Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Piutang negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Menghina negara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
401 — 238
  • LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
216 — 111
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AAUPB;Bersifat final dalam arti yang lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau7 29 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-08-2016 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1255 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — HIDAYAT ABDUL RACHMAN
322 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal memberatkan:1) Perbuatan Terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara tidakmendukung upaya pemerintah dalam memberantas terjadinya tindakpidana korupsi di Indonesia;2) Perbuatan Terdakwa menghambat terlaksananya prinsip pemerintahanyang baik dan bersih (good and clean governance);3) Bahwa perkara korupsi merupakan perkara yang menarik perhatianmasyarakat sehingga peradilan pidana harus menjadi obat yang mampumenimbulkan efek jera bagi pelakunya sebagai upaya pencegahan danpemberantasan korupsi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
282 — 125
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau29 2 0Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalahbersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum: 1.JODHI ATMA ENCHI, SH 2.REZA FERDIAN. SH. MH 3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH Terdakwa: RUDY HARYONO, SE
268 — 270
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
57 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
99 — 68
  • Hari Budianto, pada bulan Maret 2011 dan bulan Mei2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 20112012, bertempat di Kantor PPBLSDirektorat PPBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Penjernihan I No. 19A Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawainegeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan~ danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan' kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan.Bahwa betul dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI berbunyikoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi yang dalam penjelasannya yang dimaksuddengan instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, KomisiPemeriksaan Kekayaan Penyelenggara
    Negara, inspektorat padadepartemen atau lembaga pemerintah non departemen, yang manaUndangUndang No. 30 Tahun 2002 tersebut berlaku /ex specialisuntuk KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ;Bahwa akan tetapi pada saat terbitnya UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, apakahtelah ada undangundang yang mengatur siapa yang berwenang untukmengaudit adanya kerugian Negara ???
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: NIKLAS ME Alias NIKLAS
172 — 77
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — HAMID IDRUS,ST
98 — 33
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
59 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
70 — 18
  • Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
    Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
94 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
133 — 42
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
96 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
95 — 43
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
346 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 13 Desember 2011 — OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB
76 — 20
  • Cirebon atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan57Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai negeri atau penyelenggara
    Negara yangmenerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satibdengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan olehPemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama PerusahaanDaerah Tanah dan Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Basuki bin Ngatimin Witowiharjo
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lilik Karnaen, Suhardiyanto, ST alias Kelik (dalam berkaspenuntutan terpisah) dan Pipit Fajar, ST, (Daftar Pencarian Orang) pada waktudan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair di atas telahmelakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling)yaitu sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah menyuruhmelakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. yang denganmaksud menguntungkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Ir. SUGIYANTO, M.M. Bin KASIM ATMAWIJAYA;
99 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maksud ketentuan Pasal 1 angka 3adalah untuk mengetahui apakah subjek yang diadili adalah orangperseorangan atau badan hukum, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruandalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidana dimaksud (error inpersona);Bahwa disamping hal tersebut, kata setiap orang dimaksudkan untukmenentukan kualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunyaadalah pegawai negeri/penyelenggara negara/pemangku jabatan publik ataukahpartikulir/swasta ataukah badan hukum