Ditemukan 11261 data
178 — 79
Bumi Bara makmur Mandiri,nomor : 620/403/PU tanggal 8 Oktober2012, perihal : permohonan suratrekomendasl; Fotokopi Keputusan Bupati Batang Harinomor: 691 tahun 2012 tentangpemberian izin pembangunan jembatanpenghubung antara Desa Matagualdengan Desa Muara jangga. KecamatanBatin XXIV Kepada PTI.
EDY SUWANDI
Tergugat:
1.TARDI alias PARDI
2.SRI PURNAMAWATI
Turut Tergugat:
1.ROHANI
2.LURAH KELURAHAN SIRANTAU
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KOTA TANJUNG BALAI
115 — 17
Sertifikat Hak Milik tersebut juga haruslah dianggap sah secarahukum;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat merupakan satusatunya pihak yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanah yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 739 Kelurahan Sirantau tertanggal 7 Desember 2012 atas nama EdySuwandi, sehingga oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atasserta dengan mempedomani kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620
152 — 87
;Buku Tanah Hak Milik No. 1766/Uludjami, semula tercatat atas nama HadjiSiddik, Surat Ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10, terletak diKelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan,DKI Jakarta, seluas 45.560 M2 ;Kesemuanya fotocopy, diberi materai cukup dan dileges serta telahdicocokkan dengan aslinya ;Bukti Tergugat Ill :1.Surat gugatan Para Penggugat No. 24/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. registertanggal 12 Januari 2011 ;(diberi tanda T.III1) ;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
24 — 11
a>, I5lads Vo aiod sd Lys aaaill wylo 620 cineApabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), makasuami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannyahingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalamtanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karenaberlalunya waktu.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan TergugatRekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta (fakta nomor 4), Majelis Hakimmenilai bahwa nafkah terutang (nafkah madhiyah
96 — 28
MAHKAMAHAGUNG RI NO. 620 K/PDT/1999, TANGGAL 29 DESEMBER 1999 YANGMENEGASKAN : BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABATTATA USAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT MAKAYANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;Il).
165 — 146
ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
(satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan Pembangunan114Jembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang PengadaanBarang dan Jasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12 September2007 yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 BidangPrasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) PenyediaJasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
Kualifikasi ;1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman Pemenang211Pengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
77 — 17
peristiwa yang menggambarkan bahwaTerdakwa dengan saksi bekerja samasama dengan sadar dan erat untukmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyaBahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana ;Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usahmemenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskan untuk tindakpidana itu.Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
118 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
KARIN
Tergugat:
1.FAUZI AZMI
2.FARIDAH SH
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
66 — 16
TNG sebagai berikut:A.DALAM KONVENSIEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE.Bahwa gugatan penggugat adalah wewenang absolute Pengadilan TataUsaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri karena objekgugatan penggugat bersumber dari hak tanggungan, Roya dan balik nama:BERPEDOMAN KEPADA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNGINDONESIA NO 620 K/PDT/1999 TANGGAL 29 DESEMBER 1999MENYATAKANAPABILA GUGATANPENGGUGAT BERSUMBER DARI PERIKATANPERMOHONAN ROYA, DAN BALIK NAMA ATAS EKSEKUSI GROSSE &AKTA HIPOTIK.
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
73 — 2
Training 3 bIn + PKWT (4 x 620 808799 Saprudin g 2013 bin) + (2 x 1 thn)sae Body 16 Okt. Training 3 bin + PKWT (4 x 621 #08608 Nur Fite Assy 2013 bin) + (2 x 1 thn)woe Switch 15 Jan. Training 3 bIn PKWT + (2 x 622 608603 Nidalyah Assy 2014 bin) + (2 x 1 thn)23 808491 Hendra Dampe 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (4x6Cahya Putra r 2014 bin) + (2 x 1thn)Rival Packin 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (2 x 624 808496 juliansyah g 2014 bin) + (2 x 1 thn)Indha Power 05 Apr.
84 — 21
Dian Graha Utama Banyuwangi tanggal 19 April2012 No. 15/DGU/620/V/2012, yang ditujukan Kepada kepala DinasKebersihan dan Pertamanan, mengenai tentang Pemasangan Paving dilokasiParkir Taman Sri Tanjung.... BuktiPJ0 ;Photo copy Surat Tegoran dari Kepala Satuan Polisi Pamong Prajo KabupatenBanyuwangi tanggal 3 Mei 2012 No. 300/334/429.300/2012, yang ditujukankepada Pimpinan Most Banyuwangi, tentang pemasangan Paving Area ParkirMall yang belum memiliki IMB dari Bupati Banyuwangi Cq.
759 — 1322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara Nomor 620/Pdt.G/1992/PN.JKT.PST antara Zino DavidoffS.A sebagai Penggugat melawan Davidoff Comercio E IndustriaLtda sebagai Tergugat I; N.V. Sumatra Tobacco Trading Company(pinak yang menerima pengalihan merek DAVIDOFF dari Tergugat) sebagai Tergugat Il; dan Pemerintah RI Cq. DepartemenKehakiman Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek,Direktorat Merek sebagai Tergugat III;c. Perkara Nomor 59/Pdt.G/1994/PN.JKT.PST antara Zino DavidoffS.A sebagai Penggugat melawan N.V.
192 — 277
Kode Nama Dokumen Sumber Nomor Tanggal KeteranganDokumen1 T2.1 Tanggapan Terlapor II atas PT Zuty 6Feb14 AsliLaporan Dugaan WijayaPelanggaran2 72.2 Akta Pernyataan Keputusan PT Zuty 102 22Feb11 AsliRapat Umum Pemegang WijayaSaham Luar Biasa PT ZutyWijaya Sejati3 T2.3 Akta Kuasa Direktur Dari PT Zuty 98 24May11 AsliDirektur Utama Perseroan WijayaTerbatas PT Zuty WijayaSejati4 72.4 Pembukaan Cabang dan PT Zuty 13 3Jun10 AsliKuasa Perseroan Terbatas WijayaPT Zuty Wijaya5 T2.5 Jawaban Sanggahan Bupati 620
34 — 6
yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
147 — 83
Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
202 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR
2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN
3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES
119 — 19
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
- 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
Keterangan Dukungan Bank;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
- 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
- 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
164 — 83
Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
130 — 59
Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 :Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Pemberian Hak yaituSHGB No. 02534/Pakulonan dan SHBG No. 01060/Pakulonan yangditerbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Propinsi
ANTONIUS LUAN PELO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
117 — 40
Artinya Penggugat selaku Penjual dan DRSMICHAEL MIGE belum melakukan jual beli tanah seluas 2.400Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 50/G/2019/PTUNKPGM* secara sah sebagaimana amanat Pasal 1459 KUHPerdata,jo Pasal 616 KUHP Perdata, jo Pasal 620 KUHPerdata;. Bahwa Tergugat telah salah dalam proses penetapan objeksengketa karena tidak memperhatikan alas hak kepemilikanDRS MICAHEL MIGE atas bidang tanah seluas 4.800 M?