,Jabatan Kepala Biro WHukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31Mei 2019;Pemohon Kasasi IV:Lawanl. PT. MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT.

berpendapat alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahkeliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa dalam proses permohonan perpanjangan IUPHHKHA yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapipersyaratan permohonannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) danPasal 1/7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.32/MENLHK

Putusan Nomor 484 K/TUN/2020Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJen/KUM. 1/7/2018, melalui Surat Peringatan I, II dan III; Bahwa Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan perpanjanganIUPHHKHA sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf b dan ayat (5)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.28/MENLHK/SE TJen/KUM. 1/7/2018;Menimbang, bahwa

Kayu Meranti Merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 Ms.Jumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10,2306 Ms.Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar :PSDH = Volume KO x 2 x tarif harga patokan kayu bulat= (10,2306 x 2) x (10% x Rp.760.000)= Rp.1.555.051,20 untuk pembayaran PSDH sebagaimana diaturdi Permenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016DR = tanggal 12 Agustus Pasal 11.= Volume KO x 2 x tariff.= (10,2306 x 2) x US$ 18US $ 368,30

untuk pembayaran DR sebagaimana diaturPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal12 Agustus Pasal 14.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai

P.60/MenLHK/Setjen/Kum/I/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sertaPermenLHK No.

pasal 11 DR = Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2) xUS $18 = US $ 368,30 untuk pembayaran DR sebagaimana diatur diPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12Agustus 2017 pasal 14;bahwa tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secaralangsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkanhasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan Negara;bahwa kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensipenerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa

Kayu meranti merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 MsJumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10, 2306 Ms Bahwa akibat perobuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian negara,sebesar : PSDH = Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat =(10,2306 x 2) x (10% x Rp. 760.000) = Rp.I.555.051,20 untuk pembayaranPSDH sebagaimana diatur di Permenhut NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11 DR= Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2

Nomor 4/Pid.B/LH/2021/PN Pmssetengah kilogram), kemudian Terdakwa dibawa kekantor Polda Sumut untukdilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut;Bahwa barang bukti sisik Treggiling seberat 7,5 (tujuh setengah kilogram) yangdimiliki, disimpan atau diperniagakan Terdakwa tersebut adalah jenis Trenggilingdengan bahasa latin Manis Javanica yang merupakan jenis Satwa yangdilindungi sesuai dengan ketentuan pada nomor urut 84 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Ke Dua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi;Bahwa menurut pengetahuan Ahli sisik tersebut dapat diketahuimerupakan sisik dari satwa jenis Trenggiling (Manis Javanika) karena polasisik yang tumbuh secara bertumpuk, sangat keras, dan berwarna pucatzaitun (cokelat abu / kehijauan);Bahwa menurut pengetahuan Ahli dapat dijelaskan jika satwa jenisTrenggiling (Manis

Javanika) tergolong dalam satwa yang dilindungi sesuaidengan yang tertera pada poin 84 lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Ke Dua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi;Bahwa menurut pengetahuan Ahli dapat dijelaskan jika sesuai Pasal 2 1ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang tertera pada point 84 LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa trenggiling yang memiliki namaManis Javanica merupakan salah satu satwa yang dilindungi, dinhubungkandengan

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

/ SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

BinZAKARIA AGAN, diketahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku, 1(satu) ekor burung jenis perkici biak dan 1 (Satu) ekor primata jenis KukangKalimantan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, dan 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj; Bahwa satwasatwa burung tersebut disimpan dalam kurungan/sangkaryang terbuat dari kawat dan untuk satwa Kukang disimpan dalam kandangbesi; Bahwa hanya Terdakwa yang menjual satwasatwa tersebut namunbelum sempat terjual; Bahwa pada saat penangkapan, kondisi satwasatwa tersebut dalamkeadaan hidup dan sehat;Terhadap

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkunagn Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang dilindungi; Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Konservasi SumberSaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk Konservasi Sumber daya alamhayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnyakelestarian Sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnyasehingga

Pemerintah; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang; Bahwa kemudian, datang 4 (empat) orang yang mengaku sebagaianggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah yang mengamankanTerdakwa; Bahwa Kukang Kalimantan, Perciki Biak, dan Nuri Baluku adalah jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:

/Setjen/Kum. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Kukang Kalimantan Nomor urut 75dengan nama ilmiah Nycticebus menagensis dengan nama Indonesia KukangKalimantan, satwa jenis Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenberg!

