Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
57 — 35
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Penghitungan tengang waktu. sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — NY. SURYATI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN, dkk
389 — 712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1985juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah AgungRl, yaitu : Hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan ; Huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanhakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.Yang pada pokoknya mengsyaratkan pengajuan permohonan peninjauankembali yaitu antara lain 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yangdisebut Pasal 67 huruf a,c,d dan f sedangkan tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-03-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
SEFNAT PUNANA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA BARAT
124 — 34
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:208/KPTS/XII/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bilote danPengesahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-01-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Sadin Wijaya. dkk
Tergugat:
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemenkenaker RI
Intervensi:
PT. Sari Keramindo International
276 — 270
  • Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 51Halaman 31 dari 88 halaman, Putusan Nomor 13/G/2020/PTUNJKTTahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabattata usaha Negara
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 01-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 1/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — ANDI PUTRA, SH.,MH.,Cs MELAWAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
318 — 206
  • disebutkan syarat untukdapat diajukannya ke pengadilan adalah setelah dikeluarkannya putusan BawasluProvinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dan dalam perkara aquo hingga saat iniBawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mengeluarkan putusan terkaitdengan sengketa sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dasar dan syarat pengajuan gugatanyang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi secara hukum sehingga gugatanPenggugat dinilai cacat formil;Bahwa dalil tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat:
1.SYAHARUDDIN
2.MUHARDIN, A Ma
3.SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
FIRDAUS
237 — 99
  • ruang untuk bertemu dan berdiskusi dengan TERGUGAT,namun apa yang diharapkan oleh PARA PENGGUGAT tidak pernahdiperdulikan oleh TERGUGAT ; 33.Bahwa dengan demikian, maka Objek Sengketa yang diterbitkan olehTERGUGATjelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52ayat (1) dan (2) jo Pasal Pasal 56 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 53 ayat (2) hurufa dan b UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tengang
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 3/PDT.G/2015/PN Swl
Tanggal 11 Desember 2015 — H. ASWANDI DATUK RANGKAYO MARAJO VS LASWIN, DKK
73 — 17
  • sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BAP/13.03600/2015dengan kop surat TURUT TERGUGAT tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknyaupaya mediasi yang tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga berdasarkanPasal 30 ayat 1 huruf c PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diminta kepadaPihak kedua (PENGGUGAT) untuk mengajukan gugatan sengketa tanah milik adattersebut ke pengadilan sejak tanggal 14 januari dan akan berakhir pada tanggal 13April 2015 dengan ketentuan jika dalam tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
SUPANGAT, dkk (24 Orang)
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
P.T. YOUNG TREE INDUSTRIES
190 — 85
  • Bahwa, dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangperadilan tata usaha negara dinyatakan bahwa: gugatan dapatdiajukan dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakditerimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara;7.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 15-08-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 31 Oktober 2016 — NORSINAH MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
84 — 38
  • terlindungi;Bahwa atas adanya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugatdan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta barudiketahuinya keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru) Nomor202/63.72.300/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 Perihal: PenerbitanSertifikat Pengganti HM No.10098/Loktabat Selatan pada Tanggal 20April 2016, maka Penggugat kemudian mengajukan Gugatan hukum kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang secara formiil masihdalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-03-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 14/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 15 April 2013 — Pembanding/Terdakwa : Dapit Sinaga
Terbanding/Jaksa Penuntut : Evan Satryo , SH
122 — 34
  • Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukandan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh Terdakwatersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 31-05-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 37/G/2021/PTUN.MKS
