Bumi Aspalindo Aceh, yang berkedudukan diLhokseumawe diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Aktapernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 08tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZAMRI, SH Notaris Jakarta ;Bahwa sebagai tindak lanjutnya pengangkatan Penggugat, maka telah di terbitkan SuratKeputusan No. 19/SK/LS.15.DIRUT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 Tentang PenetapanBesarnya Gaji Direksi dan Honorium Komisaris PT.

Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan sejak Penggugat diberhentikan Tergugat sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemberhentian Penggugatsangat bertentangan dan telah melanggar Pasal 94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndangRepublik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah

berdasarkan Surat Tergugat No. 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tertanggal 10Desember 2009 tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah sangat merugikanPenggugat selaku Direktur PT.

BAA ;Bahawa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BAA yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010, telah memberhentikan Penggugatdari Jabatannya sebagai Direktur dan juga telah memberhentikan Tergugatsebagai Komisaris kemudian telah mengangkat Azwan Hamir sebagai Direkturdan Ny. Ratna Dewi menjabat sebagai Komisaris ;bahwa dengan diangkatnya Azwan Hamir sebagai Direktur pada PT.

Bumi Aspalindo Aceh tanpapersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu yang melanggar Pasal94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas danjuga melanggar Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh, dan hubungan hukum antaraPenggugat Selaku Direktur PT.

RUPS,2. Direksi dan3. Dewan Komisaris ; Bahwa sesuai ketentuan umum UU Nomor 40 Tahun 2007 pengambilankeputusan tertinggi di Perseroan Terbatas ada di RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) ; Bahwa pentinggnya RUPS di Perseroan adalah dalam rangka untukmengetahui apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, mengesahkanperbuatan yang dilakukan perusahaan sebelumnya dan mengesahkanperbuatan yang akan dilakukan ; Bahwa tata cara pemberhentian Direksi adalah :1.

Diadakan RUPS untuk mentukan sah tidaknya pemberhentian ; Bahwa tata cara pengunduran diri Direksi adalah :Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 341. Diatur di Anggaran Dasar dan menunjukkan secara tertulis alasannya,2. Diberi kesempatan membela diri bagi Direksi,3.

Diadakan RUPS untuk menentukan diterima atau tidaknya ;Bahwa apabila pengunduran diri diterima maka Direksi dibebas tugaskandari tanggungjawabnya ;Bahwa mengenai tata cara pengunduran diri diatur di Anggaran Dasarsedangkan pemberhentian diatur di UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa baik pemberhentian maupun pengunduran diri Direksi semuanyaharus melalui RUPS apakah diterima atau tidak ;Bahwa RUPS ada dua macam yaitu RUPS tahunan yang diadakan setiaptahun yang waktunya maksimal 6 bulan setelah

Diadakan RUPS ,Bahwa pengalihan saham dapat terjadi dengan cara dijual, hibbah, warisatau karena kewajiban ;Bahwa tata cara pengalihan saham harus dengan tertulis baik melaluiNotaris atau akta dibawah tangan dan tidak bisa dengan hanya menunjuksecara lisan makanya tidak dikenal saham atas tunjuk ;Bahwa saham ada 2 macam yaitu :1. Saham yang punya hak suara dalam RUPS,2.

Saham yang tidak punya hak suara dalam RUPS;Bahwa kedua saham tersebut Ssamasama dapat diveden (keuntungan) dariperusahaan dan yang menentukan saham yang punya hak suara atautidak adalah Anggaran Dasar dengan menentukan nilai nominal darisaham tersebut ;Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 35 Bahwa tempat diadakannya RUPS antara lain :1. Di tempat dimana perusahaan melakukan kegiatannya,2. Ditempat bursa saham tercatat,3. Diluar tempat perusahaan tapi di Indonesia ,4.

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

memori banding yangdiajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut dengan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasandan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaNo. 127/Pdt.G/2009/PN.LP tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengandemikian pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi sendiri ; Menimbang, bahwa RUPS

Indofarm Sukses Makmur tanggal 27 Maret2009 di Cafe Belmondo Medan dilaksanakan oleh karena kekosongan DirekturUtama, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, RUPS diluar RUPS Tahunan dapat dilakukan untuk kepentinganPerusahaan ; Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PTMDN.