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 ,tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaHal 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM, Pasal 11 , Pasal12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14dan Pasal 15.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 85/MenLHK

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA. 2/4/2016, tanggal 20 April 2016 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:l. Kewenangan Mahkamah Agung;1.1.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016,sebagaimana dirubah dengan SK Nomor 393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tidak memenuhi = syarat sebagaiKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschikingkarena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruhmasyarakat yang berada pada Provinsi Riau;b.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016,tanggal 20 April 2016 sebagaimana telan diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Sk.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHalaman 7 dari 86 halaman.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadiHalaman 46 dari 86 halaman.

Memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.untuk memperbaiki Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.878/MenhutlI/2014, tanggal 29 September 2014 jo Nomor SK.314/MENLHK/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana dirubahdengan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0O/5/2016, tanggal 23 Mei2016;4.

APL Pelepasan adalah Kawasan Hutan yang di Lepaskan olehmenteri menjadi areal Penggunaan lain untuk tujuan penggunaantertentuBahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan hutan haktersebut dapat berasal dari APL Murni dan PelepasanBahwa yang

Bahwa jenis kayu ulin tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alamdikarenakan kayu olahan tersebut tumbuh secara alami dan tidak adacampur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan danpemeliharaan.Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK

SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksipidananya yaitu dalam pasal 83 ayat (1)

Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksiHalaman 13 dari 26 Putusan No.326/Pid.SusLH/2018/PN.Jmb.pidananya yaitu dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa merupakan kayu yangtumbuh secara alami dihutan hak namun melakukan pengangkutan tidakmematuhi aturan dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28

Nomor SK. 878/Menhut11/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2.Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125(Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau,dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.1.

Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadibukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribuseratus dua puluh lima) hektar (vide bukti P.5);ll KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON2.1.

Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia NOMOR SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2016 TENTANGPERUBAHAN PEUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKANKAWASAN HUTAN SELUAS + 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBUSERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.

SK.314/MenLHK/ SetjenPla.2/4/2016;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo,sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016ll.

SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20April 2016 didasarkan atas Surat Rekomendasi Ombudsman RepublikIndonesia No. 0002/REK/0361.2015/PBP41/II/2016 tanggal 16Februari 2016, yang pada intinya menyatakan agar MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan No.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam danHal 5 dari 18 Putusan Pidana No.690/Pid.SusLH/2016/PN. SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkan Surat KeputusanKementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan NomorSK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentangPenetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman HutanRaya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. BangkaBelitung.Bahwa setelah diinterogasi kayu yang terdakwa potong akanterdakwa jual kepada sdr. APU di Desa Air Mesuk Kec.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan HutanTaman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah ProvinsiKep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasil penangkapanpelanggaran kehutanan an.

Bangka Tengah berdasarkanSurat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanFungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasilpenangkapan pelanggaran kehutanan an.

,Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor KS.6/Menlhk/Setjen/Kum.6/3/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Kasasi I, Il dan III;Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2018LawanPT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, beralamat di JalanAsemka Nomor 2426 RT.0003 RW.06 Kelurahan PinangsiaKecamatan Taman Sari Jakarta Barat, yang diwakili olehEdward Saputera, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa SudjantoSudiana, S.H, SE.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang PerpanjanganIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT CiptaHijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang Terletak Di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan dengan kewajiban kepada fTergugat II untukmenangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan TataUsaha Negara, berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorSK.869/Menlhk

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan: Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitKepada PT Cipta Hijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang TerletakDi Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten KutaiTimur; Tergugat Il berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/ 2016

Putusan Nomor 281 K/TUN/2018Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUTII/2005 tentangPerpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanAlam PT Oceanias Timber Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas +67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi KalimantanTimur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uangpaksa sebesar Rp50.000.000,00

tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penerbitan KTUN objek sengketa cacat baik dari segiprosedur maupun substansi dan bertentangan dengan AsasasasUmum pemerintahan yang baik yaitu tidak mengikuti prosedursebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan RI nomor 45/Menlhk

pemeriksaan lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 sangat merugikan Pemohon khususnya terkait kerugian materiilberupa kewajiban pembayaran nilai tegakan yang wajib dibayar olehpemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) periode 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember2015.

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak

/SETJEN/Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnKUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil

Sopian yang mana menurut Ahli termasuk barangbukti tulang kepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading (RhinoplaxVigil) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 34/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN SoeP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menten Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan MentenLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 4Ayat (3)) disebutkan bahwa penggunaan nota angkutan hanya untuk kayubudidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupasertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan tataHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus /2018/PN.Mrbruang.

) Ekor Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa