Ditemukan 2198 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 156/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 20 Desember 2016 — PT. JASAMARGA BALI TOL MELAWAN PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
265157
  • terpasang di lapangan (Bukti P 15);Bahwa adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan databoring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATdengan keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkanadanya perbedaan kebutuhan tiang pancang 60 cm yang sangatsignifikan dan pada akhirnya sangat merugikan PENGGUGAT;Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi sertaperbedaan data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang
    Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 539/WK/D.IV2012, tanggal 22 Mei 2012, Perihal : Ketidaksesuaian Data Tenderdengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan PembangunanJalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Paket 2, STA. 2+970s.d STA. 5+308 (Main Road), berikut lampirannya (Bukti P 16);7.2.
    Aktual dalam PelaksanaanBoring terlaksana = 30 titikAngka penetrasi NSPT 50 rataratakedalaman = 26,22 m(vide lampiran Bukti P 15).8.2. Untuk Pekerjaan Paket 4 ;a. Kebutuhan Tiang Pancang 60 cmJumlah SelisihNo. Uraian Pekerjaan Titik TP Panjang TP @ 60 Panjang(titik) (m) iit(m)I. Data Penawaran :1. Bentang pileslab 5,002. Jumlah titik TP pertumpuan 2x4& VarianKebutuhan Tiang Pancang @60 cm 3.765 89,184,00Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 31.716 24,00Il. Data Aktual pada saat ini :1.
    Aktual dalam PelaksanaanBoring terlaksana = 36titikAngka penetrasi NSPT 50 rataratakedalaman = 26,63 m(vide lampiran Bukti P 15).Bahwa dengan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta databoring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATdengan keadaan aktual terpasang dilapangan dalam pelaksanaanPekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, sudah barang tentuselain mengakibatkan volume pekerjaan yang dilakukan olehPENGGUGAT telah mengalami perubahan/peningkatan, i.c. menjadipekerjaan
    Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012, Penggugatmengajukan surat Nomor: 843.1/WK/D.IV2012, dengan perihal:Ketidaksesuaian data tender dengan aktual kondisi di lapangan ;Halaman 58 dari 95 Putusan Perkara Nomor 156/PDT/2016/PT.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JIDECO INDONESIA
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukan tempatpenyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production plannning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartu productionplanning secara jelas mencantumkan jensi produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.
    Dengan kata lain "/aporan production planning" tersebutmerupakan target yang harus dicapai oleh bagian produksi dan bukanmerupakan data penjualan/pengiriman/kartu produksi barang jadi ataupunkartu pengiriman barang jadi aktual.
    Selain itu laporan production planningjuga kadangkadang tidak di update dengan realisasi produksi danpengiriman yang aktual karena laporan production planning penekanannyauntuk rencana kedepan, untuk persediaan barang jadi dan pengiriman aktualPemohon Banding catat tersendiri di kartu persediaan barang jadi yangdibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gearcase; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature;Armature Pantja
    Dengan demikian, jumlah barang dalam "/aporan production planning"tidak akan sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan Pemohon Banding yang bisa dilinat dari kartu persediaan barangjadi. Sebenarnya perpindahan antar lini produksi ini dapat dibuktikan padaGL dengan Nomor Perkiraan 101070312 (WIPW/M Yoke), 101070318 (WIPHalaman 5 dari 59 halaman.
