A.Yani 1 Depan pintusekolah SD.Muhammadya 2 Popntianak.Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tinjutangan kanan mengenakan cincin batu akik mengenai yaitu bagian wajahsaksi tepatnya pada bagian pipi kiri sebanyak 1 kali .Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali saksi tidak adamelakukan perlawan .Bahwa sebab pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalahsebelumnya ada masalah diakun Media sosial Fecebook Terdakwamengatakan kepada saya bahwa saya telah menerima suap

yangdilakukan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 0620.wib di JI.A.Yani 1 Depan pintu sekolah SD.Muhammadya 2 Popntianak.Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tinju tangankanan mengenakan cincin batu akik mengenai yaitu bagian wajah saksitepatnya pada bagian pipi kiri sebanyak 1 kali .Bahwa Terhadap pemukulan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanBahwa sebab pemukulan sebelumnya ada masalah diakun Media sosialFecebook Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya telahmenerima suap

Bahwa Terhadap pemukulan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawan Bahwa sebab pemukulan sebelumnya ada masalah diakun Media sosialFecebook Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya telahmenerima suap dari Hotel Neo Pontianak namun tidak pernah terjadi dansetelah bertemu didepan sekolah Muhamadia Terdakwa langsungmemukul saksiMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengandakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan

Hubungan kausalitas antara PMH dan gugatan;26.Bahwa secara prima facie tindak pidana korupsi yang dilakukan olehTergugat tidak menimbulkan kerugian (damageless crime), namunjika dicermati secara sungguhsungguh, tindak pidana korupsitersebut justru menimbulkan efek kerugian yang berlipat (multipleeffects of corruption), balk kerugian ekonomis maupun nonekonomis, balk kerugian bagi Negara maupun bagi masyarakat;27.Bahwa praktik suap dan gratifikasi yang terjadi pada HakimKonstitusi, sebagaimana kasus

yang didakwakan kepada Tergugat (incasu Terdakwa), oleh karena itu secara hukum Pengugat tidak rnempunyaikualitas hukum dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatankepada Tergugat yang berpokok pangkal kepada perkara tindak pidanakorupsi/suap yang didakwakan kepada Tergugat (in casu terdakwa).

;Bahwa lebih dari itu, mengacu kepada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAPdihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo maka didapat dan terlihatfakta yuridis, bahwa gugatan a quo yang pada pokoknya merupakan"gugatan ganti kerugian" telah diajukan secara keliru, karena melebihi/melewati tenggang waktu yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 95KUHAP yaitu) "selambatlambatnya sebelum penuntut umummengajukan tuntutan pidana", sementara perkara tindak pidana korupsi/suap yang dijadikan dasar gugatan

Gugatan kurang pihak (Exceptio ex juri terti);Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada poin 22 23 positagugatan, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam bentuk Tergugat sebagaipenerima suap (yang disuap) di satu sisi, dan Chairun Nisa, Hambit Bintih,Cornelis Nalau Antun sebagai pemberi suap (Penyuap Tergugat) di lain sisi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan

oleh karena perbuatanmelawan hukum (tindak pidana suap/korupsi) tersebut dilakukan olehTergugat bersamasama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintin dan CornelisNalau Antun, maka untuk sempurnanya gugatan a quo Penggugat haruspula menarik Chairun Nisa, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun sebagaipihak;5.

Bahwa begitu juga tidak mungkin uang suap dikategorikan sebagaiproduk keperdataan yang menimbulkan suatu prestasi antar para pihakyang berjanji, baik itu berbentuk perjanjian tertulis maupun lisan, apalagitimbul beban bunga dari uang suap tersebut, sebab uang suap tersebutadalah objek pidana yang bertentangan dengan kaidah dan normahukum serta bertentangan dengan UndangUndang.

EDHY INGANTA SITEPU SE sepakat (deal)biaya pengurusan uang suap via telepon sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah), beberapa hari kemudian Alm. EDHY INGANTA SITEPUSE menemui dan membujuk Tergugat agar mau menyediakanrekeningnya untuk menjadi wadah penyimpanan sementara uang Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) milik dari Penggugat tersebut, saatitu Tergugat menolak permintaan Alm.

