., teroukti bahwa dalamKutipan Akta Nikah para Pemohon, tertulis Nama Pemohon XXX dantanggal lahir Pemohon Il, 05 11 1959;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapatkekeliruan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 149Rog perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(Verstek);Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yangberbunyi:aJ g> V ole 99 ww ld yrolwoll elS> yo eSus .s9 yproArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudianenggan menghaairi panggilan tersebut maka dia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa yang mendasari

mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

No. 0056/Pdt.P/2014/PA.PasBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanPerubahan Biodata Data Nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengansuami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal

AktaNikah (bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah bahwa Pemohon mohon supaya Pengadilan mengijinkan Pemohonuntuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidanganyang menyatakan bahwa tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat secara langsung sehingga saksi tidak mengetahui alasanapa yang mendasari Penggugat ingin menceraikan Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalildalil gugatanPenggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidakada keharmonisan dan kecocokkan lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikannafkah lahir

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo adalah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, dantelah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, karena itu telah tepat para Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 44/PID.SUS/2012/PTRMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarumembaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukanbanding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang beserta semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 334/Pid.B/2011/PN.RHL tanggal 26Januari 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat,pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

DPP PPN 1.853.365.474,00 0.00 1.853.365.474,00Total Nilai Sengketa terbukti 1.853.365.474,00 0.00 1.853.365.474,00Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Obyek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkankoreksi oleh Majelis terhadap nilai Obyek Pajak Pajak Pertambahan Nilai MasaJanuari s.d Desember 2009 Pajak versi keputusan Terbanding atas keberatanPemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :tabel penyesuaian atas nilai obyek pajak yang mendasari keputusan Terbanding Nilai Obyek

yangmeninggalkan Tergugat mengajukan gugat cerai oleh karena memangPenggugat yang menimbulkan masalah dalam kehidupan rumahtangganya, sedangkan Tergugat dalam jawaban masih menghendakikeutuhan rumah tangganya dan tidak menghendaki perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak berhasilmembuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum ke 2(dua) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugatmerupakan yang mendasari

tapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

.: Bahwa di dalam persidangan, Penasehat Hukum mengajukanpermohonan untuk mengajukan Saksi Tambahan dari PomLantamal , atas persetujuan Oditur Militer dan mendasari padaPasal 154 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimmemberikan ijin Kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkanSaksi Tambahan yaitu:Saksi8 (Saksi Tambahan)Nama lengkap : Yudi Prasetyo.Pangkat/NRP : Serma Pom/69800.Jabatan : Ur.

oleh Penyididk PomLantamal tanpa (diawali dengan) pelaksaan sumpah baik disebelum atau sesudah pemeriksaan, namun dibuatkanBerita Acara Penyumpahan.Bahwa terhadap hasil konfrontir keterangan Saksi7 denganSaksi9 (Saksi Verbalisan) tersebut, Majelis Hakimmengemukakan penilaiannya sebagai berikut:1.Bahwa Saksi7 hadir di persidangan dan memberikanketerangan di bawah sumpah, namun dikarenakanketerangan Saksi7 di sidang berbeda denganketerangannya yang terdapat dalam Berita AcaraPemeriksaan Saks, maka mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim menilai barang bukti berupa suratsurat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Urine No.

Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat HukumTerdakwa tentang Analisa Hukum yang pada pokoknyayaitu mendasari pada Pasal 185 KUHAP Jo pasal 173UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwakriteria keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah tidakterpenuhi.Bahwa terhadap Analisa Hukum Tim Penasihat HukumTerdakwa yang berkaitan dengan penilaian keteranganSaksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khususkarena Majelis Hakim telah menanggapi

danmengemukakan pendapatnya tentang keterangan Saksiberdasarkan Pasal 172 Ayat (1) jo Pasal 173 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Sedangkan tentang keterbuktian unsurunsur tindak pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapibersamaan dengan pembuktian unsurunsur tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam undangundang.Hal. 60 dari 78 hal.

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten

,b) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;Cc) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada PeraturanMenteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan normayang berlaku serta anggaran dasar

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yangmenyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCGadalah prinsip prinsip yang mendasari suatu proses danHal 41 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum : a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

Seharusnya Para Penggugatyang telah memiliki dan mengusai objek tersebut jauh sebelum gugatanTergugat dengan Tergugat II dan III tersebut berjalan dan berkekeuatanhukum tetap, mestilah melibatkan Para Penggugat;Tindakan Para Tergugat yang tidak mendasari kepemilikan hak milik ParaPenggugat terhadap objek tersebut dan telah bersengketa di PengadilanNegeri Jantho dengan Nomor Perkara awal : 3/Pdt.G/2018/PN. Jth adalahHalaman 5 dari 29.

Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendasari gugatan awal ParaTergugat dahulunya tanpa melibatkan Para Penggugat sebagaimanatersebut adalah perbuatan melawan hukum;6. Bahwa segala tindakan Para Tergugat yang mencoba mengambil alin danmencoba menguasai objek perkara tersebut adalah tindakan salah;7. Bahwa dalam hal ini segala tindakan Para Tergugat diatas tentu sangatmerugikan Para Penggugat.