    Bahwa laporan perencanaanproduksi dan pengiriman kepada konsumen sematamatahanya untuk informasi bagi /eader produksi (kepentinganpihak manajemen) saja dan bukan merupakan datapenjualan/pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartupengiriman barang jadi aktual.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
9833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015rasio tidak dapat dipergunakan secara mutlak, karena banyak faktor lainyang juga ikut mempengaruhi hasil produksi sesuai kualitas yangdiinginkan, seperti kualitas bahan baku yang digunakan, efisiensi dankapasitas mesin, Terbanding juga tidak mempertimbangkan faktor barangcacat yang mungkin selalu ada dalam setiap produksi;bahwa Standar Rasio Produksi pada hakikatnya adalah standar yangdigunakan untuk mengukur kinerja produksi, sehingga bukan merupakanaktual produksi yang sebenarnya terjadi, aktual
    tepat, karena analisa arus produksi tidak dapat serta mertadigunakan sebagai dasar menentukan jumlah penjualan, disebabkananalisa tersebut hanya menghasilkan perkiraan jumlah unit yangdiproduksi, sedangkan untuk menguji adanya penjualan seharusnyadilakukan ekualisasi atas analisa arus piutang dengan analisa arusbarang yang menunjukkan ada atau tidaknya penjualan;bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah pulamenyampaikan data perhitungan produksi yang sebenarnya, yangdidasarkan atas data aktual
    indikasi awal yang ditemukan Terbanding tersebutseharusnya ditindaklanjuti oleh Terbanding dengan kegiatankegiatanpengumpulan bukti lanjutan, baik dalam proses pemeriksaan dan/ataukeberatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang Undangsedemikian rupa sehingga diperoleh atau ditemukan BuktiBuktiPendukung yang lebih kuat dan lengkap atas koreksi DPP PPN a quo;bahwa menurut Majelis, pada saat uji bukti, Pemohon Banding telahmemberikan Fiber Tally bulan April 2009 yang merupakan laporanproduksi aktual
    Putusan Nomor 894/B/PK/PJK/2015rasio dan atas laporan produksi aktual tersebut, Terbanding tidakmemberikan bantahan yang didukung dengan bukti yang kuat;bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat koreksi DPP PenyerahanPPN sebesar Rp.454.692.374,00 a quo oleh Terbanding tidak didukungdengan bukti yang kuat dan Pemohon Banding telah menyampikan buktibukti pendukung mengenai ketidakbenaran koreksi a quo, sehinngaMajelis berkeyakinan bahwa Koreksi DPP Penyerahan PPN sebesarRp.454.692.374,00 a quo oleh
Register : 07-07-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Ktg
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
156
  • Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara
    riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai serabutan,Karena itu, Secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkanharta benda.
    Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 30tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual
    Ktg.Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang
Register : 22-08-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JEDERAL PAJAK vs PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA;
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • selesai diproduksi maka unityang telah diproduksi tersebut langsung dijual dengan harga referensi yang sudahdiset di komputer (yaitu harga pokok standar ditambah margin 7,5%), dan JurnalEntry penjualan di Buku Besar dilakukan secara otomatis oleh komputerbersamaan dengan penerbitan Faktur Penjualan;Bahwa pada waktu akhir periode sebelum tutup buku, maka harga Maklontersebut diverifkasi untuk memastikan bahwa nilai Jasa Maklon sudah sesuaidengan kontrak Jasa Maklon yaitu Full Costing (harga pokok aktual
    ) ditambahMark Up 7,5%.Bahwa apabila Harga Pokok Aktual lebih besar daripada Harga Pokok Standarmaka yang terjadi adalah tambahan penagihan atas Jasa Maklon, tetapi apabilaharga Pokok Aktual lebih kecil daripada Harga Pokok Standar maka yang terjadiadalah pengurangan penagihan atas Jasa Maklon;Bahwa sebagai informasi, kewajiban pajak PT.
    Menara Kaloka Tahun 2004, tidak terdapatpermasalahan dengan jumlah (nilai) Jasa Maklon yang diterima masingmasing;Bahwa Tim Pemeriksa dapat menerima adanya penyesuaian Fee atas Jasa Maklonpada setiap akhir periode yang dikarenakan adanya perbedaaan antara HargaPokok Standard dan Harga Pokok Aktual (Fully Absorbed Cost), namundemikian, untuk PT. Perkasa Mostindo Utama, Tim Pemeriksa tidak dapatmenerima adanya penyesuaian jumlah Fee atas Jasa Maklon pada akhir periodetersebut.
    Menara Kaloka, Tim Pemeriksa Pemohon Banding tidak melakukan koreksiperhitungan Jasa Maklon artinya Pemeriksa Pemohon Banding dapat menerimaperhitungan Jasa Maklon yang menggunakan Mark Up 7,5% atas aktual HargaPokok Produksi;Bahwa menurut Pemohon Banding, tidak mungkin di dalam kontrak yang samaterms and conditionsnya, Tim Pemeriksa Pemohon Banding menghitung JasaMaklon atas PT.
Register : 14-10-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 332/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
DEVIS ABUIMAU KARMOY
Tergugat:
Kepala Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Sumatera Utara
10525
  • 10 dari 37Putusan Nomor 332/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn10.11.12.13.Bahwa tercatat sepanjang tahun 2017, Penggugat dalam Konvensi hanya 1(satu) bulan saja yang memenuhi target yakni bulan Juni 2017 sebanyak 25berita, namun pada bulan lainnya pada tahun 2017 Penggugat dalamKonvensi tidak memenuhi target, bahkan pada bulan Agustus 2017 tidakmemberikan berita 1 (Satu) pun yang merupakan kewajiban Penggugatdalam Konvensi,Bahwa kewajiban Penggugat dalam Konvensi sebagai kontributor harusmemberikan berita aktual
    Pihak Kedua diberikan honorium sebesar Rp. 2.000.000, (Dua JutaRupiah) termasuk pajak apabila Liputan Berita Aktual/Prakarsa mencapaltarget 25 (Dua Puluh Lima) item berita perbulan, apabila tidak mencapaltarget dimaksud maka honorarium yang diterima dikurangi Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) peritem berita yang tidak dipenuhi,b.
    , sebagai contoh di bulanFebruari harus menutupi kekurangan 7 berita, bulan April harus menutupikekurangan 18 berita, bulan Mei harus menutupi kekurangan 14 berita,bulan Juli harus menutupi kekurangan 13 berita, agustus harus menutupikekurangan 8 berita, bila dihitung untuk beberapa bulan tersebut sejumlah60 item berita aktual yang tidak diliput oleh Tergugat dalam Rekonvensi.Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak menjalankantugasnya sesuai yang telah diperjanjikan dan disepakati
    Hal tersebut telah tergolong dalamperbuatan ingkar janji/wanprestasi,Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana yangdisebutkan pada poin 4 di atas, Penggugat dalam Rekonvensi harusmengeluarkan biaya tambahan untuk menggantikan pekerjaan Tergugatdalam Rekonvensi agar beritaberita aktual tersebut di atas dapat diliputdengan segara sehingga Penggugat dalam Rekonvensi tidak ketinggalanberita dari media lain, atas biaya tambahan tersebut Penggugat dalamRekonvensi mengalami kerugian materiil
    kali dalam pemenuhan 25 berita selama bekerjasepanjang tahun 2017,Bahwa tercatat sepanjang tahun 2017, Penggugat dalam Konvensihanya 1 (satu) bulan saja yang memenuhi target yakni bulan Juni2017 sebanyak 25 berita, namun pada bulan lainnya pada tahun 2017Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi target, bahkan padabulan Agustus 2017 tidak memberikan berita 1 (Satu) pun yangmerupakan kewajiban Penggugat dalam Konvensi,Bahwa kewajiban Penggugat dalam Konvensi sebagai kontributorharus memberikan berita aktual
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan kuantitas pengiriman aktual.
    Selain itu laporan production planning juga kadangkadang tidakdiupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporanproduction planning penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaanbarang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartupersediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case;Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; Armature PantjaMotor
    Dengan demikian,jumlah barang dalam "laporan production planning" tidak akan sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan Pemohon Banding yangbisa dilihat dari kartu persediaan barang jadi. Sebenarnya perpindahan antar liniproduksi ini dapat dibuktikan pada GL dengan No.
    Bahwalaporan perencanaan produksidan pengiriman kepada konsumen sematamata hanyauntuk informasi bagi leader produksi (kepentingan pihakmanajemen) saja dan bukan merupakan data penjualan /pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartu pengirimanbarang jadi aktual.
    Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan;11.
Register : 17-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pbu
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JUL INDRA DHANA S.H., M.H.
Terdakwa:
RUDY HENDRARTO Bin MEDI SISWANTO
8533
  • Dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ)uang muka kerja (UMK) tahun 2020 Nomor 018/SSSSUST/II/2020 mengenai Biaya Rapat Koordinasi DirektoratSustainability senilai Rp19.194.000,00 terdapat penggelapandana perusahaan melalui mark up jumlah hari rapat koordinasipada kuitansi pembayaran sewa aula meeting room HotelAndika senilai Rp2.200.000,00, seperti uraian berikut: Keteranaain Harga Sat LPJ Aktual Selisihg (Rp) Jumlah Nilai(Rp) Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp)Sewa Aula (hari) 2.200.000
    Terdapat nota pembayaran catering makan untuk rapatkoordinasi Direktorat Sustainability di CV Adhy Bayu PerumBeringin Rindang Gang Pepaya No. 8 Pangkalanbun yangdimark up harga makanan per porsinya, dengan nilaiRp6.875.000,00 terhadap realisasinya dengan cara memintanota kosong dan menuliskan kembali biaya cateringnya, sepertiuraian berikut:Item Jumlah LPJ (Rp) Aktual SelisihPorsi HargaSat Total Harga Sat Total Harga Sat TotalPrasmanan Siang & 80 95.000 60.000 35.000Malam 7.600.000 4.800.000 2.800.000Prasmanan
    Dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ)uang muka kerja (UMK)SUST/II/2020 mengenaitahun 2020 NomorBiaya Rapat Koordinasi018/SSSDirektoratSustainability senilai Rp19.194.000,00 terdapat penggelapandana perusahaan melalui mark up jumlah hari rapat koordinasipada kuitansi pembayaran sewa aula meeting room HotelAndika senilai Rp2.200.000,00, seperti uraian berikut: Ket Harga Sat LPJ Aktual Selisihererangan (Rp) Jumlah Nilai(Rp) Jumlah Nilai(Rp) JumlahNilai (Rp)Sewa Aula (hari) 2.200.000
    /Putusan Nomor 165/Pid.B/2021PN Pbu 2.Terdapat nota pembayaran catering makan untuk rapatkoordinasi Direktorat Sustainability di CV Adhy Bayu PerumBeringin Rindang Gang Pepaya No. 8 Pangkalanbun yangdimark up harga makanan perporsinya, dengan nilaiRp6.875.000,00 terhadap realisasinya dengan cara memintanota kosong dan menuliskan kembali biaya cateringnya, sepertiuraian berikut: fen Jumlah LPJ (Rp) Aktual SelisihPorsiHargaSat Total Harga Sat Total Harga Sat TotalPrasmanan Siang & 80 95.000 60.000
Register : 26-01-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
I Wayan Artawan, SE.