M.SAHDAN(DPO) guna pengurusan atau memberi suap kepada Walikota Binjaimelalui seorang Ajudan Walikota Binjai bernama Alwi untuk melancarkankeinginan Penggugat mendapatkan posisi Jabatan Kepala DinasKetahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.3. Bahwa berdasarkan laporan pidana kepada Kepolisian RI Resort Binjaidengan terlapor Sdr. MSSAHDAN, yang menurut Kepolisian Resort Binjaidinyatakan bahwa Sdr.

M.SAHDAN(DPO) untuk mengurus keinginan Penggugat menjadi Kepala DinasKetahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, sementara Tergugat barukenal dengan Penggugat saat diperkenalkan oleh Alm.EDHY INGANTASITEPU SE di Rumah Makan Mandailing, serta Tergugat hanyamendapat uang komisi sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dariuang suap tersebut..

EDHY INGANTA SITEPU SEmerupakan satu jemaat di gereja GBKP Simpang Awas Binjai dankeduanya telah kenal sejak kecil.Bahwa benar tanggal 05 Februari 2016, Penggugat menyetor tunaiuang suap sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kerekening milik Tergugat di Kantor Bank BRI Syariah Binjai yangdihadiri oleh isteri Penggugat, Tergugat dan Alm. EDHY INGANTASITEPU SE.Bahwa setelah uang suap sudah masuk ke dalam rekening Tergugat, selanjutnya seiring berjalannya waktu Alm.

Nomor 1977 K/Pdt/2016kepada pihak lain in casu Tergugat menurut hukum dianggap sebagai pihak yangmemberi suap kepada pihak lain in casu Tergugat/T erbanding;Bahwa Tergugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara initidak dapat dianggap sebagai orang yang menerima suap, karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi bukanlah pihak yang menentukandalam pemerimaan CPNS dimaksud;Bahwa hal ini juga telah ternyata dalam putusan Pidana Pengadilan NegeriMedan Nomor 500/Pid.B/2014/PN.Mdn.,

,telah dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana: Penipuansecara bersamasama; bukan dipidana karena menerima suap;Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi telahdijatuhi pidana penipuan secara bersamasama, dengan sendirinyaPenggugat /Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat dianggapsebagai orang yang memberi suap kepada oang lain, melainkan menjadikorban Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sekarangTermohon Kasasi, yang dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan

Perihal : PutusanHakim Siradjuddin Sukardi, SH sangat dicurigai adanya SUAP dan KKN(LAMPIRAN TIGA);Pengaduan tertanggal 14 Pebruari 2002, ditujukan Menteri Kehakiman danHAM, Perihal : Hakim Siradjuddin Sukardi, SH dicurigai adanya suap uang danKKN, bahkan disinyalir adalah oknum PKI/Komunis (Lampiran empat) danhanya sekitar 3 bulan bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Sidraplangsung meninggalkan Sidrap;Pengaduan tanggal 7 Juli 2008, ditujukan KPK, MA dan KY, Perihal: DugaanSuap Uang dan KKN di

Sidrap (LAMPIRAN DELAPAN);Bahwa untuk membuktikan Putusan Hakim yang dimohon "PK" patutdikatakan sesat, bahkan diduga ada suap uang dan KKN, makadilampirkan pula secara utuh: Put. No.32/Pdt.G/1989IPN.Sidrap(LAMPIRAN SEMBILAN), Put. No. 197/Pdt/1990/PT.UJ.PDG (LAMPIRANSEPULUH dan Put.

YUSUF MARATOENG YUSUF kawin sepupusatukalinya Djunaid(Panitera) yang bernama Muhani:; Jadi munculnya perkara kedua (31/1999) adalah suap dan rekayasaDjunaid dengan sepupu satu kalinya bemamaMUHANI, karenaMUHANI adalah sepupu satu kali dengan M. YUSUF bahkan suami isteri (M.

CALLU dkk dalam perkara 31/1999 adalah NEBIS;Dibeberapa pengaduan kami telah menyatakan Hakim "SS" dan Hakim PT dalam perkara 31/1999 diduga terjadi suap uang dan KKN dan sekarangtetap berkeyakinan yang sama terhadap Hakim kasasi yang memutusperkara yang dimohon PK.

