Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Register : 01-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 146-K/PM II-08/AD/VI/2016 Tanggal 29 September 2016 — ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING, PRAKA
99 — 69
99 — 69
Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b
Register : 27-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 Tanggal 5 Maret 2020 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
559 — 397
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
559 — 397
kepada Prajurit TNI dijajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidakmelakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis(homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yangharus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilakuseharihari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilakudan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjagakehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan
dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakuisudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagimaupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkanoleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yangmenyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT.Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dankewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1009/Pid.Sus/2014/PN-Lbp Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : AKSA NASUTION Alias KECAH ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 48 Tahun / 24 Nopember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan Harian Realitas ;
Pendidikan : SMA ;
32 — 7
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.JU Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 7 Oktober 2020 — TOI Alias TOâÂÂI PALAS Bin DAMAI (Alm.)
189 — 137
189 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 — Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577,
56 — 27
56 — 27
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
Register : 02-05-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2227/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 32
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2011 Tanggal 27 Februari 2013 — R. Soedarmono, P.A vs Slamet Widodo, Dkk;
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 09/Pdt.Plw/2015/PN.Tbh Tanggal 13 Oktober 2016 — - NURHAYATI (Pelawan / Dahulu Tergugat).
- Hj. MASITA (Terlawan / Dahulu Penggugat)
86 — 11
86 — 11
perbuatan Terlawan/dahuluPenggugat dengan melapor kepada kepala parit, kepala Dusun,Kepala Desa Penjuru dan kepada kepolisian;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telaah dari masingmasing pihak, baik itu Pelawan/dahulu Tergugat maupunTerlawan/dahulu Penggugat, didapati fakta bahwaPelawan/dahulu Tergugat telah menggunakan segala cara untukmenguasai tanah milik Terlawan/Dahulu Penggugat, salah satubuktinya adalah meminta pihak kepolisian Sungai Guntung untukmembuat Surat Pernyataan dan melakukan penekanan
Register : 27-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 558/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Sodirun Diwakili Oleh : Edy Setiadi
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : IRIN SOBIRIN Diwakili Oleh : H.Nanang Komarudin,SH
Terbanding/Penggugat : Abdul Ghofur Alias Dulgopur
156 — 164
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : IRIN SOBIRIN Diwakili Oleh : H.Nanang Komarudin,SH
Terbanding/Penggugat : Abdul Ghofur Alias Dulgopur
156 — 164
Irin Sobirin aliasSobirin Deya (Tergugat Konpensi), Rosidin, Sodiroh dan Sodirunsehingga merupakan ahli waris karena Ikhlas bin Deya sudah meninggaldunia; Bahwa karena obyek sengketa sudah dibeli almarhum Ikhlas bin Deyamaka obyek sengketa milik ahli waris Ikhlas bin Deya; Bahwa sepeninggal orang tua Tergugat tahun 1991 obyek sengketapengelolaannya diserahkan kepada Sodirun karena ahli waris yang lainmempunyai kesibukan; Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat Konpensi/Tergugat Intersvensi telahmelakukan penekanan
Register : 06-09-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 230-K/PM II-08/AD/IX/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Koptu Joko Sunaryo
68 — 34
68 — 34
Tanggapan tentang dakwaan dan tuntutanBahwa Oditur Militer telah yakin akan dakwaan terhadapTerdakwa dan tuntutannya dengan tidak melebihi ancaman pidanadalam pasal yang didakwakan itu sah saja, kemudian terkait denganpidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuaidengan Surat Telegram yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit yangterlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor danzat adiktif lainnya untuk ditindak tegas
Register : 16-07-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN Mkd Tanggal 4 September 2014 — ANDANG DIRMANTO BIN LEGIMAN
169 — 23
169 — 23
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Register : 16-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 8
38 — 8
dan sisi nilai mutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan