Ditemukan 3403 data
8 — 0
Disini pemohon mulai sangsi apabenar ini,Karena pemohonbelum berpacaran/ lum mengenal sifat termohon.Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0499/Pdt.G/2016/PA. Pwd.10Baru selama masa pencarian kerja bapak paman pemohon terusmencampuri hubungan ini. Agar cepat terlaksana. Padahal pemohon lumkenal betul termohon.Termohon pulang ke orangtua termohon karena pemohon risih dengantelp telp termohon dengan bicara ntah bisa mudik lebaran atau tidakdan status bbm termohon yang bikin risih oleh pemohon.
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 211 K/MIL/2012Kamu pilin siapa, kalau pilin tunanganmu, kamu bakal kena sangsi dan bayarhutang pada saya Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan adanya pertanyaandari Terdakwa tersebut kemudian Saksi1 menjawab dengan katakata Sayatetap pilin tunangan saya dan saya tidak ngasih uang sepeser pun karena sayatidak merasa punya hutang pada kamu.d.
Syahri Rahmadhani Lubis, SH
Terdakwa:
Fahmi Iskandar Saragih
30 — 3
tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
137 — 41
(lima ribu. rupiah).Telah mendengar pembelaan/Pledoi Penasehat hukum terdakwasecara lisan dimuka persidangan , yang pada pokoknya menyatakanterdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya, berjanji tidak akanmengulangi lagi perobuatannya,ia masih muda usianya, serta telahmenyatakan penyesalannya dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tidaklahsepadan apabila kemudian terhadap terdakwa anak tersebut dijatuhi pidanapenjara, hal mana kita semua mengetahui , bahwa sangsi pidana itumerupakan Ultimatum
48 — 43
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNIlainnya.4, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhankekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan
47 — 29
Bahwa Terdakwa telah mengetahui danmenyadari membeli kendaraan sepeda motor yangtidak dilengkapi dengan surat surat yang syahseperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansipembelian apalagi dengan harga yang sangatMenimbangMenimbangMenimbang17murah dan tidak wajar adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupapenjatuhan pidana, namun Terdakwa tetapmelakukannya.2.
26 — 17
Majelis harus memberikan sangsi agar tidak diulangi olehTerdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapatinsyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu)= memperhatikanhal hal yang dapat meringankan
38 — 9
Bahwa bagi orang yang membuat, menyimpan, mengedarkan uang palsuhanya ada sangsi pidana. Bahwa pihak Bank Indonesia untuk menjelaskan kepada masyarakattentang uang asli dan palsu ahli memberikan sosialisasi ke tiap daerahdan menerangkan sebab akibatnya bagi si pembuat uang palsu.
149 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tole, dari jabatannya sebagaiPerangkat Desa (Staf Pembangunan) Pemerintah Desa Munungkerep.Sampai ada putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukumtetap (putusan ingkrah);3) Sepakat memeberikan sangsi tegas kepada Sdr. Tole, berupaPavingisasi di Lingkungan Balai Desa Munungkerep, seluas 100 M?;4) Sdr. Tole menyatakan bahwa perbuatan asusila tersebut tidak benar,tapi apabila dianggap perlu ia sanggup melakukan permohonan maafkepada masyarakat, melalui forum musyawarah desa;5) Sdr.