Dan diakui oleh Terbanding II danTerbanding Ill, objek itu dimanfaatkan oleh Terbanding II danTerbanding Ill secara sukarela/tanpa ijin dari Para Pembandinghanya mendasari atas putusan kewarsian Pengadilan AgamaJantho saja.5.9. Bahwa mengacu atas dasar diataslah, sangat tidak beralasanhukum jika Judec Fictie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janthoberalasan bahwa proses jual beli antara Terbanding dengan ParaPembanding itu cacat hukum dikarenakan objek perkara ituadalah objek perkara kewarisan.

telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Larantuka, sedangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IVdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis,tanggal 28 Oktober 2021;Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugattertanggal 1 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLarantuka pada hari Jumat, tanggal 02 Nopemberr 2021 pada pokoknya menyatakankeberatannya sebagai berikut :HALHAL YANG MENDASARI

Bahwa Pembanding yang meminta agar Pengadilan Negeri Laranukamemutus kembali perkara a quo pada tingkat banding sangatlah tidakrelevan dan bertentangan dengan asas hukum Res Judicata ProVeritate Habetur oleh karenanya memori banding a quo yang diajukanoleh Pembanding haruslah ditolak.TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN HAL YANG MENDASARI UPAYA HUKUMBANDING PADA ROMAWI II HALAMAN 3 MEMORI BANDING Bahwa hal yang mendasari gugatan tidak perlu kami tanggapi karena hanyamerupakan pengulangan terhadap dalil dalil

Bahwa setelah diteliti secara seksama apa yang mendasari perkara gugatanPerdata No. 205/Pdt.G/2015/PN.Sby. yang tidak menarik Penggugat sebagaipihak dalam perkara tersebut, ternyata Tergugat bersama saudarasuadaranya telah memberikan keterangan yang patut diduga palsu dalammembuat Surat Keterangan Waris di kelurahan Gubeng denganmeninggalnya JB Harsono dengan tidak mencantumkan adanya perkawinanantara JB Harsono dengan Rr. M.M. SOEPRAPTINAH yang mempunayaianak angkat yakni penggugat.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/ftundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya. Dimana pengugat tidakmenjelaskan kedudukan hukum penggugat MAUPUN terhadap obyeksengketa yang berhubungan dengan TERGUGAT ;DALAM KONPENSI1.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/fundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya.

Bahwa terdakwa tidak dapat menerima dan atau tidak sependapat denganputusan Pengadilan Negeri Tual karena putusan Pengadilan Negeri Tualtersebut mengandung kesalahan dan atau kekeliruan hal mana terlihatdalam pertimbangan hukumnya halaman 32 samapi dengan halaman 36dari pertimbangan hukum tersebut mengandung kontradiksi dan ataubertolak belakang antara satu dengan yang lain karena dalampertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 33dan 34 mendasari pada fakta persidangan dengan

akibat kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tualtersebut dalam pertimbangan hukumnya maka adalah patut menurut hukumPutusan Pengadilan Negeri Tual tersebut di batalkan oleh PengadilanTinggi Ambon dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbanganhukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa terdakwa sangat berkeberatan sekali dan atau tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tual tersebut karenapertimbangan hukum pengadilan tersebut tidak mendasari

menurut hukum pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tual yang salah dan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukumacara pidana haruslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan TinggiAmbon ;Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya, Jaksa/PenuntutUmum telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwadalam memori banding poin 1 yang menerangkan bahwa putusan MajelisHakim dalam pertimbangannya pada halaman 33 dan 34 mendasari

jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahulbahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa JUNAIDI Als ATAK Bin RAMLAN (Alm);Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari

dari pengakuan Terdakwa tersebut tidakdapat di pakai sebagai keterangan saksi dalam hal pembuktian Terdakwa telahmelakukan jual beli sabu hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1butir ke 27 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, bahwa KeteranganSaksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupaketerangan dari saksi mengenai Suatu peristiwa pidana yang la dengan sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuannya ini;Menimbang, bahwa mendasari

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN KIkundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk

di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun perubahan alamat yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak melalui perbaikan gugatan, namun dengankehadiran Tergugat dalam persidangan berdasarkan realase panggilan sidang sesuaidengan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menunjukkan Tergugatmengakui secara diamdiam tentang kebenaran alamat tersebut...... dst";Bahwa dari amar putusan tersebut di atas maka jelasjelas bahwa Judex Facti dalammemberikan putusan atas perkara tersebut di atas, tidak mendasari

adanya kerugian hanya berdasarkan laporan keuanganhasil audit internal dan bukan berdasarkan hasil audit dari akuntan publicsebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tersebut di atas, dan pada kenyataannya perusahaan Tergugat masihmelakukan operasional meskipun hanya menyelesaikan sisa kontrak customerdengan karyawan yang sangat terbatas......dst";Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan atas perkara tersebut karena mendasari

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu tidak mendasari pertimbangan hukum yang benar danJudex Facti belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatkhususnya dari kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugatsehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang hanya bersifat normatiftanpa mempertimbangkan buktibukti tertulis dan saksisaksi yang diajukanPemohon Kasasi/Tergugat yang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusanyang keliru, oleh