Menimbang, bahwa RUPS tersebut dapat diselenggarakan atas permintaanDewan Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 ; oe Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka RUPS PT.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic.

, RUPS LB 14 Agustus 2007 tidak membahas ataumengambil keputusan mengenai pengalihan saham milik suamiHalaman 49 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTPenggugat.

Bahkan, RUPS LB 14 Agustus 2007 dilakukan jauh sebelumdilakukannya pengalihan saham milik suami Penggugat kepada parapembeli;RUPS LB 30 Agustus 2008Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak1200 (seribu dua ratus) lembar saham, (b) penjualan sebagian sahammilik Siang Huat sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembarsaham, (c) perubahan susunan direksi

RUPS LB dengan agenda (a) perubahansusunan direksi dan dewan komisaris dari Tergugat II Intervensi I, dan (b)perubahan susunan pengurus dalam Tergugat II Intervensi ;e Bahwa RUPS LB 7 April 2014 dihadiri oleh para pemegang saham, yaituHerman, Endy, Tergugat II Intervensi Il, Hasan, Tio Lik Hwa, SiangHuat, Basri dan PT Jodoh Centre Indotama.

dasar dari Tergugat berdasarkan Keputusan TUN 1;e Bahwa sebagai catatan, pada RUPS LB 17 Agustus 2007, RUPS LB samasekali tidak membahas mengenai jual beli saham suami Penggugat;RUPS LB 30 Agustus 2008 e Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak 1200(seribu dua ratus) lembar saham, (6) penjualan sebagian saham milikSiang Huat sebanyak 850 (delapan ratus

di Kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22Desember 2014 (Til1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratamamasih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas,Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2.

Halaman 47 paragraf Il:Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH danBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH, telahdibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pemyataan yang ditandatanganioleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdata maka Berita

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim,SHBelum dibatalkan dan sah sebagai akta otentk yang dibuat oleh Pejabat Umum yangberwenang.2.

Telah diajukan dalam persidangan alat bukt surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH3.

:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.15.16.Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyiDalam

hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang sahamberdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.Dan pasal 82 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Berdasarkan rekaman closedcircuit television (CCTV) Penggugat (BuktiP6) bahwa RUPS yang seharusnya dilaksanakan di

dan tidak pernah hadir dalam RUPS, sehingga syaratpemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS perubahan pengurus,perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasarsebagimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (1), 81 ayat (2), dan 82 ayat(1) UUPT tidak terpenuhi.

RUPSpadahal Tergugat Ill tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikandengan rekaman CCTV Penggugat (BuktiP6), sehingga kebenarandari keputusan RUPS yang tercantum dalam Akta tersebut tidak dapatdipastikankebenarannyadanAktatersebutjugadibuattanpamemperhatikan proses penyelenggaran RUPS, sehingga tidakterpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham,dan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1)dan

Ltd sudah paillitdan dilikwidasi dan telah dibubarkan melalui keputusan tanggal 3November 2010 RUPS tanggal 30 September 2010 di Jepang, dengandemikian Sdr.

atas 70 (tujuhpuluh) lembar saham ;Nyonya chatarina Alimuddin sebagai DirekturPerseroan pemilik atas 50 (limapuluh) lembar saham ;Tuan Tiro Pandang Alimuddin sebagai pemilik atas 60 (enam puluh) lembarsaham ;Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham yaitu tuan Alimuddin telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 2013 , dalam hal ini selakuDirektur utama Perseroan Terbatas (PT Ali Sinar Sejati) maka menurut hokumpara pemegangsaham harus segera untuk melakukan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS

) ;Bahwa para pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitupada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pada kantor Notaris Ferry ThiotrisnoS.H.

