Undangundang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata UsahaDan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintah Setelan Menempuh Upaya Administratif

Negara tersebut tidak menjamin Kepastian Hukum; 12.Bahwa, Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012, diterbitkan olehTergugat pada tanggal 4 April 2011, dan diterima olehPenggugat pada tanggal 4 April 2012, oleh sebab itu,gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalamtenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyisebagai berikutGugatan dapat diajukan dalam tengang

keputusan vide objeksengketa maka penghitungan tenggang waktu dalam gugatan aquo haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugatmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan paraleldengan ketentuan Pasal 62 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaN@ Qala ; 29 222 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa dalam menghitung tengang

adanya peralihan hak atas sertipikat tersebutkepada Tergugat II Intervensi kepentingan mana paralel denganasas point d interest point d action (bila ada kepentingan makadisitu baru boleh berproses) vide Pasal 53 UndangUndang66Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut selarasdengan Philosofis dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negaraadalah untuk melindungi kepentingan wargamasyarakat;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukumyang berkaitan dengan prasyarat formal pengajuan gugatan,tengang

Bahwa dalil penggugat pada point B nomor 3 dan 4 ini sangat penuhrekayasa dan kebohongan hanya untuk memenuhi asas tengang waktudalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yangmana ayah Penggugat baru mengetahui Objek tanahnya telah terbitSertipikat atas nama ACMAD ISMAIL Cs tanggal 17 Juli 2014kemudian pada tanggal 20 Juli 2014 ayah penggugat MASLAHATHENTIHU menanyakan kebenaran tersebut ke Kantor PertanahanKabupaten Buru dan Kepala Seksi Pengukuran membenarkan telahmengeluarkan Sertipikat

bersertipikat padatahun 2013 ini dibuktikan dengan Surat dari Amarhum ayah PenggugatMASLAHAT HENTIHU, SH = mengajukan Surat PermohonanPembatalan Hak Milik Sertipikat kepada Kantor Pertanahan KabupatenBuru tanggal O07 Oktober 2013( saat pembuktian kami akanmenunjukanya), terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama ACMADISMAIL Cs sehingga secara tidak langsung Penggugat telah mengetahuitanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik a quo sebelum tanggal 17 Juli2014, untuk itu Gugatan Penggugat sudah melewati masa tengang

tanggal 28 Mei 2014, luas 13.883 m2, tercatatatas nama Marie Nasiboe, untuk selanjutnya disebut SHM Nomor08811/Ragunan (objek sengketa);Bahwa adapun SHM Nomor 08811/Ragunan (objek sengketa) tersebut,merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif telahmemenuhi unsurunsur yang termuat dalam Pasal 1 Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;TENGANG

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun1991, tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V huruf 3 tentang petunjukpelaksana beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, mengisyaratkan bahwa gugatan a quo masih dalam tengang waktuyang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

pada tanggal 9 Mei2018 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat,Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding semula TurutTergugat dan Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat Il masingmasinguntuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan faktafaktadipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tengang

tanggal 8 Juni2012;Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat ITV dan V/Pembanding IV dan V tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Juni 2012;Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapanmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya padatanggal 20 Juni 2012;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasanya telahdiberitahukan kepada pihak ;awan dengan seksama, diajukan dalam tengang

Saksii:, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Natai Mawang RT 07RW 03 Desa Tanjung Tengang Kecamatan Nanga Pinoh KabupatenMelawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:Him. 8 dari 21 hlm.

Coalindo Utama seluas 315 Ha di KabupatenBarito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, yangberdasarkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan merupakan kewajiban Termohon danTermohon II untuk menindaklanjutinya sesuai permohonan tersebut;Bahwa dengan tidak/belum ditindaklanjutinya permohonan Pemohontersebut, kemudian dikaitkan dengan tengang waktu terhitung diterimanyapermohonan tersebut oleh Termohon dan II pada tanggal tersebut di atasHalaman

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar membuktikan semuaunsurunsur dari dakwaan Kesatu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun secara alternatif, di mana perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana dalam Pasal 187Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang No.1 Tahu 2014 Tengang

BDG tanggal 5Oktober 2016, tanggal 6 Oktober 2016, tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 18Oktober 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,

Pasal 6 huruf a dan b Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan PermohonanGuna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau PejabatPemerintahan,Tengang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkankeputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan,hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak :a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Jo Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undangundang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskangugatan dapat diajukan dalam hanya tengang waktu 90 (SembilanHalaman 30 Putusan Perkara No.132 /G/2019 / PTUNMDNpuluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyakeputusan badan atau pejabat tata usaha negara ;.

gugatan kembali diPengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Tegugat dengan Objeksengketa yang sama dengan Perkara sebelumnya yaitu Surat KeputusanTergugat nomor: 188.45/405/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018,Bahwa kalau dihitung masa tenggang waktu pengajuan gugatanPenggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Jo Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo UndangundangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenjelaskan gugatan dapat diajukan dalam hanya tengang

2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan faktafakta dipersidangan MajelisHakim langsung memilin dakwaan alternatif kKedua sebagaimana diatur dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tengang

., tanggal11 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sumedang, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkatbanding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh para pemohon banding tersebut, diajukanmasih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, dankarenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh

Oleh karenanya telah benar danmempunyai /egal standing Pemohon mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Cibinong, sesuai dengan dengan maksud Pasal 4 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tengang Peradilan Agama sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti antara Pemohon dengan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa

.; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara..Putusan Nomor : 23/G/2020/PTUNBL Hal 7Bahwa Para Penggugat sebagai Pihak yang tidak tertuju langsung tetapimemiliki kKepentingan,yang baru mengetahul obyek perkara yakni SuratKeputusan Kepala Kampung Cempaka Putin

pemotongan hutang Para Penggugat tersebutTergugat tanpa sepengetahuan oleh Para Penggugat, makaTergugat telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)yaitu : Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku danmelanggar :1) Melanggar Pasal 4 huruf gUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : hak untukdiperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatife.2) Melanggar Pasal 7 huruf cUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun1999 tengang

Bahwa, oleh karena Tergugat II tidak ada memberikan PolisAsuransi atau Suratsurat yang berhubungan dengan AsuransiPara Penggugat, sehingga Tergugat II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) yaitu :1) Melanggar Pasal 4 huruf gUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : hak untukdiperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatife.2) Melanggar Pasal 7 huruf cUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun1999 tengang Perlindungan

pemotongan hutang Para Penggugat tersebutTergugat tanpa sepengetahuan oleh Para Penggugat, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu: Bertentangandengan kewajiban hukum Si Pelaku dan melanggar:1) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife.2) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang

Bahwa, oleh karena Tergugat II tidak ada memberikan PolisAsuransi atau Surat surat yang berhubungan dengan Asuransi ParaPenggugat, sehingga Tergugat II telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (PMH) yaitu:1) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife.2) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang

Bahwa tengang waktu dari tanggal 13 Desember 2000 sampaidengan Maret 2001 adalah tenggang waktu yang sengaja Penggugat asliberikan kepada Tergugat asli sebagai batas akhir untuk memperbaiki sikapdemi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga tersebut, ternyata hasilnyanihil ;Bahwa Penggugat asli sangat berkepentingan kelanjutan hidup danpendidikan anak Penggugat asli dan Tergugat asli tersebut, karena Penggugatasli melihat selama ini telah terjadi salah asuh dan salah didik.