Ditemukan 1529 data
74 — 54
Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
29 — 7
Nomor :156/Padt.SusPHI/2016/PN.MdnPenggugat mengenai Pemutusan hubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temu ataupenyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8Undang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34 — 8
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
68 — 5
Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
180 — 171
dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Objek Sengketa diterbitkkan TERGUGAT tanggal 14 Mei 2018 dan diterimaoleh PENGGUGAT pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan beritaacara penyerahan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BadanPusat Statistikk Kabupaten ToliToli, sedangkan gugatan a quo diajukan dandidaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2018, maka pengajuan Gugatan a quomasih dalam tengang
67 — 215
Gugatan diajukan telah melampaui tengang waktu (daluarsa); Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun mengatur bahwa : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Ketentuan ini tidak ada pengecualian, artinya selalu dihitung sejakditerimanya atau setelah diumumkannya.
85 — 16
berupa foto copy dan telah disesuaikan dengan aslinyadipersidangan dan suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak adahal hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENGANG
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
82 — 40
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNBahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan oleh Terbanding Il yang merupakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.3) Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB.Bahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015tentang Kementerian Keuangan, Vendureglement, dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tengang
143 — 45
Perumahan Taman Lestari Blok.C10, Persil Nomor : 10,Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat,sedangkan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 24November 2011, maka telah terpenuhi tengang waktu yang ditentukan olehUndangundang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55, yaitu kurang dari sembilanpuluh hari sejak tanggal keputusan Tergugat, sehingga gugatan ini sah ; Ill. KRONOLOGIS PERMASALAHAN1.
393 — 42
MenteriKehutanan RI Nomor : 304/KptsII/1990 tanggal 14 Juni 1990, karenanyaberdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan AtasUU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugatdibenarkan mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta; Bahwa berdasarkan waktu terbitnya Surat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : S.360/MenhutVI/2012 tanggal 23 Agustus 2012dimaksud, maka secara yuridis gugatan Penggugat dalam perkara ini masihmemenuhi tengang
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
74 — 25
perihalJawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (vide bukti P05)dan juga telah melakukan keberatan administrative tahap II kepada GubernurBengkulu yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor180/196/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19Maret 2019 (vide bukti P6) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraanHalaman 30 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 04 April 2019 sehingga masihmemenuhi tengang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : APDIANSYAH TOPANI, S.H.,M.H.
62 — 23
dari 37 Halaman Putusan Nomor 261/PID/2021/PT PLGPengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Nopember 2021 danmemori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MempelajariBerkas Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal2 Nopember 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukantentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tengang
PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Bontang
69 — 41
Erawangsa Jaya Primadengan norek: 056501000245303, sebagaimana bukti T10 sampaidengan T14, dan dengan oleh karena telah diuraikan di atas bahwaperbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji, maka petitumke4 dan Petitum ke5 Penggugat mengenai ganti kerugian juga patut untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan iniditolak, maka Petitum ke6 tengang uang paksa atau Dwangsom maka patutuntuk ditolak, Petitum ke7 tentang sita jaminan maka oleh karena selamaperkara
1.Amina Sinaga
2.Sumep Sagala
3.Rehmalem Sagala
4.Hotmauli Sagala
5.Haulian Sagala
6.Hokkop Sagala
7.Etinauli Sagala
8.Salomo Sagala
9.Haholongan Sagala
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
MENGKET SEMBIRING
171 — 68
Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Ps. 55UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwasannya gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993,mengenai tengang
1.TOMAS TRIJONO
2.PURNOMO HALIM LIM
3.THIO GIK HONG
4.BUDIONO
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
242 — 178
tersebut;Halaman 49 dari 54 HalamanPutusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya adminstratif, Pengadilan menggunakanketentuan yang di atur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), PeraturanMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelan Menempuh UpayaAdministratif, dinyatakan bahwa : Tengang
84 — 12
Sunan Heritage Development, sesuai dengan asli.Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan, terletakdi Desa Babelan Kota Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, seluas+ 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) atas nama PT.
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
masingmasing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama;Bahwa pendapat Judex Facti pada Pengadilan Hubungan IndustrialPadang tersebut adalah keliru, bahwa jangka waktu paling lama 6(enam) bulan (Peringatan I, Peringatan Il, dan Peringatan III) adalahsehubungan dengan jangka waktu berlakunya surat peringatantersebut, dan apabila karyawan telah mendapat Peringatan II atauPeringatan Il, setelah lewat tengang
87 — 30
Terlawan pada tanggal 25 Oktober 2017,serta Terbanding semula Penggugat Intervenien pada tanggal 25 Oktober 2017untuk mempelajari berkas parkara banding dalam tenggang wakiu 14 (empatbelas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9Oktober 2017 Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, Pembanding semula Pelawanmengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengang
160 — 43
Dan apabila putusan tidak disampaikan kepada diripnibadi tergugat, verzet masih bisa diajukan sampal hari ke 8 (delapan) sesudahanmaning.kemudian apabila tengang waktu tersebut dilampaul maka mengakibatkan:e Gugur hak tergugat mengajukan perlawanan.e Tergugat dianggap menerima putusan verstek.e Terhadapnya tertutup upaya hukum banding dan kasasi;Bahwa didalam penlawanan PELAWAN/TERGUGAT menyatakanpada point 3 (tiga)penlawanan, bahwa sampal dengan penlawanan ml dibuat, PELAWAN/TERGUGATtidak pernah
249 — 329
Bahwa mengacu ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo diterima Penggugat tanggal 16Januari 2019 dan bersifat final pada tanggal 8 Maret 2019 yaitu tanggalHalaman 4 dari 47 halaman Putusan.