• persoalanpenerbitan sertifikat atas keenam bidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi urusandan kewajiban pembeli (Terbanding) yang dalam perkara ini pembeli (Terbanding)mempercayakan pengurusan sertifikat tersebut kepada Notaris/PPAT (TurutTerbanding), yang ternyata Turut Terbanding tidak berhasil mengurus penerbitansertifikat atas keenam bidang tanah tersebut, terutama sekali disebabkan berkaspermohonan peningkatan sertifikat diduga secara sengaja ditahan dan tidakdidaftarkan setelah penandatanganan Akta PPJB

  Ketentuan inilah yang tidak dilaksanakanoleh Terbanding dan Turut Terbanding bahkan berkas permohonanpeningkatansertifikatnya saja baru didaftarkan 5 bulanan setelah penandatangan Akta PPJB(Juli 2011 Desember 2011 dan Januari 2012).

  KARTI (Pewaris Tergugat) telahmengadakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah terhadap 6 (enam)bidang tanah yang terletak di jalan Sungai Gampa Rt.34, Kelurahan Sungai Jingah,Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Akta Notaris No.50tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat turut Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perjanjianpengikatan jual beli tanah tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannyamengurus pembuatan 6 (enam) buah surat keterangan keadaan

  tanda T.1 sampai dengan T.I6 dan saksisaksi bernama:BURHAN, SYAHRANI, ANANG TAYEB,sedangkan Turut Tergugat tidakmengajukan bukti surat maupun saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat dan saksisaksi yangdiajukan para pihak yang berperkara, telah terbukti fakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat sebagai pemilik 6 (enam) bidang tanah yang terletak di jalan SungaiGampa Rt.34, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, KotaBanjarmasin telah mengadakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB

  BahwaPenggugat menginginkan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)dengan dalih sertipikat tidak terbitterbit terhadaptanah yang sudah dijual kepadaTergugat, padahal sertipikat tidak terbit karena permohonan Penggugat itu sendiri yangmemohon penundaan penerbitan sertipikat terhadap keenam bidang tanah yang telahdisepakati pelunasan pembayarannya, setelah terbit sertipikat sesuai yang sudahdiperjanjikan dalam AktaPPJB No.50 tanggal 21 Juli 2011 dalam pasal 2 yaitupelunasan setelah terbit

• Pantai Indah SelatSunda adalah membelisebidang tanah kavling yangterletak di Perumahan RoyalGading Mas Residence (d/hGreen Jatisari) Blok B1 No.6 & No. 7 sesuai denganPerjanjian Pengikatan JualBeli Tanah dan BangunanNomor : 001/XII/PPJB/2009tanggal 28 Desember 2009yang dibuat dihadapanNotaris Kristian, SH. diBekasi dengan harga jualbeli yang disepakati sebesarRp135.000.000,00(Peristiwa Hukum Jual Belli)dan disatu sisi PemohonPailit/Termohon Kasasimenyatakan bahwa PT.Pantai Indah Selat Sundaberhutang

  Pinhak Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak pernahmeminjam uang kepada pihak Termohon Kasasi/PemohonPailit sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima jutaRupiah) tetapi Termohon Kasasi/Pemohon Pailit membelisebidang tanah kavling yang terletak di Perumahan RoyalGading Mas Residence (d/h Green jatisari) Blok B1 No. 6 &No. 7 kepada pihak Pemohon Kasasi/Termohon pailit, sesuaidengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan Nomor : 001/XII/PPJB/2009 tanggal 28 Desember2009 yang dibuat

  Pemohon Kasasi/Termohon Pailit mengakui bahwa jual beli2 (dua) bidang tanah kavling yang terletak di PerumahanRoyal Gading Mas Residence (d/h Green Jatisari) Blok B1No. 6 & No. 7 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual BeliTanah dan Bangunan Nomor : 001/XII/PPJB/2009 tanggal28 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Kristian,SH. di Bekasi dengan harga jual beli yang disepakatisebesar Rp135.000.000,00 belum bisa dipecah dari sertifikatinduk karena sertifikat induk masih dalam jaminan ataspinjaman

• terletak di Kota Paris, jalankenanga No. 16 RT.003 RW.08 kelurahan Kebon Kelapa KecamatanBogor Tengah Kota Bogor, seluas 659 m2 (enam ratus lima puluhsembilan meter persegi);Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai rekan bisnisnya Penggugat;Bahwa dalam transaksi jual beli rumah tersebut dilakukan di hadapannotaris Turut Tergugat pada sekitar bulan Mei 2013, bahwa nilaitransaksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah );Bahwa pada saat terjadi penandatanganan Perjanjian PengikatanJual Beli ( PPJB