Tergugat:
PT. Bank Central Asia, TBK
8338
  • Bahwa berdasarkan pada Pasal 286 dan 281 ayat (2) UU Kepalitan & PKPUtersebut di atas, TERLAWAN selaku Kreditur separatis yang tidak menyetujulrencana Perdamaian berhak untuk diberikan kompensasi sebesar nilai terendahdi antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan hakagunan atas kebendaan.Atas hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan surat No. 613/KUT/2020tanggal 30 Maret 2020 kepada PELAWAN selaku Debitor PKPU yang isinyameminta agar PELAWAN memberikan kompensasi sebesar
    nilai aktual pinjamanyakni yang per tanggal 20 Januari 2020 (sesui dengan tagihan dalam PKPU)adalah sebesar Rp. 2.704.373.933,14 (dua milyar tujuh ratus empat juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat belassen) untuk melunasi fasilitas kredit PELAWAN.Halaman 10 dari 35 hal.Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps.Namun, atas permintaan Kompensasi yang telah diajukan oleh TERLAWANtersebut hingga saat ini PELAWAN selaku debitur belum juga melakukanpembayaran
    dan Pasal 281 ayat (2) UndangUndang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang yang mengatur sebagai berikut :Pasal 286 :Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecualiKreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)Pasal 281 ayat (2) :Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidakmenyetujui. rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual
    TERLAWAN.Dengan demikian terbukti bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PELAWANyang menyatakan TERLAWAN harus patuh dan mengikuti isi PutusanPengadilan Niaga Surabaya, dan oleh karenanya dalil PELAWAN tersebutsangat patut untuk DITOLAK.Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PKPU, maka TERLAWAN selaku kreditur separatis yang tidakmenyetujul rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman
    yang secara langsung dijamindengan hak agunan atas kebendaan.Terkait hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan Surat No.613/KUT/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang isinya meminta Kompensasi kepadaPELAWAN/Debitur untuk keperluan pelunasan atas fasilitas kredit yang telahditerimanya.Sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) tersebut maka nilai kKompensasi yangTERLAWAN minta adalah nilai aktual pinjaman sebesar Rp. 2.704.373.933,14(dua milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 14 /Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Amb
Tanggal 24 Agustus 2017 — Nama lengkap : JACOB KELIDUAN Alias JOPI Tempat lahir : Saumlaki Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 01 Desember 1958 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB Agama : Kristen Katholik Pekerjaan : Pensiunan Anggota Polri (Mantan Pjs. Kepala Seksi Keuangan Kepolisian
141107
  • Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksisudah lupa.
    Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastiny saksisudah lupa.
    Sehingga terdapat selisin antara Daftar Gaji Indukdengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilaikurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
Register : 10-11-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 736/Pdt.G/2013/PA.Ktg
Tanggal 4 Februari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
4722
  • Penerapannyadalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban TergugatRekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan TergugatRekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anakanaknya,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal iniadalah kemampuan Tergugat Rekonvensi
    Dengan demikian,Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usiaproduktif, dan tidak terhalang secaraffisik untuk obekerja = danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasikemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalahorang yang pada dasarnyamempunyai kemampuan secara aktual, dan memilikikemampuan secara potensial ;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya,Majelis Hakim
    memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yangmampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkanpembebanan tersebut,keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagaipertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang,bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telahdiatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf
    untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensidi mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklalaiannya dan TergugatRekonvensi telah bersedia membayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)perbulan terhitung selama 11 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.3.300.000 (tiga jutatiga ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensidikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual
Register : 09-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Pemohon:
Ir. Yus Rizal, MM.
Termohon:
1.Bun Yani
2.RIHANA
3.Rukminawati
12439
  • Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan JalurKereta Api DoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggaraisampai Stasiun Cakung;7.
    Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;7.
    Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Tanah Sisa adalah sisa dari bidang tanah yang tidak produktif secara aktualatau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA BITUNG Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Bitg
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10034
  • BitgMenimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada anakanaknya, Majelis Hakimmembedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang bekerjasebagai arsitektur tidak terbukti berapa penghasilan Tergugat dan mendapatkanpenghasilan hanya bersifat tidak tetap.
    Karena itu, secara aktual Tergugat harusdinilai sebagai orang yang tidak mampu.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untukbekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.