,MKn yang bertujuan untuk melakukan perubahan susunan pemegangsaham dan perubahan pengurus PT Ali Sinar Sejati tanpa dihadiri oleh saudaraWempy Alimuddin walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum namuntanpa alas an yang jelas tidak menghadirinya ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilakukan oleh parapemohon tersebut pada poin 4 sudah memenuhi kuorum seperti yangdiamanatkan oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas walaupun tanpa dihadiri oleh salah satu

Menyatakan menurut hokum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atas PT Ali Sinar sejati yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada tanggal11 Agustus 2016 kuorum dan sah menurut hokum walaupun tanpa dihadiri olehsalah satu pemegang yaitu Wempy Alimuddin ;3.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Tergugat I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta di bawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu : (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS Tergugat I lainnya yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I yang diselenggarakan setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, II, III, IV, V, ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan bahwa selama belum ada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Tergugat I, maka guna menjalankan usaha Tergugat I, Penggugat berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;13.

dengan suara bulat.Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatasmenegaskan bahwa :a. pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu palinglambat (minimal) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPStersebut diadakan dan apabila pemanggilan tersebut tidak sesuaiketentuan maka RUPS menjadi tidak sah kecuali semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat.b.

selakupemegang saham baru padahal RUPS yang mengesahkan merekaHalaman 23 dari 275 hal.

pemanggilan dan tanggal RUPS(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan, iklan diberta Surat Kabar;Pasal 9 ayat (2) dan (8) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilantedebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Kata

Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.64.65.66.disalurkan para pemegang saham melalui Organ RUPS.

dan tanggal RUPS.Ayat (2): Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdar/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Pasal9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;73.

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang barusebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan menerima undangan/panggilan RUPS dari PT.

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Putusan No.174/Pdt.G/PLW/2017/PN.Lbp,Halaman1514.15.16.Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat

;Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 20163) Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat;4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

Puteri Mea untuk pertamakalinya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri MeaNo.ll tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Oerip Mochiasin Soemarto,SH Notaris di Banjarmasin , ternyata Ary Hans Setiawan, SH dan MetropoleBantuk Djanguk, SHCs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT.Puteri Mea yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan

BUDY DINATA selaku pemegangsaham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Perubahan Pengurus PT.Puteri Mea, yakni: Tony Amin sebagai Direktur Utama; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur; Metropole Bantuk Djanguk,SH sebagal Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas,pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan,persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang dibuat

Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari HansCs tersebut,dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenal keabsahan kepemilikansaham antara Metropole Bantuk Djanguk,SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku~ Tergugat' di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

;Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli 2014untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaitu. TergugatIntervensi 11 sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimanatertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapan Notaris H.

(Bukti T.1.30).Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZRsebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direkturdan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris.

Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah21).Vide :22).dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidakmenghasilkan apaapa (nihil), dalam hal ini Karena pada waktu itu Sdr.Bambang Supratikno (Direktun/Termohon Kasasi tetap tidak maumemberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr.Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambatlangsung marahmarah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dananehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sadr.Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr.

Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta,karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkanPengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelasuntuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi 1) dan Sdr.

SutomoParastho (Pemohon Kasasi 1) dengan tujuanagar karyawan tidak menanggung rugi apabilaterjadi kerugian, tetapi proporsi keuntunganakan dibagikan dengan hitungan sesuaidengan porsi Sahamnya.Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT.Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I21).27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT.

Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

bulan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ini(penandatanganan akta ini) sampai dengan tanggal 15 Januari 2006, pihakpertama tidak oberhasil menyelesaikan dan menyerahkan ataumenyampaikan semua objek Hotel White Rose secara lengkap antara lain :tetapi tidak terbatas pada Suratsurat Pemilikan Hak Atas Tanah, Hak SewaTanah, Suratsurat ljin Usaha, Surat lin Mendirikan Bangunan, Surat jinPenggunaan Air Tanah, Surat Ijin Penggunaan Genzet, Surat Tanda DaftarPerusahaan, persetujuaan dari pemegang saham/RUPS

