580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

( Luar Bisa ) atas PT Sinar AgapePress i.c Termohon karena selama ini sejak tahun 2013, Termohon tidak pernahmengadakan baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Bisa .Bahwa terakhir dengan Surat tertanggal 26 April 2019 , para Pemohon telahmengirim surat kepada Direktur Termohon untuk mengadakan RUPS (LuarBiasa) dengan agenda utama pembubaran Termohon .Putusan Halaman 2 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimAkan tetapi dalam waktu selambatlambatnya 15 terhitung sejak tanggal surattersebut diterima , Direktur

Termohon tidak mengadakan RUPS tersebut (videpasal 79 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007).5.

sebagai berikut :Putusan Halaman 3 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimMengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.2.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2).

SIT JAMZANAH, S.H, M.H.Putusan Halaman 11 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Tata Hiburan Permai.

3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. Tata hiburan permai.

4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi PT. Tata Hiburan Permai sebatas untuk :

- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Tata Hiburan Permai;

6.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

Rambi Agung sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007, dengan mata acara RUPS Luar Biasa PT. Rambi Agung adalah:

1. Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas PT. Rambi Agung;
2. Mengesahkan dan melakukan pencatatan pemindahan hak atas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham perseroan terbatas PT.

Rambi Agung milik Almarhum Yasin Antony kepada masing-masing:

• YULIAWATI ANTONY untuk 6/10 (enam per sepuluh) bagian;
• FONNY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• BUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• RUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• ADI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;

Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan;

tersebutdisetujui dengan suara bulat.Bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), (4) tidak ada satupun yang dipenuhidalam RUPS tersebut maka RUPS tertanggal 01082012 dianggap tidak sahdan batal demi hukum.b.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat.Bahwa dalam RUPS dimaksud tidak disertai dengan Surat Undangan RUPStertanggal 01082012, sehingga tidak terdapat pula mata acara rapatyang akan dibahas dalam RUPS tersebut, oleh karena itu dengan tidakterpenuhinya ketentuan pasal dimaksud jelas

BangkitCipta Mandiri untuk menyelenggarakan RUPS karena sifatnya hanyaformalitas dan tidak adanya surat undangan untuk RUPS pada tanggal 01082012.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPS tertanggal 01082012 adalah nyatanyatamerupakan suatu tindakan yang melawan hukum.8.

Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan RUPS tertanggal 01082012tidak pernah ada dan hal itu tentunya bertentangan dengan UUPT,Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS tidak dapathanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPTmensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh DewanKomisaris.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat II tidak pernahmengadakan RUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit CiptaMandiri nomor O01 dan pada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuatakta jual bell saham dengan Tergugat Il.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

, namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

: Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS , tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI.

Komisaris : ACHMAD FADJARUNDANGUNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARANDASAR PERSEROAN MEMBERIKAN HAK KEPADA PEMEGANGSAHAM UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.Bahwa pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU PT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) suatu perseroan terbatas dapet berupa RUPS tahunan dan RUPSlainnya ( RUPS Luar Biasa );Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnyaPenjelasan Pasal 78 ayat (1

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.. Dalam RUPS tahunan , harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat(2)..

RUPS Tahunan sejaktahun 2013Termohon sejak Tahun Buku 20132014 tidak pernah memberikanlaporan pertanggungjawaban dihadapan RUPS mengenai jalannyaPerseroan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan setidaknya sejak Tahun Buku 2013.25 Bahwa terhitung sejak RUPS tertanggal 11 April 2013 yang mana hasilRUPS dimaksud telah dituangkan kedalam Akta No. 14/2013 (Vide BuktiP2)Sampai dengan pemanggilan RUPS dan Il Termohon tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan.26 Bahwa adanya fakta

Selain itu telah terbukti pula bahwaPemohon mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta wajar untukmeminta diselenggarakannya RUPS Luar Biasa;MENGENAI RUPS LUAR BIASA SEBAGAIMANA PEMANGGILAN DANPELAKSANAANNYA DIMOHONKAN DALAM PERMOHONAN A QUOBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) UU PT, maka PenetapanPengadilan a quo juga berwenang menetapkan halhal sebagai berikut:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan

diadakan undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) karena adanya permintaan dari Termohon berdasarkan emailyang disampaikan kepada Termohon Il;LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN AGENDA RUPS dan RUPS LuarBiasaBahwa adapun yang menjadi latar belakang alas an dan dasar perlu ataupentingnya kediua Agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebutdiatas adalah sebagai berkut :1.Termohon selaku direktur tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunansejak April 2013;Termohon sejak tahun Buku 2013 2014 tidak pernah

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.

Perjanjian Kredit 140 senilai Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah)disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 1;Addendum 1 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) disebutkanrnendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29: Addendum 2 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetuju~an RUPS sesuai dengan

Akta RUPS Nomor 29;Addendum 3 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Perjanjian Kredit 529 dimana Tergugat memberikan kredlit atau pinjarnansebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;

dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKreditPinjaman Tetap".Addendumperanil Akta RUPSan Nomor 29kredit 529 Jumlah tambahanpinjaman sudahmelewatijumlah yang disetujui AktaPerjanjian Rp 1.000 Rp 11.000 Installment Akta RUPS RUPS Nomor 29; danKredit lean Romer 9 Jenis pinjamannya yaitu924 Installment Loan, tidaksesuai dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKredit Pinjaman Tetap.GrandTeel Rp.19.000 Rp 11.000 Akta RUPS Nomor 29

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menandatangani seluruh Perjanjian Kreditdengan Penggugat dengan jumlah yang JAUH MELEBIHI apa yang telah disetujuioleh RUPS Penggugat melalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29.Dengan kata lain, Tergugat menandatangani seluruh Perjanjian Kredit diluarkewenangan dan persetujuan yang diberikan RUPS kepada Direksi Penggugatmelalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29; Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Dps 18.

Kredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015serta Addendum No. 1370/2015 pada persetujuan RUPS yang baru (Akta RUPS No 29tanggal 27 April 2015) dan bukan memakai Akta RUPS yang lama yaitu Akta No 1tanggal 02 Maret 2015 ?

yang wajar untuk diselengarakannya RUPS.

PPA Consultants) ; Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT.

PPA Consultants pada tanggal 18Juli 2017 ; Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksisebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuatundangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuatdaftar hadir ; Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yangtercatat yaitu Para Pemohon ;Hal 34 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksiPara Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai

pemegangsaham;Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah dibuatkan hasil rapat RUPS yang di perlinatkan di Notaris sesuaidengan bukti P14 yang diperlinatkan di persidangan ;Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapatmemutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk.

Utama dan Bpk Jauharisebagai Administrasi Keuangan ; Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagipermintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ; Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelahpelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ; Bahwa sebagai kasir di PT.

NV.Nagawarna tersebut dan Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur PT.Naga Warna (20062009);Bahwa dalam RUPS tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikiankehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2009 itutelah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalamHal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/201405.06.07.08.09.Anggaran Dasar Perseroan PT. NV.

penyelenggara RUPS risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS;> Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Penandatanganan oleh ketua rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukdari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastiandan kebenaran isi risalah RUPS tersebut;Dengan mengacu kepada Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas, maka secarahukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara;B.

(bukti P.3.a.), sehingga Notulen RUPS yang dibuat olehNotaris Mulyani Sjafei S.H., yang berlangsung di kantornya ataspermintaan ibu Tata selaku Direksi, dan telah ditandatanganinya BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NV. Naga Warnatanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2014Bahwa Berita Acara RUPS PT. NV.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengansuara bulat;in casu dalam RUPS tidak ada acara rapat pengangkatan Direktur; oleh karenaitu status Penggugat selaku Direktur PT. NV.

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.14.

(selanjutnya disebut sebagai RUPS 29 September)16.

berdasarkan keputusan RUPS, selanjutnya Tergugat kembalimelakukan pemanggilan RUPS melalui surat Nomor: 47/S/KHARRR/VIII/2020tertanggal 29 Agustus 2020 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 2September 2020 bertempat di Kantor Hukum H.

A Rustam Ritonga, SH., MH &Rekan, dimana pemanggilan RUPS tersebut hanya berjarak 4 (empat) hari daritanggal diadakannya RUPS dengan tidak jelas menyebutkan agenda mataacara rapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS

dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Selanjutnya pada 11 September 2020 Tergugat kembali melakukanpemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 29 September2020 bertempat di Kantor Perseroan dengan tidak jelas

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

RUPS tahunan;b.

):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.