdiduga dipungli 30 juta yang tidak menyanggupi
    tidak jadi diangkat menjadiHonda;Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum Kadis Kesehatansosorkan 10 jatah TKS kepada saya asalkan pada pembahasan PAPBDTapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil Ketua DPRD Tapteng, demikiandikatakan wakil Ketua DPRD TapTeng, Senin (3/10) dibilangan Parkiran KantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....
    Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada diNKRI, kiranya menyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap para TKSyang diangkat menjadi Honda dan bila perlu rekening pribadi milik BakhtiarAhmad Sibarani diawasi oleh PPATK dan KPK. (****).
    Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum KadisKesehatan sosorkan 10 jatah TKS kepada saya asalkan padapembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil KetuaDPRD Tapteng, demikian dikatakan wakil Ketua DPRD TapTeng, Senin(3/10) dibilangan Parkiran Kantor DPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....Kalau sudah begini yang terjadi di Lembaga DPRD Tapteng saat ni dandi Pemkab Tapteng semua harus makai uang, kita masyarakat berkataapa...?
    , setiap orang yangdiangkat menjadi honor daerah diduga dipungli 30 Juta yangtidak menyanqqupi tidak jadi dianqgkat menjadi Honda.Bakhtiar Ahmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknumKadis Kesehatan sosorkan 10 jatah TKS Kepadasaya(Awaluddin Rao) asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng2016 ikut saya bahas selaku Wakil Ketua DPRD Tapteng,demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10)dibilangan Parkiran Kantor DPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....;2.
Putus : 09-08-2017 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — DAVID ABRAHAM BSL bin EDWAR ABRAHAM
122101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., bahwa katakata kamu dibayar Jusran Samba bisa ditafsirkan sebagai suap,sedangkan katakata Jusran dicaricari Polisi bisa ditafsirkan sebagaiburon;b. Menurut ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., bahwa katakata Kamu dibayar Jusran Samba dan Jusran dicaricari Polisi,tidak dapat ditafsirkan sebagai Suap dan Buron. Karena katakatatersebut tergantung pada intonasinya, bisa saja kata tanya dan bisasaja kata dalam dialog.
    Lagi pula kata Bayar biasanya ditafsirkandalam pengertian positif, sedangkan kata Suap jelas bernuansanegatif (melanggar hukum);c. Menurut ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., bahwa katakata Terdakwa yang didengar oleh saksi Reny Boediarti, S.Sos., tentusaja berbeda dengan katakata Reny yang disampaikannya kepadaJusran Samba, karena katakata tersebut adalah bahasa lisan, makaintonasi kata (penekanan verbal) sangat berpengaruh dalammenafsirkan maksud orang yang mengucapkannya.
    hukum), yaitu seperti Suap dan Buron.Padahal Terdakwa tidak pernah menggunakan kata yang bersifatmenuduh Jusran Samba melakukan perbuatan pidana berupa Suapdan Buron. Katakata Terdakwa tidak bisa ditafsirkan sebagai Suapdan Buron karena kata suap sudah berdimensi yuridis, begitu pula kataburon juga berdimensi yuridis. Artinya, keterangan ahli bahasa Drs.
    Judex Facti telah merubah secara sewenangwenang katakata yangdiucapkan pemohon kasasi menjadi kata Suap dan Buron1.Pemohon Kasasi tidak pernah menuduh Jusran Samba dengan katakata Menyuap dan Buronan sehingga Terdakwa tidak memilikikewajiban hukum untuk membuktikan adanya kebenaran kata Suapdan Jusran adalah buron:Bahwa secara materiil tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasimengucapkan katakata yang didakwakan Penuntut Umum kecuali adaalat bukti lain berupa rekaman suara atau bukti tertulis lainnya
    melaporkanTerdakwa ke Kepolisian; Bahwa namun demikian, putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikimengenai pidana yang dijatunkan kepadanya karena masih ada keadaanyang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu katakata tersebut benarmerupakan sebagai fitnah akan tetapi perbuatan tersebut diucapkan dalamkeadaan emosi dan meskipun katakata Terdakwa benar dapat didengarpengunjung Kantor Kelurahan, akan tetapi tidak terlihat Terdakwa berusahamenyiarkan secara luas bahwa Reni Boediarti telan menerima suap
Putus : 06-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — SOLO RIA PAKPAHAN vs Drs. LINTONG SIANTURI, M,Pd, Dkk
5022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1977 K/Pdt/2016kepada pihak lain in casu Tergugat menurut hukum dianggap sebagai pihak yangmemberi suap kepada pihak lain in casu Tergugat/T erbanding;Bahwa Tergugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara initidak dapat dianggap sebagai orang yang menerima suap, karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi bukanlah pihak yang menentukandalam pemerimaan CPNS dimaksud;Bahwa hal ini juga telah ternyata dalam putusan Pidana Pengadilan NegeriMedan Nomor 500/Pid.B/2014/PN.Mdn.,
    ,telah dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana: Penipuansecara bersamasama; bukan dipidana karena menerima suap;Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi telahdijatuhi pidana penipuan secara bersamasama, dengan sendirinyaPenggugat /Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat dianggapsebagai orang yang memberi suap kepada oang lain, melainkan menjadikorban Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sekarangTermohon Kasasi, yang dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan
Register : 28-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 63/PID/2020/PT SMG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : VICTOR BAKKARA, SH MH Bin FRANCS ANTONIO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAHRI AENIWATI , SH
7552
  • Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INKRACHT NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.
