VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilHalaman

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTA PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendakmenyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris adalahkewenangan penuh dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksijuga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan

HDTI adalah kewenanganpenuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, makakeputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telahmengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi parapihak.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Urusan pribadi dan keinginankembali ke negara asal tidaklah memberi keabsahan untukmengajukan Gugatan pembubaran Perseroan Terbatas kePengadilan Negeri dengan menyimpangi ketentuan pembubaranPerseroan yang wewenangnya ada RUPS sebagai OrganPerseroan;DALAM REKONVENSI:1.

Bahwa Komisaris perseroan sesuai ketentuan pasal 114 UUPTmengawasi bagaimana Perseroan dijalankan, berwenangmenerima dan meminta Laporan keuangan tahunan Perseroanuntuk dibagas dan disahkan pada RUPS tahunan terkait Laporankeuangan tahunan Perseroan.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitidak pernah membuat Laporan keuangan tahunan Perseroan dantidak pernah mengadakan RUPS untuk itu.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Bahwa secara sewenangwenang ternyata TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan RUPS LUARBIASA membahas dan menetapkan perubahan alamat tempatkedudukan PT.

Bahwa dalam pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun = 2007tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dalam halDireksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa jelas

merupakan ~ suatu keharusanmelainkan hanyalah merupakan pilihan atau dengan katalain boleh diajukan boleh juga tidak, dan apabila tidakdiajukan permohonan maka RUPSLB tersebut tetap sah, dankeputusan keputusan yang diambil dalam RUPSLBtersebut tetap sah secara hukum, selain itu didalamPasal 82 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwaDalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), danpanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3),keputusan RUPS

tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

...52.53.34.55.36.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tanggal 07 April 2009, diberi tanda P40;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tanggal 08 April 2010, diberi tanda P41;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tanggal 19 April 2011, diberi tanda P42;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P43;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P44;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 16 April 2014, diberi tanda P45;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tanggal 14 April

2015, diberi tanda P46;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P47;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tanggal 18 April 2017, diberi tanda P48;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 01, tanggal 17 April 2018, diberi tanda P.49;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 21, tanggal 30 April 2019, diberi tanda P50;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 19 Januari 2015, diberi tandaP51;Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat Nomor : PKS/001/A/I/2020,diberi tanda P52;Surat dari Turut Tergugat

Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.fad72.73.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 8, tertanggal 12 April 2005, diberi tanda T.T54;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tertanggal 20 April 2006, diberi tandaT. 55;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 16 April 2007, diberi tandaT.T56;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 29, tertanggal 15 April 2008, diberi tandaT.T57;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 07 April 2009, diberi tandaT.T58;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal

08 April 2010, diberi tanda T.T59;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tertanggal 19 April 2011, diberi tandaT.

T60;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tertanggal 11 April 2012, diberi tandaT.T61;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 08 April 2013, diberi tandaT.T62;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 16 April 2014, diberi tandaT.T63;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tertanggal 14 April 2015, diberi tandaT.T64;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tertanggal 12 April 2016, diberi tandaT.T65;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 18 April 2017, diberi tandaT.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Devidenyang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunas pada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunaspada tahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dinadapan Notaris He MUCHAMAD AL>~o7Qa0c125HILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;2.

Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS

Bali Rich Mandiri; Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan baik dalam bentuk suratelektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015; bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT.

saksi, dari situ Saksi barumengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT.

), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatangani BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi DJ Haryanto bahwasaksi tidak pernah menerima panggilan atau undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatanganiBerita Acara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015tidak pernah terjadi maka telah nyata bahwa isi dari Berita Acara RUPS tersebutmemuat keteranganketerangan yang tidak benar;Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS PT.

,tertanggal 11 Desember 2012 telah salah dan keliru dalam memaknaiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena PT.

JASARI samasekali tidak pernah melakukan RUPS untuk melakukan pembeliandan pemasukan aset ( inbreng) terhadap harta bersama (harta gonogini) milik Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, apalagiPemohon Kasasi merupakan salah satu Pemegang saham di PT.JASARI sama sekali tidak pernah diundang dan mengikuti ataupunmenghadiri RUPS untuk permasalahan aset tersebut;Bahwa secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyaiwewenang yang tidak diberikan

Kelll, (Jakarta : SinarGrafika, 2011), hal. 306307);Bahwa kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulanglagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa oleh karena itu, secara umum, kewenangan apa saja yangtidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadikewenangan RUPS, maka, dapat dikatakan RUPS merupakan organtertinggi

JASARI atau Pemegang saham lainnya(dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi);Bahwa dalam hal persetujuan untuk melakukan RUPS dalam mataacara Rencana Kerja Tahunan PT. JASARI, Pemohon Kasasi dalamhal ini, tidak pernah menandatangani suatu dokumen apapun terkaitRencana Kerja Tahunan tersebut, oleh karena itu. Rapat UmumPemegang saham (RUPS) PT.