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Hajjah Jariah
Tergugat:
Kepala Kantor BPN Kabupaten Pinrang
Intervensi:
MELCE CHANDRA
203 — 173
  • Pemerintahan menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu (time /imit) untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukandalam tengang
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penipuan
Putus : 06-10-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN GARUT Nomor 168/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 6 Oktober 2016 — DEDEN SANDRIANA BIN (Alm) NANA ROHANA RACHMAN
35 — 9
  • untuk mengikuti mengenai keduaproyek tersebut yaitu mengenai pencairan kedua proyek tersebutcepat dalam waktu kurang lebih satu bulan kemudian suami saksimerasa tertarik melihat dari keuntungan kedua proyek yang dijanjikanoleh Terdakwa tersebutSetelahnya suami saksi memberikan uang untuk kepentingan keduaproyek yang dijanjikan dengan keuntungannya oleh Terdakwasampai dengan saat ini kedua proyek tersebut tidak ada realisasinya /tidak cair dan setelahnya suami saksi melakukan konfirmasi24setelahnya tengang
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2015 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 37/PDT.G/2015/PN Cjr
Tanggal 6 September 2016 — 1.Hendar 2.Neneng Sumartini Lawan H. Syukur Bin Alm H. Abdurahman
94 — 14
  • dengan alasan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan,karena senyatanya sudah sangat jelas bahwsanya TERGUGAT mengetahui ParaPENGGUGAT belum mendapatkan pembayaran dari pemilik proyek aquo karenaTERGUGAT adalah orang yang membawa pemilik proyek ke daerah tempatlokasi proyek berada, bahkan TERGUGAT sewajarnya dan sepatutnyamengetahui bahwasanya Cek yang diberikan oleh Para PENGGUGAT tertanggal30 Juni 2014 sudah tidak berlaku lagi karena daluarsa Cek dihitung setelah 70(tujuh puluh) tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 30-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 194/PID/2013/PT BDG
Tanggal 26 Juni 2013 — Pembanding/Terdakwa : RIDWAN als ERID bin SUMARDI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : SAEPULLOH als EPUL bin UWAN Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : USMAN GUNAWAN als RIZAL bin AJUM Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : NANA SURYANA bin RUKMA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : JOJON bin GANDA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : CECEP als EGOK bin KOSRI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : HADI bin KOWI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : EDIH bin MANSUR Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : JAJA SUBAGJA,SH.
30 — 12
  • para Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu)copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 08 Mei 2013 denganseksama;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan paraTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut, kedua belah pihak tidakmengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwatelah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajariberkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibadak pada tanggal 10 Mei 2013 dalam tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
355 — 48
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.1Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SaudaraZAINUDDIN
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 34/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Yustinus Haryadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SURIANSYAH
242 — 187
  • Tentang Tenggang Waktu) Dan Upaya Keberatan BandingAdministrasi Terhadap Objek Sengketa a quo.Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejak diketahuinya objeka quo adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
71 — 44
  • Sengketa olehPenggugat maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 TentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V.Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
60 — 32
  • ;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;62Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 166/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
WASINIK SENDANG NGAWITI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
Intervensi:
1.Listiyo Witono bin Sutaman
2.Iis Setiowati binti Sutaman
205 — 84
  • seluas290 M*sesuai Letter C Nomor : 247 atas nama Warinah dan objek sengketacukup bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuurBahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan blokir Sertipikat Hak Miliktersebut kepada Tergugat dan tembusannya telah dikirim kepada Penggugattanggal 18 Pebruari 2019, sedangkanPenggugat mendaftarkan gugatan aquo pada tanggal 4 Desember 2019, oleh karenannya sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka Gugatan Penggugatsudah melewati batas tengang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
158 — 82
  • atas surat Sahardin, S.Pd tanggal 19 Maret 2019 (videbukti P1 Jo.P2) dan juga telan melakukan Banding administratif kepadaGubernur Bengkulu tanggal 22 Maret 2019 yang telah mendapat jawabanmelalui Surat Nomor : 180/260/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Tahap IItanggal 4 April 2019 (vide bukti P3 Jo.P4) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 21 Mei 2019sehingga Majelis hakim berpendapat Pengajuan Gugatan Penggugat tidakmelebihi 90 hari serta memenuhi tengang