Panitera (PaniteraMuda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutpada tanggal 16 April 2019;Halaman 8 dari 12 Hal. Put.

Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tanggal. 21Desember 2012,sejak tanggal, 2 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013,Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal: 11 April2013,sejak tanggal, 11 April 2013 s/d 30 April 2013,Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab.Semarang,tanggal, 26April 2013,sejak tanggal. 28 April 2013. s/d 27S Mee2013, 22222 n2 nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ennaPenahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang

tanggal. 20 Mei 2013, sejak tanggal.20 Mei 2013 s/d tanggal.18Juni 2013; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal.11 Juni 2013,sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/dtanggal. 17 Agustus 2013;Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.14 Agustus 2013,sejak tanggal.18 Agustus 2013 s/dtanggal.16 September 201310Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Terdakwa .III. lr.

Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Dalam menghadapi perkara ini :Terdakwa I didampingi Tim Penasihat Hukum, yaitu 1.

kewenangan ;Bahwa perbedaannya adalah pasal, 2 ayat (1) Undang Undang Tipikorperbuatannya aktif untuk menyangkut bertambahnya kekayaansedangkan pasal. 3Undang Undang Tipikor menyalahgunakan kewenangannya dan perbedaan yang lainpada sasaran norma;Bahwa perbuatan melawan hukum Pasal 2(1) Undang Undang Tipikor adalahperbuatan yang dilarang bertentangan dengan peraturan pernundang undangan;Bahwa dalam Pasal. 2 ayat(1) Undang Undang Tipikor dan pasal. 3 Undang UndangTipikor merupakan delik formil dan

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

: Pasuruan;Umut / tgl.lahir : 42 tahun / 03 Maret 1973;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kalimantang Gang 5 Nomor 16 RT.O1/RW. 11 Kelurahan Trajeng KecamatanPanggungrejo Kota Pasuruan;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemerintah Kota Pasuruan;Pendidikan : SMK (tamat);Terdakwa ditahan oleh:Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;Penuntut Umum sejak 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16Nopember 2015;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;Perpanjangan Ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejaktanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;Perpanjangan KeII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejakHalaman 1 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYtanggal 7 Maret 2016 sampai

tertanggal 8 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa, diterima di Bagian Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor : W14U/7609/HK.07/06/2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor :52/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyHalaman 55 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYtanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terdakwa pada tangga 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 juni 2016 yang diterimadi Kepaniteran Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSurabaya pada tanggal 08 juni 2016.Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa dan Jaksa Penuntut umum

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : J1.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan :S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O7 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

Perkara:PDS06/MANOKIFt.1/11/2021 pada hari Kamis tanggal 29November 2021, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1. Menyatakan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY;S.Th.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Jaksa Penuntut Umumperkara dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Manokwari telah secara arif dan bijaksana menyatakan PemohonBanding (dahulu Terdakwa Pdt.Roberts Jeremia Nandotray, S.Th) tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanaDakwaan Primair, dan oleh karena itu Membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut;2.

, tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.Menimbang, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan pasal 2dan pasal 3 UU RI Tipikor tersebut, menurut pandangan Vidya Prahassacitta,pengajar ilmu hokum pada Univ.

Bina Nusantara dalam sebuah acara diskusiMembongkar Putusan MK tentang pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor di Jakarta.

Bahwasecara historis ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepadasubyek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat public yang memilikikekuasaan meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegasmenyatakan demikian, hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Oemar Senoadjisaat menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI yangmenyatakan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU RI no 31 tahun 1971harus ditujukan kepada Pegawai negeri sipil

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahapl, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str9.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahapll, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernamaTamarsah, S.H., dan Sasmindra, S.Ag., Advocat/ Penasihat Hukum berkantor diJalan Kampus Gajah Putih, No. 10 Kecamatan Pegasing, Kabupaten AcehTengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2017 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelongdengan

PUTUSANNomor : 1050 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO;Tempat lahir : Kediri ;Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 26 Februari 1973;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal :Desa Keling RT.02 RW.01, KecamatanKepung, Kabupaten Kediri;Agama : Islam ;Pekerjaan : Kepala Desa; ;Terdakwa berada

Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,22HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr.