46 — 24
dalamperkara ini bahwa terdakwa MUMUH MUNAJAT alias KOYEN binMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenurut hukum melakukan tindak pidana Memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain = judi yangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHPidana dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwaMUMUH MUNAJAT alias KOYEN bin MARTA harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwapatut dijatuhi sangsi
116 — 112
menurut Oditur Militer menganggap Terdakwa tidakmenghiraukan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1April 2005, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikantersebut tidak dapat diterapkan dalam Memeriksa, mengadili danmenjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakimmempunyai kewenangan yang independen tidak tergantung atauberdasarkan ST namun berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dan jika satuan Terdakwa menginginkan lainMenimbang11maka Satuan bisa menjatuhkan sangsi
40 — 36
Bahwa setelah dibantu oleh saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal akhirnya jepitanterdakwa pada leher saksi korban terlepas dan saksi korban terjatuh diatas badan saksisambil dipangku, sedangkan saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal menarikterdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban;Bahwa saksi melihat saksi korban sudah babak belur pada bagian wajah sebelah kanandalam keadaan lemah dan bagian kedua bola mata saksi korban terjadi pendarahan;Bahwa setelah perkelahian tersebut ada diberikan sangsi
235 — 166
hiburanmalam masih tetap buka atau tidak; Bahwa untuk hotelhotel yang ada di kota sorong, ada saat pihak kamimelakukan pemantauan dan ternyata di dapati ada bebarapa orang yangmenginap dan menurut pihak hotel katanya hanya untuk membayar biayakaryawan saja; Bahwa saksi pernah mendengar tentang bukti T.14 yang ditunjukan dipersidangan namun saksi tidak tahu dasar di keluarkanya surat tersebutkarena adanya doubel O sebagai tempat hiburan malam tetap buka daribulan Maret tahun 2020; Bahwa saksi tidak tahu sangsi
apa yang di berikan oleh walikota sorongjika ternyata Dobel O diketahui tetap operasi sepanjang tahun 2020 sampaidengan sekarang apakah akan dilakukan tagihan pajak susulan ataubagaimana dan terkait dengan sangsi pidana saksi juga tidak tahu karenasetahu saksi edaranedaran yang dikeluarkan oleh Walikota Sorong tidakada sangsi pidanya; Bahwa benar bukti P.8 dan P10 adalah produk kantor saksi dan untukbukti tersebut adalah jika saksi cermati adalah pajak bumi dan bangunan; Bahwa Seingat saksi untuk
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelesaian oleh Penggugat sematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya Penggugat dibebaskan dari sangsi;46.Bahwa tindakan Tergugat Ill dengan melakukan blacklist terhadapperusahaan Penggugat dengan Surat Keputusan adanya blacklist denganSK Nomor 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena:a.
Penerapan sangsi Blacklist Karena ada kondisi diluar kendali adalahperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan SyaratSyaratHalaman 15 dari 53 hal. Put. Nomor 3657 K/Pdt/2016Umum Kontrak angka 39.1;47.Bahwa tindakan Tergugat Ill dan Tergugat IV dengan tetap melakukanpenagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan Melawan Hukum dantindakan sewenangwenang karena:a.
perdata;Sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapiKewenangan Pengadilan Negeri:3) Bahwa kedudukan Tergugat III (Termohon Kasasi Ill) dalam mengeluarkankeputusan Blacklist dan Penetapan kelebihan bayar adalah dalamkedudukannya sebagai Pengguna Anggaran dan masuk dalam struktursebagai Pengguna Jasa dimana keputusan Penetapan masuk dalam daftarBlacklist dan Penetapan kelebihan bayar mendasarkan pada Ketentuandalam Kontrak Pemborongan Nomor 050/PJKG05/SP/BM/IX/2013 Pasal 22perinal Sangsi
89 — 12
PadaTahun 2011 diupayakan lagi perdamaian oleh Dirjen Bimas Kristendengan mengundang keduabelah pihak ke Kantor Dirjen Bimas KristenKementerian Agama di Jakarta tetapi hal ini juga tidak berhasil.Kemudian keluar lagi surat dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agamauntuk dilakukan lagi Munas ke XI Tahun 2011 di Soe Nusa TenggaraTimur namun Pimpinan Pusat Gereja Pantekosta versi Munaslub II hanyasebagai undangan dan tidak dilibatkan dalam kepanitiaan sehingga tidakhadir dalam Munas tersebut.Bahwa sangsi
anggotajemaat diatur dalam pasal 12 PembaharuanAnggaran Dasar Rumah Tangga Gereja Pantekosta.45Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2007,Gereja Pantekosta sudah ada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Gereja atau belum.Bahwa dalam pelaksanaan Munas XI di NTT Tahun2012 ada pembaharuan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta.Bahwa pembaharuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Gereja Pantekosta dapat dilakukanmenurut situasi.Bahwa sangsi
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.2. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.Hal 48 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PNSmg3.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5.
Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4) Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5) Merekomenadikan kepada Bupati untuk memerintahkan CamatBayat menginstruksikan Kepala Desa Jotangan dan Kepala DesaTalang untuk segera menyetor penerimaan PPN dan PPH darikegiatan
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.b. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.c.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.d. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.Hal 56 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid.
8 — 0
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, untukmengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yang berwenang,namun Penggugat belum memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraiantersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara denganmenyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sangsi tertanggal 28 Agustus2015 dan bermeterai cukup;Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduabelah pihak
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON KASASI mengajukan permohonon kasasi karenaJudex Facti dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telahsalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagaiberikut ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harusdikenakan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
83 — 19
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
24 — 17
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit INI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga