Ditemukan 1417 data
62 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 31 Mei2007 beserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Didin bin Raip tanggal 22 Januari2007 ;SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan
No. 112 PK/Pid.Sus/2010311Fotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;(tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atasTanah a.n = JAENUDIN
149 — 58
Dasar/Alasan Diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara =;Bahwa adapun yang menjadi dasar dan/atau alasandiajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalahberdasarkan uraian sebagai berikutBahwa Penggugat adalah calon pasangan peserta pemilihanumum kepala daerah dan wakil kepala daerah KabupatenNunukan Tahun 2011 yang didukung oleh gabungan partaipolitik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Demokrat ;Bahwa selain Penggugat, terdapat pasangan calon pesertapemilihan umum
108 — 26
TernyataDesember 2012 tidak jadi dan sempat demo beberapa kali dan sempatdiring oleh Angota Komisi Il, DPRD bahkan mahasiswa UniversitasVeteran pada saat itu mengadakan deling yang dihadiri oleh BapakAnton Kepala Disperindagkop yang baru, Bapak Ardi wakil ketua DPRDPartai Demokrat, dari PT.
99 — 39
Saksi ABDUL KADIR YAHYA, dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi menjadi saksi pada Pemilu legislative tahun 2014,sebagai saksi dari Partai Demokrat ; Bahwa baik saksi dari PDIP maupun saksi dari partai yang laintidak pernah mempersoalkan atau menyampaikan keberatanterhadap hasil pleno di KPUD Kabupaten Folres Timur ;e Bahwa setelah penghitungan suara pleno di KPUD KabupatenFlores Timur, dilanjutkan di Propinsi saksi tidak tahu ada keberatandari saksi
55 — 12
Aidil Fitri, SH.Selaku Manager Tim Persisam Putra Samarindamengajukan proposal bantuan dana ke Pemkot Samarindaselanjutnya proposal tersebut diteruskan ke bagian sosialkemudian diadakan pertemuan antara eksekutif yangdiwakilkan oleh saksi, legislatif yang diwakilkan antara lainAhmad Fanansyah (Anggota dewan PDIP), Untung(Anggota dewan PDIP), Arifin (Anggota dewan Golkar),Alfian (anggota dewan Demokrat), Anhar (Anggota dewanPAN), dan manager tim Persisam AIDIL FITRI, SH, dalampertemuan tersebut dibicarkan
260 — 171
5371 51 (satu) buah kartu member Sounds Rewards Club atas namaDe@VIAIUI ; ono nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn cen enn nnn cnn1 (satu) buah copy dokumen bukti penyetoran dana kerekening No. 0188126213 atas nama Silvia Desy di Bank BNIsebesar Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah) tanggal 2AQuUStUS 20183 5n5 ono nnn nnn nnn nnn nen nnn con nnn nen nee enn1 (satu) buah KTP atas nama Deviardi dengan NIK31740413107200038 ;1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Deviardi ;1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Parta Demokrat
108 — 81
KUPANGNOMOR 04/PID.SUS/2012/PN.KPG(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao mewakili Partai Demokrat yang diresmikandengan keputusan Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/793/2009 tanggal 18Nopember 2009;bahwa Terdakwa, sebelum terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten RoteNdao, adalah wiraswasta dengan kedudukan sebagai Direktur CV ValeryKontraktor berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 19 Januari 2007 yangdibuat di hadapan Notaris Emmanuel Mal, S.H, Kupang, NTT;bahwa Terdakwa selaku Direktur
118 — 1648
DEMOKRAT).3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.6.
DEMOKRAT).Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah TA. 2009.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten LombokBarat
MALIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuansosial tahun 2009
NUR. di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :lya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksibenar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuansosial tahun 2009 pada pemerintah
DEMOKRAT).2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTA. 2009.3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentangPenjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah TA. 2009.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009.5.
709 — 215
Ketua Fraksi Demokrat DPRDPropinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasanketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat KelengkapanDewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.
(BB 1415 / BB II235);Fotokopi legalisir 1 (satu) Jlembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/IIV2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaiannamanama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD PropinsiRiau.
(BB 37 / BB II35); Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat,nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yih.Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaanrapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara.(BB I38 / BB Il36);Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan,nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRDPropinsi Riau, kepada Yth.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD PropinsiRiau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiranParipurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.
(BB I415/BB Il235);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/IIV2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaiannamanama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012,dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau.