) karena setiap tindak tanduk perusahaanharuslah berdasarkan RUPS;Bahwa ternyata Direktur Utama PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuanRapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."6. Bahwa sampai saat ini, tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya adalah di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur sebagai berikut:"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir."8.

Fotocopy surat Undangan RUPS PT. Nice Indonesia tertanggal 22Aril 2013 atas nama Direksi PT. Nice Indonesia dengan acaraperubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan, diberitanda bukti P 3.4. Fotocopy Berita Acara Rapat PT.

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah,Kabupaten Bandung Barat, dengan acara perubahan susunan Direksi danKomisaris Perseroan.Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuan Rapat UmumPemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.Menimbang, bahwa Majelis berpendapat RUPS janganlah diartikansecara kaku dalam artian harus ditempat/dialamat itu diadakannya lagi pula11ketentuan pasal 76 ayat (3) menentukan bahwa: tempat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak diwilayah NegaraRepublik Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlasan hukumdan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mengingat pasal pasal dari peraturan perundang undangan

Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk sebagian secara verstek;

3. Menyatakan bahwa PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) adalah pemohon-pemohon yang beritikad baik;

4. Memberikan izin kepada PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

5. Menetapkan mata acara/agenda rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) sebagai berikut:

6. Menetapkan PemohonI (PT Hanson Energy) atau kuasanya yang sah selaku ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

7. Menetapkan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) yang diselenggarakan oleh PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan ini adalah sah menurut hukum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp654.000,00,- ( enam ratus lima puluh empat ribu rupiah

Karyasa Kencana Utama;6 Bahwa pada tanggal 17 November 2003 para pemegang saham PT.KKUmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana melikuidasi danmembubarkan PT. KKU, dan mengangkat Tuan Markadi sebagai Likuidator dariHal. 3 dari 40 hal, Perk. No. 673/Pdt.G/2010/PN.Jkt.SelPT.KKU (vide Bukti P4), berdasarkan Berita Acara Rapat No.4, tertanggal 17November 2003, di hadapan Notaris Wahyuni Souisa, SH., Notaris di Jakarta;7 Bahwa dengan dilikuidasinya PT. KKU, selanjutnya aset PT.

Ayah PENGGUGAT, atas penjualan saham berdasarkan RUPS LuarBiasa Perseroan, tanggal 12 Januari 2005 PT CIU, yang dituangkan pada Akta(Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapan TURUT TERGUGAT II;Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PENGGUGAT telahberulang kali menegur TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik lisan maupuntulisan berupa somasi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, namunTERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menanggapi, yang mana menunjukkanHal. 5 dari 40 hal, Perk.

KKU, maka penjualan sahamsahamtersebutberdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Januari 2005 sebagaimanayang tertuang dalam Akta (Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapan TURUTTERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mengikat;17 Bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Januari 2005sebagaimana yang tertuang dalam Akta (Berita Acara Rapat) No. 18, di hadapanTURUT TERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mengikat, makaPENGGUGAT masih memiliki hak atas sahamsaham milik PT.CIU dan harusdisertakan

Karyasa Kencana Utama dan menunjukTuan Markadi sebagai likuidator sebagai pemegang saham mayoritasadalah sah secara hukum dan lalu kemudian menjualnya kepada PT.Chipdeco Inti Utama dan atau kepada Tergugat I dan selanjutnya dialihkan lagi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaitermuat dalam Hasil RUPS PT.

No. 673/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel5 Menyatakan bahwa:a Hasil RUPS PT. Chipdeco Inti Utama tanggal 12 Januari 2005 yang tertuangdalam Akta No. 18,b Hasil RUPS PT.

Pindo Panjaitan selaku Komisaris Utama danPemegang Saham pada Tergugat, maka Tergugat haruslahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mengisilowongan itu, namun hingga diajukannya gugatan a quo, Tergugat tidakpernah menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan itu. Sehinggaoleh karenanya patut bilamana Penggugat memohon agar Penggugatsebagai salah seorang Ahli Waris dan sebagai Kuasa Ahli Waris Lainnyauntuk ditetapbkan menggantikan Hak dan Kedudukan Hukum dari Alm.

Oleh karenanya, Penggugat meragukan keabsahan daripelaksanaan RUPS tahun 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018, yang bilamanaada dilaksanakan oleh Tergugat, jelas bertentangan dengan AnggaranDasar Perseroan (ic. Tergugat). Hal tersebut dikarenakan baik Penggugatmaupun Ahli Waris Alm. Pindo Panjaitan lainnya tidak pernah menerimahasil pelaksanaan RUPS untuk dan atas nama Alm. Pindo Panjaitan, danPenggugat maupun Ahli Waris Alm.

Pindo Panjaitan lainnya juga tidakpernah mengetahui adanya panggilan unum RUPS Tergugat yang dimuat dimedia massa;Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 427/Pdt/2020/PT MDN11.

Radio Bagan Batu Citranuansa; Tergugat hingga saat ini belum mengadakan RUPS untuk mengisilowongan Anggota Komisaris (Pengganti Ibu Pindo Panjaitan); Laporan Tahunan Tergugat setiap tahunnya telah disusun gunamelengkapi pembuatan laporan tahunan SPT Tahunan Pajak yanghanya ditandatangani oleh Direktur Utama; Untuk dapat menghadiri RUPS pada Tergugat, maka salah satu AhiWaris harus memiliki Surat Kuasa dari masingmasing Ahli Waris danSurat Pernyataan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri; Setelah point

Tergugat)...... dst;Bahwa dari kedua dalil tersebut diatas terlihat ada kontra dimana antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya terdapat kontradiktif, hal itudapat terlihat dari:a. pada point 6 Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernahmenyelenggarakan RUPS guna mengisi lowogan itu, akan tetap!

Buana Cipta Perkasasebagai berikut:Pasal 18 ayat (1)"Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Buana Cipta Perkasa sebagai berikut:Pasal 91.DeRUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;RUPS dipimpin oleh Direktur, Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris

yanghadir dalam rapat;Pasal 101.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi;Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,keculi apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan daripemegang saham yang hadir dalam RUPS;Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS;RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlan suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang.Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBRBahwa Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil a quo dibuat danditandatangani oleh Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat, terbukti tidak melalui mekanisme RUPS sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Akta Nomor

Buana Cipta Perkasa,adalah dilakukan tanpa setahu dan seijin dari Pengurus Perseroanlainnya/Dewan Komirasris Perseroan, dan tanpa adanyakesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS,oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuahPerseroan Terbatas;2.

Hal ini karena sebagaiDirektur, Penggugat memiliki Kewenangan yang bebas menjalankanurusan manajemen dan operasional Tergugat sesuai dengan UndangUndang PT, RUPS dan Anggaran Dasar Tergugat;Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja denganPenggugat.

dijadikan landasan sebagai bukti hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena RUPS 2015 Nomor 26 tidakmemenuhi persyaratan hubungan kerja dan bahkan tidak memiliki unsurpekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana telah jelas diatur di dalamUndang Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, RUPS 2015 Nomor26 tidak bisa serta merta membuat status Penggugat menjadi PekerjaTergugat;Dalil Penggugat yang menyatakan RUPS 2015 Nomor 26 merupakanbukti adanya Perjanjian Kerja adalah salah dan menyesatkan karenaPasal 1 ayat (14) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegasmenyatakan bahwa:"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ouruh denganpengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak,dan kewajiban para pihak";Halaman 16 dari 35 hal. Put.

Isi RUPS 2015 Nomor 26 yang menyatakan bahwa anggota Direksiadalah Karyawan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu Undang Undang PTI dan Undang UndangKetenagakerjaan karena Direktur pada hakikatnya adalah Pengusaha,bukan Pekerja, sehingga Direktur tidak akan pernah dianggap sebagaiPekerja.

Saham sebagai Direktur sejak tanggal 28April 2014.....dst.Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 1 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di LuarRapat Para Pemegang Saham Nomor 26, tanggal 8 Desember2015,/RUPS 2015 Nomor 26, didalam di pertimbangan/pendahuluannyapoin (3), ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemegang Sahammembuat RUPS 2015 Nomor 26, guna mengatur mengenai TunjanganAnggota Direksi, menurut pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan(Bukti P2);a.

Triyono ;Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

dilaksanakan pada 29 September 2014, dimanasebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untukHal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Chimenyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapisaksi tidak memimpin Rapat dimaksud ; Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeliPT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwatidak dilaporkan ke PT.ATK ;Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapatperubahan pengurus

peminjaman untuk PT keBank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uangdengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harusada komitment dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkansebagai bagian darisaham PT ;Bahwa mengenai pembelian aseet perusahaan, bahwa Direksi diberikewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegangsaham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa sajadilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasilRUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihakpihak yang merasadirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan makadianggap menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya,dimana keberatan atas

RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahuDireksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti adapelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapinya :Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN ChiBahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadiDireksi/oemegang saham harus menerima surat itu;C.Dr.

Penyelenggaraan RUPS fiktif;Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;6.

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.