PN, PT dan MAyang kedua ternyata memenangkan yang salah dalam hal ini para TermohonPK;Bahwa informasi yang berkembang selama ini menyatakan:Putusan itu hanya putusan karena uang",Peristiwa Suap menyuap amat riskan untuk dibuktikan, seperti halnyapersetubuhan antara lakilaki dengan perempuan amat riskan pula untukdibuktikan karena peristiwa suap menyuap dan peristiwa persetubuhanlazimnya dilakukan hanya empat mata, namun seorang gadis yang sudahmengandung, dapat diyakini bahwa ia sudah melakukan persetubuhan

dalam fakta persidangan tidak satupun alat bukti yangmendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikan hanyalahPercakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis dengan Perkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsi yangmengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkan hukum puntidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lain melakukan tindakPidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindak pidana adalahperbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukantindak pidana.Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini

Pemberi suap tidak memiliki kaitan hukum dengan Sertifikat yangdimohonkan oleh SAHARINA DAENG BAU SEBAGAIMANA BUKTIJAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HURUF G TERLAMPIR, karenatidak ditemukan dalam fakta persidangan adanya Surat Kuasa pemberiSuap untuk mengurus Sertifkat A quo;2.

dalam fakta persidangan tidak satupun alat buktiyang mendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikanhanyalah Percakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis denganPerkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsiyang mengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkanhukum pun tidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lainmelakukan tindak Pidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindakpidana adalah perbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukan tindak pidana;Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini

adalah pemberian sesuatu atau janji Kepada seseorang tetapi kalaugratifikasi dalam peruntukannya dimana orang yang diberikan itu tidak memiliki niatuntuk mendapatkan sesuatu tersebut ;Bahwa suap itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dari apayang diberikan ;Bahwa dalam suap itu ada kesepakatan yang mana ada persetujuan yangmendahuluinya dan inisatif datang dari pemberi;Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.

/PN Tte.Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INKRACHT NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.

KENAPA TIDAK MELAPORKAN SAYA TENTANGSUAP ITU KENAPA KAMU SUAP HAKIM PT KHAN , ANDA SUAPHAKIM PT KHAN . KENAPA LAPORAN NYA PENGRUSAKAN ITUWILAYAH HUKUM SAYA LHO . Bahwa katakata tersebut dilontarkan terdakwadengan keras dan di Kantor KPKNL Kota Semarang dalam keadaan ramaisehingga banyak orang sekitar yang melihat.

Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INGKRAH NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.

USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Iran My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.

USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irnwan My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.

Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) sebagai jasa menghentikan penyidikan perkara dan dasarTerdakwa membuat surat pengaduan ke Polda NAD tembusan Kapolrikarena Terdakwa merasa yakin dan menduga kuat bahwa saksi IrwanMy ada menerima suap dari H.

Umarada masuk keruangan saksi Irwan My ;Bahwa, di dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak bisamembuktikan tuduhannya tersebut dimana Terdakwa telah mengakuibahwa hanya keyakinan Terdakwa dan menduga kuat saksi Irwan Mymenerima suap dari saksi H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 danTerdakwa tidak ada melihat sendiri ataupun diberitahu oleh orang lain,hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi Irwan My di bawah sumpahyang menyatakan tidak pernah diberi uang sebesar Rp 500.000,00 olehsaksi H.

Umartidak pernah memberikan uang suap kepada saksi Irwan My ;Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanNegeri Kualasimpang telah melkukan kekeliruan, salah melakukan : tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyayaitu dalam hal ini tidak melaksanakan hukum pembuktian dan penerapan unsurPasal 311 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar

Lukman HakimSP cs dkk tersebut bisa hilang dan tidak jelas kKemana rimbanya di PoldaRiau dan di Kejari Pekanbaru Riau, tanpa uang suap, gratifikasi yangsangat banyak tentulah penghilangan berkas BAP perkara pidana LaporanPolisi Nomor 115/IV/SKPT/2013/Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi.Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2671 K/Pid.Sus/2015Buktinya H.

Tanpaadanya uang suap, gratifikasi yang sangat besar maka rekayasa hukumdan pengalihan Penyidikan Polda Riau dan Surat Tuntutan Hukum JPUKejati Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi secara hukum.Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) jo.

Lukman Hakim SP csdkk tersebut untuk tujuan tidak terpuji, lanan KKN, suap, gratifikasi agarTersangka H. Lukman Hakim SP, cs dkk bebas dari jerat hukum pidanapenjara sadis/keji dan biadab tersebut.

Karenauangnya banyak hukum pun bisa diaturnya sesuai kehendaknya H.Lukman Hakim SP sudah ditetapbkan menjadi Tersangka pelakupengancaman dan pengusiran terhadap diri kami sekeluarga tetapi bisadiaturnya sehingga status Tersangka yang disandangnya bisa berubahmenjadi tidak Tersangka dengan munculnya SP3 Polri (Jajaran PoldaRiau), tanpa uang suap, gratifikasi yang cukup besar hal tersebut tidakakan terjadi.

Lukman Hakim SP cs dkk tersebut terhadapdiri kami sekeluarga telah sengaja dihilangkan (di 86 kan/ di SP3 kan sertadijadikan uang suap, gratifikasi) oleh Penyidik Polda Riau An. KapoldaRiau dan JPU Kejari Pekanbaru Riau An. Kejati Riau tersebut, denganadanya surat tuntutan hukum dari JPU Kejati Riau Nomor Reg.

Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh oleh atasannya,bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang (suap) dari sopirtruk ;3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014, Penggugatdipanggil managemen, dalam forum tersebut managemen menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut pada hari yangsama sebagaimana pada poin 3 sekitar pukul 16.00 WIB.

Adikreasi Ekaprakarsa21.pasal 36 ayat 2b yang mengatakan: " Dengan tanpa memerlukanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pekerja dapatdikenai pemutusan hubungan kerja dengan tanpa diberikanpesangon, dalam hal pekerja melakukan pelanggaran mencari ataumenrima barang/tips/suap dalam bentuk apapun", maka dalam hal iniPENGGUGAT tidak berhak atas pesangon, sehingga dengan demikianapabila TERGUGAT memberikan tali asin kepada PENGGUGAT, makahal tersebut merupakan bentuk kemurahan hati TERGUGAT

Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh atasannya bahwaPenggugat telah menerima uang (Suap) dari sopir3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugatdipanggil Manajement dalam forum tersebut Manajement menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar adanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugattersebut pada hari yang sama Penggugat diberitahu secara lisan olehatasannya bahwa Penggugat diskorsing oleh Tergugat per tanggal 22Mei4.

sebagai berikut : = Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3(tiga) Penggugat mendalilkan bahwa pada awal bulan Mei 2014Penggugat dituduh oleh atasannya telah menerima sejumlah uang2021(suap) dari sopir truck dan atas kejadian tersebut Penggugatdipanggil oleh pihak Management dan Penggugat ditanya apakahPenggugat menerima sejumlah uang dari sopir dan Penggugatmenjawab benar adanya dan Tergugat membenarkan dalilgugatan Penggugat tersebut dalam jawaban angka 8 (delapandan 9 (sembilan

Adikreasi Ekaprakarsa yaitu Dengantanpa memerlukan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, pekerja dapat dikenai Pemutusan Hubungan Kerja tanpadiberikan pesangon dalam hal pekerja melakukan pelanggaranmencari atau menerima barang / tips / suap dalam bentuk apapun,maka menurut Majelis Hakim Pasal 36 ayat (2) b PeraturanPerusahaan PT.

Suap dalam berbagai bentuk,banyak dilakukan di tengahtengah kehidupan masyarakat. Bentuksuap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok danlain sebagainya.

Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhipengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabatyang disuap;Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi MemahamiUntuk Membasmi yang dikeluarkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) setiaporang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya.

hasil tipumuslinat atau dikarenakan hal lain seperti suap sehingga PemohonHal. 28 dari 129 hal.

Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan dengankegiatan pengembangan penyidikan di mana Termohon telahmenemukan adanya kaitan, kesesuaian buktibukti yangmengindikasikan bahwa Pemohon diduga terlibat melakukantindak pidana suap kepada M. Akil Mochtar;4.