Hendri Novriza, S. Sos
Tergugat:
2.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
3.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
ALFIAN, S.M
222 — 151
dalam pemeriksaanpersidangan yang termuat dalam Putusan Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Jambi NomorHalaman 27 dari 89 halamanPutusan Nomor : 20/G/2019/PTUN.JBI05/ADM/BWSL/PEMILU/ PROV/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019)mengajukan saksisaksi, yaitu :(a) Salman Alfarisi, SH / saksi Pelapor(b) Saksi Dani Artika / saksi PelaporBahwa kedua orang saksi tersebut pada intinya menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH adalah merupakansaksi mandat yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat
346 — 240
Anggota : A095 Komisi VII tanggal 14 Juni 2012 untukmelakukan kunjungan panja RUU Migas Komisi VII DPRRI keMexico. 50.1 (satu) buah buku kwitansi merek sinar dunia berwarna biru dengangaris kuning dengan halaman pertama tertulis Telah terima dari H TRIYULIANTO SH Uang sejumlah Rp. 2.500.000 untuk pembayaran bantulaunching buku demokrat .tanggal 3 Maret 2005. 51.1 (satu) lembar tindasan berwarna biru dengan tulisan COPY buktisetoran bank BCA dengan nomor rekening 0940585422 atas nama HTRI YULIANTO
Psi pada Desember 2012. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 0008/POKSI VII/FPD/III/13Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Luar Negeri Panja KEN Komisi VII DPR RIkepada Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditoleh Ketua Poksi VII Fraksi Partai Demokrat H TRI YULIANTO SH A449 tanggal 19 Maret 2013. 1 (satu) bundel copy Laporan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RIke Negara Meksiko tanggal 18 Juli 2012 pada Masa Persidangan IV tahun 20112012.
IRYANTOG 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
IRYANTOCc. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
IRYANTO MUCHYI. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ReptIndonesiaNOMOR : 373/SEKJEN/T.Ass/2013 tanggal 4 Januari 2013 Tentang Penetapan AsistenAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421, Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013atas nama MELKY D.
117 — 32
SINAMBELA, SH, ANWARSYAH NASUTION, SH dan ROMULO NAPITUPULU, SH dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum Nasional Demokrat beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Per/DPP-BAHU Nasdem/V/12 tanggal 9 Mei 2012 ;
305 — 116
Rusman Yacub, SPd); (ix) Fraksi Demokrat (Alfiannur, S.Pd)yang pada pokoknya menyatakan :4.Bukti T4Surat Berita Acara Rapat Mediasi (BAN 1), No. 431/XV/ARBBANI/2011, dengan Mata Acara Rapat Mediasi ke2 (dua) UpayaPenyelesaian Perkara Gugatan Arbitrase PT. NuansaCipta RealtindoNo. 431/XVARBBANV/2011 di BANI Jakarta pada tanggal 11 April2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PT. NuansaCiptaRealtindo (Rianald C. Mouw, S.H.) dan Kuasa Hukum PemerintahKota Samarinda (H.
134 — 12
Selaku ManagerTim Persisam Putra Samarinda mengajukan proposal bantuan dana kePemkot Samarinda selanjutnya proposal tersebut diteruskan ke bagiansosial kemudian diadakan pertemuan antara eksekutif yang diwakilkanoleh saksi, legislatif yang diwakilkan antara lain Ahmad Fanansyah(Anggota dewan PDIP), Untung (Anggota dewan PDIP), Arifin (Anggotadewan Golkar), Alfian (anggota dewan Demokrat), Anhar (Anggotadewan PAN), dan manager tim Persisam AIDIL FITRI, SH, dalampertemuan tersebut dibicarkan mengenai
49 — 10
Banyumas daritahum 1989 s/d tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Banyumas No. 141/101/1989 tanggal 13 Pebruari 1989 dan Surat KeputusanBupati Daerah Tingkat II Banyumas No. 141/413/1999 tanggal 29 April 1999 tentangPengangkatan Kepala Desa dari Desadesa Dalam Wilayah Kabupaten Dati IIBanyumas ; 2 22222222 2222 e Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2009, terdakwa sebagai Anggota Komisi A dari FraksiPartai Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sejaksesuai
Banyumas daritahum 1989 s/d tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Banyumas No. 141/101/1989 tanggal 13 Pebruari 1989 dan Surat Keputusan BupatiDaerah Tingkat II Banyumas No. 141/413/1999 tanggal 29 April 1999 tentangPengangkatan Kepala Desa dari Desadesa Dalam Wilayah Kabupaten Dati IT Banyumas ;Bahwa benar sejak tanggal 27 Juli 2009, terdakwa sebagai Anggota Komisi A dari FraksiPartai Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sejaksesuai dengan
90 — 14
Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi dengan jumlah kursi 12.2. Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlah kursi 6 dan 1 kursi dariPBB4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan dengan jumlah kursi 4 dan 2kursi dari PKB dan 1 kursi dari Pelopor5. Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. Dedi Kuswandi,dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP dan 1 kursi dari PBR6.
Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi2. Fraksi PKS : Masrokhan3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan5.6.Wakil KetuaI : Ir. Ahmad Zulkarnaen, MTWakil Ketua II : Drs. Sudiarto, SE.AK kemudian diganti oleh H.
olehsekretariat DPRD Kota Cimahi dengan menggunakan pihak ketiga/ jasatravel.Bahwa benar Pihak ketiga/travel yang pernah digunakan untukmemfasilitasi kegiatan perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi, setahu saksiyaitu Edi Surya Titan Travel Novi TravelBahwa benar untuk menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi untukmemfasilitasi transportasi dan akomodasi pada tahun 2011 sudahkebiasaan kalau Titan Travel dipegang Cecep Rustandi sebagaiAnggota dewan dari Fraksi Demokrat
Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi dengan jumlah kursi 12.2. Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlah kursi 6 dan 1 kursidari PBB (H. Redi Hidayat)4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan dengan jumlah kursi 4 dan2 kursi dari PKB (Yahya Abdul Azis) dan 1 kursi dari Pelopor (EndangSahri)5. Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.
