Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terobuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Jakarta;Islam;Mantan Kepala Perumnas Unit Tlogosari;Sarjana Muda Arstektur Pertamanan;Terdakwa tersebut :e Ditahan oleh:= Penyidik: sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 10 September2013;= Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 11 September 2013 sampaidengan tanggal 20 Oktober 2013;= Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal22 Oktober 2013;= Hakim: sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8November 2013;= Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Katamso No. 24(Panti Marhaen) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;I. Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;Hl.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

PUTUSANNOMOR : 08/Tipikor/2011/PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yangmemeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs.

2011 sampai dengan 29 Oktober2011; 4 Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Tipikor/2011/PNJPR tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis penahanan rutan diRutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28Desember 2011; 5 Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/TIPIKOR

Tipikor/2011/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 08/Pen.Tipikor/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentang PenetapanHari Sidang pada tanggal 11 Oktober 2011;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Djaim Perum PlatinumVillage R.28 Kelurahan Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi;Agama : Islam;Pekerjaan : Direktur PT Bina Inti Sejahtera;Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :1.Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal05 Maret 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal

24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai

Sehingga hal ini mengakibatkan Majelis Hakim Tipikor Tingkatpertama telah salah dan tidak cermat dalam memahami apa yang dimaksuddengan ketentuan di dalam pasal 2 UU Tipikor tersebut.Sehinggamengakibatkan kesalahan dalam menerapkan pasal yangdigunakan dalam amar putusannya.

Bahwa apa yangmenjadi dasar pertimbangan Judex facti Pengadilan Tipikor tingkat pertamatelah benar dan tepat dalam perkara a quo serta sesuai dengan fakta yangterungkap dalam persidangan perkara a quo. Bahwa apabila. Judex factiPengadilan Tinggi Ambon mempertanyakan serta mengesampingkanPertimbangan Hukum serta putusan Judex facti Tingkat Pertama dalamHal. 30 dari 47 hal. Put.

Terlebih, mengingat tidak semua orang paham akanhukum. apalagi memahami selukbeluk aturan yang : mengatur pekerjaanpengadaan tanah semacam itu;Menimbang.bahwa pertimbangan yang dikemukakan tersebut menurutMajelis Hakim Tipikor tingkat Banding adalah terlalu berlebinan dengankalimat kalimat yang membuat rancu permasalahan hukum yangsesungguhnya. Seakan lupa bahwa Terdakwa Ir. Migsjeglorie V Putuhena,ST.

Panitera PengadilanNegeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang pada tanggal 12 Maret 2021sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 3/Banding/Pid.SusTPK/2021/PN Smg. Jo Nomor. 81/Pid.SusTPK/2020/ PN Smgdan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahHal 33 dari 46 hal. Put.

Terdakwa KHILMIFAKHRUDIN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertamaHal 34 dari 46 hal. Put.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana pembuktian dakwaan Primair dalam Surat Tuntutan PenuntutUmum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tersebut belummemenuhi rasa keadilan dalam =masyarakat, sehingga perludipertimbangkan lagi.

Oleh karena itu, dengan mengingat alasanalasansebagaimana telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang menerima permohonan Banding kami serta membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 81/Pid.SusTPK/2020/PN.Smg tanggal 08 Maret 2021 dalam perkara atas namaTerdakwa Khilmi Fakhrudin.Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22April 2015;12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal : 23 April 2015 sampai dengantanggal : 21 Juni 2015;13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor: 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 23Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;3.

tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, haltersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umumselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yaituselama 1 (satu) tahun, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim PengadilanTinggi Pontianak dalam putusannya yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tipikor

dan dengan demikian unsurperbuatan melawan hukum tidak terpenuhi (vide putusan pengadilan negeri, hal.105).Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dibenarkan menuruthukum oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3UndangUndang Tipikor oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor,tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas

Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Daniel alias Atengterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patutdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terbuktinyadakwaan Primair maka, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip. 19651120 198903 1 004Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 55/ Pid.SusAnak/ 2018/ PT.MKS

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (lima riburupiah) ;Demikian, .........Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU, tanggal 25 September 2013, oleh kamiMUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis,ELFI MARZUNI, S.H.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal29 Oktober 2018 Nomor: 54 / PID.SUSANAK / 2018 / PT.MKS tentangHal 1 dari 12 hal No.54/PID.SUSANAK/2018/PT MKSpenunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terbukti Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjaradan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan, tanpa uang pengganti yang dikuatkan oleh judex facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, adalah sudahmemadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, lagipula karena Terdakwa

Binjai Tahun 2004 2009,dimana saudara penggugat sampai dengan saat ini tidak juga beritikadbaik untuk mengembalikan Kerugian Daerah sejumlah Rp. 353.004.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) ke Kas Daerah KotaBinjai, maka sudah seharusnya penggugat diperiksa oleh pihak yangberwajib sesuai dengan ketentuan Diktum Kedua Surat KeputusanWalikota Binjai Nomor :821.22603/K/2012 tentang Pembebanan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor

Sus/2019Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapbkan masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/AktaPid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penasihat HukumTerpidana dan Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap

PaniteraHal.9 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.Panitera Muda Tipikor,SYAHRIRDAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPanitera Pengadilan Tinggi MakassarHal.10 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.DARN O, SH., MH.NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal.11 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampaidengan tanggal 29 April 2017.7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni2017.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDINGtersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding PenuntutUmum tanggal 28 April terhadap Perkara Tipikor tanggal 27 Maret2017 Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Sby yang diterima diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Terdakwa melaluiPengadilan Negeri Mojokerto, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Surabaya dengan Surat NomorW.14.U.1/5164/Hk.07/5/2017 tanggal 10 Mei 2017, dan selanjutnyadimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan

Waluyo, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim AnggotaHalaman 54 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PT SBYtersebut, dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timurtanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,H.

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6.Diperpanjang ...6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan auditterhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparatpenegak hukum melakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negaraberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkaratindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa perhitungan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu limaratus rupiah ;~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Jakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, TANGGAL17 JULI ....17 JULI 2013, oleh kami : HENKY HENDRADJAJA, SH.MH sebagai Hakim KetuaMajelis, ABADI, SH. dan HERY LILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari: RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 dalam persidangan yang dinyatakan

.: Surat Nomor: R410/2023/06/2016 tanggal 17 Juni 2016,perihal Laporan Penggeledahan untuk MendapatPersetujuan yang diajukan oleh Termohon kepada KetuaPengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21.Pen. Pid. Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt.

.: Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Mengenai hari SidangHal 40 dari 69 Hal Putusan No. 112/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.SelNo.68/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 22Agustus 2016.19. Bukti T19 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/PID.SUS/TPK/2016/ PN.Jkt.PST tanggal 19 Agustus2016.20. Bukti T20 : Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Seltanggal 24 Agustus 2015 atas nama OC Kaligis.21.

Arbiyoto juga berpendapatkalau permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh keluarga tersangka tidakperlu surat kuasa dari tersangka.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas makaeksepsi legal standing dari Termohon sudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan eksepsi legal standingtersebut diatas, Termohon juga mendalilkan dengan adanya Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentangpenetapan hari sidang perkara atas

sesungguhnya belum jelas terbukti dari munculnya berbagaipenafsiran sebagaimana berikut ini :Penafsiran pertama, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri atau pengadilan tipikor.Alasannya, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan praperadilan denganputusan perkara pokoknya.Penafsiran kedua, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah disidangkan untuk pertama kalinya oleh Majelis Hakim disidang pengadilan negeri/tipikor