    Dengan demikian, Tergugat tergolong mampusecara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dantidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugatadalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kKemampuan secara aktual,namun memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mempertimbangkan
    pula faktapersidangan melakukan transferan kepada Penggugat dan biaya pendidikananaknya ke Pondok Pesantren Lembah Arafah, Tergugat sudah harusdikategorikan sebagai orang yang mampu baik secara aktual maupun secarapotensial meskipun tidak ketahui penghasilan secara pasti dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah yang dimohonkanuntuk dibebankan kepada Tergugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang hanya memiliki Kemampuan potensial tanpa memiliki Kemampuan aktual
    Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsurkepatutan.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatselama, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuanbaik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yanglayak dari ayah kepada anaknya dengan memerhatikan jumlah penghasilan suami.Adapun jumlah penghasilan Tergugat sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukurmenurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat, yaitu
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 2 Mei 2016 — - FAISAL FAHMI,SP
7013
  • Pekerjaan Timbunan dengan pasir urug volume kontrak adalah 339,20 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata rata 1,80 M ; ketinggianrata rata 0,50 M; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;b.
    Pekerjaan pasangan batu bata volume kontrak adalah 101,00 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar rata rata 0,10 M ; ketinggianrata rata 0,56 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisih volume sebesar 69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24 M3;c.
    Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yangdilaksanakan dilaaangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata rata 2,00 M ; ketebalanrata rata 0,08 M; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;d. Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktualyang dilaksanakan dilaaangan adalah 654,94 M2 dengan tinggi rata rata 0,58 M ; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M;e.
    Sehingga selisih yang tidak dikerjakanadalah 122,70 M;2) Selainitu terdapatkekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasil pelaksanan yaitu :a) Pekerjaan Timbunan dengan pasir urug volume kontrak adalah 339,20 M3 aktual yangdilaksanakan dilayangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata rata 1,80 M ; ketinggian rata rata 0,50 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;b) Pekerjaan pasangan batu bata volume kontrak adalah 101,00 M3 aktual yang dilaksanakandilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar
    rata rata 0,10 M ; ketinggian rata rata 0,56 M ;dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisin volume sebesar69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24 M3;c) Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata rata 2,00 M ; ketebalan rata rata 0,08 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;d) Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktual yangdilaksanakan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1680 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk VS PT JASAMARGA BALI TOL
342399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1680 K/Pdt/2017keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkan adanyaperbedaan kebutuhan tiang pancang @ 60 cm yang sangat signifikan danpada akhirnya sangat merugikan Penggugat;Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi sertaperbedaan data boring antara yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalampelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, Penggugattelah beberapa kali menyampaikannya kepada Tergugat, sebagaimanaternyata
    Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/WK/DIR/2013, tanggal 03Januari 2013, perihal: Laporan Kondisi Aktual Pelaksanaan PekerjaanTiang Pancang Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua NgurahRai Benoa Paket 2 dan Action Plan (bukti P 19);7.5.
    Data Aktual pada saat ini:1 Bentang pileslabuP 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan2x4 & 2x5 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm3.230 84.606,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,22Ill. Selisih panjang tiang pancang 24.366,0030.775b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender;Data Boring = 2 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 16,00 m;;(Il) Aktual dalam Pelaksanaan;Boring terlaksana = 30 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,22 m;;(vide lampiran bukti P 15);8.2.
    Data Aktual pada saat ini:1. Bentang pileslab 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan 2x4 & Varian 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm 3.560 94.815,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,62ll. Selisih panjang tiang pancang (berkurang) 5.631b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender; Data Boring = 7 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 24,00 m;;Halaman 7 dari 53 hal. Put.
    Nomor 1680 K/Pdt/2017 (Il) Aktual dalam Pelaksanaan; Boring terlaksana = 36 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,63 m;;(vide lampiran bukti P 15);9.
Putus : 08-10-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 139/PDT.G/2013/PN. DPS
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. CHIS melawan
5559
  • Jumlah lantai pada kondisi aktual lebih banyak 1 lantaidibanding dengan gambar perjanjian IMB. Demi8kian juga dengandimensi jumlah penulangan balok dan kolom, terdapat perbedaanantara kondisi aktual terpasang dengan yang tertera pada gambarperjanjian ; 22222222 =B.
    Dari hasil verivikasi keamanan elemen struktur dan berdasarkanhasil penyelidikan termasuk pengukuran lendutan aktual, dapatdisimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidakmemadai, baik dari segi kekakuan Mmaupunkekuatannya ,C. Lendutan dan keretakan pada balok anak telah terjadi sejaksebelum adanya gempa Bali bulan Oktober 2011 lalu.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1325/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jarak transportasi(hauling) hanya diperhitungkan dalam menghitung penggantianjasa atas ekstraksi dan pengangkutan batubara;Sehingga dalam menghitung jasa overburden berdasarkanKontrak seharusnya menggunakan rumus:Rumusan Versi Kontrak (Pemohon Peninjauan Kembali)Volume BCM x USD 1.12/BCM)Sebagai gambaran kepada Majelis Hakim agar dapat lebihmemahami teknis perhitungan penghasilan aktual PemohonPeninjauan Kembali, berikut kami sampaikan contoh perhitunganpenghasilan aktual jasa overburden serta ekstraksi
    Namun faktanya Termohon Peninjauan Kembali dalammenghitung nilai penggantian jasa hanya mendasarkan padatarget produksi dan tidak mendasarkan pada aktual jasaoverburden serta ekstraksi dan pengangkutan batubara. Dalammenghitung nilai penggantian jasa Termohon Peninjauan Kembalimenggunakan target overburden setiap bulannya yaitu 1.000.000BCM sehingga total jasa yang dihasilkan untuk periode JanuariDesember 2001 sebesar 12.000.000 BCM.
    1325/B/PK/PJK/2016 71.634,837 14,487.300,877 22,6September 1.440.000 52,498,383 14.4 1.000.000 1,584.824,260 22,6Oktober 1.103.760,63 72.855,83 144 1.000.000 1,5Nopember 1.059.094,73 151.299,247 22.6 1.000.000 1,5Desember 1.000.000 1,5Total 11.600.531,516 1.297.885,973 12.000.000 Bahwa berdasarkan faktafakta dan buktibukti sebagaimanadiuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghitungnilai penggantian jasa overburden, ekstraksi dan pengangkutanbatubara sesuai Kontrak dan berdasarkan aktual
    Peninjauan Kembali dalam menentukan DPP, yaitu:a. menggunakan rumusan yang salah dalam menghitungpenghasilan penggantian jasa overburden, ekstraksi danpengangkutan batubara;b. menentukan penggantian jasa overburden, ekstraksi danpengangkutan batubara hanya dengan menghitungoverburden tanpa menghitung ekstraksi dan pengangkutanbatubara;c. menentukan penggantian jasa overburden denganmenggunakan target pelaksanaan jasa yang tercantum dalamOverburden Stripping Contract dan bukan menghitungberdasarkan aktual
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA;
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mushola merupakan tempat untuk beribadahbukan tempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilaisignifikan seperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencanakuantitas produksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengirimanaktual.
    Dengan kata lain "laporan production planning" tersebutmerupakan target yang harus dicapai oleh bagian produksi dan bukanmerupakan data penjualan/pengiriman/kartu. produksi barang jadiataupun kartu pengiriman barang jadi aktual.
    Dengan demikian, jumlah barang dalam "laporan productionplanning" tidak akan sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat dilaporan penjualan Pemohon Banding yang bisa dilinat dari kartu persediaanbarang jadi. Sebenarnya perpindahan antar lini produksi ini dapatdibuktikan pada GL dengan Nomor Perkiraan 101070312 (WIPW/MYoke), 101070318 (WIPWIM Gear Case), 101070330 (WIPW/MArmature P/MReclass). 101070334 (WIPW/114 Armature JOB),Halaman 5 dari 56 halaman.
    Bahwa laporan perencanaan produksi dan pengirimankepada konsumen sematamata hanya untuk informasi bagileader produksi (kepentingan pihak manajemen) saja danbukan merupakan data penjualan/pengiriman kartu produksibarang jadi dan kartu pengiriman barang jadi aktual.
    Dengandemikian, jumlah barang dalam "laporan production planning"belum tentu sama dengan jumlah barang aktual yang dicatatdi laporan penjualan;11.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — Micle Aryanto Lesmana
683633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Direktu CV yang memenangi tender didakwa karena tidak melaksanakan pengendalian proyek yang mengakibatkan adanya selisih dan hasil tes kepadatan lapangan (sand cone) dan uji material lapisan pondasi yang tidak ... [Selengkapnya]
  • Penyiapan Badan Jalan: Kontrak Aktual LapanganNe; Lraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1. Penyiapan Badan 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00Jalan STA (0+000s/d 7+000)Total 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00 Bahwa terdapat selisin kekurangan pekerjaan Penyiapan Badan Jalansebesar 16.385 m7: 2. Cut Tanah:Kontrak Aktual LapanganNo. Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1.
    Urugan PilihanmM Kontrak Aktual LapanganNe; Lraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1. Urugan Pilihan STA 10.140 2.535 7.000,00 2.229,85(0+000 s/d + 000sesuai Back up Data)Total 10.140 2.535 7.000,00 2.229,85 Bahwa terdapat selisih kekurangan pekerjaan Urugan Pilihan sebesar305,15 m4. Lapis Pondasi Aggregat kelas C Kontrak Aktual LapanganNo. Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1.
    Penyiapan Badan Jalan: Kontrak Aktual LapanganNo. Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1. Penyiapan Badan 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00Jalan STA (0+000s/d 7+000)Total 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00 Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1244 K/Pid.Sus/2016Bahwa terdapat selisin kekurangan pekerjaan Penyiapan Badan Jalansebesar 16.385 m7: 2. Cut Tanah:Kontrak Aktual LapanganNa Metta Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m*)1.
    Urugan Pilihan Kontrak Aktual LapanganNe; Lraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1. Urugan Pilihan STA 10.140 2.535 7.000,00 2.229,85(0+000 s/d + 000sesuai Back up Data)Total 10.140 2.535 7.000,00 2.229,85 Bahwa terdapat selisih kekurangan pekerjaan Urugan Pilihan sebesar305,15 m4. Lapis Pondasi Aggregat kelas C Kontrak Aktual LapanganNo. Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1.
Register : 29-11-2010 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45101/PP/M.XVI/15/2013
Tanggal 23 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
16051
  • Koreksi Harga Pokok Penjualan Pembelian sebesar USD. 31.391.019,00bahwa terdapat 2 (dua) sistem pencatatan atas pembelian yang dilakukan olehPemohon Banding yaitu sistem Material Receipt Report (MRR) dan GeneralLedger;Nilai yang tercatat dalam MRR adalah hasil dari hasil perkalian antarakuantitas aktual yang diterima oleh Perusahaan dengan Harga yang diambildari PO (Purchase Order) atau Nilai yang tercatat di dalam MRR = KuantitasAktual yang diterima Perusahaan x Harga menurut PO;Nilai yang terdapat
    di dalam perhitungan Pemohon Banding adalah NilaiAkhir yang terdapat di dalam General Ledger (Buku Besar) yangdidapatkan dari hasil perkalian Kuantitas Aktual yang diterima Perusahaandengan Harga Aktual yang terdapat di dalam Invoice/Faktur yang diterimadari Supplier;Perbedaan antara nilai akhir yang tercatat di MRR dan nilai aktual akanlangsung dibebankan oleh Pemohon Banding di General Ledger tanpa melaluipenyesuaian di sistem MRR;bahwa yang menjadi sumber permasalahan adalah perbedaan harga yaitu