Nana Supriatna PPTK Rapat Persidangan dan Risalah yaitu Erlis Ekafitriana, S.Sos Jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Cimahi sebanyak 6 (enam) fraksiterdiridari : Fraksi Demokrat Fraksi PKS Fraksi Golkar Fraksi PDIP Fraksi Ampera (Fraksi gabungan) Fraksi Hanura.Bahwa benar saya selaku Kabag Persidangan, Rapat, Risalah dan Perundangundangan selalu mendapat laporan dari sub bag Erlis Ekafitriana selaku PPTKbaik itu dari persiapan berupa bahanbahan materi yang akan di rapatkansampai dengan anggaran yang
104 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009.Hal. 42 dari 285 hal.
DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2009;Hal. 121 dari 285 hal. Putusan Nomor 202 PK/Pid.Sus/20146.
DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2009;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok BaratTahun
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
98 — 40
1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai DemokratKabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bg106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
109 — 80
Amb).Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Wakil DPRD Kota Tual samadengan anggota lainnya yaitu, Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,Legislasi dalam hal menyangkut Peraturan Daerah, Anggaran dalam hal inimembahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahwa ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, yaitu : Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat
Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP,Demokrat, PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).Komisikomisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut:Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum;xs & &Komisi B, membidangi Ekonomi dan Kesejahteraan ; Komisi C, membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa saksi termasuk dalam Fraksi Partai Golkar selaku Ketua Fraksi, dansaksi juga termasuk dalam Komisi B yang membidangi Ekonomi danKesejahteraan dengan jabatan sebagai Anggota Komisi B.Bahwa Tugas
dandengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:vvvvSONvFungsi sebagai Legislasi.Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar fraksifraksi dan komisikomisi dalam keanggotaan DPRDKota Tual, antara lain :Fraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat
Fraksi Partai Islam (terdiri dari Partai Keadilan Sejatera dan Partai BulanBintang).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP, Demokrat,PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).Bahwa komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum; Komisi B, membidangi Ekonomi dan Kesejahteraan; Komisi C, membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa Komposisi Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia dan KomposisiKomisi C DPRD Kota Tual, terdiridari :Komposisi
Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut : Fungsi sebagai Legislasi, Fungsisebagai Badan Anggaran / Budget, Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar Fraksifraksi dan Komisikomisi dalam keanggotaan DPRD KotaTual Tahun 2010, yaitu :Fraksi fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,sebagai berikut:~ Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional).~ Fraksi Demokrasi Kebangsaan (Partai PDIP, Partai Pemuda Indonesia,Partai Demokrat, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng
153 — 59
Namun~ kelanjutannya saksi tidakmengetahuinyaBahwa adapun pihak DPR RI yang dihubungi oleh saudaraARIF BUDIANTO dalam rangka mendapatkan anggarantersebut diatas adalah saudari FEBY dari partai Demokrat danwakiu itu saksi pernah ditelpon dalam rangka keperluantersebut perlu dikirim ke DPR RI surat dan proposalnyapembangunan JLS tersebut.Bahwa benar saksi mengirimkan proposal kegiatanpembangunan JLS tersebut sesuai dengan telpon dari saudariFEBY.a.227e Bahwa besarnya nilai anggaran dari pemerintah
Cholid Assad) untukmengirimkan proposal pengajuan anggaran tersebut ke DPRRI dengan Tembusan Depdagri, Kementrian PU, KementrianKeuangan dan Bappenas;Bahwa saksi pernah bertemu dengan FEBBY (anggota DPRRI dari Partai Demokrat) di Hotel Quality Salatiga bersamasaudara ARIF BUDIANTO dan yang dibicarakan adalahbagaimana cara mendapatkan anggaran dana insfrastrukturdari APBN Perubahan dengan cara mengirim proposal dankelengkapan lainnya.
Bahwa pada tahun 2008 sampai sekarang yang menjabatsebagai Koordinator ULP pada Pemkot Salatiga adalah Drs.SUSENO GUNAWI, MM (Kabag Administrasi PembangunanKota Salatiga).Bahwa anggaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan JalanLingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/dSTA 8+350 adalah sebagai berikut :Nama kegiatan : Pembangunan jalanNama pekerjaan : Pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) PaketSTA1+800 s.d Paket STA 8+350Lokasi Kota SalatigaSumber dana : APBN (Dana Aspirasi Partai Demokrat
KADIInternasional atau pihak lain.Bahwa keterangan lain yang akan Saksi berikan kepadapemeriksa sehubungan dengan perkara tersebut adalah Padatahun 2007 telah datang kekantor Saksi anggota DPRD KotaSalatiga periode 20042009 (Arief dari Partai Demokrat)menawarkan proyek khusus kepada saksi selaku Kepala DPUtetapi tidak ditanggapi Saksi..