Akil Mochtar, bukan merupakan beritaacara untuk Pemohon, untuk itu tidak layak apabila digunakan untuksebagai Berita Acara untuk menjerat Pemohon dalam dugaan tindakpidana suap pada saat pemenangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi;Menurut Dr.

memeriksa buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2018 dengan register Nomor :127/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan praperadilandengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa para pemohon sehubungan dengan operasi tangkap tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap

Oleh karenanya telah layak dan patut Turut Termohon untukmemerintahkan dan atau memberi petunjuk kepada Komisi PemberantasanKorupsi untuk menuntaskan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Permohonan PraPradilan Ata Penundaan Penyidikan Dan AtauPenghentian Penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal 19Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun2014 Kabupaten Musi Banyuasin;Ill.

Menyatakan Termohon telah menunda penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah sebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun2015 Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin;5. Menyatakan Termohon telah menghentikan penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJTahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin periode 20142019;6.

Sel.Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun 2014 KabupatenMusi Banyuasin periode 20142019;7.

Menghukum Turut Termohon untuk memerintahkan dan atau memberipetunjuk terhadap Termohon melanjutkan dan menuntaskan penyidikantindak pidana korupsi Ssebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPKTanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin terhadap semua parapelaku dan atau Sebanyak 33 Orang anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin Periode tahun 2014 2019 yang Diduga Melakukan TindakPidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud Pasal 12 Huruf a UndangUndang

:Pengangkatan TKS Medis menjadi honor daerah sebanyak 375 (tigaratus tujuh puluh lima) orang, sarat kepentingan dan suap. Setiap orangyang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkatmenjadi honda;Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.

Sus/2019Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10.000.000 TKSkepada saya, asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikutsaya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakanwakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkiran kantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng...

Pemkab Taptengmenganggarkan dana honor daerah sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) untuk biaya honor/gaji Tenaga KerjaSukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanyadianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/gaji hingga akhir 2016 dan agardisahkan oleh DPRD Tapteng;Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao,S.T. kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahanpengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerahsarat kepentingan dan berbau suap

,akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknya mentahmentah danmembuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasilpengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadiHonor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruhHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid. Sus/2019SKPD Tapteng dan Sekda, Drs.

Karena kita mengetahulsosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng;Disini saya salut kepada Bakhtiar, Karena dia telah mampu memberikanimingiming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorangdapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar ParaHonda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada PasanganBakhtiar Darwin (BADAR);Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranyamenyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yangdiangkat menjadi HONDA dan bila perlu

oleh TERGUGAT;Atas dasar jawaban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT melalui DirekturKargo bahkan Memaksa dan mendesak PENGGUGAT agar mengakui perbuatanSUAP tersebut;Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.Tng Menyuruh PENGGUGAT untuk memberikan bukti bukti bahwaPENGGUGAT tidak melakukan perbuatan SUAP;Atas dasar tuduhan kepada PENGGUGAT memberikan suap kepada oknumTERGUGAT sehingga PENGGUGAT/PT.

pemutusan kerja sama sepihak tersebut, bukandengan tuduhan perbuatan SUAP kepada PENGGUGAT;Bahwa tindakan pemutusan keagenan atas dasar tuduhan kepadaPENGGUGAT yang melakukan SUAP kepada oknum pegawaiTERGUGAT tanpa adanya bukti adalah merupakan tindakan sewenangwenang, otoriter,ssangat tidak adil.

Menurut hemat PENGGUGAT,TERGUGAT seharusnya menyelidiki kebenaran tuduhan suap secarainternal dalam PT.

Bahwa pendapat dari TERGUGATyang sangat membuat PENGGUGAT kecewa dan bingung adalah karenaPENGGUGAT dipaksa harus mengaku memberikan suap kepadaOknum Pegawai Cargo TERGUGAT???

Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut,TERGUGAT rutin melakukan pengendalian internal dan kemudianternyata TERGUGAT menemukan ada indikasi suap yangdilakukan PENGGUGAT agar PENGGUGAT mendapatkankemudahankemudahan terkait kargo.