    KENAPA TIDAK MELAPORKAN SAYA TENTANGSUAP ITU KENAPA KAMU SUAP HAKIM PT KHAN , ANDA SUAPHAKIM PT KHAN . KENAPA LAPORAN NYA PENGRUSAKAN ITUWILAYAH HUKUM SAYA LHO . Bahwa katakata tersebut dilontarkan terdakwadengan keras dan di Kantor KPKNL Kota Semarang dalam keadaan ramaisehingga banyak orang sekitar yang melihat.
    Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INGKRAH NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012
12891079
  • Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
  • Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul(Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal2529 Juli 2000, yang. substansinya adalah:1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabattersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti ituhukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia of86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 7 2.
    Risywah (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan olehseseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksudmeluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurutalDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia I~86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 9 KeduaKetigaKeempatsyariah) atau membatilkan perbuatan yang hak.
    Suap/uangpelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikansebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yangbatil atau membatilkan perbuatan yang hak;: Ketentuan HukumLembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikanhadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana denganmengikuti ketentuanketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.Ketentuan terkait HadiahL,Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan
    harus melakukan pengawasan terhadap kebijakanLembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi danhadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikutoperasionalnya.Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah1.Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dariperusahaan/institusi yang menyimpan dana, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 10 b) berpotensi praktek risywah (suap
Register : 16-02-2023 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PA LUMAJANG Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Lmj
Tanggal 23 Februari 2023 — Pemohon melawan Termohon
332
    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
    2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Leni Indah Sari binti Pardi dengan calon suaminya bernama Mochamad Abdul Asis bin Suap;
    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
289105
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Tjan Lin Eng Alias Johar Lin Eng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Suap sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tjan Lin Eng Alias Johar Lin Eng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
    Yang dimaksud dengantindak pidana suap dalam Undang undang nomor 11 tahun 1980adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang(pemberi suap) kepada pihak lain (penerima suap), baik kepadapegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yangmempunyai kewenangan atau pengaruh, yang mana dariperbuatannya tersebut pemberi suap memperoleh hakhak,kemudahan atau fasilitas tertentu.
    /Perwakilan Rakyat.Bahwa berdasarkan doktrin, dalam pemahaman Abhli, perlu dipahamibahwa unsur esensi dalam tindak pidana suap adalah adanya meetingof mind atau kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suapmengenai perbuatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan danperbuatan tersebut bertentangan dengan tugas atau kewajibanpenerima suap serta tujuan suap tersebut benarbenar tercapai.Dengan demikian tindak pidana suap adalah suatu perbuatan di manapemberi suap memberikan atau menjanjikan sesuatu
    kepada penerimaSuap agar penerima suap melakukan sesuatu untuk kepentinganpemberi suap ataupun orang yang berkaitan dengan pemberi suap, dimana berdasarkan bestandee!
    delict tindak pidana suap di atas adalahbahwa kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum; Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya harusada unsurunsur berikut ini:Pemberi dan penerima suap;Barang atau janji yang diberikan oleh pemberi suap kepada7se7~penerima suap;Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima suapuntuk kepentingan pemberi suap dan/atau orang yang dekat atauberkepentingan dengan pemberi Suap
    Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP DAN Pasal 3 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980tentang Suap Jo.
Register : 12-06-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 September 2014 — PERKUMPULAN KONSORSIUM REFORMASI HUKUM NASIONAL >< M. AKIL MOCHTAR
243100
  • Hubungan kausalitas antara PMH dan gugatan;26.Bahwa secara prima facie tindak pidana korupsi yang dilakukan olehTergugat tidak menimbulkan kerugian (damageless crime), namunjika dicermati secara sungguhsungguh, tindak pidana korupsitersebut justru menimbulkan efek kerugian yang berlipat (multipleeffects of corruption), balk kerugian ekonomis maupun nonekonomis, balk kerugian bagi Negara maupun bagi masyarakat;27.Bahwa praktik suap dan gratifikasi yang terjadi pada HakimKonstitusi, sebagaimana kasus
    yang didakwakan kepada Tergugat (incasu Terdakwa), oleh karena itu secara hukum Pengugat tidak rnempunyaikualitas hukum dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatankepada Tergugat yang berpokok pangkal kepada perkara tindak pidanakorupsi/suap yang didakwakan kepada Tergugat (in casu terdakwa).
    ;Bahwa lebih dari itu, mengacu kepada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAPdihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo maka didapat dan terlihatfakta yuridis, bahwa gugatan a quo yang pada pokoknya merupakan"gugatan ganti kerugian" telah diajukan secara keliru, karena melebihi/melewati tenggang waktu yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 95KUHAP yaitu) "selambatlambatnya sebelum penuntut umummengajukan tuntutan pidana", sementara perkara tindak pidana korupsi/suap yang dijadikan dasar gugatan
    Gugatan kurang pihak (Exceptio ex juri terti);Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada poin 22 23 positagugatan, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam bentuk Tergugat sebagaipenerima suap (yang disuap) di satu sisi, dan Chairun Nisa, Hambit Bintih,Cornelis Nalau Antun sebagai pemberi suap (Penyuap Tergugat) di lain sisi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan
    oleh karena perbuatanmelawan hukum (tindak pidana suap/korupsi) tersebut dilakukan olehTergugat bersamasama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintin dan CornelisNalau Antun, maka untuk sempurnanya gugatan a quo Penggugat haruspula menarik Chairun Nisa, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun sebagaipihak;5.