Halaman dari 54 halaman.e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJambi, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013; e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejaktanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahanan Kota kedua kalinya, oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013; 4.

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tertanggal 27 Mei 2015,No.70/Pe.Pid/TPK/H/2015/PN.Smg., sejak tanggal 27 Mei 2015 s/dtanggal 25 Juni 2015 ; 22 205 2ono noe aoeTerdakwa ditahan di RUTAN KLAS Kedung Pane Semarang ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tertanggal 22 Juni 2015, No.66/VV/Pen/K/2015/PN.Smg., sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ; Terdakwa ditahan di RUTAN KLAS Kedung Pane Semarang ; 5.

M.Hum Panitera Pengganti,d.t.oSalinan yang sama bunyinya oleh : Nurul Bariah, S.HPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHHalaman 9 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNAHalaman 10 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

No. 1143 K/Pid.Sus/2015yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:a.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1143 K/Pid.Sus/2015S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd.

;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPKHal. 1 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKIPOMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. tanggal 28 Desember2015;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama),di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal29 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016;7 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 25 Januari 2016 No. 63/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 4 Februari 2016 No. 91/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;9 Permohonaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.W10.U/1758/HK.07.11.2016 tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 24 April

diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan faktaadanya Pemberian Uang sebesar Rp1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)kepada terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829, (lima milyar tujuhratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratusdua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum,pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Ny Raden Sukaesih maupun paraPenggugat telah beberapa kali meminta ganti rugi/ Kompensasi denganmenempuh berbagai upayaupaya baik secara lisan mupun dengan caratertulis guna menyelesaikan masalah ini seperti permohonanpenggantian rumah tahun 1968 yang di tujukan kepada Ketua YayasanRS ST Carolus dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tertanggal 14September 2006 dan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat LembagaPengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR)tertanggal 07 November 2014 yang meminta

Caroulus mendalilkan status tanah JalanSalemba Raya No. 35 Jakarta melalui suratnya tertanggal 12 November2014 No. : 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XV/2014 Hal: Jawaban SOMASIyang ditujukan Kepada yth. : Bapak AIDIL FITRI, SH Ketua LPI TipikorGedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl. Proklamasi No. 56, MentengJakarta 10320, Perhimpunan St.

Daalildalil Penggugat pada angka 24 Gugatan jelas merupakanupaya Penggugat untuk merekaya dan memelintir isi suratTergugat Nomor 062/LPI TIPIKOR/ Peng/PSC/XV2014 tertanggal12 November (Surat Tergugat Nomor 062), karena seluruhuraian dari Penggugat pada angka 24 Gugatan sangat jauhberbeda dengan isi Surat Tergugat Nomor 062 tersebut.Tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk dariPenggugat yang berupaya untuk merekayasa faktafakta yangada.

Ketua Muda Pidana No. 3685/2013/S.877.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2013;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda karena didakwa:PRIMAIR:2Bahwa ia Terdakwa Drs. H. M. THOMAS ALFA EDISON, MM. BIN H. M.YUSUF selaku Pelaksana tugas (Plt.)

Yusuf dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No.58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan Terdakwa Drs. H.M Thomas Alfa Edison, M.M. bin H.M.

Thomas Alfa Edison, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Kalimantan Timur;Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;7 Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda

Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebutMemperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2013;Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2013 dari

Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 serta Memori Kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarindapada tanggal 13

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juni 2014 s.d tanggal 15 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juli 2014 s.d tanggal 14 Agustus 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 02 September2014, Jenis Penahanan Rutan;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s.d tanggal19 September 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20September 2014 s.d tanggal 18 Nopember 2014, Jenis Penahanan Rutan;1.Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DAUDBin DAMIRI dari Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor : 02/0.2.20/Ft.1/08/2014,tertanggal 20 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TipikorBandung tanggal 21 Agustus

2014;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 21 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 01 September 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BulogNomor : KD12/DS102/01/2012 tanggal 20 Januari 2012

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2013yang menjabat sebagai Kepala GBB Singakerta

Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;6. Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;7.