Artinya perobuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Kedua Kesatu;

2 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

, dapat dipahami bahwa tindakpidana suap adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturanperundangundangan yang sudah ada, yaitu di luar ketentuan yang sudahdiatur dalam:1.

Undangundang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undangundang Nomor 4Tahun 1975 jo Undangundang Nomor 2 Tahun 1980 tentang PemilihanUmum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.Berdasarkan doktrin, dalam pemahaman Ahli, perlu dipahami bahwaunsur esensi dalam tindak pidana suap adalah adanya meeting of mindatau kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap mengenaiperbuatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dan perbuatantersebut bertentangan dengan tugas atau kewajiban penerima suap sertatujuan

suap tersebut benarbenar tercapai.

Dengan demikian tindakpidana suap adalah suatu perbuatan di mana pemberi suap memberikanatau menjanjikan sesuatu kepada penerima suap agar penerima suapmelakukan sesuatu untuk kepentingan pemberi Ssuap ataupun orang yangberkaitan dengan pemberi suap, di mana berdasarkan bestandeel delicttindak pidana suap di atas adalah bahwa kepentingan tersebutbertentangan dengan kepentingan umum.Sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya harus ada unsurunsurberikut ini:Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 51

Pemberi dan penerima suap;2. Barang atau janji yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerimasuap;3. Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima suap untukkepentingan pemberi suap dan/atau orang yang dekat atauberkepentingan dengan pemberi suap;4. Penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yangbertentangan dengan undangundang, kewenangan dan/ataukewajibannya;5. Berkaitan dengan kepentingan umum.

Kekhilafan Hakim mengenai pemberian uang tanda terima kasih(kadeudeuh) dari Forum Komunikasi Perawat Desa (FKPD) yang dititipkanmelalui Terdakwa dianggap sebagai pemberian suap yang adahubungannya dengan jabatannya.Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum bahwa tidak pernah ada bukti bahwa Terdakwa meminta kepadasaksi Akdri Ariesta Alamsyah untuk bertemu di sebuah Rumah MakanPecel Lele di Jalan HZ Mustofa pada tanggal 29 November 2014.

, sesuai dengan UndangUndangTipikor, karena suap menyuap itu di dalam ranah KUHPpasal 415 sampai dengan 4..., dan kita persoalkan itutentang suapnya adalah pasal 418, apa itu suap, suap itupemberian sesuatu bisa berupa uang, bisa berupa janjidalam rangka apa, agar orang yang menerima suap itumelakukan sesuatu untuk kepentingan si pemberi suap,maka ada dua hal yang paling pokok kalau bicara suap,ada pemberian dan pemberian itu terkait dengan sesuatuperbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat itu dalamrangka

menguntungkan orang yang memberi suap,persoalannya kapan gratifikasi bisa dianggap sebagaisuap, memang betul gratidikasi bisa hanya gratifikasi bisamenjadi suap, contohnya kebetulan maaf...

Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Bapak saya batik bahan baju, suap tidak?..

suapmana kala orang itu memberikan sesuatu kepada pejabattertentu, supaya pejabat itu menyalahgunakankewenangannya supaya menguntungkan orang yangmemberikan sesuatu tersebut: Bahwa di dalam ketentuan undangundang yangdimaksud dengan suap adalah memberikan sesuatu yangmembuat pejabat itu menyalangunakan kewenangannya; Bahwa bila seseorang memberikan sesuatu kepadapejabat tetapi itu tidak bisa merubah sesuatu keadaanmisalkan a tetap menjadi a, kalau itu b tetap menjadi b,menurut ahli bukan suap, karena

Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatuterbuktimenerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkandari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.

UndangUndang Nomor 20/2001 mengenaipenyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahunpenjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggarPasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang 31/1999,sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klienkami/Pemohon PK/Terpidana;7.

lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima suap;16.

Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan denganPutusanPutusan lainnya dalam perkaraperkara sebelumnya yangnilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan jugatelah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suapdijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni: Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan; Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapisenilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3

bulan; Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidanapenjara 3 tahun; Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap BupatiBangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjarahanya 2 Tahun penjara;Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidanaHal. 50 dari 54 hal.