  ) di kantor Notaris (Turut Tergugat), saksi hadir danikut menandatangani PPJB tersebut;Bahwa yang hadir saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan JualBeli ( PPJB) diruangan kantor Turut Tergugat yaitu Penggugat,Tergugat, Turut Tergugat, anaknya dan saksi, sedangkan supirTergugat berada diluar, menunggu dalam mobil Tergugat;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB), belum terjadi pembayaran dan akan dilakukan pembayaranoleh Tergugat dengan cara di transfer ke rekening Penggugat

  transferpembayaran tersebut dari Tergugat;Bahwa saksi dengar ada pembicaraan pembayarannya, Tergugatbilang nanti akan di transfer ke rekening Penggugat, Turut Tergugatsaat itu ada disitu, tetapi dengar atau tidak pembicaraan tersebutsaksi tidak tahu;Bahwa Tergugat selanjutnya menghilang dan tidak diketahui lagikeberadaannya sampai dengan sekarang;Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah tersebut saat ini masih adapada Turut Tergugat;Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli( PPJB

  adalah karyawan dari Turut Tergugat;e Bahwa tugas saksi adalah mengetik akta, mengecek suratsurat kekantor BPN, Pajak, Kelurahan dan lainlain;;e Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan isterinya datang kekantor Turut Tergugat satu kali bersama dengan Tergugat dalamrangka jual beli rumah;e Bahwa saat itu mereka di ruangan Turut Tergugat, sedangkan saksidiruang sebelahnya yang disekat, dan terlihat ke ruangan TurutTergugat;e Bahwa saat itu terjadi penandatanganan Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB

  Tergugat dan dengan demikian Majelis Hakimmenyatakan Perjanjian Pengikatan JualBeli antara Penggugat denganTergugat menjadi batal ;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual belliantara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal yang merupakanmateri/subtansi pokok dalam akta APJB No.32 tertanggal 23 Mei 2013 yangtelah mengalami degradasi menjadi akta dibawah tangan saja dan sejalanpula dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995dalam Lampiran 1 angka IX diatur bahwa PPJB

• NASRULKHAKIM, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 melalui Notaris yakni saksiFERIAL DIVANY, saksi JANTO DEARMANDO terlebinh dahulu) menguruspembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara saksi JANTODEARMANDO dan sdr.

  NASRUL KHAKIM.Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN BtgBahwa pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tersebutmendasari dari kutipan letter C nomor 159 atas nama Ir JANTO DEARMANDOyang diserahkan saksi Ir JANTO DEARMANDO kepada saksi FERIAL DIVANYselaku notaris, dan sebelum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tersebutditandatangani oleh para pihak, saksi FERIAL DIVANY menanyakan kebenarantentang letter C atas nama Ir JANTO DEARMANDO tersebut, dan karena saksiIr JANTO DEARMANDO

  NASRUL KHAKIM.Bahwa pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tersebutmendasari dari kutipan letter C nomor 159 atas nama Ir JANTO DEARMANDOyang diserahkan saksi Ir JANTO DEARMANDO kepada saksi FERIAL DIVANYselaku notaris, dan sebelum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tersebutditandatangani oleh para pihak, saksi FERIAL DIVANY menanyakan kebenarantentang letter C atas nama Ir JANTO DEARMANDO tersebut, dan karena saksiIr JANTO DEARMANDO tidak mengetahui dan hanya menerima kutipan letter

  FERIAL DIVANY, SH, M.Kn Bin DODDY MUHAMMAD IDRIS, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut; Bahwa saksi pernah membuat PPJB atas tanah letter C nomor:159 p. 74 d klas D IV dengan luas 6.290 m2 antara Janto Dearmando danNasrul Khakim pada tanggal 26 Agustus 2020; Bahwa awal mulanya saksi Janto pada bulan Agustus 2020datang ke kantor saksi, kemudian bermaksud untuk membuat PPJB yangdisampaikan

• Padt.G/2020/PNSgrapabila tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapatdibatalkan, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakansyarat obyektif, yang apabila tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjiantersebut adalah batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildilil gugatan Para Penggugatdan memperhatikan peraturan perundangundangan serta doktrin sebagaiuraian tersebut diatas, maka petitum pokok yang wajib dibuktikan oleh ParaPenggugat adalah, apakah Akta PPJB

  Kemudian atas ketidak tahuanHalaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Padt.G/2020/PNSgrPara Penggugat yang minim akan pengetahuan hukum, Para Penggugatmenandatangani suratsurat berupa Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli (Selanjutnyadisebut PPJB) dan Akta Kuasa Untuk Menjual.

  ) dilakukan tidak dikantor Tergugat selaku Notaris dengan tidak dihadiri oleh Tergugat II sebagaipembeli dan maksud Para Penggugat untuk adanya transaksi hutangpiutangjustru dibuatkan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli (Selanjutnya disebut PPJB) danAkta Kuasa untuk menjual dalam proses peralihan hak atas tanah obyeksengketa milik Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat belumterdapat adanya kesepakatan para pihak dalam pembuatan akta perjanjianpengikatan jual beli (PPJB) antara Para Penggugat

  Dengan tidak hadirnya Tergugat II pada hari Jumat tanggal 12 Oktober2018, maka Majelis Hakim berpendapat belum terdapat adanya kesepakatanpara pihak dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) danAkta Kuasa Untuk Menjual antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang nilaikekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan;Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Padt.G/2020/PNSgrMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas dan dihubungkan dengan

  Penggugat/Penjual tidak memberikankesepakatan dalam PPJB dan perjanjian yang dibuat tidak pula dihadiri olehTergugat Il selaku pembeli, maka Majelis Hakim berpendapat belum adakesepakatan dalam pembuatan Akta PPJB dan Akta Kuasa Untuk Menjual makaAkta Perjanjian/Ikatan Jual Beli (Selanjutnya disebut PPJB) Nomor 07 dan AktaKuasa Untuk Menjual Nomor 08 yang semuanya dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum sehingga dapatdibatalkan oleh Majelis Hakim;Menimbang

• Tanggal 18 Februari 2025, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum PPJB Nomor 009/PPJB/2015 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat

• ., Sebagaimana dalam AktaPenetapan dan Penguatan Jual Beli (PPJB) No. 2;Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Akta Penetapan dan PenguatanJual Beli (PPJB) No. 2 Tertanggal 08 Maret 2007 antara MukhtarNasution dengan PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris IdawatiHarahap, S.H., M.Kn. adalah sah dan mengikat secara hukum;Bahwa dengan demikian, maka secara hukum jual beli Obyek SengketaPerkara antara PENGGUGAT dengan Muktar Nasution adalah sahsecara hukum, sehingga demi hukum sepatutnya dinyatakanPENGGUGAT

  Putusan Nomor 412/Pdt/2021/PT MDNbilamana TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitungsejak putusan berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum PENGGUGAT di atas, makaTERGUGAT secara nyata terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim incasu untukmenerimaseluruh gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkanputusansebagai berikut:Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menyatakan Akta Penetapan dan Penguatan Jual Beli (PPJB

  akantetapi tanah tersebut (objek perkara) telah dijual Muktar Nasution kepadaPenggugat pada tanggal 19 April 2005, yang diperkuat Surat PernyataanMuktar Nasution tanggal 4 Februari 2007 yang menyatakan bahwa objekperkara telah dijual Muktar Nasution kepada Penggugat, dan padatanggal 8 Maret 2007 Penggugat dan Muktar Nasution melakukanperikatan lagi berupa penguatan jual beli tertanggal 19 April 2005tersebut di hadapan Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn sebagaimanaakta Penetapan dan Penguatan Jual Beli (PPJB

  persidangan pidana TERBANDING sebagaimana BuktiHalaman 24dari 36 halaman Putusan Nomor 412/Pdt/2021/PT MDN10.Ade.12.T1 dan T2 yang menyatakan benar bahwa pada Obyek SengketaPerkara terdapat tanamankaretyang ditanam oleh PEMBANDINGada tahun 2007;Bahwa berdasarkan uraian hukum yang didasari faktafakta hukum diatas, maka jual beli Obyek Sengketa Perkara antara PEMBANDINGdengan Muktaruddin alias Muktar Nasution sepatutnya dinyatakansahsecara hukumdan oleh karenanyaAkta Penetapan danPenguatan Jual Beli (PPJB

  (6 hektar) yang dipergunakan untuk pertanian yangterletak di AekLangge Desa Huraba 1 Kecamatan Siabu, KabupatenMandailing Natal, Sumatera Utara sebagaimana obyek yang telahdiperiksa pada Sidang Pemeriksaan Setempat perkara a quo;Bahwa batasbatas Obyek Sengketa Perkara yang PEMBANDINGsampaikan dalam gugatan a quo adalah batasbatas sebagaimanayang tercantum dalamAkta Penetapan dan Penguatan Jual Beli(PPJB) No. 2 Tertanggal 08 Maret 2007 antara Mukhtar Nasutiondengan PEMBANDING yang~ dibuat dihadapan

• Dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding yang mengakuberhak atas tanah sengketa dengan sendirinya telah terbantahkan;Menimbang, bahwa kemudian LALU SAID dan ENUM yangdiputuskan sebagai pemilik atas tanah sengketa berkehendak untuk menjualtanah sengketa kepada NURHUDA (Penggugat Intervensi) kemudian merekamembuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Nomer 19 A dan 19C (BuktiPI10 dan PI12), dimana LALU SAID dan ENUM sebagai PIHAK PERTAMA(Penjual) dan NURHUDA (Penggugat Intervensi) sebagai PIHAK

  KEDUA(Pembell) samasama membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli atas tanahseluas +/ 19.400 M2 milik Lalu Said dan tanah seluas +/ 10.000 M2 milikNyonya ENUM;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam salah satuklausule PPJB No.19A dan PPJB No.19C tersebut yaitu Bahwa jual beli danatau peralihan hak atas tanah sebagaimana mestinya pada saat sekarang inibelum dapat dilaksanakan, oleh karena terhadap pelaksanaan peralihan hakatas tanah dimaksud masih menunggu penerbitan sertifikatnya yang masihterhambat

  dikarenakan masih menunggu keputusan Peninjauan Kembali(PK) dari Mahkamah Agung dan masih memerlukan jjinijin dari pihak yangberwenang, karena klausule tersebut belum terpenuhi maka sampaisekarang PPJB No.19A dan PPJB No.19C tersebut tidak kunjungditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB);Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II membantah adanya AktaPerikatan Jual Beli No. 19 C dan 19 D tertanggal 04 05 2011, AktaPelepasan dan Pemindahan Hak No. 03 tertanggal 01 10 2004, yangdibuat dihadapan Notaris

  pelaksanaanyamenggunakan bantuan alat Negara (Polisi), dengan demikian petitum huruf hdan beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat Intervensi (NUR HUDA) adalah kewenangan Badan PertanahanKabupaten Lombok Tengah dan harus mengikuti prosedur dan persyaratanhukum yang ditentukan oleh undangundang yang berlaku dalam hal iniPenggugat Intervensi harus terlebin dahulu melengkapi persyaratan yangditentukan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB

• Menyatakan berdasarkan PerjanjianPerikatanJualBeli (PPJB) Nomor:20173710080249, Terlawan dan Pelawan telah sepakat memilih forumperadilan dalam penyelesaian sengketa (choice of forum) yaitu melaluiPengadilan dan menunjuk tempat kKedudukan yang tetap dan umum dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam (choice of jurisdiction) sahHalaman 2 dari 6 hal. Put.

  Batam, Mahkamah Agungberpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menyatakangugatan perlawanan/pemohonan keberatan tidak dapat diterima (nietontvantkelijke verklaard) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah salah menerapkan hukumacara, dimana dasar hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawankhususnya telah diikat dengan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB

• Bahwa berdasarkan akta PPJB No. 40 tanggal 27 Desember 2004yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. Notaris di Jakartadengan persetujuan kurator PT.

  IKJ dengan Tergugat IIIntervensi guna penjualan tanah Sertifikat HGB No. 419/Srengsengkepada Tergugat II Intervensi (selanjutnya dalam Jawaban aquodisebut PPJB).Bahwa, selanjutnya PPJB tersebut diikuti dengan penandatangananAkta Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 17 Februari 2007,dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn, Notaris diJakarta, diantara PT.

  IKJ, BIl dan Tergugat Il Intervensi, yang padapokoknya menyepakati untuk menindaklanjuti PPJB tersebut, akandilakukan akta jual beli secara langsung antara PT. IKJ dan TergugatIl Intervensi ;26.

  IKJ dengan Tergugat II Intervensi gunapenjualan tanah Sertifikat HGB No. 419/Srengseng kepadaTergugat Il Intervensi (selanjutnya dalam Jawaban aquodisebut PPJB) ;.

  Bahwa, selanjutnya PPJB tersebut diikuti denganpenandatanganan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 11tanggal 17 Februari 2007, dibuat dihadapan Lieke LianadeviTukgali, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, diantara PT.IKJ, BIl dan Tergugat Il Intervensi, yang pada pokoknyamenyepakati untuk menindaklanjuti PPJB tersebut, akandilakukan akta jual beli secara langsung antara PT. IKJ danTergugat II Intervensi ;.

• Bahwa kedua belah pihak selanjutnya mengikatkan diri dalam suatuikatan Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB) Nomor: 04,tertanggal 01 Desember 2014 di Notaris/PPAT Gusti Nyoman Rupini,SH., yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 5 SemarapuraKlungkung, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;3.

  Bahwa dalam Pasal 2 Akta PPJB tersebut disepakati bahwa hargatanah per are sebesar Rp 50.000.000, /are (lima puluh juta rupiah perare), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp 9.150.000.000,(sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);4.

  Bahwa dalam Pasal 2 PPJB tersebut juga diatur tata cara pembayaranyang harus dilakukan oleh Pihak Il (Tergugat) kepada Pihak (Penggugat) yaitu sebagai berikut1) Pembayaran tahap pertama yaitu tanggal 1 Desember 2014 (satuDesember dua ribu empat belas), sebesar Rp 500.000.000,.

  (duamilyar lima ratus juta rupiah);3) Pembayaran tahap ketiga yaitu tanggal 23 Juli 2015 (dua puluhtiga Juli dua ribu lima belas), sebesar Rp 6.150.000.000,(enammilyar seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa dalam pelaksanaan pembayarannya Tergugat membayarsesuai Akta PPJB tahapan pembayaran hanya pada Tahappertama dan Tahap kedua saja yaitu sebesar Rp 500.000.000, (limaratus juta rupiah) dan Rp 2.500.000.000,.

  ) Nomor: 04,tertanggal 01 Desember 2014 di Notaris/PPAT Gusti Nyoman Rupini,SH., yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 5 SemarapuraKlungkung, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;Bahwa dalam Pasal 2 Akta PPJB tersebut disepakati bahwa hargatanah per are sebesar Rp 50.000.000, /are (lima puluh juta rupiah perare), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp 9.150.000.000,(sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dalam Pasal 2 PPJB tersebut juga diatur tata cara pembayaranyang

• Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 1922/LEG/1212 tanggal 14Desember 2012, yang dibuat dihadapan dan diterbitkan olehNotaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. (bukti P1);2.2. Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Desember 2012 yangdibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ruddyantho Tantry, S.H. (bukti P2);2.3.

  Bahwa pada gugatan poin 2 disebutkan, Bahwa obyek sengketatersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Tergugat dandiketahui serta telah mendapatkan persetujuan Tergugat II sebagai suamisebagaimana dimaksud dari:2.1.Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 1922/LEG/1212 tanggal 14Desember 2012....dst;2.2.Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Desember2012...dst.;2.3.Akta Jual Beli No 86/2014 tanggal 14 Juli 2014...dst.

  Jumiani,S.E. dan Tergugatll sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh jutarupiah) di Bank Bukopin Cabang Samarinda pada tanggal 14 Desember2012 berdasarkan akta Pengikatan jual beli (PPJB) Nomor1922/LEG/1212tanggal 14 Desember 2012 dan surat kuasa Nomor 1922/LEG/1212 tanggal14 Desember 2012 di Notaris Rudy Yantho Tantry, S.H. (bukti P1 dan buktiTI. Il, 5, TI. Il, 26, TI. Il, 27);. Padahal sebelumnya Hj. Jumiani, S.E.

  Il, 27), sehingga surat kuasa Nomor 1922/1212tertanggal 14 Desember 2012 dan Akta PPJB Nomor 1922/1212 tanggal 14Desember 2012 sebagai jual beli tidak beres antara Tergugat dan Tergugatlldengan Penggugat/Indra Soedjoko, sehingga Tergugatl/Hj. Jumiani, S.E. danTergugatIl/Jujuk Antoro telah dapat membuktikan perbuatan penipuan olehPenggugat/Indra Soedjoko dengan secara licik/tipu muslinat membuat TergugatI/Hj.

  Jumiani, S.E. kepadaPenggugat/Indra Soedjoko sebagai perbuatan penipuan oleh Penggugat/Indra Soedjoko (bukti P1, bukti TI.II, 5 dan bukti TI.II, 26);23.Bahwa mengenai bukti TI,Il, 5 dan bukti Akta PPJB Nomor 1922/1212tanggal 14 Desember 2012 sebagai Akta otentik dibuat oleh PenjabatNotaris/PPAT (bukti TI.Il, 26 dan Tl. Il, 27) yaitu sebagai jual belliFormalitas/jual beli purapura (Ferforma) di Notaris Ruddy Yantho Tanry,Halaman 30 dari 37 hal. Put.

• Oleh karena itu sebagiankonsumen yang telah membayar tidak mendapatkan perumahan sesuai yangtelah dibayar uang mukanya dan atau pelunasan harga tanah danbangunannya.Bahwa kondisi menejemen Tergugat yang demikian buruk dan prosespembuatan sertifikat yang belum selesai, maka berakibat sebagian darikonsumen belum dapat menandatangani bukti hukum berupa PerjanjianKredit (PK), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan Akta Jual Beli (AJB)tetapi sebagian lagi sudah selesai membuat dan menandatangani

  PPJB dansebagian lagi sudah selesai menandatangani Perjanjian Kredit (PK),Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan Akta Jual Beli (AJB), namunbelum ada pemecahan sertifikat kepada konsumen.Bahwa para Penggugat yang tidak memiliki PPJB, Perjanjian Kredit(PK), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan Akta Jual Beli (AJB) padasaat itu disebabkan masih terjadi kekisruhan pembagian blok tanah danbangunan yang akan diberikan kepada konsumen.Akibatnya konsumen yangdemikian ini, tidak tertangani lagi

  Hal ini sebenarnya telah berkalidipertanyakan oleh Penggugat tentang penyelesaian surat hukum berupaperjanjian pengalihan hak baik berupa pembuatan PPJB maupun AJBataupun penerbitan sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi hak dariPara Penggugat. Akan tetapi tidak mendapat perhatian dan penangananserius dari Tergugat, meskipun pada saat awalnya PT.

  Oleh karena itu bukti pengalihan tanah dan bangunanyang dimiliki oleh sebagian dari Para Penggugat berupa pengalihan yangdilakukan di bawah tangan, dari pemilik pertama kepada pemilik kedua atauketiga yang sekarang menjadi Penggugat.Bahwa karena tidak adanya kepastian penyelesaian hukum oleh Tergugatkepada Para Penggugat dalam pembelian tanah dan bangunan, di manapara pemilik pertama hanya baru memiliki bukti Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB), sebagian lagi hanya memiliki AktaJual Beli (AJB)dan

  sebagian lagi memiliki bukti pelunasan saja dariTergugatatau Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta dan Bank Tabungan Negara(BTN)Halaman 12 dari 36 Putusan No. 228/Pdt.G/2018/PN Cbi.Form02/SOP/06. 3/201920.21.ZeCabang Bogor, maka sebagian pemilik pertama mengalihkannya di bawahtangan kepada pihak lain.Bahwa sebagian Para Penggugat hanya memiliki bukti Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB) karena pada saat itu sertifikat Induk HGB Nomor B2 belumselesaian diproses di Badan Pertanahan Nasional Cibinong

• Nomor 3181 K/Pdt/201812.13.14.1D.4.500/bulan (empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) sejak 1Agustus 2012 sampai dengan Tergugat menyerahkan Apartemen danmemproses PPJB serta AJB Apartemen;b.

  Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai perbuatanTermohon Kasasi menolak melanjutkan kesepakatan jual beli dalambentuk PPJB dan AJB atas 1 (satu Unit Apartemen Case GrandeResidence Tower di Jalan Casablanca, Jakarta Selatan setelan PemohonKasasi membayar lunas harga objek jual beli, perbuatan mana menurutPemohon Kasasi adalah perbuatan ingkar janji Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi:2.

  Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Factisudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang UndangPokok Agraria Warga Negara Asing terhalang menjadi pemilik tanah danbangunan sehingga perbuatan Termohon Kasasi tidak melanjutkanperjanjian surat pesanan unit apartemen dalam perkara a quo dalambentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan merupakanperbuatan ingkar janji:5.

• Dokumen PPJB atas nama Penggugat Il akan dikembalikanbersamaan dengan pengembalian hutang Penggugat! paling lambat15 Mei 2017. Bahwaapabila pada tanggal tersebut diatas, Penggugat tidak dapatmengembalikan hutang kepada Tergugat , maka Penggugat akanmenjual tanah dan bangunan berdasarkan PPJB dan akanmembayar hutang kepada Tergugat hasil penjualan tanah danbangunan tersebut.46.

  Dokumen PPJB atas nama Penggugat Il akan dikembalikanbersamaan dengan pengembalian hutang Penggugat palinglambat 15 Mei 2017.

  Bahwa selanjutnya Tergugat Ill tidak mencantumkan harga dalamaddendum peralihan hak adalah karena addendum peralihan haktersebut hanya tambahan atau perubahan dari addendum PPUJB,sementara harga jual beli masih sesuai dengan harga dalam PPJB.40.

