Agus Salim No. 24 Sabang, Kelurahan KebonSirlh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengannama Hotel MaxOne Sabang (selanjutnya cukup di sebut Hotel MaxOneSabang), yang juga merupakan asset terbesar Penggugat.Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/ tanpa persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

asset Penggugat berupaHotel MaxOne Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang, bukannyamenolak, namun malah memberikan persetujuan serta menerima HotelMaxone Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa selanjutnya, tanoa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/tanpa persetujuaan RUPS PT.

tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/menyerahkan secara sukarela Hotel Maxone Sabang kepada Tergugat Iltanpa persetujuaan RUPS PT.

Batavia Land tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa begitu pula tindakan Tergugat Il yang, sebelumnya, telahmengetahui bahwa Tergugat tanpa persetujuaan RUPS PT. Batavia LandHal 5 Put.

Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember 2011; 32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYA KARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; c) Notulen RUPS PT.

KKM tanggal 05 Agustus 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 301 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; d) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 302 / 2015. tanggal 22 Mei 2015;e) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 29 Desember 2014, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 303 / 2015. tanggal 25 Mei 2015;f) Notulen RUPS Luar Biasa PT.

Tanggal 19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT. KKM tanggal 21 September 2015, dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH. M.Kn dengan legalisasi nomor : 02 / L / 21 / IX / Not.R / 2015, tanggal 21 September 2015;33.

Karya Karimun mandiri tanggal 31Desember 2011;32.Notulen hasil RUPS (rapat umum pemegang saham) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39/2012. tanggal11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300/2015. tanggal22 Mei 2015;Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg33.34.c) Notulen RUPS PT.

Tanggal19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT.KKM tanggal 21 September 2015,dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH.

Karimun Nomor 6 tahun 2012 yang isinya menjelaskan bahwagaji dan tunjangan direksi ditetapbkan berdasarkan RUPS, namun terdakwatidak pernah mengajukan penetapan dan mengusulkan dalam RUPS tentangbesaran gaji dan tunjangan yang tersangka terima.

Tpg32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDRI ;a)Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;Notulen RUPS PT.

Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember2011;32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;c) Notulen RUPS PT.

Menyatakan Para Penggugat dapat melakukan RUPS untuk membatalkanBerita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 dan No. 34 tanggal 14 juli 1999Hal 3 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKIyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH, dan aktaakta perubahanYang lainnya; 2 nnn nnn nnn nnn onsen nennn co nannnns11.

SUSSAM sehingga walaupun PT.SUSSAM tidakdigugat dalam perkara ini, namun putusan ini mempunyai akibat Hukum terhadapPT.SUSSAM sehingga kelak setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, parapenggugat dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk memintadiadakan RUPS PT.SUSSAM untuk menyusun kembali susunan kepemilikansaham PT.SUSSAM tersebut ;2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnMenimbang, bahwa menurut majelis hakim Tinggi, walaupun PT.GUSSAMtidak digugat namun tidak serta merta menyebabkan gugatan

tidak diikut sertakan PT.SUSSAM dalam gugatan perkara a quo ;Menimbang, bahwa dari kedua alasan di atas maka menurut MajelisHakim Tinggi yang perlu dibuktikan lebih dahulu apakah Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di jadikan dasar lahirnya keduaBerita Acara di atas , dan karenanya kedua Berita Acara tersebut mengandungcacat hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan6Negeri dalam perkara a quo Nomor 3,4 dan 7, sedangkan pembatalannyamerupakan wewenang RUPS

Bahwa oleh karena Samsul Huda telah meninggal dunia pada hariRabo tgl 3 September 2014, maka pemohon sebagai Istrinya dan anakanak Pemohon dapat mengikuti RUPS serta dapat menggantikankedudukannya alm Samsul Huda bin Saman Hudi sebagai Komisaris.7.

Yaqgin bin Samsul Huda masih umur 10 th hinggasekarang yang merawatnya, mohon ditunjuk sebagai wali dari Wavia NauraValchana binti Samsul Huda berumur 15 th, dan Muhammad Vachr El Yaqinbin Samsul Huda masih umur 10 th hingga anak tersebut dewasa danmenurut hukum mampu melakukan tindakan yang berkenaan denganhukum.Penetapan Perwalian, nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 2 dari 15 hal tersebut dan juga untuk kepentingan Pemohon danpn, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Pemohon mengikuti RUPS

Yagin bin Samsul Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwaliankarena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga untuk urusandengan bank, notaris, harus ada yang mewakill; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi sebagai sopir keluarga mengetahui alasan Pemohonmengajukan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umursehingga untuk urusan perbuatan hukum harus ada yang mewakili; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Pemohon tersebut telah meninggal dunia,oleh karena dua (2) orang anak yang bernama Wavia Naura Valchana bintiSamsul Huda umur 15 tahun, dan Muhammad Vachr El Yagin bin SamsulHuda, umur 10 tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan perwalian atas anak tersebut agar dapat mewakili kepentingananak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk dapatmewakili perbuatan hukum kedua anak Pemohon mengikuti RUPS

No. 759 PK/Pdt/2011Bahwa sehubungan dengan penyerahan dan pengalihan aset materialmilik turut Tergugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak pernah memintadiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), PT.

InterconEnterprises guna menyetujui penyerahan dan pengalihan aset material turutTergugat tersebut kepada Bank Tamara ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkan danmengalihkan aset material turut Tergugat tanpa persetujuan RUPS jelasmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1)UUPT Jo. Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT.

Intercon Enterprises ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, walaupun keduanya adalahpemegang saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari keseluruhansahamsaham yang telah dikeluarkan oleh turut Tergugat , tidak pernah secaraformil melakukan RUPS guna memberikan persetujuan atas Penyerahan danPengalinan aset material milik turut Tergugat terlebihlebin memintapersetujuan RUPS untuk menggunakan aset material guna pelunasan hutangpribadi Tergugat dan perusahaan Tergugat Il dengan demikian Tergugat dan Tergugat

Intercon Enterprises, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk memberi nasihat kepada Direksi bahwapenyerahan tersebut harus melalui persetujuan RUPS dan jika perluTermohon Peninjauan Kembali memberi nasihat agar Direksi segeramenyelenggarakan RUPS ;. Bahwa jika ternyata ada pertentangan kepentingan antara Direksi danPerseroan, maka Termohon Peninjauan Kembali berkewajibanmelakukan pemanggilan RUPS.

Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara tegasmengatur bahwa Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.Namun dalam hal Direksi berhalangan atau adapertentangankepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapatdilakukan oleh Komisaris ;4.

sebagai Direktur PT Multi Daya Wonua,yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, KelurahanPomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MultiDaya Wonua Nomor 03, tertanggal 03 September 2013, serta AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMulti Daya Wonua, Nomor 17, tanggal 12 September 2018;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle yangHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pemohon Kasasi;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex factiPengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaiDirektur Operasional PT Multi Daya Wonua melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut

., M.Kn, berkedudukan diKota Pekanbaru, dan Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina FatmaNomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030051808tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29 tanggal 24 Januari2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH;Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S,S.H, Andi Christoher.

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam Akta Pendirian atauAnggaran Dasar Tergugat , Hasil Keputusan RUPS dan atauRULBPS merupakan Keputusan Tertinggi Dalam Suatu BadanHukum Perseroan Terbatas ic.

Bahwa walaupun Penggugat keberatan atau tidak dapat menerimahasil keputusan RUPS atau RULBPS Tergugat yang telahdiselenggarakan oleh para Tergugat Il, IV, dan Tergugat V (mewakiliTergugat Ill) bersamasama dengan Penggugat (diwakili oleh rekanH.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;393.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandiluaar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahuterlebin dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusanpemberhentian;4.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

RAAU ABADI SEJAHTERA;Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan olehTergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untukmenindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS)yang dilaksanakan tangal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnyapelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dankeuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1(satu) minggu;Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberilaporan

Karya Lestari Mandiri adalah pihakindependent yaitu ditentukankan bersama Tim Audit Independen dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PTPBRmenyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada SuratPernyataan Terguagt tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat UmumPemegang Salam (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkandalam Notulen RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT.

RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesarRp.611.596.012,00. dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semuladirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetapmemenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian memintaagar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh timaudit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepadaperusahaan (PT. RAS) dan harus terlebin dahulu diselesaikan seluruhpekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

., adalahsah dan mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh turunannya yang

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkanAkta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development,7.

Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh

Nomor 2035 k/Pdt/2018.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada putusan perkara a quo;8.

LAKSBANG MEDIA TAMAbersama saksi PATRIA HERDJUNO, Saksi MENOM MOTIRAM alias MENOM danTHEO AIKHONG ketika datang terdakwa memegang (satu) gulungan koran saatmasuk diruang rapat telah ada beberapa saksi yaitu saksi ALTA MAHANDARA aliasALTA dan saksi TAN SEE TONE alias MALVIN, dan korban LEW KEOANG,terdakwa datang dengan keperluan menanyakan akan dilakukan RUPS luar biasa (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dan terdakwa menanyakan kepada LEWKEONG sedang apa sekarang dijawab MEETING BIASA dan terdakwa tanya lagi,akan melakukan RUPS kan, dan terdakwa mengetahui dari koran sambil terdakwamenyodorkan koran harian Republika yang dibawa terdakwa sambil terdakwa marahmarah kepada LEW KEONG sambil memukulkan gulungan koran ke pundak LEWKEOANG sampai beberapa kali dan terdawka membentakbentak LEW KEOANGuntuk segera menelponkan bosnya yang berada di Malasyia, karena dijawab tidak tahunomornya, terdakwa merasa

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, denganmaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa.e Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, dengan maksuduntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

yangdihadiri oleh Korban Lew Keong, Malvin Tan, Alta Mahandara dan AriefSukendra ;Bahwa kedatangan Terdakwa untuk menanyakan tentang Rapat UmumPemegang Saham dengan Agenda Pergantian Direksi, karena Terdakwasebagai Direksi tidak memperoleh undangan melainkan mengetahui dariMedia masa Koran ;Bahwa awal mula Korban Lew Keong tidak mengaku ketika TerdakwaTanya tentang tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dansetelah Terdakwa tunjukan adanya Iklan di media masa Koran tentangdiselenggarakannya RUPS

yang disetujui oleh semuapemegang saham Tergugat,obahkan Penggugat pun menyampaikan bilaTergugat tidak mengadakan RUPS untuk mengganti atau memberhentikanPenggugat, maka Surat PHK tersebut tidak memiliki arti apa pun, namunpenjelasan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat berupaya melakukan mediasi secara langsungdengan pihak Tergugat dan tidak tercapai kata sepakat, kemudianPenggugat melakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Sosial

, bahkan apabila pemberhentian itu dilakukan, makaRUPS tersebut pun harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dankemudian RUPS wajib memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untukdidengar keterangannya terkait pembelaan diri yang bersangkutan(Penggugat), apabila RUPS tidak melakukan pemanggilan terhadap yangbersangkutan (Penggugat), maka pemberhentian yang bersangkutan(Penggugat) selaku anggota direksi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal91 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, kecuali yang

Gugatan kabur dan tidak jelas/tidak terang:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas/tidakterang (obscuur libel/onduidelijk), ini tercantum secara jelas dimanaPenggugat mencampur adukan antara:Pemutusan Hubungan Kerja (tuntutan uang pesangon);Dengan;Persoalan Pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengharuskan Tergugat jugamengikuti peraturan sesuai Pasal 91 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas (alasan Penggugat dalam gugatan

Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih

menjabat sebagai direktur pada Tergugat oleh karena belumHalaman14 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016ada akta notaris yang menunjukkan adanya pergantian atau pemberhentianPenggugat sebagai salah satu dewan direksi pada Tergugat .... bahwa direksiperusahaan tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa melalui RUPS, ..... makapemberhentian tersebut cacat hukum;Sehingga alasan gugatan Penggugat dalam sengketa/perkara ini (tentangpersoalan pelaksanaan RUPS) bukan wewenang/kewenangan Pengadilanhubungan

Lamere Tirta Mutiara tentang tugas danwewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupunKomisaris (Akta terlampir) ;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karenabertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta PendirianPerusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukumdan batal demi

Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehinggadengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat untukmenutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,(tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakandana PT.

PT Lamere Tirta Mutiarauntuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabuidari pada hakhak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baikterhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hakhakuntuk dilibatkan dalam RUPS ;Hal. 15 dari 19 hal.

Namun akan tetapi Tergugat denganitikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminirapa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukanperubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas namaPT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris BaiqHayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehinggaperbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawanhukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT.

Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubahAkta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat olehNotaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkanPemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui NotarisBaiq Hayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132,adalah akta yang cacat hukum,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS atas PT MAXXINDO CITRA ABADI dengan mata acara sebagai berikut :

1. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Haliyora Faisayang karena tidak melalui persetujuan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang terlebihdahulu;b. Bahwa surat permohonan peminjaman modal kepada saksi korban yangditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.

dilakukan hanya untuk pengalihan asset PT, sedangkan kalaupinjam uang pihak ketiga tidak harus dilakukan RUPS; Bahwa jika seorang Direktur mengundurkan diri tanpa persetujuan RUPS,maka kewajiban masih tanggungjawab PT; Bahwa RUPS dilaksanakan hanya untuk kemungkinan / keadaan yang luarbiasa; Bahwa suatu pinjam meminjam uang masuk unsur pidana jika ada tujuanmenguntungkan diri sendiri / orang lain dengan cara tipu/oohong/rangkaian Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte Halaman 30 dari 55 halaman

quarantie 51%harus dilakukan RUPS karena levelnya diatur dalam UU; Bahwa pemegang saham mayoritas suatu Perusda adalah Kepala Daerah/Bupati; Bahwa suatu RUPS dilakukan dengan undangan, agenda, materi rapat; Bahwa seorang Bupati bisa memberikan persetujuan tertulis setuju atau tidaksetuju atas pertanggungjawaban seorang Direktur, dalam hal ini bukansebagai Pribadi melainkan karena jabatannya; Bahwa suatu perjanjian yang dilarang oleh hukum misalnya tidak memenuhisyarat suatu sebab yang tidak halal

PNS; Bahwa waktu Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa sudah meminta keBupati agar siapkan RUPS tetapi tidak ada RUPS; Bahwa surat pinjaman modal yang ditunjukan Majelis Hakim dibenarkanTerdakwa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa selaku DirutPT.

.; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P.

Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;3. Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P.

Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta kepada Direksiuntuk diadakan RUPS namun dalam rapat tersebut tidak tercapaikesepakatan;b. Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta untuk yang keduakalinya untuk diadakan rapat, namun dalam rapat tersebut tidakdicapai kata mufakat;Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018C.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah diadakan RUPS LuarBiasa dan dalam rapat tersebut hadir dan atau diwakili pemegangsaham mayoritas, dengan demikian rapat tersebut adalah sah;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 23 tersebut, Susunan pengurusmengalami perubahan susunan pengurus menjadi: Direktur : Awizanny Chandra; Komisaris Utama : Yohanes Gunawan Komisaris : Meta Rama Prilyandari;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng Nugrohomengalami kerugian berupa tidak dapat melaksanakan tugasnya