Ditemukan 9408 data
Markus Budiman Tolopan S
Tergugat:
Sandi Pardian
150 — 38
moril (immateriil) Sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), menurutMajelis tuntutan ganti rugi moril (immaterial) tersebut dinyatakan ditolak, olehkarena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa Berdasarkanketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata ganti rugi moril (immaterial)hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja, seperti perkara kematian, lukaberat dan penghinaan;Menimbang, bahwa selanjutnya tehadap
19 — 3
kepada perempuan yang dianggap sebagi pemberi informasi kepadaPemohon, yang merupakan salah satu pegawai dalam satu dinas denganPemohon dan justru yang menyebabkan pemohon menggali kontrakdengan wanita yang termohon sebut sebagai pemberi informasi, setelahPemohon datangi wanita tersebut didampingi saudaranya yang akanmelaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukanTermohon kepada pihak yang berwajib tentang isi SMS yang berisiHal. 20 dari Hal. 69 Put.No.1481/Pdt.G/2016/PA.Tng.16.17.18.12.penghinaan
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
171 — 20
Ganti rugi Karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI, berdasarkan pasal 40UndangUndang No.10 Tahun 2016 Jo.
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
137 — 53
tenaga tenaga bidan yang siap dan handal; tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat danmahasiswa yang aktif di Akademi Kebidanan Martapura, mengganggu proses belajarmengajar di Akademi Kebidanan Martapura, terjadinya mogok kuliah dan unjuk rasamenolak keberadaan Tergugat dan Tergugat V;terlebin dahulu Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian moril(immateriil) dalam gugatan perdata adalah kerugian berupa pengurangan kenyamananhidup seseorang, misal karena penghinaan
2887 — 5073
Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian Contempt ofCourt 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan MahkamahAgung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap danucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan lembaga peradilan, sikapsikap tersebut dapatdikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadaplembaga peradilan atau Contempt of Court. Selanjutnya,perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain :a.
Perbuatanperbuatan penghinaan terhadap pengadilandilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (SubJudice Rule)4. Bentuk Contempt of Court yang dapat diklasifikasikan sebagaijenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:a. Tingkah tlaku tak sopan dalam persidangan(Misbehaving), yaitu semua perbuatan yang berupaisyarat ataupun pernyataan ancaman terhadappengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantasdalam pengadilan.
Haldemikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasayang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilanHal. 287 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELataupun serangan terhadap impertialitas selama prosesberjalan.(Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, PenerbitErlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120 123)5.
(Sareh Wiyono M, Urgensi Pembentukan UndangUndangTentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court),Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, JurnalHukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 him. 263264)6.
136 — 1129
Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahannyatidak terbukti dilakukan oleh Tergugat , Il dan II KONVENSI, makaperbuatan itu tidak ada hubungannya lagi dengan tuntutan ganti rugidan harus dengan sendirinya ;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.650/PK/1994 yangisinya menyatakan Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal hal tertentusaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan*.
terhadap pemegangsertifikat ;Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahannya tidakterbukti dilakukan oleh Tergugat IV KONVENSI, maka perbuatan itu tidak adahubungannya lagi dengan tuntutan ganti rugi dan harus dengan sendirinya ;35Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.650/PK/1994yang isinya menyatakan Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372KUH Perdata ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal haltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
215 — 159
kabar, dansebagainya atau yang berupa cerita, dongeng, dan sebagainya); bukubuku(karyakarya tulis dan sebagainya): aku ingin membaca ~ Chairil; 3 gambaran;lukisan; 4 batik (yang dibatik bukan dicetak tentang kain); 5 ki suratan (nasib,takdir); dengan ~ , dengan tertulis (tidak dengan lisan);~ cepat tulisan atau caramenulis dengan hurufhuruf yang dipendekkan, supaya cepat menulisnya;stenografi; ~ fitnah pencemaran nama baik seseorang melalui media ~ nasibuntung malang yang ditentukan Tuhan; nasib; ~ penghinaan
136 — 41
Sebagaimana disebutkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immaterialmaka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan kembaliNomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya sebagaiberikut: Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata gantikerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja seperti perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan; Bahwa alasan mengenai kerugian immaterial yang didalilkanPenggugat
ASIOK
Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANWIL DIRJEN BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KOMANDAN PATROLI BEA CUKAI BC
133 — 77
Majelis Hakim menolak selurunnya Gugatan a quo.23.Bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta oleh penggugatsungguh tidak berdasar karena Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan kerugianimmaterial sebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh miliar rupiah).24.Bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, tuntutan gantikerugian immaterial dibatasi, hanya dapat diberikan dalam halhal tertentuSaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
39 — 19
setelahPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pensiun dan tidak menghasilkanlagi dengan seenaknya mengusir dimana mengantarkan pakaian yangberada didalam lemari rumah dengan kantong kresek bekas belanja yangtas kresek (bukti terlampir) itu umumnya dipakai orang untuk sampah,diantar ke rumah adik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, padahalsemua hasil pencaharian Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yangbekerja, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sadar diri bahwatelah melakukan pelecehan dan penghinaan
15 — 11
PA.LPKmelaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dananakanaknya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat semula, sehinggadalildalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Repliknay yang pada pokonyaternyata tingkah dan prilaku Tergugat semakin tidak karuan, disamping tidakmempunyal pekerjaan tetap/tidak berpenghasilan ditambah lagi sikap dankelakuannya tidak memcerminkan seorang suami/imam bagi istrinva dan ayah bagianakanaknya adalah merupakan dalil yang tidak benar, penghinaan
65 — 45
Dan ini bentuk penghinaan kepada saya.Bahwa dalil gugatan (Posita) Para Penggugat, bahwa tergugat VI tidakmau memberikan alamat Pak Widadi aquo tergugat 1, adalahkebohongan berikutnya. Kami tidak pernah diminta tentang alamat PakWidadi, yang ada justru kami beritikad baik untuk mempertemukanHalaman 45 dari 58 Halaman Putusan No.111/PDT/2017/PT.BTNPenggugat Il/ dan atau Para Penggugat dengan tergugat dan tergugatll dan kami siap mengantarkan ke rumah tergugat dan Il di GrogolJakarta Barat.
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
1.WENCESLAUS SAUD Alias VENCE
2.BERTUS FENITRUMA
3.HAM NAUW
4.DONI PATTIRUHU
5.CRIS DJANOMA
210 — 138
Undangundang No. 1 Tahun 1946 Tentang PeraturanHukum Pidana sehubungan Laporan Informasi No:R/LI/01/1/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 20 dari 615)6)7)8)Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapatdiaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yang memlikimuatan penghinaan
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
dr.MARTANTO Bin alm SUMADI RAHARJO
439 — 295
Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal yaituDistribusi atau penyebaran, transmisi dapat diakseskan konten ilegalyang terdiri dari Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE; Perjudian(Pasal 27 ayat (2) UU ITE; Penghinaan atau pencemaran nama baik(Pasal 27 ayat (3) UU ITE); Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27ayat (4) UU ITE); Berita bohong yang menyesatkan dan merugikankonsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE); menimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE); MengirimkanInformasi
Terbanding/Tergugat I : NURHAYANI BR TARIHORAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA MELA I, KECAMATAN TAPIAN NAULI
140 — 92
Bahwa dengan demikian dalildalil yang ada di dalam Memori BandingPembanding hanya berisi fitnah, tuduhantuduhan yang keji, fitnah,penghinaan sehingga menurut Terbanding Upaya Hukun Bandingyang diajukan Oleh Pembanding tidak layak untuk diterima danseharusnya ditolak;21.5.
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
585 — 268
perinciankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan.Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutantersebut tidak jelas/tidak sempurna.17.Bahwa selain tidak ada rincian sebagai dasar perhitungan, tuntutan ganti kerugianimateril Para Penggugat juga tidak didasar pada ketentuan hukum yang berlaku,karena ganti rugi imateril secara hukum hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
, hal ini sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994yang menyatakan:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.18.Merujuk pada uraian di atas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung,maka tuntutan Para Penggugat yang tidak disertai perincian serta dasar hukummenjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure I/ibel).
106 — 10
Bahwa ganti rugi Immateriil berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdata hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja yaitu kematian, luka beratdan penghinaan, sehingga tuntutan ganti rugi immateril yang diajukanoleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.
SUGIYANTO, SH
Terdakwa:
RANDIS LOKBERE Alias DIS
414 — 417
Oleh karena itu, terkait dengan kehidupanberbangsa dan bernegara, ujaran kebencian boleh dipahamisebagai ujaran yang terkategori mengandung penghinaan,pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidakmenyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkanberita bohong (hoax).Ahli menjelaskan bahwa perbuatanperbuatan melalui katakatayang tergolong menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabaryang berkelebihnan atau yang tidak lengkap, sedangkan iamengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabardemikian
RISMALAWATI
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU
133 — 59
:halaman 48 dari 75 halamanPutusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Ngbberdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ganti kerugian Immaterieel hanyadapat diberilan dalam halhal tertentu saja seperti perkaraKematian, Luka berat dan Penghinaan,Lagipula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalamproses pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia(Parate Eksekusi) telah dilakukan sesuai prosedur sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia yang
90 — 19
Tanggal 10 Oktober 2010 perihal laporan/pengaduan, diberi tanda buktiP.38;Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolda Kalteng tentang Penghinaan. No. 07/X/2010 tanggal 18 Oktober, diberi tanda bukti P.39;34404142434546474849505152Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolres Palangka Raya. No. 05. Tanggal 15Oktober 2010, diberi tanda bukti P.40;Foto copi Berita Acara Hasil Rapat.