  Makna Prakarsa Utama sebagaibadan usaha yang ditunjuk oleh Tergugat Ill sebagai pihak yangmembuat/melakukan addendum PPJB dan addendum oper alih hak, namunpara Penggugat tidak menarik PT. Makna Prakarsa Utama, sehingga untukmemperjelas dan lebih terangnya gugatan serta terpenuhinya hakhak pihakTergugat, seharusnya PT.

• BaruJakarta Selatan, dan saat itu saksi bertemu dengan pemilik rumah yangmengaku bernama Indra Hoesein, dan saksi baru mengetahui Indra Hoeseinyang saksi temui berbeda dengan wajah Indra Hoesein yang tandantangandalam PPJB dan Kuasa Jual di Notaris pada tanggal 20 Februari 2019 tersebut.Bahwa, PPJB No.09 dan Akta Kuasa Menjual No.10 pada tanggal 20 Februari2019 atas objek rumah di JI.

  Brawijaya Ill No.12 Kebayoran baru JakartaSelatan yang dibuat dihadapan Notaris Aldri Mandala Putra Johan adalahHalaman 25 dari 72 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELtransaksi pinjaman bridging (bridging loan) yang diikat dengan PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB).Bahwa, saksi kenal dengan Indra Hoesein pada bulan Februari 2019 pada saatAkad PPJB di Kantor Notaris Aldri Putra Johan di Sunter Jakarta Utara, padasaat itu Indra Hoesein datang dengan Istrinya Nadine selaku penjual, danbelakangan

  Bahwa, saksi pun menanyakan apa usaha Pak Indra, saksi juga minta laporankeuangan dan rekening perusahaannya, serta saksi juga mau datang kekantornya, Pak Indra menjawab nanti akan dikasih alamatnya, namun sampaidengan proses penandatangan PPJB dan Kuasa Jual di Notaris Pak Indra tidakmemberikan permintaan saksi tersebut. Bahwa, saksi mengetahui bahwa Indra Hoesein dan Nadine S Danuningratyang datang dan menandatangani PPJB dan Kuasa Jual dengan Sadr.

  Bahwa, setelah saksi ketahui bahwa Indra Hoesein dan Istrinya yang datang keKantor Notaris untuk menandatangani PPJB dan Kuasa Jual dengan Sadr.

  Nadineadalah identitas figure Indra Hoesein dan figur Istri Indra Hoesein yangdigunakan saat pembuatan PPJB dan Kuasa Jual di Kantor Notaris di Sunter.Bahwa, yang membuat NPWP dan KTP a.n. Indra Hoesein dan NPWP sertaKTP a.n.

• ELFRIDA PITALOKA dengan PEMOHONdalam melakukan transaksi pemesanan unit rumah sebelumnya telahmenandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor :0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmMasa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada SertifikatTanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN KotaBatam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan denganjJangka waktu berakhirnya

  Buana Cipta PropertindoNomor : 67 tanggal 26 September 2019, P4 tentang Surat Keputusan (SK)Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHUAH.01.030337989 tanggal 27September 2019, P5 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor :02.319.717.1215.001, P6 tentang Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 201/2014tanggal 9 November 201, P7 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)Nomor : 0428/PPJB/BBP/BCP/III/2013 tanggal 16 Februari 2013, P8 tentangKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 tahun 1977 tanggal 18 Pebruari1977

  Tembesi, Kec.Sagulung Kota Batam, T6 tentang Brosur Penjualan rumah di komplek PerumBuana Bukit Permata, Tembesi, Sagulung Kota Batam, T7 tentang FormulirHalaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btmpemesanan rumah No. 7989/BBP/BCP/II/2013, T8 tentang PerjanjianPengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.0289/PPJB/BBP/BCP/II/2013,tanggal 16 Februari 2013, T9 tentang Kartu Pembayaran pembelian rumah diPerum Buana Bukit Permata Blok Diamond No. 03 Kel.Tembesi Kec.

• Mardinah ;- Foto copy Minuta Pengajuan Perjanjian Jual Beli (PPJB)- Foto copy sertifikat SHM 1079 atas nama SADELI PADMO SARDJONO,- Foto copy KK atas nama SADELI PADMO SARDJONO,- Foto copy KTP an. SADELI PADMO SARDJONO.- Foto copy KTP an. JHONY KRISTANTO,- Foto copy Akta Cerai No. 737/AC/2012/P.A tanggal 12 Desember 2012 Dikembalikan kepada saksi AGUS SUBYANTO, SH6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