Maka atas surat Terdakwa tersebut, HARIBOEDIHARTONO membuat surat tanggapan yang dikirim ke TerdakwaNomor : 035/HRMJSEC/V/06 tanggal 19 Januari 2006 menyatakan DueDelligence belum dapat dilakukan karena suratsurat belum lengkap, tidakada persetujuan para pemegang saham (RUPS) dan karena dokumen asilibelum ada, serta tidak sesuai Akta Perjanjian ;Bahwa Terdakwa membuat surat lagi Nomor : 06/Not/l/2006 tanggal 20Januari 2006 menanggapi surat HARI BOEDIHARTONO, menyatakanbahwa Terdakwa kapasitasnya

No. 1962 K/PID/2010Bahwa menurut HARI BOEDIHARTONO mengingat isi surat Terdakwadimaksud tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana dokumendokumendinyatakan sudah lengkap padahal sebenarnya belum lengkap, dokumenyang belum ada adalah : Tidak adanya dokumendokumen asli, tidak adapersetujuan dari pemegang saham (RUPS), belum ada ikatan jual belisesuai yang dinyatakan dalam Pasal 10 Akta Nomor : 3, maka HARIBOEDIHARTONO belum mau melaksanakan Due Delligence" ;Bahwa RACHMAT AGUNG LEONARDI baru menerima

Suratsurat kelengkapan penjualan Hotel White Rosedinyatakan lengkap untuk memenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2,padahal telah dapat dibuktikan persetujuan para pemegangsaham RUPS tidak ada, artinya surat Terdakwa tidakmemenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2, surat ini mengandungkeadaan yang tidak sebenarnya ;2.

Memperhatikan perbedaan kedua pendapat ini,Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar berpendapat arti lengkap tersebut dikembalikan kepadaPasal 8 Akta Nomor : 3 Tahun 2005, yakni dinamakan suratsuratlengkap salah satunya harus meliputi juga persetujuan parapemegang saham RUPS.

Nomor 3076 K/Padt/2019tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri AlamSejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015maupuntindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatsesuai Akta Nomor 7

tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PersadatamaLestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatHalaman 8 dari 25 hal.

Nomor 3076 K/Pdt/2019melawan hukum;Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat (PT Mandiri AlamSejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yangtimbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS LuarBiasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuatoleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan

Turut Tergugat yangdiangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTMandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yangdilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan TurutTergugat yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentangperubahan suSunan pengurus' perseroan dan susunanpemegang saham Turut Tergugat !

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama LestariCoalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiapperikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dariKeputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 JanuariHalaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/20192015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat I!)

,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

Kajeco Indonesia telahmengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi Penggugat padatanggal 27 September 2014;Menimbang, bahwa dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)Perusahaan belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan (acquit etde charge) kepada Tergugat II terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat;Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ yang memegangperaturan penting dalam undangundang Perseroan Terbatas dengan tegasmenyatakan bahwa

RUPS punya wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undangundangPerseroan Terbatas itu sendiri, dan atau anggaran dasar.

sampai dengan T.16 berupa perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat I, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II selaku Direkturmewakili Penggugat untuk melakukan perikatan kredit dengan Tergugat ,kemudian uang fasilitas kredit tersebut masuk ke dalam rekening Penggugatsebagaimana bukti T.121 sampai dengan T.124, atas dasar tersebut makatindakan Tergugat II yang melakukan perikatan dengan Tergugat adalah demikepentingan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakanbahwa dalam RUPS

Penggugat sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 tidakpernah memberikan persetujuan atas peningkatan plafon pinjaman untukfasilitas Perjanjian Pinajaman termasuk fasilitas DP/BNL harus ditolak karenatidak ada unsur kesalahan dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam daligugatan Penggugat;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II telah mengajukan permohonanpengunduran diri sebagai Direksi Penggugat pada tanggal 27 September 2014namaun RUPS belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan(acquit et de

charge) kepada Tergugat II terkait pelaksanaan tugas dantanggung jawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat, dengan demikiantindakan Tergugat Il Sepanjang belum ada pelepasan dan pembebasanberdasarkan RUPS semuanya adalah masih terkait dengan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiridalam