Ditemukan 9042 data
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
103 — 71
Selanjutnya dalam pasal 45huruf b memberikan persyaratan terkait nilai limit yang harusmemerlukan tim penilai Independen berbunyi Nilai Limit ditetapkan olehPenjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.l.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);Bahwa, dari hasil tim penilai Independen yang berasal dari TERGUGATsungguh ditemukan perbedaan nilai yang sangat jauh,
260 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
415 — 581
BuktiP2a : Laporan utama Tabloit Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal2228 Oktober 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)3 BuktiP2b : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit
99 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sifat Pimpinan dalam hal ini Rektor sangatlahtemperamental, mudah sekali marah terhadap bawahannya, terutama jikatidak mematuhi perintahnya, atau tidak dapat menjalankan apa yang menjadipermintaannya. salah satu kesewenangwenanganan tersebut terutama tidakmengeluarkan gaji karyawan selama kurang lebih 1 tahun yangmenyebabkan Terdakwa dan beberapa rekan pada tahun 2010 mengajukanPermohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Selain itu perkara ini muncul setelah Terdakwa mengantarkan sebuah laptopatas
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
275 — 342
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan.2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Pasal 40Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatyang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagaibarang bukti.Halaman 24
110 — 38
DaftarDaftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah (Model BB 3 KWK);Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidanaMakar dan tidak pernah~ dijatuhi pidana penjara( Model BB 7 KWK ):Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;16Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telahdilegalisir : Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna
147 — 56
Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;Hal 13 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTFormulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.Memiliki Nomor Pokok Wajib
Penilaian persyaratan kualifikasi administrasi dilakukan dengansistem gugur yaitu melakukan penilaian terhadap ;e Formulir kualifikasi (tidak masuk daftar hitam, bukanPNS/TNVPOLRI, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidakdinyatakan pailit)e Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat perusahaanyang berwenang.Hal 44 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PSTe Kesesuaian SIUP, TDP, Akta pendirian Perusahaan, SBUdengan persyaratan bidang jasa layanan pekerjaan.e Memiliki Nomor
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 109 PK/PID.SUS/2015kredit pada nasabah dalam keadan normal, sedangkan dalam perkarain casu pemberian kredit Investasi (Take Over) kondisi bank pada waktuitu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT.KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut BankIndonsia telah memberikan peringatan agar dilakukan upayapenyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (Non Performing Loan) pada waktu itu sudahmencapai angka 4.92% sedangkan batas
Terbanding/Tergugat IV : SARBANI
Terbanding/Tergugat II : KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : SHOLATMIN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
57 — 22
pembayaranseluruh kewajiban sebagaimana klausul sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiriPenanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketikadansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang olehDEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutangpokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengansurat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatan hukumserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atauPENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Cq GUNTUR RAMADHAN
228 — 0
- 1 (satu) Bundel Asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2018 tentang keadaan Pailit PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Jl. Bojong No. 88 Cicadas kec. Gunung Putri kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) lembar asli penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Pt. Tiara Utama Laundry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-093467101 tanggal 26 Mei 2015
Dikembalikan kepada terdakwa PT.
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
91 — 77
dengan debitur terutama secara tanggung menanggungadapun Sertifikat Hak Tanggungan No. 01357/2015 hanyalahsebagai bentuk legalitas dari jaminan yang diberikan Penggugatuntuk menjamin hutang Tergugat Ill dan Tergugat II tanpamenghilangkan hak dari Penggugat untuk menuntu barangbarang debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasihutang Tergugat Ill dan Tergugat Il, debitur tidak pernahmengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendirisecara pribadi, debitur tidak pernah dinyatakan pailit
Terbanding/Tergugat II : MARTIN PASARIBU, S.H.
Terbanding/Tergugat III : SYAPRIL WIBISONO, S.H
Terbanding/Tergugat IV : ALAMO DEWANTA LAIMAN, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris MUSKAMAL HADI, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG
101 — 9
BROADBIZ ASIA ATAU DALAM PAILIT
Terbanding/Tergugat II : MARTIN PASARIBU, S.H.
Terbanding/Tergugat III : SYAPRIL WIBISONO, S.H
Terbanding/Tergugat IV : ALAMO DEWANTA LAIMAN, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris MUSKAMAL HADI, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG
26 — 12
PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ill sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianKredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITURdan / atau PENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
284 — 209
PURI MERTA SARI bergerak dibidang Ekspedisi tetapi sekitar bulanAgustus 2010 saksi pailit, maka diambillah kendali CV.
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
261 — 124
Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum;Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negarayang dikeluarkan oleh KPK;Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tanggal 03September 2020 Nomor 587/SK/HK/09/2020/PN.Sbydikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF148/WPJ.33/KP.0303/2020 tanggal 07 September 2020 dikeluarkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ;Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55ayat
270 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
569 — 430 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzahmemberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikanaccessoir dari pelaku peserta (medeplegers) yaitu :"Pengurus dan komisaris Veendamer hypotheekbank, yang telah dinyatakanoleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telahmelanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek Van Staftrecht (sama dengan Pasal 399ke1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
450 — 511
Jaminan Penawaran (Bank Garansi) No.008A, 576630(fotokopi Sesuai dengan salinananya);Daftar Kuantitas dan Harga, Paket PekerjaanPeningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KawasanOpas Indah Gedung Nasional Kota Pangkalpinang(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pengajuan Spesifikasi Teknis, tanggal21 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan TidakMasuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 21 Februari 2019(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Tidak Pailit
112 — 27
penempatan uang negara di Pemkab LampungTengah sebesar Rp. 28.000.000.000, harus dengan ijindari lembaga legislatif;Bahwa jika seorang Bupati menelepon untuk memberi perintahmencairkan atau menggunakan uang kas daerah tidak bisadilakukan karena tetap harus ada tandatangan = ataudisahkan bupati kemudian baru BUD bertandatangan;Bahwa penempatan uang negara di Pemkab Lampung Tengahsebesar Rp. 28.000.000.000, di BPR Tripanca Setiadana61dianggap merugikan negara sejak BPR Tripanca Setiadanadinyatakan pailit
94 — 476
ayat (1) huruf b merupakanpihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiranberdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan olehPenjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik kuno. 2).Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 PMK Nomor 27/PMK.06/2016disebutkan bahwa Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harusberdasarkan hasil penilaian dari Penilai antara lain dalam hal lelangeksekusi pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelangeksekusi fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit