Ditemukan 17968 data
1.Dahliar bin Karimun
2.Samsini binti Ahmat
27 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
55 — 22
Pasal 1 huruf (b)PP.No. 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah danekonomi syariah ;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agamadan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidangperkawinan
64 — 14
mengetahui pinjaman tersebut.Bukti PS berupa surat pinjaman emas yang dilakukan olehSidi Munir dengan borong sawah pada tanggal 6 April2006 disana juga tercantum nama M.Nur sebagai ahliwaris yang ikut bertanda tangan pada bukti tersebut ;Bukti P6 tanggal 9 November 1998 tentang surat pernyataanbertukar tanah Sidi Munir yang terletak di DusunKandang Gadang Desa Toboh Gadang dengan tanah milikBakhtiar disana bertanda tangan M.Nur dan Munir Idrissebagai ahli waris.Bukti P7 berupa surat pernyataan wakaf
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
SLAMET PUJIONO, S.H.
Terdakwa:
H. RB. AKHMAD HASANUDIN, S.E., M.Si
51 — 0
,m.si Tertanggal 06 Juni 2022;
Dikembalikan kepada BPN Sumenep;
- 1 (satu) Surat Dari Kantor Wakaf Penambahan Sumolo Sumenep Dengan Nomor Surat: 29/wps-smp/viii/2022, Tertanggal 17 Agustus 2022 Perihal Mohon Mengikuti Dan Menyaksikan Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah, 1 (satu) Surat Dari Bpn Sumenep Terkait Pengukuran Tanah Yang Berlokasi Kantor Kodim Sumenep Dengan Nomor Surat: 493/35.29.200/viii/2022 Tertanggal 09 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMedan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebihkurang 15.450 M2, yang terletak di lingkungan XIl Kelurahan Besar KecamatanMedan Labuhan Kota Medan, berdasarkan Surat Jual tanggal 21 Juni 1975,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf
(lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga padatanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp.15.000.000,(Lima belas jutarupiah), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah Jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf ; Sebelah Barat dengan tanah Sungai ;Bahwa oleh karena harga jual beli tanah Tergugat dalam Rekonvensitersebut telah dilunasi oleh Penggugat dalam Rekonvensi makaTergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sepakatuntuk menuangkannya
15 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhahitestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (jn casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian Istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
No. 0081/Pdt.G/201 7/PABkotahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon denganTermohon dilaksanakan pada tahun 1972 atau sudah 45 tahun berlalu, patutdiduga bahwa saksisaksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon denganTermohon sudah sulit ditemukan atau mungkin sudah tidak ada lagi atau sudahmeninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sulit
224 — 36
absolut perkara gugatan aquo sebagai berikut:Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006, Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang telah merubahdan menambah UndangUndang Nomor : 7 tahun 1989 tentang peradilan Agamadisebutkan bahwa yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama adalahmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf
dan shadaqah.d. hibah ;e. wakaf ;f. zakat ;g. infag ;h. shodaqah dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun2006 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa laindalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai Obyeksengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkupPeradilan Umum ;Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006menyebutkan Apabila terjadi sengketa hak
116 — 70
Bahwa sikap Tergugat semenamena terhadap Penggugat setelahadanya Akta Hibah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat memutuskanuntuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugatmenumpang hidup di Musholla wakaf dari almarhum orangtuaPenggugat (H. HASIM). Tergugat juga telah mendaftarkan permohonanhak milik terhadap obyek sengketa tersebut di Kantor Pertanahan KotaHal. 2 dari 23 hal. Put.
Wakaf dan Shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengandemikian perkara a quo, dalam hal ini Pembatalan Hibah merupakan salahsatu kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugatyang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untukHal. 17 dari 23 hal. Put.
71 — 7
Wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Berdasarkan uraian tersebut dan dikorelasikan dengan dasar perlawanan PeiawanEksekusi tidak ditemukan satu pun dasar . hukum ataupun alasan hukum penggajuanperlawanan Pelawan terhadap perkara aqua, Perkara yang diajukan secara jelas dan terangbukan merupakan perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf, sakat, infaq shadaqah danekonomi syariah.
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.
Tergugat
19 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
6 — 1
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwaPemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 08 Desember 2013, hidupbersama di rumah wakaf Pemohon, namun sejak Juli 2015 rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak rukun selalu' terjadi perselisihan danpertengkaran pemicunya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betahtinggal di rumah Pemohon begitu juga sebaliknya, akibatnya sejak awal tahun2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalansekitar 1 tahun;Menimbang, bahwa
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 0
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah.
29 — 16
SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,bertempat tinggal di Jalan Ngadisimo Utara Gang Wakaf RT 008 RW 005XKXXKXKXKXKXKXK XXKXKKKKKK, KKXKKKKKKK KXKXKK, XKXKK XXKKXKXBahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksitetangga dekat Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yangbernama Mayaranto;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
98 — 20
Wakaf;e. Zakat;f. Infaq ;g. Shadagah ;h.