  AGUSSUBYANTO, kemudian menyatakan maksudnya untuk mengadakan perjanjian jual beliatas sebidang tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 1079 milik SADELIPADMOSARDJONO tersebut, kemudian saksi AGUS SUPARYATMIN dan saksiJOHNY KRISTANTO menunjukan kemudian menyerahkan aktaakta otentik palsuberupa foto copy KTP, KK, Akta Cerai dan Surat Keterangan palsu tersebut dengan namaSADELI PADMOSARDJONO serta fotocopy SHM Nomor 1079 tersebut dan kemudianNotaris saksi AGUS SUBIY ANTO membuat suratsurat sebagai berikut :1) PPJB

  Adapun uang tersebut digunakan dandibagi bersama untuk kepentingan Terdakwa, saksi RAFAEL PRASETYO dan saksiAGUS SUPARYATMIN.Bahwa setelah sekitar 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya PPJB tersebutsaksi AGUS SUPARYATMIN yang mengaku bernama SADELI PADMOSARDJONOtidak membeli kembali tanah tersebut sebagaimana PPJB yang ditandatanganinya,kemudian saksi JOHNY KRISTANTO bermaksud melakukan AJB (Akta Jual Beli)ternyata tidak bisa, karena saksi JOHNY KRISTANTO akhirnya mengetahui bahwaSADELI PADMO SARJONO

  Adapun uang tersebut digunakan dan14dibagi bersama untuk kepentingan Terdakwa, saksi RAFAEL PRASETYO dan saksiAGUS SUPARYATMIN.Bahwa setelah sekitar 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya PPJB tersebutsaksi AGUS SUPARYATMIN yang mengaku bernama SADELI PADMOSARDJONOtidak membeli kembali tanah tersebut sebagaimana PPJB yang ditandatanganinya,kemudian saksi JOHNY KRISTANTO bermaksud melakukan AJB (Akta Jual Beli)ternyata tidak bisa, karena saksi JOHNY KRISTANTO akhirnya mengetahui bahwaSADELI PADMO SARJONO

  Perikatan Jual Beli ( PPJB) No.21 tertanggal 27 Desember 2015 antara SadeliPadmosardjono dengan Jhony Kristanto ;2. Surat Kuasa untuk Menjual No.22 tertanggal 27 Desmber 2013 antara SadeliPadmosardjono dengan Jhony Kristanto ;3.

  Mardinah ;25 Fotocopy Minuta Pengajuan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Fotocopy sertifikat SHM 1079 atas nama SADELI PADMO SARDJONO, Fotocopy KK atasnama SADELI PADMO SARDJONO, Fotocopy KTP an. SADELI PADMO SARDJONO. Fotocopy KTP an.

• Setelah menandatangani Surat Konfirmasi UnitNomor : 1267, pada tanggal 18 Juli 2014, (P22) Penggugat Ilmenadatangani PPJB Satuan Rumah Susun, tertanggal 18 Juli2014. Dalam PPJB Satuan Rumah Susun, Tergugat diwakili danditandatangani oleh Penggugat dengan Santoso Angwar, yangmenurut Surat Perjanjian tersebut mendapat Kuasa Tuan BudiantoHalim selaku Direktur Utama dan Direktur PT.

  (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) denganpembayaran tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000..Setelah menandatangani Surat Konfirmasi Unit danmelakukan pelunasan uang muka, pada tanggal 19 Maret2014, Penggugat III menadatangani PPJB Satuan RumahSusun No. 166/PPJBPSV/BBP/III/2014, tertanggal 19 Maret2014 (P33).

  Dalam PPJB Satuan Rumah Susun, Tergugat diwakili dan ditandatangani oleh Penggugat Ill denganSantoso Angwar, yang menurut Surat Perjanjian tersebutmendapat Kuasa Tuan Budianto Halim selaku Direktur Utamadan Direktur PT.

  Bahwa sebagai Bank yang ditunjuk oleh Tergugat , TergugatIV juga mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dikenakan denda 1 %o (satu per mil) per harisetelah Terugat melakukan pemberitahuan kepada Penggugat atas persetujuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) disetujui olehTergugat IV, maka Penggugat dikenakan denda sampaipembatalan PPJB oleh Tergugat .

  Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah SusunNo.166/PPJB PSV/BBPIIII/2014, tanggal 19 Maret 2014; yangditandatangani oleh Penggugat III dengan Tergugat I.

• Putusan Nomor 390 K/TUN/2021tanggal 6 Desember 2017 beserta Addendum PPJB Nomor 01/PPJB/PHMHK/12/2017 tanggal 27 Desember 2017; Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara belumberwenang mengadili sengketa tata usaha negara a quo sampai adanyaputusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak,